JK Isyaratkan Reshuffle Kabinet!

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. "Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," ujar Kalla. (Kompas.com, 4/5) 

Desakan publik untuk reshuffle kabinet itu terus menguat setelah survei Polltracking Indonesia pada enam bulan pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan kepuasan publik merosot drastis sampai ke bawah 50%, yakni tinggal 47% yang puas pada kinerja Jokowi dan 44,8% yang puas pada kinerja JK. Tercatat 48,5% masyarakat yang tak puas pada keseluruhan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, sedang yang puas hanya 44%. (Tempo.co, 19/4)

Untuk di bidang ekonomi, kekecewaan publik mencapai 52,2%. Kekecewaan lebih tinggi lagi pada bidang hukum yang mencapai 55,6%. Akibat besarnya kekecewaan masyarakat itu, survei itu mencatat 41,8% masyarakat setuju dengan wacana perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Menurut survei, publik menilai salah satu cara memperbaiki tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yaitu dengan mengganti menteri. 

Bola salju reshuffle kabinet menggelinding seiring tingkat kekecewaan terhadap kinerja kabinet yang terus meningkat akibat harga kebutuhan pokok rakyat terus menanjak. Tak kepalang, kekuatan politik dominan di parlemen, Koalisi Merah Putih (KMP) pun ikut mendorong Presiden Jokowi untuk segera merombak kabinet. 

Dorongan KMP itu diekspresikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto dan Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo. Dari semua itu bisa dipahami kalau Wakil Presiden memikirkan langkah untuk merombak kabinet. 

Tapi dengan disebut beberapa bulan ke depan, bisa jadi langkah tersebut akan dibahas lebih dahulu secara saksama, terutama dengan partai-partai pengusung. Namun, bongkar-pasang orang di kabinet saja tidak menjamin bisa mengubah kekecewaan publik menjadi kepuasan. 

Kecuali, kebijakan-kebijakan yang kurang prorakyat dikoreksi, meski tujuannya bagus untuk jangka panjang. Maksudnya bukan membatalkan kebijakan, melainkan memberi tenggang waktu pelaksanaan secara bertahap, hingga tidak seketika mematikan sumber penghidupan rakyat banyak! 

Contohnya pelarangan alat tangkap ikan tradisional sejenis cantrang, yang menyengsarakan ribuan nelayan di pesisir. Langkah lain, tidak harus membenturkan kekuasaan pada sasaran kebijakan—seperti dialami PSSI! ***