"SAAT ini Indonesia kekurangan pasokan rumah (backlog) sebanyak 15 juta unit, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi subsidi rumah tapak buat mereka 1 April 2015 dihapus!" ujar Umar. "Subsidi hanya diberikan buat rumah susun sederhana milik (rusunami) yang pembangunannya hanya bisa dilakukan pengembang besar, jumlahnya hanya 0,5% dari anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi).
Terkesan, pengadaan rumah bagi MBR dipersulit!"
"Menurut Ketua Apersi Anton R. Santoso (detikFinance, 8/5), dari 2.000 pengusaha anggota organisasinya, hanya 10 yang bergerak di bisnis rusun!" timpal Amir.
"Menurut dia tak mudah mengalihkan usaha dari pengembang rumah tapak ke rusun. Karena, untuk rusun pengembang harus menyelesaikan dulu 20% bangunan baru bisa diproses kredit bank maupun pemasarannya!
Biaya membangun rusun tidak pula kecil, hingga sangat terbatas pengembang yang mampu, lebih-lebih di daerah!"
"Dari pola hidup dan kemahalan harga tanah, mungkin rusunami hanya tepat di kota-kota besar berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa!" tukas Umar.
"Kalau alasan menjaga agar tanah produktif tidak habis untuk bangunan, sebenarnya negeri kita ini masih cukup luas untuk menambah areal produksi! Selama ini tercatat dalam sensus jumlah lahan pertanian menyusut signifikan, terjadi karena pemerintah tidak mengembangkan areal pertanian baru dengan cukup memadai!
Kalau dilakukan sebanding sembari membuka lapangan kerja baru, jelas tak ada masalah tanah untuk rumah murah!"
"Justru masalah serius yang harus dapat prioritas penyelesaiannya kekurangan pasokan rumah buat 15 juta keluarga!" timpal Amir.
"Entah bagaimana cara pikir pemerintah hingga mengesampingkan urgensi 15 juta keluarga tak punya rumah dengan tidak memacu lebih optimal pasokannya, malah mempersulit proses mendapatkannya dengan mencabut subsidinya!"
"Apalagi kalau seperti kata Ketua Apersi, dari anggotanya hanya 10 pengembang yang mampu membangun rusun, akan terjadi reduksi daya guna pengembang daerah, sedang pengadaan didominasi segelintir pengembang kuat!" sambut Umar.
"Kalaupun yang banyak dijadikan subkontraktor dari segelintir yang kuat, dunia pengembang menjadi tidak sehat! Jadi, pemerintahan baru nanti harus mengkaji ulang masalah ini dengan strategi pada 2030 kebutuhan rumah rakyat terpenuhi, tanpa backlog lagi!" ***
0 komentar:
Posting Komentar