"KAUM buruh Lampung agaknya belum menikmati arti 66 tahun kemerdekaan yang mencita-citakan kehidupan rakyat adil makmur, setidaknya hidup layak!" ujar Umar. "Pasalnya, upah minimum provinsi (UMP) Lampung sejak bangsa merdeka belum pernah mencapai pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk 2011, UMP ditetapkan Rp855 ribu atau 95,25% dari KHL Rp897,6 ribu!"
"Apa ada provinsi lain UMP-nya telah memenuhi standar KHL?" tanya Amir.
"Banyak, bahkan Sulawesi Utara sampai 12,3% di atas KHL—UMP Rp1.050.000 dari KHL Rp935 ribu!" tegas Umar. "Lalu Sumut UMP Rp1.350.000 dari KHL Rp966 ribu! Setidaknya delapan provinsi UMP-nya telah melampaui KHL! Sedang UMP Lampung menurut survei Bappenas terendah di Sumatera!"
"Kalau begitu buruk realitas pengupahan buruh di Lampung dibanding provinsi lain,
"Apa ada provinsi lain UMP-nya telah memenuhi standar KHL?" tanya Amir.
"Banyak, bahkan Sulawesi Utara sampai 12,3% di atas KHL—UMP Rp1.050.000 dari KHL Rp935 ribu!" tegas Umar. "Lalu Sumut UMP Rp1.350.000 dari KHL Rp966 ribu! Setidaknya delapan provinsi UMP-nya telah melampaui KHL! Sedang UMP Lampung menurut survei Bappenas terendah di Sumatera!"
"Kalau begitu buruk realitas pengupahan buruh di Lampung dibanding provinsi lain,
selayaknya para wakil pemerintah, pengusaha dan serikat buruh yang duduk di Dewan Pengupahan membuka sedikit pintu hati mereka buat memberi perhatian pada nasib kaum buruh!" harap Amir. "Karena KHL Rp897,60 untuk provinsi Lampung yang dijadikan standar UMP Lampung 2011 itu juga timpang dengan hasil survei Disnakertrans April 2011, yang menemukan KHL terendah di Lampung Utara Rp967,023 dan tertinggi di Tulangbawang Barat Rp1.108.101."
"Dilihat dari survei BPS, pada 2010 untuk hidup layak di Lampung satu keluarga dengan dua anak (empat jiwa) sebulan butuh Rp3.500.220. (Asrian Hendi Caya, Lampost, 8-12-2010) Dengan KHL jumlah itu dibagi empat, kehidupan keluarga buruh jauh lebih menderita!" tegas Umar. "Sebab, dengan KHL sebatas kebutuhan hidup seorang lajang, seperempat dari survei biaya hidup layak keluarga beranak dua itu, saat buruh menikah upahnya tak dinaikkan lipat dua seperti asumsi survei! Demikian pula saat anak-anaknya lahir, upahnya tak langsung naik berlipat! Saat nikah, buruh hanya mendapat tunjangan istri yang besarnya tergantung kebijakan perusahaan, tak ada yang sebesar 100% upah—demikian pula tunjangan anak! Artinya setelah jadi keluarga dua anak, gaji buruh tak sebesar hasil survei BPS, bisa separuhnya saja sudah syukur!"
"Tampak, masih banyak dimensi kehidupan buruh yang perlu perhatian, terutama oleh pemerintah daerah, pengusaha, dan pemimpin serikat buruh agar produktivitas buruh tinggi, meningkatkan pertumbuhan dan daya saing global!" timpal Amir. "Kalau kebutuhan tak dipenuhi dan tenaganya diperas habis, produktivitas buruh rendah, bangsa kian tertinggal karena kalah bersaing global!" ***
"Dilihat dari survei BPS, pada 2010 untuk hidup layak di Lampung satu keluarga dengan dua anak (empat jiwa) sebulan butuh Rp3.500.220. (Asrian Hendi Caya, Lampost, 8-12-2010) Dengan KHL jumlah itu dibagi empat, kehidupan keluarga buruh jauh lebih menderita!" tegas Umar. "Sebab, dengan KHL sebatas kebutuhan hidup seorang lajang, seperempat dari survei biaya hidup layak keluarga beranak dua itu, saat buruh menikah upahnya tak dinaikkan lipat dua seperti asumsi survei! Demikian pula saat anak-anaknya lahir, upahnya tak langsung naik berlipat! Saat nikah, buruh hanya mendapat tunjangan istri yang besarnya tergantung kebijakan perusahaan, tak ada yang sebesar 100% upah—demikian pula tunjangan anak! Artinya setelah jadi keluarga dua anak, gaji buruh tak sebesar hasil survei BPS, bisa separuhnya saja sudah syukur!"
"Tampak, masih banyak dimensi kehidupan buruh yang perlu perhatian, terutama oleh pemerintah daerah, pengusaha, dan pemimpin serikat buruh agar produktivitas buruh tinggi, meningkatkan pertumbuhan dan daya saing global!" timpal Amir. "Kalau kebutuhan tak dipenuhi dan tenaganya diperas habis, produktivitas buruh rendah, bangsa kian tertinggal karena kalah bersaing global!" ***
0 komentar:
Posting Komentar