"BUKTI negara semakin maju dan demokratis, Rabu ini sampai Jumat (25—27 Juli) para perajin tempe-tahu anggota Primer Koperasi Perajin Tempe-Tahu Indonesia (Primkopti) se-Jakarta mogok produksi!" ujar Umar. "Aksi itu untuk menuntut pemerintah mengambil-alih tata niaga kedelai, yang harganya melonjak dari Rp5.500/kg jadi Rp8.200/kg!" (Kompas, 23-7)
"Merespons tuntutan perajin tempe-tahu itu bicara Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat diwawancara Metro TV tampak tak sebernas biasanya!" sambut Amir. "Ia lempar bola panas itu ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan!"
"Hatta benar, soal pengadaan dan pencukupan kebutuhan kedelai nasional memang urusan kedua menteri itu!" timpal Umar. "Selama ini masalah kedelai tenang karena harganya stabil meski impornya terus menanjak ke 2 juta ton tahun lalu! Belakangan harganya melonjak terkatrol kenaikan harga pangan dunia yang simultan terpicu krisis Eropa! Pemerintah jelas tak mudah mengatasi gejala internasional itu, hingga harga kedelai memberatkan perajin tempe-tahu!"
"Secara logis memang bisa diurai demikian!" tukas Amir. "Tapi dengan impor kedelai hanya dilakukan sejumlah importir yang terbatasi oleh rekomendasi dua kementerian, selain bea masuk 5%, tiba-tiba harganya melonjak lebih dari 50% wajar kalau para perajin tempe-tahu khawatir jangan-jangan segelintir importir itu bersyubhat melakukan praktek kartel! Itu sebabnya, jalan keluar terbaik diusulkan perajin tempe-tahu agar pemerintah mengambil alih tata niaga kedelai!"
"Usulan yang menjurus untuk meregulasi tata niaga kedelai itu jelas etatis sehingga bertentangan dengan liberalisasi perdagangan yang justru semakin dimantapkan pemerintah dewasa ini!" tukas Umar.
"Artinya tak mudah dipenuhi oleh pemerintah, kecuali Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti praktek kartel di balik lonjakan drastis harga kedelai belakangan ini! Di lain pihak, belum tentu pula tak ada kongkalikong—meminjam istilah Presiden SBY—antara orang dalam kedua kementerian dengan importir!" "Maka itu, meski menempuh jalan demokratis dengan mogok produksi, perjuangan perajin tempe-tahu agar tata niaga kedelai ditangani pemerintah tak punya harapan cerah untuk berhasil!" timpal Amir. "Tapi gerakan itu bisa menjadi pembenar bagi perajin untuk menaikkan harga tempe-tahu! Ujungnya, konsumen juga yang menderita, tapi pemerintah takkan mau peduli!" ***
"Artinya tak mudah dipenuhi oleh pemerintah, kecuali Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti praktek kartel di balik lonjakan drastis harga kedelai belakangan ini! Di lain pihak, belum tentu pula tak ada kongkalikong—meminjam istilah Presiden SBY—antara orang dalam kedua kementerian dengan importir!" "Maka itu, meski menempuh jalan demokratis dengan mogok produksi, perjuangan perajin tempe-tahu agar tata niaga kedelai ditangani pemerintah tak punya harapan cerah untuk berhasil!" timpal Amir. "Tapi gerakan itu bisa menjadi pembenar bagi perajin untuk menaikkan harga tempe-tahu! Ujungnya, konsumen juga yang menderita, tapi pemerintah takkan mau peduli!" ***
0 komentar:
Posting Komentar