"MENANGGAPI target pasangan Jokowi-JK menurunkan kemiskinan jadi 5%—6% pada 2019, dari September 2013 sebesar 11,47% atau 28,55 juta orang, ekonom Indef Enny Sri Hartati menyatakan bisa sampai 4%!" ujar Umar. "Tak mudah mencapai target itu, tukas Enny. Namun, bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi berorientasi pada sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar!" (detik-Finance, 25/5)
"Sektor itu, menurut Enny, pertanian yang menampung 39% tenaga kerja, mayoritas penduduk miskin berada di pertanian!" timpal Amir. "Kemudian sektor industri pengolahan, dengan catatan industri ini hilirisasi dari produk pertanian sehingga memiliki nilai tambah dan berdaya saing! Fokus pada kedua sektor itu ditunjang pembangunan infrastruktur!"
"Saat ini produksi tak bisa terdistribusi secara optimal karena infrastruktur kurang memadai! Pada akhirnya produsen dan konsumen sama-sama dirugikan!" kata Umar. "Infrastruktur syarat mutlak bagi pentumbuhan merata yang menjadi sarana penurunan angka kemiskinan!"
"Untuk mencapai target itu, menurut Enny, pertumbuhan ekonomi cukup naik perlahan dari tahun ini sebesar 5,5% menjadi 7% pada 2019," lanjut Amir. "Sektor pertanian pun cukup tumbuh pada 4%. Tapi sektor pengolahan harus mampu tumbuh sampai 7%.
Menurut data BPS, laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada 2013 sebesar 3,54%. Sedang industri pengolahan tumbuh 5,56%. Tampak jarak pertumbuhan antara sekarang dan lima tahun mendatang cukup realistis untuk dicapai dengan usaha yang benar-benar fokus!"
"Pemerataan dalam versi Enny harus diwujudkan dengan terbagi merata pertumbuhan pada semua subsektor-tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, ditunjang infrastruktur yang baik!" tegas Umar.
"Lebih utama lagi infrastruktur tol laut yang dicanangkan Jokowi untuk jalur Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sehingga perbedaan harga barang di Jawa dan Papua tak setajam sekarang—semen di Jawa Rp50 ribu/sak, di Papua Rp1,5 juta/sak!"
"Tapi untuk mewujudkan itu, mindset pejabat dan politikus nasional dan daerah harus lebih dahulu dikondisikan, dari kebiasaan menelantarkan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri pengolahan, menjadi memprioritaskan!" sambut Amir. "Prioritas dimulai dengan mengalokasikan cukup APBN-APBD untuk itu, dari anggaran untuk itu yang selama ini jauh dari memadai!" ***
0 komentar:
Posting Komentar