"INDONESIA perlu melakukan investasi di bidang sumber daya manusia untuk mendorong tranformasi ekonomi dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju!" ujar Umar. "Itu satu dari tiga syarat Indonesia jadi negara maju dari Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam kuliah umum di Australia. Dua syarat lainnya, membangun infrastruktur dan kelembagaan!" (Kompas.com, 22/2)
"Pembangunan sumber daya manusia telah menjadi komitmen bangsa, hingga anggaran pendidikan diplot 20% dari APBN dan APBD," timpal Amir. "Namun 20% itu ternyata relatif kecil untuk kebutuhan memajukan secara signifikan pendidikan nasional, karena gaji guru yang sebenarnya masuk gaji aparatur oleh MK dimasukkan anggaran pendidikan! Akibatnya, sejauh ini indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia selalu bercokol di peringkat 120-an dari 187 negara."
"Belum lagi APBD pendidikan diakali tak murni untuk pendidikan umum, tapi juga pendidikan di dinas/instansi yang sudah dikelola Badan Diklat!" tukas Umar. "Jadi, dalam pembangunan manusia, harus dimulai dari penjernihan melihat porsi anggaran sebenarnya!
Tanpa itu, bukan kemajuan, melainkan justru semakin tertinggal dari tetangga sekawasan!"
"Lalu infrastruktur! Selama reformasi, kecuali lanjutan program era sebelumnya, pembangunan jalan dan irigasi baru nyaris nol!" lanjut Amir. "Boro-boro membangun yang baru, merawat yang ada saja banyak jalan provinsi dan jalan kabupaten hancur!
Dana bagi hasil dari aneka pajak untuk itu, dikuras untuk belanja aparatur dan elite daerah di eksekutif dan legislatif!"
"Kemudian kelembagaan, menyangkut tiga hal, kepemimpinan, koordinasi, dan kompetensi!" tegas Umar. "Selain banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi, pernyataan Menteri Gamawan Fauzi para bupati dan wali kota telah jadi raja-raja kecil yang diundang rapat gubernur tak datang, menunjukkan soal kelembagaan parah!
Karena, itu cermin kepemimpinan tak standar, tak kenal koordinasi, akibat memang sebagian besar sebenarnya tak kompeten untuk peran kepala daerah!"
"Itu terjadi karena reformasi membuka luas kesempatan berburu kekuasaan, tapi sistemnya tak punya selektor kompetensi dalam penjenjangan kaderisasi untuk rekrutmen pemimpin!" timpal Amir.
"Akhirnya, kursi pemimpin dijubeli orang tidak kompeten, tak mengerti koordinasi, sebab sebenarnya belum layak memimpin! Membangun kelembagaan tanpa tekanan kompetensi dalam rekrutmen pemimpin, bisa gagal jadi negara maju!" ***
0 komentar:
Posting Komentar