MARAWI, yang dijuluki “kota muslim”, kota berpenduduk lebih 200 ribu jiwa mayoritas muslim di Mindanao, sepekan lalu berubah menjadi medan konflik bersenjata paling mematikan di Filipina Selatan. Militer Filipina, Minggu (28/5/2017), menyebut milisi Haute dipimpin Isnilon Hapilon yang berbaiat setia ke Islam State of Iraqi and Syria (ISIS) mengeksekusi 19 warga sipil.

Di antara warga sipil itu, ada tiga perempuan dan seorang anak telah terkonfirmasi. Mayat mereka ditemukan di dekat Universitas Negeri Mindanao. Dengan korban terakhir ini jumlah korban sejak berlakunya darurat militer yang ditetapkan Presiden Duterte, Selasa (23/5/2017), menjadi 97 orang.
"Mereka ini semuanya warga sipil. Kami menemukan mayat mereka saat melakukan operasi penyelamatan, Sabtu," kata juru bicara militer wilayah Mindanao Letnan Kolonel Joar Herera kepada kantor berita Prancis AFP. (Kompas.com, 28/5/2017)
Menurut Menteri Pertahanan Delfin Lorenza, anggota kelompok Maute menyerbu Marawi City sebagai respons rencana penangkapan Isnilon Hapilon. Baku tembak pecah sehari sebelum penetapan darurat perang, kelompok Maute membakar sejumlah fasilitas kota, Gereja Santa Maria, penjara kota, sekolah Ninoy Aquino, dan Kolese Dansalan. "Sejumlah rumah penduduk juga dilaporkan ikut dibakar. Kelompok Maute menguasai jalanan utama Merawi, Quezon Street, dan dua jembatan dalam kota," ujar Lorenza.
Seluruh aliran listrik terputus di kota itu, para penembak jitu kelompok Maute berada di mana-mana, tambah Lorenza.
Jaksa Agung Jose Calida menyatakan di Davao, Jumat (26/5/2017). "Apa yang terjadi di Mindanao bukan lagi pemberontakan oleh warga Filipina. Peristiwa itu telah berubah menjadi invasi orang-orang asing," kata Calida.
Calida mengatakan terdapat warga Malaysia, Indonesia, Singapura serta orang asing lainnya yang bergabung dengan kelompok Maute di Marawi. Orang-orang asing itu mendapat panggilan dari ISIS untuk berangkat ke Mindanao mendirikan sebuah "wilayat" atau provinsi ISIS jika mereka tak bisa berperang di Irak atau Suriah.
Pemerintah Filipina mengakui sangat sulit menghentikan krisis ini, sebab anggota militan itu bergerak dari satu rumah ke rumah lain, memasang bom rakitan di jalanan, serta menyandera warga.
Marawi itu hanya lima jam perjalanan laut atau 10 menit penerbangan dari perbatasan dengan Indonesia. Jaringan ISIS pun sudah sering melakukan pengeboman di Indonesia. Artinya, musuh paling berbahaya itu sudah di balik pagar rumah kita. ***

Selanjutnya.....

MITOS yang menyebut predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa diperjualbelikan menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan jual-beli WTP antara dua pejabat BPK dan dua pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), Jumat (26/5/2017).

Adanya mitos jual-beli predikat WTP diungkap Apung Widadi, deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). "Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual-beli predikat WTP di BPK seolah-olah terpecahkan," ujar Apung (detik-news, 28/5/2017).
Dalam kasus ini auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, menjadi tersangka penjual WTP melalui Auditor BPK Ali Sadli, kepada pembeli Irjen Kemendes Sugito lewat perantara Jarot Budi Prabowo (pejabat eselon III Kemendes). Nilai transaksi jual-beli WTP itu Rp240 juta. Sebanyak Rp200 juta sudah dibayar awal Mei 2017, sisanya Rp40 juta saat OTT, uangnya sekaligus jadi barang bukti.
Untuk opini WTP laporan keuangan Kemendes yang mengelola dana desa puluhan triliun itu dihargai Rp240 juta, predikat WTP itu mungkin bisa digolongkan dijual obral murah meriah. Dengan obral murah meriah itu, untuk laporan keuangan kabupaten/kota yang nilai APBD daerahnya cuma sekitar Rp1 triliun, tentu harganya lebih terjangkau. Dengan harga terjangkau itu daerah yang keuangannya dari luar terkesan kacau, banyak menunggak kian-kemari, setiap tahun selalu berhasil meraih predikat WTP.
Namun, perlu diingat, sesuai dengan tema tulisan, semua itu hanyalah mitos. Mitos itu pra-anggapan yang mengesan kuat atau terpatri dalam benak orang. Mitos itu seperti keberadaan hantu di pohon besar simpang empat ujung kampung. Bulu kuduk merinding setiap lewat situ, ada yang membunyikan lonceng sepeda agar kalau hantunya sedang bermain minggir.
Mitos juga pra-anggapan seperti yang bisa terbentuk oleh iklan yang tayang intens. Semisal susu formula dimitoskan oleh iklan kandungannya sama dengan ASI, bisa saja orang beranggapan seperti itu, tetapi realitasnya tentu berbeda.
Begitulah mitos. Dalam kasus ini, yang jadi iklannya justru praktik jual obral murah-meriah WTP oleh auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Iklan itu bakal tayang intens saat diproses dan sidang pengadilan.
Namun, apakah mitos itu benar atau tidak, sepenuhnya bergantung pada auditor dan pejabat BPK. Mereka yang bisa memastikan, mitos itu cuma hantu di siang bolong. ***

