KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY memberikan catatan positif kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama setahun terakhir. Kemajuan pemerintahan itu, kata SBY, dikaitkan dengan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Partai Demokrat.
"Kami menduga, beliau sungguh menyadari bahwa di tengah perekonomian yang melambat saat ini, ruang fiskal kita semakin sempit, dan menjalankan pemerintahan memang tidak mudah," kata SBY di Cikeas, Jumat. (Kompas.com, 10/6/2016)
Salah satu penilaian positif SBY dimaksud, Jokowi terakhir ini tidak terlalu banyak mengumbar janji politik ke masyarakat, terutama janji yang berdampak terhadap keuangan negara dan APBN.
Selain tak mengumbar janji, penilaian positif SBY diberikan untuk stabilitas politik dan nasional yang terjaga dengan baik. Meski ada sejumlah gangguan yang terjadi, hal itu tidak terlalu berdampak terhadap kinerja Presiden dan pemerintahan. Sehingga, agenda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
"Berikutnya, keadaan ekonomi nasional meski belum menggembirakan, namunsurvei terbaru menunjukkan angka pengangguran kita berkurang alias membaik," ujar SBY. "Di tengah lesunya sektor riil dan lemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya pengangguran ini tentu memiliki dampak positif."
SBY juga memuji kinerja Kabinet Kerja yang makin kompak. Menurut dia, kabinet saat ini bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dimuka publik. "Hal ini baik karena dengan kabinet yang kompak saja tak mudah untuk bersinergi dan berkoordinasi, apalagi jka tidak kompak," ujar SBY.
Penilaian positif SBY terhadap kinerja Jokowi dan Kabinet Kerja ini tentu menggembirakan. Setidaknya, memberi harapan bisa berakhirnya "perang dingin" antara kedua pihak yang cenderung membingungkan masyarakat.
Seperti saat Tour de Java SBY menyatakan sebaiknya pemerintah tak menguras anggaran di sektor infrastruktur ketika kondisi ekonomi sedang lesu. Kalu pajak dikuras habis, ekonomi justru tidak tumbuh, perusahaan bangkrut, yang susah makin susah. (Kompas.com, 19/3/2016)
Kritik SBY itu dijawab Jokowi dengan kunjungan ke proyek Hambalang yang mangkrak, mengungkit kegagalan SBY menangani proyek triliunan rupiah itu.
Juga andai SBY benar, kebijakan Jokowi terakhir memangkas anggaran kementerian dan lembaga pada APBNP 2016, itu sejalan dengan saran SBY waktu itu, kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depan lagi...Indonesia ada selamanya...***
Salah satu penilaian positif SBY dimaksud, Jokowi terakhir ini tidak terlalu banyak mengumbar janji politik ke masyarakat, terutama janji yang berdampak terhadap keuangan negara dan APBN.
Selain tak mengumbar janji, penilaian positif SBY diberikan untuk stabilitas politik dan nasional yang terjaga dengan baik. Meski ada sejumlah gangguan yang terjadi, hal itu tidak terlalu berdampak terhadap kinerja Presiden dan pemerintahan. Sehingga, agenda pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
"Berikutnya, keadaan ekonomi nasional meski belum menggembirakan, namunsurvei terbaru menunjukkan angka pengangguran kita berkurang alias membaik," ujar SBY. "Di tengah lesunya sektor riil dan lemahnya daya beli masyarakat, berkurangnya pengangguran ini tentu memiliki dampak positif."
SBY juga memuji kinerja Kabinet Kerja yang makin kompak. Menurut dia, kabinet saat ini bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dimuka publik. "Hal ini baik karena dengan kabinet yang kompak saja tak mudah untuk bersinergi dan berkoordinasi, apalagi jka tidak kompak," ujar SBY.
Penilaian positif SBY terhadap kinerja Jokowi dan Kabinet Kerja ini tentu menggembirakan. Setidaknya, memberi harapan bisa berakhirnya "perang dingin" antara kedua pihak yang cenderung membingungkan masyarakat.
Seperti saat Tour de Java SBY menyatakan sebaiknya pemerintah tak menguras anggaran di sektor infrastruktur ketika kondisi ekonomi sedang lesu. Kalu pajak dikuras habis, ekonomi justru tidak tumbuh, perusahaan bangkrut, yang susah makin susah. (Kompas.com, 19/3/2016)
Kritik SBY itu dijawab Jokowi dengan kunjungan ke proyek Hambalang yang mangkrak, mengungkit kegagalan SBY menangani proyek triliunan rupiah itu.
Juga andai SBY benar, kebijakan Jokowi terakhir memangkas anggaran kementerian dan lembaga pada APBNP 2016, itu sejalan dengan saran SBY waktu itu, kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depan lagi...Indonesia ada selamanya...***
0 komentar:
Posting Komentar