PELEMAHAN KPK dengan segala peristiwa terkaitnya membuat rasa takut untuk korupsi jadi menurun! Gejalanya korupsi justru kian marak. Transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai yang dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkat drastis selama triwulan I 2015. (Kompas.com, 16/4)
Buletin Statistik PPATK mencatat selama Januari—Maret 2015 terdapat 13.277 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), naik 47% dari periode sama tahun lalu yang sebanyak 9.050 LTKM.
LTKM merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan profil pendapatan orang yang melakukan transaksi. Karena itu, transaksi tersebut diduga berasal dari hasil korupsi. LTKM juga menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi.
Sementara jumlah laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) selama triwulan I 2015 mencapai 512.944 laporan, naik 16% dari periode sama tahun lalu. Transaksi tunai merupakan penyetoran atau penarikan uang tunai di atas Rp500 juta melalui bank.
Pola ini patut dicurigai sebagai strategi untuk mempersulit pelacakan aliran dana, baik asal-usulnya maupun peruntukannya.
Dilihat dari profesi orang yang melakukan transaksi mencurigakan, peningkatan terjadi pada profesi konsultan, TNI/Polri, pejabat eksekutif/legislatif, dan pegawai BUMN/BUMD.
Menurut pengamat FHUI Choky Ramadhan, peningkatan LTKM bisa menjadi indikasi awal yang melukiskan kian maraknya perilaku korupsi.
Ada sejumlah faktor yang dia duga menyebabkan meningkatnya transaksi mencurigakan dan transaksi tunai itu.
Di bawah rezim pemerintahan baru, terjadi sejumlah peristiwa yang mengindikasikan menurunnya komitmen pemberantasan korupsi. Hal itu antara lain kisruh antara KPK dan Polri, pelemahan KPK, dan rencana obral remisi ke koruptor. Selain itu, pemidanaan pengadilan belum memberikan efek jera. Data pantauan ICW, rata-rata vonis koruptor selama 2014 hanya 2 tahun 8 bulan.
Untuk itu, karena pelemahan KPK dan peristiwa terkait bermula dari pengisian jabatan Kapolri, setelah Badrodin Haiti dilantik jadi Kapolri Jumat (17/4), diharapkan semua hal terkait pelemahan KPK dan maraknya kembali korupsi bisa direhabilitasi Kapolri baru. Seperti usai konflik cicak-buaya, kerja sama KPK-Polri jadi harmonis, termasuk memberantas korupsi di tubuh Polri. Tapi tentu, hal itu tergantung komitmen rezim! ***
0 komentar:
Posting Komentar