"KALAU akhir Mei penyerapan anggaran hanya 11% dari target, hingga pertumbuhan kuartal I hanya 6,02% dari proyeksi 6,8%, dua bulan terakhir penyerapan digenjot hingga 23 Juli mencapai 44,1% atau Rp761,2 triliun dari target APBN Perubahan 2013 Rp1.726,2 triliun!" ujar Umar. "Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan realisasi itu terdiri dari belanja pusat Rp490,9 triliun atau 41% dari target Rp1.196,8 triliun, dan transfer ke daerah Rp270,3 triliun atau 51,1% dari target Rp529,4 triliun!"
"Masalahnya, apakah dana yang ditransfer ke daerah hingga 51,1% dari target satu tahun itu dibelanjakan semestinya, terutama untuk pembangunan atau belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi?" tukas Amir. "Sebab, meskipun ditransfer lebih cepat dari pusat, ada daerah tidak segera membelanjakan dana itu untuk pembangunan menstimulasi ekonomi rakyat mendorong pertumbuhan, tetapi malah diperam dalam deposito atau lainnya!"
"Akibatnya, meskipun target penyerapan anggaran tercapai, karena belanjanya ditunda, tujuan anggaran belanja negara mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terwujud!" timpal Umar.
"Selain itu, banyak lagi hal lain yang bisa menjadi kendala bagi tujuan penyerapan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonmi! Di antara kendala itu malah mentradisi di daerah, yang meski 298 dari 525 kepala daerah terkena kasus hukum, tradisi itu tetap berlanjut!"
"Harus dibedakan tradisi yang mengendala pencapaian tujuan anggaran mendorong pertumbuhan itu dengan sangkutan hukum yang dialami kepala daerah!" tegas Amir.
"
"Tradisi itu terkait pemangkasan anggaran setiap proyek hingga 30% di lingkaran penguasa, seperti dicatat Bank Dunia! Sejauh dalam batasan tradisi 30% itu—untuk penguasa 15%—20% sisanya untuk pejabat lainnya—umumnya lolos dari jerat hukum asal dimainkan dengan licin dan mulus! Mereka yang terjerat hukum itu kebanyakan akibat terlalu serakah, mencuri lebih besar lagi dari tradisi korupsi yang ada!"
"Dengan tradisi-tradisi semacam itu di daerah, digenjot pun penyerapan anggaran belanja negara dorongannya pada pertumbuhan tak optimal!" timpal Umar. "Lebih optimal artinya bagi power building elite penguasa!"
0 komentar:
Posting Komentar