DALAM pidato politik Kongres IV PDIP di Bali, Kamis (9/4), Megawati mengingatkan agar pemerintahan Jokowi-JK tidak lupa sejarah dan mewaspadai “penumpang gelap” dalam kekuasaan pemerintah.
Sejarah pencalonan dan pemenangan pasangan Jokowi-JK dalam pilpres yang diusung PDIP dan partai-partai koalisinya, tetapi komunikasi politik Jokowi-JK dengan pengusungnya itu, dari ungkapan Megawati, terkesan masih kurang baik.
Di balik itu, pemerintahan Jokowi-JK mengangkat banyak orang di luar koalisi partai pengusung menduduki jabatan strategis di lembaga pemerintahan dan BUMN, yang tak jelas peran sejarah mereka dalam perjuangan memenangkan Jokowi-JK.
Sedang di sisi lain, orang-orang yang mandi keringat berjuang malah tersisih. Salah satu versi masalah ini diungkap oleh Akbar Faisal, tim transisi Jokowi-JK, lewat surat terbuka di media sosial.
Modus penumpang gelap yang mengusik Mega diungkapkan, "Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan yang menjadi 'penumpang gelap' untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan." (Kompas.com, 10/4)
Untuk mencegah terjadinya pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu, Mega meminta pemerintah agar tangguh dalam negosiasi kontrak pengelolaan sumber daya alam. Ia mengingatkan banyak kontrak sumber daya alam di Indonesia segera berakhir.
"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak Merah Putih ditegakkan," tegasnya. Juga, "BUMN harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari.
"
Akhirnya, Megawati mengunci pesannya, bahwa ia memberi mandat kepada Jokowi untuk maju dalam pilpres adalah untuk berkomitmen pada ideologi yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Konsepsi Trisakti inilah yang dianggap Megawati satu tarikan napas dengan kepentingan yang dijalankan PDIP.
Kecenderungan yang menggundahkan Megawati itu memang juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Artinya, di sisi sebagai “petugas partai” Jokowi belum melakukan tugasnya seperti diharapkan. Sementara dari sisi harapan rakyat atau publik, juga dikecewakan, seperti pelemahan KPK dan uang muka mobil pejabat! Gejala itu, lewat kacamata Megawati tampak penyebabnya pada kepentingan “penumpang gelap” kekuasaan yang ditempatkan Jokowi-JK di posisi strategis pemerintahan! ***
0 komentar:
Posting Komentar