Selanjutnya.....

http://www.lampost.co/berita-wtp-bukan-jaminan-bebas-korupsi TERBUKTI. Di hari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan bersih dari korupsi, KPK menangkap tangan (OTT) auditor BPK dan Irjen Kementerian Desa (Kemendes) bersama bukti suap untuk opini WTP. "Opini ini memberikan atas keyakinan yang wajar atas nilai-nilai yang ada, dengan anggapan nilai-nilai tersebut terbebas dari salah saji. Apakah opini menjamin tidak adanya tindak pidana dalam laporan keuangan, saya tegaskan opini (WTP) ini tidak menjamin bahwa tidak terjadinya tindak pidana dalam laporan keuangan," tegas Agus saat menyerahkan LKPP Pemerintah di kantor BPK, Jakarta, Jumat (detik-finance, 26/5/2017). "Tindak pidana adalah satu aktivitas satu orang atau sekelompok orang di mana mempersiapkan diri atau merancang yang melanggar UU hukum pidana untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain," jelas Agus. "Perlu dicatat," lanjut Agus, "Pemeriksaan dalam menyampaikan opini tidak dirancang untuk mencari ada atau-tidaknya fraud. Pemeriksaan yang dibuat untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan untuk melihat kesesuaian dengan standar yang telah disepakati." Hasil OTT suap untuk opini WTP itu, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Irjen Kemendes Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangka memberi suap kepada pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli. Uang sebesar Rp40 juta disita KPK terkait kasus itu. Uang itu diduga merupakan bagian dari commitment fee sebesar Rp240 juta, di mana Rp200 juta sudah dibayar pada awal Mei 2017 (detik-news, 27/5). Selain itu, KPK juga menyita uang Rp1,145 miliar dan 3 ribu dolar AS dari brankas di salah satu ruangan di BPK. Namun, peruntukan uang itu masih didalami. Itulah realitas WTP, yang oleh anggota BPK sendiri tidak dijamin bebas dari tindak korupsi. Ironisnya, selama ini opini WTP selalu dijadikan benteng tempat para kepala daerah berlindung dari kecurigaan atas pengelolaan anggaran yang oleh awam pun terkesan keganjilannya. Seperti saluran uang dari pusat lancar untuk hal tertentu, tapi penyalurannya ke bawah dana tersebut seperti hak PNS, guru, bahkan pembayaran rumah sakit tertunggak terus dari waktu ke waktu. Tak jelas ke mana dana dari pusat untuk semua itu dialihkan. Ke depan, tindakan mengecilkan hak PNS dan rakyat dengan berlindung di WTP itu harus diakhiri, karena WTP terbukti bukan jaminan bebas dari korupsi. *** Selanjutnya.....

KEPALA Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menilai ada kemiripan antara bom yang di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (24/5/2017), dengan bom panci di Cicendo, Kota Bandung, akhir Februari 2017. Pada kedua peristiwa itu, pelaku sama-sama menggunakan panci sebagai wadah bom dan gotri sebagai penambah daya ledak.

