Sesat Pikir PAD, Pelayanan Alpa!

"DALAM konsep welfare state (negara kesejahteraan) kata pertama untuk implementasi fungsi negara adalah service (pelayanan) sehingga setiap orang yang berkewajiban untuk melaksanakan fungsi negara itu disebut servant—pelayan!" ujar Umar. "Baru setelah tujuan untuk apa negara didirikan itu diakui dan dijamin pelaksanaannya, hadir kata kedua sebagai kewajiban setiap warga negara atas pelayanan tersebut, yakni taxes, pajak!" "Tapi Jhon F. Kennedy tegas menyatakan, jangan tanya apa yang bisa kau peroleh dari negara tapi tanyalah apa yang bisa kau berikan kepada negara!" potong Amir.

"Itu karena Kennedy berada di negara yang pemenuhan hak-hak warganya sudah relatif optimum sehingga kalau masih menuntut hak mungkin keterlaluan!" jawab Umar. "Coba dia berada di negara pelaksanaan hak-hak warganya masih compang-camping sementara tuntutan terhadap kewajibannya berlebihan, sedang pelayanan publiknya terbengkalai bahkan terbelit pungli yang memeras rakyat, mungkin Kennedy berpikir lain!"

"Di luar pungli saja, semua peluang pajak daerah sudah digarap untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), tapi pelayanan publiknya dari berbagai infrastruktur sampai administratif warga banyak yang alpa!” timpal Amir. "Obsesinya PAD, PAD, PAD, artinya memungut uang dari rakyat melulu, sampai membuat mereka sesat pikir ketika Pemerintah Pusat mau membangun bandara internasional di Branti, karena bakal tak menghasilkan PAD, mereka suruh membangun bandara internasional itu di Way Kanan—dekat perbatasan Sumsel!" "Itu karena dalam sesat pikir tadi mereka telah mengubah fungsi negara dari melayani jadi memeras rakyat!" tukas Umar.

 "Belitan aneka perda sumber PAD lama-kelamaan memutar zaman kembali ke zaman penjajahan, ketika seekor sapi beranak pajak yang harus dibayar senilai induknya sehingga itulah yang diseret petugas untuk diserahkan ke Ndoro Bupati, sedang petaninya tinggal memelihara anaknya—sampai melahirkan lagi dan induknya yang kembali diseret!" "Itulah ujung pendulum ayunan terburuk sesat pikir PAD!" timpal Amir. "Karena itu kecenderungan selalu alpa dalam pelayanan akibat lebih 'maniak' memeras hasil keringat rakyat harus diakhiri dengan suatu program reorientasi memperdalam pemahaman pada prinsip-prinsip pelayanan publik! Utamanya, dalam pelaksanaan fungsi negara di mana segenap aparatur dan pejabat negara berperan sebagai pelayan yang wajib melayani rakyat, bukan malah merekayasa APBD untuk dilayani rakyat dengan memerasnya lewat proses genjotan PAD!"