INDEKS kualitas infrastruktur Indonesia berada di urutan terbawah kedua di Asia, setingkat lebih baik dari Filipina. Peringkat Indonesia itu bahkan jauh di bawah Sri Lanka. Demikian Managing Director dan Co-head of Asian Economic Research, HSBC, Frederic Neumann, merujuk kepada riset global HSBC. (Kompas.com, 26/5)
Berdasar riset HSBC itu, indeks kualitas infrastruktur masih didominasi negara-negara macan Asia, seperti Singapura, Korea, dan Jepang. Sementara negara-negara ASEAN lain infrastrukturnya lebih baik dari Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Menurut Neumann, pembangunan infrastruktur merupakan poin penting pertumbuhan ekonomi. Karena itu, dia menilai pembangunan infrastruktur Indonesia mesti digenjot, dijadikan prioritas utama.
"Ini penting mengingat faktor ini dapat menjadi variabel dalam mendorong peningkatan investasi di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melemah," ujar Neumann. Hasil riset global HSBC itu justru memberi justifikasi kepada strategi pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang menetapkan prioritas utama pada infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur di daratan dengan jalan tol dan jalur kereta api, melainkan juga dengan pelabuhan modern yang terpadu transportasi maritim dengan tol laut.
Namun, perlu disimak kenapa infrastruktur jadi sedemikian hancur? Salah satu penyebabnya karena Pemerintah Pusat selama ini hanya menambal lapisan atas jalan negara setiap menjelang Lebaran. Sekadar mulus buat mudik. Sedangkan jalan sekunder dan tersiernya, jalan provinsi dan jalan kabupaten, sudah lebih satu dekade dibiarkan hancur, benar-benar hancur! Itu karena selama reformasi daerah-daerah dimekarkan, muncul barisan elite baru di daerah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.
Sehingga, transfer APBN ke daerah yang jumlahnya jauh lebih besar dari masa sebelumnya, lebih banyak digunakan untuk belanja kepuasan elite, semisal mobil dinas serbamewah, sedang perawatan infrastruktur ditelantarkan. Jadi ke depan, tak cukup hanya dengan pusat membangun infrastruktur! Tetapi, pemerintah dan elite daerah harus diatur untuk memprioritaskan kepentingan publik, terutama infrastruktur daerah, setidaknya sebanding dengan mewahnya belanja kepentingan elite. Dengan begitu diharapkan infrastruktur secara nasional membaik, tak terpuruk lagi di peringkat terbawah indeks. ***
"Ini penting mengingat faktor ini dapat menjadi variabel dalam mendorong peningkatan investasi di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melemah," ujar Neumann. Hasil riset global HSBC itu justru memberi justifikasi kepada strategi pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang menetapkan prioritas utama pada infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur di daratan dengan jalan tol dan jalur kereta api, melainkan juga dengan pelabuhan modern yang terpadu transportasi maritim dengan tol laut.
Namun, perlu disimak kenapa infrastruktur jadi sedemikian hancur? Salah satu penyebabnya karena Pemerintah Pusat selama ini hanya menambal lapisan atas jalan negara setiap menjelang Lebaran. Sekadar mulus buat mudik. Sedangkan jalan sekunder dan tersiernya, jalan provinsi dan jalan kabupaten, sudah lebih satu dekade dibiarkan hancur, benar-benar hancur! Itu karena selama reformasi daerah-daerah dimekarkan, muncul barisan elite baru di daerah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.
Sehingga, transfer APBN ke daerah yang jumlahnya jauh lebih besar dari masa sebelumnya, lebih banyak digunakan untuk belanja kepuasan elite, semisal mobil dinas serbamewah, sedang perawatan infrastruktur ditelantarkan. Jadi ke depan, tak cukup hanya dengan pusat membangun infrastruktur! Tetapi, pemerintah dan elite daerah harus diatur untuk memprioritaskan kepentingan publik, terutama infrastruktur daerah, setidaknya sebanding dengan mewahnya belanja kepentingan elite. Dengan begitu diharapkan infrastruktur secara nasional membaik, tak terpuruk lagi di peringkat terbawah indeks. ***
0 komentar:
Posting Komentar