"Barang bukti yang ditemukan ada beberapa kesamaan dengan kejadian di Bandung beberapa waktu lalu," ujar Setyo, Kamis. (Kompas.com, 26/5/2017). Di lokasi kejadian ditemukan serpihan kain, lempengan aluminium, serpihan ransel, gotri, dan material yang diduga bahan rakitan bom."
Sementara Kepala Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan jenis bom yang digunakan pelaku sama dengan bom di Bandung. Namun, material bom di Kampung Melayu lebih lengkap. "Ini termasuk mungkin lebih sempurna dari yang kemarin," kata Awi.
Terkesan, teroris juga rupanya rajin belajar, sehingga bom rakitannya bisa lebih sempurna dari sebelumnya. Dari bom Bandung yang waktu itu diberitakan low explosion, pada bom Kampung Melayu dari gambar yang viral di medsos tampak akibat daya ledak tinggi.
Hal itu membuat Wakapolri Komjen Pol Syafruddin wanti-wanti, Polri saat ini tengah mengawasi penyebaran informasi cara pembuatan bom panci di internet.
"Antara lain kami mengantisipasi penjualannya, kemudian penyebaran daripada rakitan itu kan bisa dipelajari di internet dan macam-macam," kata Syafruddin. Ia mengatakan, bahan pembuat bom itu mudah didapatkan.
Oleh karena itu, Polri melakukan langkah preventif dengan mengantisipasi penjualan materinya dan penyebaran cara merakit bahan pembuat bomnya.
Meski sejumlah akun terkait sudah diblokir, lewat peranti pencarian Google sampai Jumat malam (26/5/2017) masih bisa diakses "Cara Membuat Bom Panci Rakitan Sederhana" pada akun Pitra-BOM, unggahan 26 September 2013 pukul 5:10. Dengan materi panduan yang cukup panjang, pembuatan bom panci bisa dilakukan dengan peralatan dan bahan-bahan yang didapat di dapur.
Semakin sederhananya perakitan bom dan mudahnya bahan-bahan pembuatannya didapatkan, pengawasannya pun menuntut cara dan kecermatan yang lebih sistematis. Pengawasan dimaksud jelas tak mudah. Sebab, tak mungkin menempatkan petugas di setiap penjual panci, lantas kalau ada orang membeli panci dibuntuti dan diselidiki kegiatannya.
Namun, betapa rajin pun teroris belajar meningkatkan serangannya, Polri dan TNI selalu lebih mumpuni dalam mengatasi terorisme. ***

Selanjutnya.....

MAYORITAS netizen menyesalkan cepat viralnya di media sosial video dan foto-foto sadis korban bom teroris Kampung Melayu, Jakarta, Rabu (24/5/2017) malam. Disesalkan, karena dengan menyebar gambar sadis korban teroris hingga viral di media sosial, orang telah membantu teroris mencapai tujuan terorisme: membunuh seorang untuk menebar ketakutan ke jutaan orang.

Karena itu, reaksi pertama Presiden Jokowi atas bom Kampung Melayu itu menegaskan bahwa terorisme itu biadab dan kita tidak takut kepada terorisme. Hal serupa ditegaskan para pejabat kepolisian, tanpa kecuali polisi jadi sasaran utama teroris, yang pada bom Kampung Melayu tiga anggota Polri tewas sebagai korban serangan teroris.
Demikian pula netizen, penyebaran gambar sadis korban teroris reda di media sosial berkat tertutup dukungan pada tagar #kami tidak takut pada teroris, yang mendapat puluhan ribu twit di Twitter dan lebih 100 ribu like di Facebook sampai Kamis (25/5/2017) sore.
Namun, bagaimana ke depan netizen bisa menyadari untuk tidak lagi memviralkan gambar korban teroris yang menguntungkan terorisme, tentu perlu upaya saksama. Ini sekaligus sebagai program edukasi luas terkait penggunaan teknologi telepon selular (ponsel) yang sudah masif dewasa ini. Banyak netizen belum menyadari bahwa ponsel itu ruang publik.
Banyak hal yang harus dipahami dengan ponsel sebagai ruang publik sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya, mengirim gambar dari satu nomor ponsel ke satu nomor ponsel lainnya melalui jaringan media sosial, orang sudah bisa dijerat hukum: seperti kasus pornografi yang dituduhkan ke Firza Husein.
Artinya, tak lagi cukup pemerintah asal main blokir saja pada akun yang mengandung muatan radikal atau porno, sedang UU-nya asal bisa menjerat rakyat yang salah guna ponsel karena tak tahu hukum. Tapi, sudah saatnya mencari cara menerapkan suatu aturan etika berkomunikasi dengan peranti ponsel di ruang publik. Dengan adanya aturan etika itu, sesama pengguna dalam sebuah komunitas bisa saling mengingatkan bila ada sejawatnya yang menjurus ugal-ugalan. Supaya tidak kebablasan dan terjerat kasus hukum.
Kalau tidak segera ada track kepastian yang baik dan buruk (etika) melengkapi yang salah dan benar (hukum/UU ITE yang sudah ada), dalam waktu tak lama lagi kekacauan pemakaian ponsel lebih buruk dari viralnya gambar korban teroris Kampung Melayu bisa terjadi. Kekacauan akibatnya bisa lebih merepotkan dibanding dengan terorisnya sendiri. ***

Selanjutnya.....

MARHABAN Ya Ramadan! Bulan yang dirindukan umat. Bulan yang penuh ampunan dan rahmat. Di dalamnya terdapat Lailatulkadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Di dalamnya diturunkan Alquran, dengan sabda-Nya, "Bacalah..!"

