"USAHA Menteri Keuangan Agus Martowardojo merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86/2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda/Jembatan Selat Sunda (KSISS/JSS) dikandaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa!" ujar Umar.
"Maksud Agus, untuk mempercepat studi kelayakan megaproyek itu pelaksanaannya dialihkan ke Menteri Pekerjaan Umum dengan biaya dari APBN! Hatta tidak setuju penggunaan APBN untuk itu, selain prosesnya di DPR bisa membuat pelaksanaan proyek tertunda lebih lama! Hatta keukeuh pengerjaan konstruksi harus dimulai 2014, hingga studi kelayakan tetap dikerjakan konsorsium yang ditetapkan Perpres dengan dana swasta!"
"Dengan ketegasan Hatta Rajasa itu JSS pun kembali ke jalan yang benar, setidaknya benar menurut Perpres!" timpal Amir. "Namun biasanya di jalan yang benar itu banyak tantangan! Bahkan tantangan berat, dalam hal ini digali dari sumber mana dana konsorsium yang terdiri dari BUMD Pemprov Lampung, BUMD Pemprov Banten, dan unit usaha Artha Graha untuk membiayai studi kelayakan yang besarnya bisa lebih Rp4 triliun! Itu dihitung 2% dari anggaran proyek sekitar Rp200 triliun!"
"Anggaran proyek itu membengkak karena Perpres menetapkan bukan cuma jembatan yang dibangun, melainkan sekalian kawasan strategisnya!" tegas Umar. "Justru dari kawasan strategis itu diharapkan pengembalian investasinya bisa lebih cepat! Namun, konsekuensinya harus dipikul konsorsium, biaya studi kelayakannya ikut membengkak!
Lebih lagi seperti terkesan dari pernyataan Hatta Rajasa, 2014 harus mengerjakan konstruksi! Berarti studi kelayakan menangani dari survei awal sampai penyelesaian blue print!" "Agus Martowardojo yang melihat pemenuhan kebutuhan biaya untuk studi kelayakan itu dari kapasitas BUMD Lampung dan Banten mungkin merasa kasihan hingga cari jalan keluar lewat APBN!" tukas Amir. "Apalagi kalau ditelisik dari perkembangan studi kelayakan yang sejak keluarnya Perpres tahun lalu, sampai lewat semester pertama tahun ini, belum terlihat sejauh mana pekerjaan itu dilaksanakan? Jadi, di balik langkahnya yang tergesa itu sebenarnya ada niat baik sang menteri untuk mengatasi invisible problem yang kayaknya dihadapi konsorsium!" "Jangan dilihat dari kapasitas kedua BUMD yang memang baru dibentuk untuk partisipasi Pemprov dalam pembangunan JSS, tetapi lihatlah mitra strategisnya, grup Artha Graha!" tegas Umar. "Grup itu layak dipercaya mampu mengupayakan dana studi kelayakan KSISS/JSS! Masalahnya justru pada labilitas birokrasi, begitu mudah mau mengubah Perpres yang menjadi dasar hukum investasi tidak kecil di KSISS/JSS! Sekarang ada Hatta Rajasa, tetapi lain kali?" ***
Lebih lagi seperti terkesan dari pernyataan Hatta Rajasa, 2014 harus mengerjakan konstruksi! Berarti studi kelayakan menangani dari survei awal sampai penyelesaian blue print!" "Agus Martowardojo yang melihat pemenuhan kebutuhan biaya untuk studi kelayakan itu dari kapasitas BUMD Lampung dan Banten mungkin merasa kasihan hingga cari jalan keluar lewat APBN!" tukas Amir. "Apalagi kalau ditelisik dari perkembangan studi kelayakan yang sejak keluarnya Perpres tahun lalu, sampai lewat semester pertama tahun ini, belum terlihat sejauh mana pekerjaan itu dilaksanakan? Jadi, di balik langkahnya yang tergesa itu sebenarnya ada niat baik sang menteri untuk mengatasi invisible problem yang kayaknya dihadapi konsorsium!" "Jangan dilihat dari kapasitas kedua BUMD yang memang baru dibentuk untuk partisipasi Pemprov dalam pembangunan JSS, tetapi lihatlah mitra strategisnya, grup Artha Graha!" tegas Umar. "Grup itu layak dipercaya mampu mengupayakan dana studi kelayakan KSISS/JSS! Masalahnya justru pada labilitas birokrasi, begitu mudah mau mengubah Perpres yang menjadi dasar hukum investasi tidak kecil di KSISS/JSS! Sekarang ada Hatta Rajasa, tetapi lain kali?" ***
0 komentar:
Posting Komentar