SAAT buka puasa bersama ICMI, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkap hasil riset yang menyebutkan bahwa Pancasila telah lumpuh.
"Artinya Pancasila lumpuh. Ada tapi tidak ada," ujar Zulkifli. Kelumpuhan Pancasila ini menjadi salah satu akar terbentuknya kesenjangan sosial yang begitu nyata di kalangan masyarakat Indonesia. (Kompas.com, 18/6/2016)
Dari riset tersebut diketahui 95% responden meyakini bahwa Pancasila lemah dalam membuat rakyat Indonesia mementingkan kepentingan bersama daripada golongan. Sedang 99% responden menyatakan nilai musyawarah dan mufakat yang terdapat pada Pancasila tak bisa berjalan dengan baik.
Hanya 3% yang percaya bahwa keadilan sosial pada bangsa ini semakin baik. Sisanya, sebanyak 97% mengaku tak melihat adanya keadilan sosial di negeri ini.
Terkait hal ini, 96% responden mengatakan peran negara lemah dalam menjaga keadilan sosial.
Bertolak dari riset itu, Zulkifli mengatakan salah satu tantangan bangsa yang paling krusial saat ini ialah kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang makin dalam.
Menurut Zulkifli, tantangan bangsa ini harus diatasi dengan sistem pembangunan nasinal yang baik, efektif, fokus, dapat diimplementasikan, serta berkelanjutan. Solusinya, berupa adanya haluan negara. MPR saat ini sedang melakukan pengkajian mendalam soal haluan negara.
Usaha MPR itu layak dihargai. Namun, untuk memulihkan Pancasila dari kelumpuhan, masalahnya amat kompleks tecermin dari 99% responden menyatakan nilai musyawarah dan mufakat yang terdapat pada Pancasila tidak dapat berjalan dengan baik.
Mudah ditebak, sorotan responden untuk menilai itu terutama dari melihat kiprah elite di panggung politik nasional maupun pemerintah. Contoh elite tidak menghargai musyawarah mufakat adalah pembatalan 3.000 lebih Perda oleh pemerintah pusat terakhir ini.
Seorang netizen, Kafil Yamin, menulis di facebook: Perda-perda ini adalah hasil perjuangan masyarakat setempat. Perda-perda itu adalah buah dari proses politik menampung aspirasi masyarakat secara demokratis. Masyarakat di daerah memilih para calon anggota legislatif yang dianggap bisa membawa aspirasi mereka dalam membuat peraturan dan mengelola kehidupan bersama. Proses ini berbiaya besar dan sering berdarah-darah. Dan ini harus dihargai sebagai pengorbanan masyarakat daerah.
Namun oleh pemerintah pusat, 3.000 lebih Perda buah musyawarah dan mufakat rakyat seantero negeri itu dihabisi sekali babat. Itulah bukti nyata Pancasila telah lumpuh!***
Dari riset tersebut diketahui 95% responden meyakini bahwa Pancasila lemah dalam membuat rakyat Indonesia mementingkan kepentingan bersama daripada golongan. Sedang 99% responden menyatakan nilai musyawarah dan mufakat yang terdapat pada Pancasila tak bisa berjalan dengan baik.
Hanya 3% yang percaya bahwa keadilan sosial pada bangsa ini semakin baik. Sisanya, sebanyak 97% mengaku tak melihat adanya keadilan sosial di negeri ini.
Terkait hal ini, 96% responden mengatakan peran negara lemah dalam menjaga keadilan sosial.
Bertolak dari riset itu, Zulkifli mengatakan salah satu tantangan bangsa yang paling krusial saat ini ialah kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang makin dalam.
Menurut Zulkifli, tantangan bangsa ini harus diatasi dengan sistem pembangunan nasinal yang baik, efektif, fokus, dapat diimplementasikan, serta berkelanjutan. Solusinya, berupa adanya haluan negara. MPR saat ini sedang melakukan pengkajian mendalam soal haluan negara.
Usaha MPR itu layak dihargai. Namun, untuk memulihkan Pancasila dari kelumpuhan, masalahnya amat kompleks tecermin dari 99% responden menyatakan nilai musyawarah dan mufakat yang terdapat pada Pancasila tidak dapat berjalan dengan baik.
Mudah ditebak, sorotan responden untuk menilai itu terutama dari melihat kiprah elite di panggung politik nasional maupun pemerintah. Contoh elite tidak menghargai musyawarah mufakat adalah pembatalan 3.000 lebih Perda oleh pemerintah pusat terakhir ini.
Seorang netizen, Kafil Yamin, menulis di facebook: Perda-perda ini adalah hasil perjuangan masyarakat setempat. Perda-perda itu adalah buah dari proses politik menampung aspirasi masyarakat secara demokratis. Masyarakat di daerah memilih para calon anggota legislatif yang dianggap bisa membawa aspirasi mereka dalam membuat peraturan dan mengelola kehidupan bersama. Proses ini berbiaya besar dan sering berdarah-darah. Dan ini harus dihargai sebagai pengorbanan masyarakat daerah.
Namun oleh pemerintah pusat, 3.000 lebih Perda buah musyawarah dan mufakat rakyat seantero negeri itu dihabisi sekali babat. Itulah bukti nyata Pancasila telah lumpuh!***
0 komentar:
Posting Komentar