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar manusia dengan kalam,
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,
Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
Karena dia melihat dirinya serbacukup,
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu)..."
Marhaban ya Ramadan,
Kedatanganmu mengingatkan umat untuk belajar dari awal kembali, belajar tentang asal usul dan tujuan penciptaan dirinya, sangkan paraning dumadi. "Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ibadah untuk menerangi jalan lurus kembali ke haribaan-Nya.
Marhaban ya Ramadan,
Kedatanganmu disambut antusias umat dengan membaca kembali dari awal sampai khatam ajaran kalam-Mu. Bukan hanya selalu mendapatkan pengetahuan baru atas apa yang semula tidak diketahuinya. Bahkan menambah kuat iman tauhid kepada Tuhan Sang Maha Pencipta.
Marhaban ya Ramadan,
Kedatanganmu juga bertepatan dengan kian ramainya orang-orang yang melampaui batas. Mereka saling mempersulit kehidupan sesama, saling hujat dan saling fitnah, saling menebar ujaran kebencian, dari segala media, bahkan dari segala mimbar.
Itu karena mereka ujub, merasa dirinya paling sempurna, orang lain serbakurang, banyak cacat dan cela. Mereka tak mau peduli bahwa Rasul-Mu telah mengingatkan keagungan-Mu, "Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya."
Marhaban ya Ramadan,
Kehadiranmu yang penuh rahmat akan menyadarkan orang-orang dari ujubnya, tidak lagi merasa paling baik dan paling benar sendiri. Ia hormati dan hargai orang lain dengan segala kekurangannya seperti ia menghormati dan menghargai dirinya sendiri. Persaudaraan kembali terjalin dalam saling memaafkan, melindungi, dan tolong-menolong di antara sesama. Marhaban ya Ramadan! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan empat hal yang harus dilakukan untuk memberantas terorisme. Dalam pidatonya di KTT Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (21/5/2017), ia sebut hal pertamanya, umat Islam sedunia bersatu meningkatkan ukhuwah islamiah. "Persatuan umat Islam merupakan kunci untuk keberhasilan memberantas terorisme; janganlah energi kita habis untuk saling bermusuhan," ujar Jokowi (Kompas.com, 22/5/2017).

Kedua, Jokowi menegaskan kerja sama pemberantasan radikalisme dan terorisme harus ditingkatkan, termasuk dalam pertukaran informasi intelijen, pertukaran penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF), dan peningkatan kapasitas.
Ia berharap negara-negara di dunia berupaya menghentikan aliran dana kepada kelompok teroris. "Semua sumber pendanaan harus dihentikan. Kita tahu banyaknya dana yang mengalir sampai ke akar rumput di banyak negara dalam rangka penyebaran ideologi ekstrem dan radikal. Semua aliran dana harus dihentikan," ujar Jokowi.
Ketiga, akar persoalan terorisme harus diselesaikan. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diakhiri dengan kebijakan penguatan ekonomi inklusif bagi kelompok rentan terjun ke dunia radikalisme.
Keempat, Jokowi berharap setiap negara berani menjadi part of solution, bukan part of problem dalam pemberantasan terorisme. "Setiap dari kita harus dapat menjadi bagian upaya penciptaan perdamaian dunia," ujarnya.
Empat langkah yang disarankan Jokowi kepada dunia untuk memberantas terorisme itu semuanya boleh dikata bagi Indonesia sendiri pun masih merupakan keinginan yang yang sedang diusahakan untuk diwujudkan. Namun, Indonesia punya dasar legalitas untuk menyampaikan hal itu berkat kenyataan yang telah dikenal dan diakui dunia bahwa mayoritas Islam di Indonesia rahmatan lil alamin, masyarakat muslimnya moderat.
Kenyataan itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran pengembangan paham radikalisme dan terorisme. Bahkan, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengirim dana untuk membangun jaringan radikalisme dan terorisme di Indonesia, seperti diungkap kepolisian yang berhasil membongkar jaringan terorisme.
Oleh karena itu, seiring dengan upaya membangun kerja sama internasional untuk memberantas radikalisme dan terorisme, Indonesia juga harus tetap konsentrasi penuh mengatasi masalah-masalah domestik yang bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya radikalisme dan terorisme, antara lain kemiskinan dan ketimpangan sosial yang nyata adanya. ***

Selanjutnya.....

DALAM kunjungan Presiden Donald Trump ke Arab Saudi, Minggu (21/5/2017), disepakati kerja sama Kerajaan Saudi dengan AS sebesar 165 miliar dolar AS. Sebanyak 55 miliar dolar AS atau Rp731,5 triliun (kurs Rp13.300) kerja sama dengan para pengusaha AS. Terpisah dari itu, Trump menandatangani komitmen terkait pertahanan sebesar 110 miliar dolar AS.

