"INPRES—Instruksi Presiden—Nomor 4/2014, 19 Mei 2014 mengatasi pembengkakan subsidi energi di APBN Rp110 triliun, dari semula Rp292 triliun jadi Rp392 triliun!" ujar Umar.
"Inpres mengatur anggaran yang dipotong; honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat atau konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran kegiatan yang belum terikat kontrak!" (Kompas, 24/5)
"Dari Inpres itu tampak pemerintah tidak mengambil kebijakan mengurangi subsidi energi sehingga justru mengorbankan anggaran lain menutupi kekurangannya!" timpal Amir.
"Inpres jelas menyebut anggaran apa saja yang boleh dipangkas untuk menutupi kekurangan subsidi.
Bisa dipahami, Inpres bermaksud memagari dana infrastruktur tidak ikut dipotong untuk itu!"
"Namun, larangan memotong anggaran infrastruktur tak disebut dalam Inpres!" tegas Umar.
"Di sisi lain, ancang-ancang pemotongan terbesar justru mengarah ke Kementerian Pekerjaan Umum yang paling besar dana infrastrukturnya! Karena itu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana pun yakin pemotongan itu bisa menyentuh anggaran infrastruktur!"
"Kalau tak bisa dielakkan karena anggaran rutin, terutama gaji, tak mungkin dipotong, perbaikan infrastruktur yang telanjur hancur—di luar Jawa—sampai akhir masa jabatan rezim ini tak kunjung diperbaiki!" tukas Amir.
"APBN infrastruktur kecil, Rp207 triliun tersebar di banyak instansi, jauh lebih kecil dari subsidi! Dana infrastruktur terbesar di Kementerian PU Rp72,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp31,5 triliun, dan Kementerian ESDM Rp11,5 triliun!"
"Kayaknya justru dana infrastruktur yang bakal disunat telak, karena pemotongan anggaran pada ketiga kementerian itu terbesar untuk menutupi subsidi, PU kena potong Rp22,75 triliun, Perhubungan kena Rp10,05 triliun, dan ESDM Rp4,89 triliun!" timpal Umar.
"Dengan demikian, nantinya bukan mustahil demi dana subsidi energi, pemerintahan SBY rela dicatat gagal dalam memelihara infrastruktur nasional!"
"Sementara Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Yenni Sucipto memastikan pemotongan anggaran itu akan menyentuh dana infrastruktur!" tegas Amir.
"Ia khawatir pembengkakan subsidi energi sebesar itu tak sepenuhnya benar. Pola sama terjadi menjelang Pemilu 2009, pemerintah mengajukan revisi anggaran. Apa benar untuk subsidi atau kepentingan politik jangka pendek, tukas Yenni, kita tak pernah benar-benar tahu!" ***
0 komentar:
Posting Komentar