"FAKTA akibat kurang beresnya kerja BP
Migas, pemerintahan SBY repot merenegosiasi harga kontrak LNG Kilang Tangguh di
Papua Barat dengan pihak China, yang sampai rundingan terakhir 10 Mei 2013
belum berhasil!" ujar Umar. "Renegosiasi itu terkait penjualan gas
kepada China dengan kontrak 30 tahun yang dibuat BP Migas (lama) seharga 3,35
dolar AS/MMBTU, padahal harga pasaran gas sekarang di kisaran 14—16 dolar
AS/MMBTU!"
"Fakta itu mengundang kecurigaan pada BP Migas, sehingga dengan celah hukum yang ada BP Migas dibubarkan MK!" timpal Amir. "Tapi setelah dibubarkan MK, oleh pemerintah BP Migas diganti nama jadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Kepala SKK Migas inilah, Rudi Rubiandini, Selasa malam oleh KPK ditangkap tangan menerima suap 400 juta dolar AS!"
"Artinya, kalau selama ini kebocoran di hulu pengelolaan migas negara yang terlihat cuma akibatnya, dengan penangkapan Kepala SKK Migas kemarin, fakta penyebab kebocoran di hulu Migas tersingkap!" tegas Umar. "Fakta itu diperkuat bukti yang disita saat penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kepala SKK Migas tersebut!"
"Peristiwa penangkapan itu menjawab tanya yang menggelayuti kepala rakyat selama ini, kenapa negara yang buminya kaya raya minyak dan gas ini rakyatnya melarat, infrastrukturnya hancur, bahkan APBN-nya berat memikul beban subsidi BBM!" tukas Amir.
"Tentunya sembari menyesalkan pemerintah kenapa badan yang telah dibubarkan MK cuma diganti nama dan dilanjutkan dengan sistem kerja lama, padahal pemerintah sendiri belum berhasil renegosiasi akibat cara kerja tak beres lembaga itu!"
"Mungkin banyak hal belum terungkap!" timpal Umar. "Tapi dari kasus gas Tangguh yang cuma dibayar 3,35 dolar AS/MMBTU padahal harga pasar 16 dolar AS/MMBTU bisa disimpulkan, betapa besar kebocoran uang rakyat yang terjadi di hulu migas itu! Sedang di lain pihak, untuk konsumsi sendiri Indonesia beli (impor) BBM dengan harga pasar dunia!"
"Itu bukti, pimpinan negara ini ‘pintar’ bukan kepalang!" tegas Amir. "Rakyat sendiri dibuat menderita memikul beban APBN demi memberi subsidi gas buat rakyat China!"
"Fakta itu mengundang kecurigaan pada BP Migas, sehingga dengan celah hukum yang ada BP Migas dibubarkan MK!" timpal Amir. "Tapi setelah dibubarkan MK, oleh pemerintah BP Migas diganti nama jadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Kepala SKK Migas inilah, Rudi Rubiandini, Selasa malam oleh KPK ditangkap tangan menerima suap 400 juta dolar AS!"
"Artinya, kalau selama ini kebocoran di hulu pengelolaan migas negara yang terlihat cuma akibatnya, dengan penangkapan Kepala SKK Migas kemarin, fakta penyebab kebocoran di hulu Migas tersingkap!" tegas Umar. "Fakta itu diperkuat bukti yang disita saat penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kepala SKK Migas tersebut!"
"Peristiwa penangkapan itu menjawab tanya yang menggelayuti kepala rakyat selama ini, kenapa negara yang buminya kaya raya minyak dan gas ini rakyatnya melarat, infrastrukturnya hancur, bahkan APBN-nya berat memikul beban subsidi BBM!" tukas Amir.
"Tentunya sembari menyesalkan pemerintah kenapa badan yang telah dibubarkan MK cuma diganti nama dan dilanjutkan dengan sistem kerja lama, padahal pemerintah sendiri belum berhasil renegosiasi akibat cara kerja tak beres lembaga itu!"
"Mungkin banyak hal belum terungkap!" timpal Umar. "Tapi dari kasus gas Tangguh yang cuma dibayar 3,35 dolar AS/MMBTU padahal harga pasar 16 dolar AS/MMBTU bisa disimpulkan, betapa besar kebocoran uang rakyat yang terjadi di hulu migas itu! Sedang di lain pihak, untuk konsumsi sendiri Indonesia beli (impor) BBM dengan harga pasar dunia!"
"Itu bukti, pimpinan negara ini ‘pintar’ bukan kepalang!" tegas Amir. "Rakyat sendiri dibuat menderita memikul beban APBN demi memberi subsidi gas buat rakyat China!"
0 komentar:
Posting Komentar