Acara penandatanganan itu dilakukan sebelum Trump dan Raja Salman bin Abdul Aziz ke acara seremonial di Royal Court. Sejumlah CEO AS dan para menteri Saudi bertukar dokumen, disaksikan Raja Salman dan Trump.
"Ini adalah hari yang luar biasa. Investasi yang luar biasa di AS. Ratusan miliar dolar investasi ke AS. Kerja, kerja, kerja," ujar Trump dikutip CNN, Minggu. (detik-finance, 21/5/2017)
Investasi Saudi 55 miliar dolar AS itu terpisah dari kesepakatan besar terkait pertahanan yang meliputi 6 miliar dolar dengan Lockheed Martin untuk membuat 150 heli Blackhawk di Saudi, yang akan membantu negara itu mengembangkan industri pertahanannya.
Kontraktor militer AS lainnya, Raython, produsen rudal Tomahawk, akan mendirikan cabangnya di Saudi, serta General Dynamics setuju mengembangkan desain, produksi, rekayasa, dan perbantuan kendaraan tempur di Arab Saudi.
General Electric juga mencapai kesepakatan 5 miliar dolar AS untuk pengembangan jaringan dan energi di negara itu. Dow Chemical, ikut membangun pabrik di Saudi. Sementara industri migas Saudi menyepakati 22 miliar dolar AS kerja sama untuk memperbesar industri energi di negara itu.
Langkah Kerajaan Arab Saudi itu diumumkan sebelumnya sebagai usaha melepas ketergantungan negerinya pada minyak. Mereka menegaskan tak akan lagi terganggu jika harga minyak jatuh di level 40 dolar AS per barel pada 2020.
"Kita tak peduli apakah harga minyak 40, 45, 50, atau 55 dolar AS per barel saat itu. Karena kami akan melakukan perubahan signifikan untuk terbebas dari harga minyak," ujar Menteri Keuangan Saudi Mohammed Al Jadaan.
Ambisi Saudi itu menguat setelah tahun lalu harga minyak anjlok hingga 26 dolar AS per barel, anggaran Saudi defisit besar. "Kita wujudkan rencana bebas dari ketergantungan pada minyak selama 40 tahun atau 50 tahun. Harapannya, di tahun 2030, saya tak peduli jika harga minyak nol sekalipun," tegas Jadaan.
Namun, apa pun rencana putar haluan Saudi itu, yang panen raya menampung dananya justru negara-negara besar, AS dan Tiongkok. Sedang sejawat OKI, Indonesia dan Malaysia, cuma kecipratan “dikit”. ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita-ri-dapat-predikat-layak-investasi

 

 

INDONESIA akhirnya mendapat predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P). Predikat itu dicapai setelah S&P menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB-/stable outlook, per 19 Mei 2017.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat Fitch Rating telah lebih dahulu menaikkan rating kredit Indonesia menjadi BBB-stable. Malah Moody's Investor Service memperbaiki rating kredit Indonesia dari stabil menjadi positif (Baa3-stable). Artinya, ketiga lembaga pemeringkat kredit inernasional tersebut telah sepaham bahwa Indonesia layak investasi.
S&P menyatakan penilaian itu didasarkan pada rencana belanja pemerintah yang lebih realistis berpotensi menekan defisit anggaran. S&P memperkirakan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) berada di level moderat di 30% dari PDB.
Salah satu tantangan adalah menaikkan penerimaan pajak karena melemahnya harga komoditas. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran (Rp133,8 triliun pada RAPBNP 2016) untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Dalam lima tahun terakhir hingga 2016, rata-rata defisit Indonesia terjaga di level 2,2% (BeritaSatu, 19/5).
S&P juga memuji keberhasilan program amnesti pajak Indonesia dan mendukung reformasi subsidi yang dilakukan pemerintah, khususnya pada pengurangan subsidi listrik untuk keluarga mampu. Namun, S&P masih menyoroti masalah korupsi sebagai isu yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Kelemahan Indonesia pada perekonomian yang tergantung kelas menengah ke bawah, ketergantungan impor komoditas dan rentan goncangan eksternal. PDB per kapita Indonesia diproyeksikan 3.800 dolar AS pada 2017 dengan tren pertumbuhan 4% per tahun. Perekonomian Indonesia masih bergantung pada permintaan domestik, sementara nilai ekspor tergerus turunnya harga komoditas.
Predikat layak investasi dari tiga lembaga itu bakal membuat lebih ramai minat berinvestasi ke negeri kita, utamanya daerah sesuai prioritas potensinya. Lampung, misalnya, prioritas industri manufaktur yang mengolah hasil bumi lokal.
Dalam pemilikan usaha, pastikan setiap investor yang masuk bekerja sama dengan pengusaha lokal. Modal pengusaha lokal untuk bekerja sama itu dibantu bank dengan kredit berbunga rendah. Dengan begitu, ramainya investasi masuk tak membuat masyarakat daerah cuma jadi penonton.
Kalau bisa buat seperi klub bola, selalu lebih banyak pemain lokal dari pemain asingnya. ***
 

Selanjutnya.....

HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei, hari lahirnya organisasi Boedi Oetomo 109 tahun lalu, semestinya menjadi penyulut semangat kaum muda untuk berperan aktif memajukan bangsa. Sebab, Soetomo saat bersama teman-temannya murid STOVIA mendirikan organisasi Boedi Oetomo, baru berusia 20 tahun.Organisasi yang didirikan para belia itulah kemudian diakui sebagai awal kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia.
Saat berusia 19 tahun, Soetomo bertemu dokter Wahidin Soedirohoesodo yang mampir ke STOVIA. Wahidin saat itu berusia 50 tahun, pensiun dari jabatan dokter pemerintah. Ia gencar mengampanyekan bantuan biaya pendidikan (studie fonds/sejenis beasiswa) bagi para pemuda pandai dari kalangan tidak mampu. Ia sarankan para pemuda di STOVIA mendirikan organisasi yang bertujuan memperluas akses pendidikan masyarakat.
Setahun kemudian, 20 Mei 1908, lahirlah organisasi Boedi Oetomo. (Asvi Warman Adam, 2010/detiknews, 19/5/2017) Soetomo kemudian yakin bahwa saran Wahidin setahun lalu benar. Ide penggalangan dana pendidikan itu kemudian terealisasi di 1913. Apa yang dicita-citakan Wahidin pun terwujud.
Kalau pemuda belia zaman yang kondisinya masih serbaterbatas dan tertindas itu bisa merealisasikan gagasan yang sedemikian relevan bagi masa depan bangsanya, kaum muda masa kini dengan suasana merdeka didukung berbagai fasilitas yang memudahkan kehidupan, semestinya bisa merealisasikan yang jauh relevan lagi bagi masa depan bangsa. Namun nyatanya, banyak yang malah hanyut dalam keasyikan menebar hoax, ujaran kebencian, dan bahkan fitnah.
Salah satu penyebabnya mungkin karena sistem pendidikan negeri kita seperti pabrik, memasukkan segala macam bahan baku untuk digodok dalam sebuah kuali yang sama, dengan bumbu dan ramuan yang sama pula. Pelajaran sama dengan soal ujian yang sama, dilaksanakan serentak pula. Bayangkan bagaimana kita bisa mengharapkan suatu produk khas yang istimewa dari proses yang gebyah uyah begitu.
Namun, sebagai bangsa yang besar kita tetap butuh barisan kaum muda yang sangat istimewa seperti Soetomo dan kawan-kawan di zamannya. Bukan barisan kaum muda yang terombang-ambing hanyut dalam keasyikan bermain hoax, ujaran kebencian, dan fitnah.
Untuk itu, sudah bukan pada tempatnya kita berbangga dengan sistem pendidikan nasional yang ada. Perlu banyak inovasi meningkatkan relevansi sistem pendidikan kita pada tuntutan zaman, keanekaragaman, dan orientasinya ke masa depan. ***

Selanjutnya.....

SKANDAL baru melanda Presiden AS Donald Trump sehingga justru Senator Republikan, Justin Amash dan Carlos Curbelo, yang mewacanakan impeachment atau pemakzulan Trump.

Langkah kaum Republikan itu menyusul laporan bahwa Trump meminta James Comey, saat menjabat direktur FBI, menghentikan penyelidikan kaitan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Flynn dengan Rusia.
Justin Amash mengatakan kepada The Hill, Rabu (17/5/2017), bahwa jika ada laporan tentang tekanan Trump terhadap Comey, layak untuk melakukan impeachment kepada Trump. Sedangkan Carlos Curbelo, kepada CNN menyamakan langkah Trump—menekan Comey untuk membatalkan penyelidikan atas Flynn—dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum—obstruction of justice. (Kompas.com, 18/5/2017)
Tindakan menghalang-halangi proses hukum adalah sebuah tindakan kriminal, pernah mendorong pemakzulan terhadap dua mantan Presiden AS, Richard Nixon dan Bill Clinton. Obstruction of justice dalam kasus Nixon dan Clinton pada akhir 1990-an, telah dilihat sebagai pelanggaran yang bisa membawa pemakzulan," ujar Curbelo.
Menurut New York Times, Comey telah menulis dalam sebuah memonya bahwa Trump berkata kepadanya, "Saya harap Anda bisa melihat dengan jelas dengan membiarkan Flynn melenggang."
Keberadaan memo yang ditulis Comey sendiri itu menunjukkan bahwa Trump telah berusaha untuk memengaruhi penyelidikan terhadap bawahannya, sekutunya, dan Rusia. Flynn mengundurkan diri Februari lalu setelah diketahui memberikan keterangan menyesatkan kepada Wakil Presiden Mike Pence mengenai percakapannya dengan Duta Besar Rusia untuk AS, Sergey Kislyak.
Laporan Reuters, Rabu (17/5/2017), berkesan kuat para Senator dari Republik dan Demokrat seirama untuk menyingkap skandal ini. "Saya ingin melihat memo itu segera," ujar Republikan Jason Chaffetz, ketua Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan. "Kita harus segera mendengarkan testimoni dari (mantan) Direktur Comey secara terbuka," timpal Senator Demokrat Elijah Cummings.
"Komisi kehakiman adalah tempat yang layak untuk menggelar dengar pendapat dan mendapatkan dasar seterang-terangnya atas yang sudah diucapkan dan oleh siapa," tegas Senator Demokrat Dianne Feinstein. Dan ini didukung Senator Demokrat lainnya, Richard Blumenthal dan Bob Casey, maupun Senator Republik Lyndsey Graham dan Farnk LoBiondo.
Gedung Putih tentu membantah laporan itu. Namun, apakah itu bisa menghentikan arus pemakzulan yang menguat di kongres? ***

Selanjutnya.....

