DITUJUKAN buat Presiden Joko Widodo yang menghadiri Jambore Relawan Jokowi di Cibubur, Sabtu (16/5), gabungan kelompok sukarelawan pendukung pemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 menyampaikan maklumat berisi lima poin. (Kompas.com, 17/4)
Pertama, sukarelawan meminta konsolidasi politik dan birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Tanpa konsolidasi, situasi negara akan menjadi tidak kondusif yang berujung pada sulitnya pembangunan ekonomi.
Pertama, sukarelawan meminta konsolidasi politik dan birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Tanpa konsolidasi, situasi negara akan menjadi tidak kondusif yang berujung pada sulitnya pembangunan ekonomi.
Kedua, perlu evaluasi kebijakan yang tidak mendukung implemetasi Trisakti dan Nawacita yang menjadi mandat bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan yang tidak sejalan harus disempurnakan dan terobosan harus segera diambil agar janji perubahan untuk kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Ketiga, mendesaknya evaluasi dan penguatan kabinet agar dapat bekerja efektif dan sejalan dengan amanat pemikiran Trisakti dan Nawacita.
Keempat, perlu dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdikari. Kelima, perlu dilahirkan kebijakan dan program kerja yang mendorong produktivitas masyarakat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan sasaran mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat seharusnya tak bisa ditawar, yakni realisasi tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk petani, alat tangkap untuk nelayan, dan modal untuk usaha mikro.
Tampak, maklumat tersebut merupakan cermin yang mengekspresikan kontrol dengan orientasi semata-mata demi suksesnya pemerintahan Jokowi-JK yang mereka perjuangkan dalam pilpres. Agar, cita-cita menyejahterakan rakyat bisa lebih cepat terwujud. Semua kritik dan saran para sukarelawan itu jelas tanpa pretensi negatif, disampaikan apa adanya. Dari situ terkesan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam enam bulan pemerintahan Jokowi-JK.
Sebaliknya, Jokowi-JK layak untuk jujur dengan menerima kritik dan saran itu apa adanya pula. Evaluasilah apa-apa yang harus dievaluasi, koreksi yang memang kurang pada tempatnya, dan lakukan yang sudah mendesak. Tak diragukan mendesaknya distribusi tanah dan sarana produksi buat rakyat yang diusulkan para sukarelawan itu agar pelaksanaannya dipercepat. Sebagai cermin yang relatif lebih jujur dibanding kritik dari lawan politik, kritik dan saran para sukarelawan itu juga menjadi perbandingan bagi publik untuk menyimak situasi dan kondisi pemerintahan saat ini. ***
0 komentar:
Posting Komentar