Ekses Krisis 'Wani Piro'!

"MARAKNYA perampokan, pembegalan, kerusuhan hingga Lampung masuk kategori danger (bahaya) dan warning (peringatan) bagi warga yang masuk daerah ini, menurut sosiolog Unila Hartoyo merupakan bagian dari fenomena nasional sebagai ekses krisis wani piro!" ujar Umar. "Fenomena itu bukan hanya terjadi di Lampung, tapi juga di provinsi lain yang dipengaruhi situasi nasional sebagai calon negara gagal! Kata Hartoyo, ini yang menandakan krisis kepemimpinan, karisma pemimpin tidak ada, lebih komersial, dan berlandaskan wani piro!" "Wani piro itu ucapan 'jin' dalam iklan rokok yang berarti berani bayar berapa?" timpal Amir. "Ucapan itu dipinjam pengamat menggantikan istilah politik uang dalam pemilihan pemimpin, dari kepala daerah sampai ketua partai politik!"

"Dalam fenomena politik uang itu orang terpilih menjadi pemimpin bukan berdasarkan karisma maupun kemampuannya memimpin sesuai kapasitas yang dibutuhkan, melainkan semata karena unggul dalam luas dan besarnya jumlah uang yang ia bagikan!" tegas Umar. "Di bawah kepemimpinan seperti itu, selain tak mampu juga orientasi utamanya mengembalikan modal yang telah dia tabur, lalu mencari untung dari jabatannya agar bisa memenangkan pemilihan berikutnya! Masalah kemiskinan dan perbaikan kehidupan rakyatnya tak tertangani maksimal! Akibatnya kejahatan bermotif ekonomi merebak, ketimpangan sosial melebar, sumbu kerusuhan jadi makin pendek!" "Celakanya, seperti kata Hartoyo, fenomena itu bukan hanya terjadi di Lampung, tapi juga provinsi lain!" timpal Amir. "Tak ayal, penjahat pun beraksi antarprovinsi! Penjahat Lampung menembak mati dua satpam di IPB, Bogor. 

Banyak kejahatan di Lampung dari cara kerjanya diduga dilakukan penjahat dari luar provinsi!" "Terlihat betapa malang nasib rakyat yang terpaksa hidup menderita sebagai korban fenomena krisis kepemimpinan wani piro!" tukas Umar. "Tapi apakah nasib malang rakyat itu bisa diakhiri dengan melakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, seperti sedang direkayasa DPR?" "Bah! Bisa lebih buruk!" entak Amir. "Fenomena yang terus mendorong situasi dan kondisi menuju negara gagal itu justru akibat reformasi hasil perjuangan mahasiswa dibajak politisi sehingga segala sesuatu termasuk rekrutmen pemimpin ditentukan hanya oleh partai politik! Untuk memilih presiden calonnya hanya dari partai politik! Calon perseorangan (independen) untuk kepala daerah baru saja terbuka, sudah mau dikembalikan ke DPRD! Pemilihan anggota semua komisi negara (KPU, KPK, juga Jaksa Agung, Kapolri) di tangan DPR yang politisi!" "Rekayasa politik terakhir menunjukkan, negara ini sedang didorong paksa menuju negara gagal!" tegas Umar. "Rakyat makin sengsara!" ***