SETELAH ungkapan kerja, kerja, kerja, Presiden Jokowi kini menambah perbendaharaan kata khasnya: gebuk, gebuk, gebuk! Perintah gebuk itu ia tegaskan khusus kepada organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Pemerintah, kata Jokowi, tidak bakal ragu menindak organisasi-organisasi tersebut. "Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. Tap MPR jelas soal larangan itu," ujar Jokowi saat jumpa sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana, Rabu (Kompas.com, 17/5/2017).
Kata Jokowi, langkah menggebuk mereka yang melawan konstitusi bagian dari penegakan hukum. "Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada yang keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya ya digebuk," ujarnya.
Soal istilah digebuk yang pernah digunakan Presiden Soeharto di akhir masa jabatannya sengaja dipilih Jokowi untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dan negara. "Kalau dijewer, nanti dikatakan Presiden tidak tegas," ujarnya sambil tersenyum.
Meskipun demikian, ketegasan itu diletakkan dalam nilai moral, etika, dan keadaban bangsa Indonesia. Di lapangan, Presiden minta Kapolri untuk tegas bertindak. "Jika ada bukti dan fakta, lakukan penegakan hukum. Jangan pakai hitung-hitungan lain selain penegakan hukum," tegas Jokowi.
Bukan rahasia umum lagi, organisasi apa yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi itu sedang diproses pembubarannya. Namun, dengan pernyataannya yang bersifat umum untuk organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, bukan mustahil arah penegasan Presiden itu bisa lebih lebar lagi, tak sebatas organisasi yang telah diproses pembubarannya.
Selain ideologi komunisme, hal laten yang sering timbul menjadi masalah di negeri ini adalah usaha mengembalikan tujuh kata yang dicoret dari Jakarta Charter saat pengesahan UUD 1945. Ini jadi modus dalam membangun gerakan radikal dengan pembaiatan "pejuang"-nya seperti Komado Jihad di era 1970-an. Banyak kaum muda terpengaruh siap mengorbankan jiwa untuk melakukan aksi-aksi teror yang mematikan, termasuk bagi dirinya.
Belakangan, modus ini kembali muncul dalam orasi terbuka aksi massa. Cukup menyedihkan, para Bapak Pendiri Republik yang bersepakat menetapkan UUD 1945 untuk menjamin keutuhan NKRI itu mereka hujat. Ketegasan untuk itu jelas diperlukan agar tak laten. ***

Selanjutnya.....

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Jokowi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, antara lain dengan memperbanyak dialog atau halakah kebangsaan.

"Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami sepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden, dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ma'ruf usai bersama tokoh lintas agama bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (Kompas.com, 16/5/2017).
MUI juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya sejumlah kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. "Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan dan rasa sebangsa dan setanah air," ujar Ma'ruf.
MUI berjanji akan melakukan konsolidasi dan dialog bertajuk kebangsaan dengan sejumlah elemen masyarakat. "Kami akan memperbanyak dialog kebangsaan atau halakah kebangsaan di masyarakat agar rasa kebangsaan semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin terjamin," ujar Ma'ruf.
Dalam pertemuan dengan Presiden, tokoh lintas agama berkomitmen bersama umatnya terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan. Semua pihak juga berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum.
Para tokoh lintas agama diundang Presiden Jokowi ke Istana guna meneguhkan komitmen bersama umatnya terus menjaga, terus mempertahankan, dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden Jokowi mengundang tokoh lintas agama untuk merespons adanya apa dia sebut gesekan antarkelompok di masyarakat. "Mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat," ujar Jokowi di depan wartawan usai pertemuan.
"Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu," ujar Jokowi.
Akhirnya Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tidakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, tokoh agama dan aparat negara bersama menjaga keutuhan bangsa. ***

Selanjutnya.....

WACANA Indonesia sebagai poros maritim dunia dikemukakan Presiden Joko Widodo di KTT One Belt One Road (OBOR) atau Jalur Sutra Baru di Tiongkok, Senin (15/5/2017), signifikan menjadikan ASEAN poros jalur sutra maritim. Jalur sutra baru gagasan Tiongkok dibahas KTT OBOR, dihadiri 29 kepala negara/kepala pemerintahan.

