PERTUMBUHAN belanja atau konsumsi rumah tangga dalam pendapatan domestik bruto (PDB) cenderung turun terus. Pada kuartal IV 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,92%, turun dari kuartal III 2015 pada 4,96%. Atau turun dari kuartal yang sama 2013 pada 5,33%, dan 2014 pada 5,11%.
Terus turunnya konsumsi rumah tangga dibanding jumlah penduduk yang selalu naik tentu punya konsekuensi pada penurunan kualitas fisis masyarakat, terutama di lapisan bawah yang rentan kondisi sosial ekonominya. Karena itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan hal itu tak boleh berlanjut. Sebagai basis pertumbuhan ekonomi, konsumsi minimal tumbuh 5%.
"Caranya, dengan mengembalikan kepercayaan konsumen, program bantuan untuk masyarakat miskin harus berjalan, harga barang dan inflasi mesti terkendali," ujar Bambang. (Kompas, 6/2/2016)
Konsumsi rumah tangga merupakan andalan utama dengan kontribusinya ke PDB pada kuartal III 2015 mencapai 54,98%. Bandingkan dengan kontribusi belanja atau konsumsi pemerintah pada PDB periode sama sebesar 9,82%. Lazim, keduanya digabungkan menjadi kontribusi konsumsi terhadap PDB sebesar 64,80%.
Dengan itu tampak betapa penting menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga, selain menjadi penentu tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya, juga menjadi cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau terbukti justru merosot terus tingkat pertumbuhannya dari waktu ke waktu, tentu punya konsekuensi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hal terpenting untuk menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah memelihara dan meningkatkan daya belinya. Tapi pemerintah dengan program ambisiusnya justru sering malah mengorbankan hal itu. Seperti untuk program energi baru terbarukan (EBT) yang seharusnya dianggarkan dalam APBN, tapi malah pemerintah bebankan pada masyarakat lewat pungutan dalam penjualan BBM Rp200/liter premium dan Rp300/liter solar, yang langsung merongrong daya beli dari tukang ojek, sopir angkot, dan bus sistem setoran tetap yang harus menanggung beban pungutan itu. Demikian pula dengan pungutan 50 dolar per ton ekspor CPO, yang langsung mengurangi harga TBS sawit milik petani.
Dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebagai andalan pertumbuhan ekonomi pada PDB, semestinya pemerintah mengurangi berbagai pungutan yang langsung membebani rakyat kecil itu. Betapa, pada peningkatan konsumsi jelata itu bertumpu harapan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. ***
"Caranya, dengan mengembalikan kepercayaan konsumen, program bantuan untuk masyarakat miskin harus berjalan, harga barang dan inflasi mesti terkendali," ujar Bambang. (Kompas, 6/2/2016)
Konsumsi rumah tangga merupakan andalan utama dengan kontribusinya ke PDB pada kuartal III 2015 mencapai 54,98%. Bandingkan dengan kontribusi belanja atau konsumsi pemerintah pada PDB periode sama sebesar 9,82%. Lazim, keduanya digabungkan menjadi kontribusi konsumsi terhadap PDB sebesar 64,80%.
Dengan itu tampak betapa penting menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga, selain menjadi penentu tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya, juga menjadi cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau terbukti justru merosot terus tingkat pertumbuhannya dari waktu ke waktu, tentu punya konsekuensi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hal terpenting untuk menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah memelihara dan meningkatkan daya belinya. Tapi pemerintah dengan program ambisiusnya justru sering malah mengorbankan hal itu. Seperti untuk program energi baru terbarukan (EBT) yang seharusnya dianggarkan dalam APBN, tapi malah pemerintah bebankan pada masyarakat lewat pungutan dalam penjualan BBM Rp200/liter premium dan Rp300/liter solar, yang langsung merongrong daya beli dari tukang ojek, sopir angkot, dan bus sistem setoran tetap yang harus menanggung beban pungutan itu. Demikian pula dengan pungutan 50 dolar per ton ekspor CPO, yang langsung mengurangi harga TBS sawit milik petani.
Dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebagai andalan pertumbuhan ekonomi pada PDB, semestinya pemerintah mengurangi berbagai pungutan yang langsung membebani rakyat kecil itu. Betapa, pada peningkatan konsumsi jelata itu bertumpu harapan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. ***
0 komentar:
Posting Komentar