Petugas Partai Harus Abdi Rakyat!

SLOGAN kampanye pilpres Jokowi 'koalisi ramping tanpa bagi-bagi kursi' kepada partai-partai pendukung, pelaksanaannya ternyata kini menuai masalah! Dengan sedikitnya wakil partai di pemerintahan, jangankan benefit materi, bahkan secara ideologis partai dirugikan cukup fatal.

 Terutama partai yang berideologi sebagai partai wing cilik. Baru seratus hari Jokowi berkuasa, ratusan ribu nelayan di seantero pantai negeri kehilangan pekerjaan karena larangan memakai pukat cantrang dan sejenis pukat tarik lainnya, alat tangkap ikan tradisional yang diwariskan leluhur sejak pra-Majapahit! Tak ayal lagi, saat partai wong cilik berkuasa justru wong cilik disengsarakan!Fatalnya, larangan diberlakukan seketika. 

Bahkan ribuan nelayan yang demo di mana-mana untuk meminta tenggang waktu pelaksanaannya, sampai mereka mendapatkan alat tangkap alterntif yang memadai, tidak digubris! Lebih buruk lagi, dalam hasil survei yang dirilis pemerintah, cantrang dijadikan penyebab utama turunnya hasil tangkap ikan nasional! Padahal, penyebab utama rusaknya habitat ikan oleh pukat harimau dari kapal-kapal besar milik perusahaan besar yang berorientasi asing seperti yang berpangkalan di Pulau Benjina, Maluku. Itu terjadi karena kurangnya orang partai di pemerintahan, sehingga komunikasi pemerintah dengan partai tidak intens.

 Lebih celaka lagi, sektor-sektor strategis dalam pemerintahan, yang relevansi ideologisnya kuat, justru diduduki orang nonpartai. Maka kloplah krisis ideologis di wajah pemerintahan! Untuk itu, cukup wajar kalau masalah buruknya komunikasi pemerintah dengan partai pengusung itu, setelah diungkap Megawati di depan Jokowi pada acara pembukaan Kongres PDIP, masih diulang lagi pada acara penutupan, malah dengan nada lebih keras.

 Megawati menyerukan, semua kadernya yang ada di jajaran eksekutif dan legislatif agar menjalankan tugas sesuai garis perjuangan partai. Instruksi itu tak bisa ditawar! "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau tak mau disebut petugas partai, keluar!" tegas Megawati.

 Mega mengingatkan, semua kebijakan yang diputuskan kader di eksekutif dan legislatif senagai petugas pastai itu harus berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat, tegas Mega, merupakan elemen penting yang menjadi sumber dan tujuan kerja ideologi. (Kompas.com, 11-4) Jadi jelas, setiap petugas partai itu harus menjadi abdi rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat! ***