Kegaduhan Menghambat Ekonomi!

KADIN—Kamar Dagang dan Industri—Indonesia berharap pemerintah segera menyudahi kegaduhan domestik karena berakibat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 anjlok hingga tinggal 4,7%.Kegaduhan domestik itu, seperti dalam politik mengubah UU pemenang pemilu tak jadi ketua DPR, UU Pilkada langsung jadi tak langsung jadi langsung lagi, kegaduhan di pantura Jawa nelayan demo terus atas pelarangan alat tangkap tradisionalnya, kegaduhan konflik KPK-Polri, kegaduhan intervensi terhadap PSSI dan lainnya, sangat memengaruhi iklim usaha, kurang menguntungkan bagi roda perekonomian domestik. 

"Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai Rp5 triliun per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu, yang mebuat ekonomi (kuartal I 2015) tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3%," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur, Senin (11/5), di Jakarta. (Kompas.com, 12/5)

Menurut Natsir, selain soal penyerapan anggaran kementerian/kelembagaan, kegaduhan domestik itu diperparah kenaikan kurs dolar AS secara signifikan, berakibat daya beli masyarakat menurun. Ditambah perizinan tumpang tindih jadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan berusaha. 

Dengan asumsi kegaduhan domestik yang menghambat pertumbuhan ekonomi, bisa-bisa meski anggaran infrastruktur telah mengalir ke pasar nanti tak mampu membuat pertumbuhan rebound seperti diharapkan--jika kegaduhan politik seperti konflik KPK-Polri dan intervensi PSSI tak bisa disudahi oleh pemerintah! 

Rebound dimaksud tentu mengembalikan berbagai gejala negatif di dunia usaha yang terjadi pada kuartal I 2015 menjadi kembali positif. Gejala negatif itu, antara lain penurunan penjualan—semen 3,3%, mobil 15%, motor 19%, properti 50%, dan ekspor turun 11,67%. Juga penurunan pendapatan bersih perusahaan publik seperti dikemukakan Rheinald Kasali (Kompas.com, 10/5), Adhi Karya turun 34,5%, Agung Podomoro Land 65%, Astra International 15,64%, Bank Danamon 21,47%, Holcim 89,78%. 

Keluhan Kadin beralasan, penurunan yang terjadi demikian dalam tampak bukan sekadar akibat kelambatan cair dana infrastruktur. Artinya, tak cukup dengan pencairan dana proyek infrastruktur pemerintah menganggap masalah pelambatan pertumbuhan ekonomi sudah beres. 

Tapi, pemerintah juga harus serius menyudahi berbagai kegaduhan domestik dan tumpang tindih perizinan sampai rebound-nya nyata di dunia usaha! ***