"DALAM pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2012 di DPR, Selasa, Presiden SBY menegaskan peringkat teratas prioritas tahun anggaran 2012 adalah reformasi birokrasi!" ujar Umar. "Tujuan reformasi birokrasi mengefektifkan kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan rakyat!"
"Reformasi birokrasi kembali dijanjikan, padahal inilah pangkal masalah atas banyak kegagalan program pemerintah memuaskan rakyat sejak Presiden Megawati!" tukas Amir. "Tak kepalang, Mega pernah mengeluhkan 'bandelnya' birokrasi sehingga tak mampu menjabarkan program-program pemerintah!"
"Justru itu, Presiden tepat menjadikan reformasi birokrasi prioritas! Terutama terkait dengan kemerosotan kinerja pemerintah, seperti hasil survei Litbang Kompas Juli 2011!" tegas Umar. "Menurut survei itu, ketidakpuasan pada upaya pemerintah memperbaiki perekonomian mencapai 69,2%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah pada bidang hukum 72,5%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah bidang politik dan keamanan 57,9%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam kesejahteraan sosial 67,1%. Terparah dari hasil survei itu, 86,4% responden menilai Pemerintahan SBY belum bebas KKN!" (Kompas, 16-8)
"Reformasi birokrasi kembali dijanjikan, padahal inilah pangkal masalah atas banyak kegagalan program pemerintah memuaskan rakyat sejak Presiden Megawati!" tukas Amir. "Tak kepalang, Mega pernah mengeluhkan 'bandelnya' birokrasi sehingga tak mampu menjabarkan program-program pemerintah!"
"Justru itu, Presiden tepat menjadikan reformasi birokrasi prioritas! Terutama terkait dengan kemerosotan kinerja pemerintah, seperti hasil survei Litbang Kompas Juli 2011!" tegas Umar. "Menurut survei itu, ketidakpuasan pada upaya pemerintah memperbaiki perekonomian mencapai 69,2%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah pada bidang hukum 72,5%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah bidang politik dan keamanan 57,9%. Ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam kesejahteraan sosial 67,1%. Terparah dari hasil survei itu, 86,4% responden menilai Pemerintahan SBY belum bebas KKN!" (Kompas, 16-8)
"Hal penting yang disebut Presiden pada reformasi birokrasi adalah moratorium penerimaan PNS!" timpal Amir. "Soalnya jumlah PNS terlalu banyak, belanja pegawai di daerah banyak yang menelan lebih dua per tiga anggaran! Akibatnya, sekalipun anggaran terus naik, karena kinerja birokrasi terus memburuk, kesejahteraan rakyat pun terus menurun! Apalagi jika moratorium PNS gagal, rakyat bisa tak kebagian anggaran lagi!"
"Moratorium PNS itu secara terbuka mungkin bisa dikendalikan! Tapi secara tertutup penerimaan tenaga honorer terus berlangsung yang honornya dibebankan ke APBD juga! Tetap saja mengurangi porsi anggaran kesejahteraan rakyat!" tukas Umar. "Dengan motif penerimaan pegawai guna mendapat uang per orang puluhan juta seperti dibuktikan polisi lewat menangkap Kepala Pol. PP Lampung Barat, bisa dimengerti di setiap kabupaten ada ribuan pegawai honorer! Di Lampung Selatan, saat baru terpilih bupati kaget kewalahan membayar gaji pegawai honorer lebih 1.000 orang, sehingga sejak itu memberlakukan moratorium penerimaan tenaga honorer!"
"Tampak moratorium dan reformasi birokrasi bisa jalan saat kepala daerah tegas!" timpal Amir. "Tapi jika penguasa di atasnya mencla-mencle, setegas apa pun bupati tetap menjadi bagian dari gejala umum yang buruk, seperti hasil survei itu!" ***
0 komentar:
Posting Komentar