Pembangunan Infrastruktur Dipacu!

BPS—Badan Pusat Statistik—melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 hanya 4,7%. Meski demikian, Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan 2015 masih bisa 5,4%. Kata Presiden, pertumbuhan akan bergerak cepat sejalan dengan realisasi anggaran infrastruktur. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pengelola dana infrastruktur terbesar harus memacu proyeknya. 

Namun, hingga 20 April 2015, baru menyerap anggaran 2,41% dari targetnya 11.07%. Hingga 8 Mei, jadi 4% atau Rp4,8 triliun, itu pun untuk belanja rutin dan perbaikan rutin, ujar Taufik Widjoyono, Sekjen Kementerian PUPR. (Kompas.com, 8/5)

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, itu terjadi akibat perubahan nomenklatur anggaran. Tapi kini nomenklatur telah selesai, proses lelang bisa dipercepat. APBNP 2015 untuk Kementerian PUPR mencapai Rp118,54 triliun, naik 50% dari 2014 sebesar Rp78,71 triliun. 

Proses lelang proyek infrastruktur itu, kata Taufik, hingga 5 Mei telah mencapai 80,1% atau senilai Rp68,4 triliun. Sisanya tinggal Rp17 triliun (19,9%). "Kalau sudah tanda tangan kontrak, uang muka bisa diambil 15%—20% dari nilai kontrak," ujar Taufik. 

Artinya, setelah uang muka bisa ditarik itulah, dana proyek infrastruktur mulai mengalir ke pasar. Dan itu baru terjadi di medio kuartal II 2015. Berarti, pertumbuhan pada kuartal II belum melonjak signifikan. Total APBNP 2015 untuk infrastruktur Rp290,3 triliun, pada kementerian dan lembaga Rp209,09 triliun, di luar itu Rp80,5 triliun, 

Setelah dana infrastruktur itu mengalir ke pasar, optimisme Presiden pertumbuhan 5,4% mungkin tercapai. Namun, terlihat rentannya ekonomi Indonesia yang amat tergantung pada anggaran negara! Padahal, idealnya ekonomi masyarakat mumpuni mendorong pertumbuhan pada tingkat ideal, sedang anggaran negara hanya stimulan. 

Tapi realitasnya, ekonomi masyarakat ringkih, tak mampu tumbuh ideal tanpa aliran APBN ke pasar! Untuk itu seharusnya pemerintah lebih besar lagi mengalirkan anggaran ekstra ke perekonomian masyarakat, bukan malah dicurahkan ke BUMN hingga ekonomi kian etatis, makin tergantung pada negara! 

Kelemahan ekonomi masyarakat itu terjadi akibat dalam satu dekade ini infrastruktur di seluruh negeri dibiarkan hancur oleh pemerintah, diikuti kehancuran ekonomi rakyat. Kalau infrastruktur diperbaiki, satu dekade ke depan ekonomi rakyat bisa bangkit kembali seperti sediakala! ***