"SUDAH 66 tahun merdeka, anggaran publik di APBD nyaris semua daerah justru makin kecil saja. Bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan rakyat?" ujar Umar. "Padahal curahan APBN untuk APBD setiap tahun meningkat tajam, tapi selalu lebih besar untuk belanja pegawai, bukan belanja publik—untuk kepentingan rakyat!"
"Itu berarti dana APBN harus digelontorkan lebih besar lagi ke APBD, sampai belanja rutin melimpah dan memberi keseimbangan pada belanja publik untuk kepentingan rakyat!" timpal Amir.
"Digelontor dana APBN seberapa besar lagi pun takkan bisa melimpah ke anggaran publik, karena masalahnya bukan semata ketidakseimbangan anggaran, melainkan soal ketidakseimbangan kekuasaan antara para pengambil keputusan selaku pemilik kekuasaan dan rakyat!" tegas Umar.
"Akibat ketidakseimbangan kekuasaan itu, ditambah berapa besar pun dana APBN ke APBD, para pemilik kekuasaan akan selalu mengambil lebih besar lagi bagiannya dibanding
"Itu berarti dana APBN harus digelontorkan lebih besar lagi ke APBD, sampai belanja rutin melimpah dan memberi keseimbangan pada belanja publik untuk kepentingan rakyat!" timpal Amir.
"Digelontor dana APBN seberapa besar lagi pun takkan bisa melimpah ke anggaran publik, karena masalahnya bukan semata ketidakseimbangan anggaran, melainkan soal ketidakseimbangan kekuasaan antara para pengambil keputusan selaku pemilik kekuasaan dan rakyat!" tegas Umar.
"Akibat ketidakseimbangan kekuasaan itu, ditambah berapa besar pun dana APBN ke APBD, para pemilik kekuasaan akan selalu mengambil lebih besar lagi bagiannya dibanding
anggaran untuk rakyat! Buktinya, kucuran dari APBN ke APBD itu sekarang jauh lebih besar dari masa Orde Baru, bisa 10 kali lipat. Tapi penggunaannya untuk pembangunan jauh lebih besar di masa lalu!"
"Untuk membandingnya mudah!" timpal Amir. "Dulu, dengan wilayah kabupaten lebih luas dan dana pusat lebih kecil di APBD, daerah-daerah bisa membangun jalan kabupaten menghubungkan semua kecamatan! Sekarang, merawat jalan yang dibangun sebelumnya saja tak mampu, hingga jalan kabupaten kebanyakan rusak parah!"
"Kalau begitu usaha meningkatkan kesejahetraan rakyat lewat APBD peluangnya relatif kecil!" tegas Umar. "Sebab untuk menggelontor APBD semua daerah dengan jumlah yang besar belakangan ini, APBN melakukannya melalui dana utangan baik dari luar negeri maupun surat berharga negara! Utang Pemerintah Pusat yang merupakan andalan untuk digelontorkan ke daerah itu sampai Juni 2011 sudah Rp1.723,90 triliun, dengan kewajiban membayar bunga dan pokok utang pada APBN 2011 Rp249,727 triliun!" (Dani Setiawan, APBN Tersandera Utang, Kompas, 11-8)
"Itu bisa menjadi petunjuk sulitnya menambah gelontoran APBN ke APBD, karena beban utang yang sudah sekitar dua kali lipat subsidi BBM tahun sama yang harus ditekan dengan berbagai pembatasan—Rp129 triliun!" timpal Amir. "Dengan itu bisa diasumsikan peningkatan kesejahteraan rakyat terlalu tipis harapan untuk bisa dilakukan lewat APBD—kecuali pada peringatan 66 tahun kemerdekaan bangsa ini dilakukan perubahan politik anggaran daerah menjadi yang benar-benar prorakyat!
"Untuk membandingnya mudah!" timpal Amir. "Dulu, dengan wilayah kabupaten lebih luas dan dana pusat lebih kecil di APBD, daerah-daerah bisa membangun jalan kabupaten menghubungkan semua kecamatan! Sekarang, merawat jalan yang dibangun sebelumnya saja tak mampu, hingga jalan kabupaten kebanyakan rusak parah!"
"Kalau begitu usaha meningkatkan kesejahetraan rakyat lewat APBD peluangnya relatif kecil!" tegas Umar. "Sebab untuk menggelontor APBD semua daerah dengan jumlah yang besar belakangan ini, APBN melakukannya melalui dana utangan baik dari luar negeri maupun surat berharga negara! Utang Pemerintah Pusat yang merupakan andalan untuk digelontorkan ke daerah itu sampai Juni 2011 sudah Rp1.723,90 triliun, dengan kewajiban membayar bunga dan pokok utang pada APBN 2011 Rp249,727 triliun!" (Dani Setiawan, APBN Tersandera Utang, Kompas, 11-8)
"Itu bisa menjadi petunjuk sulitnya menambah gelontoran APBN ke APBD, karena beban utang yang sudah sekitar dua kali lipat subsidi BBM tahun sama yang harus ditekan dengan berbagai pembatasan—Rp129 triliun!" timpal Amir. "Dengan itu bisa diasumsikan peningkatan kesejahteraan rakyat terlalu tipis harapan untuk bisa dilakukan lewat APBD—kecuali pada peringatan 66 tahun kemerdekaan bangsa ini dilakukan perubahan politik anggaran daerah menjadi yang benar-benar prorakyat!
0 komentar:
Posting Komentar