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai zona ekonomi maritim terbesar di dunia terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, memiliki peran yang penting dan strategis. Jokowi mengajak para kepala negara bersama-sama memujudkan jalur sutra baru sebagaimana disampaikan Presiden Xi Jinping.
"Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita benar-benar membangun visi kita secara konkret," tegas Jokowi. (MI, 16/5/2017)
Tiongkok berambisi mendominasi ekonomi dunia lewat program jalur sutra baru (OBOR), baik jalur darat lewat Asia Tengah tembus ke Eropa maupun jalur maritim seperti dinasti Tiongkok dahulu. Lewat KTT itu Presiden Xi Jinping menjanjikan 114 miliar dolar AS atau Rp1.649 triliun untuk membangun infrastrukrur hingga konektivitas jalur sutra baru. (detik-finance, 16/5/2017)
Mendasari optimisme Tiongkok untuk itu, oleh China Railway Corporation telah selesai dibangun rel kereta api sepanjang 12.070 km dari Kota Yiwu di Provinsi Zhejiang, ke London, Inggris. Perjalanan kereta barang yang diberi nama East Wind ini dari Tiongkok ke Inggris dan sebaliknya membawa 88 kontainer produk untuk dipasarkan di negeri-negeri tujuan telah berjalan sejak Januari 2017. Dengan kereta api lebih cepat 30 hari dibanding kapal laut.
Gagasan jalur sutra baru didukung investasi membangun infrastruktur dan jaringan bisnis di berbagai belahan dunia itu otomatis bakal menguatkan jaringan logistik dunia usaha Tiongkok menjangkau kota-kota penting dunia, sekaligus membangun lingkungan bisnis yang cerah bagi negeri-negeri wilayah OBOR.
Untuk itu, bagaimana para pengusaha kawasan OBOR bisa mengantisipasi perkembangan, menarik manfaat besar ekspansi Tiongkok bagi kemajuan masyarakat negerinya. Bukan malah sinis pada kehadiran Tiongkok hingga pada akhirnya justru benar-benar mendominasi ekonomi negerinya.
Usaha menarik manfaat dari kehadiran investasi itu kuncinya, apalagi Jokowi dan Xi Jinping sudah menandatangani kesepakatan realisasi kemitraan strategis komprehensif Indonesia—Tiongkok 2017—2021, kerja sama ekonomi dan teknik, serta pendanaan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung senilai 4,498 miliar dolar AS. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN AS Donald Trump Minggu (Senin, 15/5/2017 WIB) menggelar rapat darurat di Gedung Putih membahas bocornya virus WannaCry, senjata siber rahasia buatan badan intelijen AS National Security Agency (NSA), yang dicuri hacker Shadowbroker. Sejak Jumat (12/5/2017), virus ini menginfeksi 200 ribu komputer di 150 negara.

Rapat darurat itu disusul pertemuan tertutup staf keamanan senior badan-badan keamanan penting AS, seperti FBI dan NSA. Sebelum dibobol hacker, virus tersebut sudah sering dipakai NSA untuk mengendalikan komputer sasaran dari jarak jauh. Eksploitasi ini bisa dipakai menyerang komputer Windows XP hingga Windows Server 2012. (Kompas.com, 15/5/2017)
Microsoft, produsen Windows, mengkritik Pemerintah AS terkait penyebaran WannaCry. Pemerintah AS disebut menyembunyikan banyak eksploitasi sistem komputer, termasuk WannaCry yang dicuri hacker. Penyerang mengunci komputer dan minta tebusan bitcoin 300 dolar AS untuk membukanya.
"Serangan ini adalah contoh lain mengapa menimbun celah keamanan oleh pemerintah adalah masalah. Kita sudah melihat celah keamanan yang disimpan CIA bocor di WikiLeaks dan sekarang dicuri dari NSA, berdampak pada customer di seluruh dunia," ujar Presiden Microsoft, Brad Smith. (detik-net, 15/5/2017)
"Berulang-ulang eksploitasi oleh pemerintah bocor ke domain publik dan menimbulkan kerusakan luas," imbuh Smith.
Serangan global WannaCry pada 12 Mei, perusahaan antivirus Kaspersky Lab mendeteksi setidaknya 45 ribu upaya infeksi di 74 negara, kebanyakan terjadi di Rusia.
Selain banyak rumah sakit di berbagai penjuru dunia, termasuk RS Dharmais dan RS Harapan Kita di Jakarta, pabrik otomotif juga menjadi korban serangan siber. Salah satunya, Renault di Prancis.
Diberitakan Reuters, Senin (15/5/2017), akibat serangan itu Renault pada Sabtu (13/5/2017) menghentikan sementara aktivitas produksinya. Selain Renault, Nissan dan Dacia juga menjadi korban serangan virus WannaCry. Dacia juga menghentikan kegiatan produksi.
Di Indonesia, akibat serangan virus WannaCry pelayanan kepada pasien di RS Kanker Dharmais Jakarta terganggu. Selain antrean panjang, juga terlihat spanduk pihak rumah sakit memohon maaf atas adanya gangguan pelayanan.
Soal serangan baru di Indonesia, Ketua Bidang Keamanan Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Agus Supriyadi mengatakan hingga Senin siang belum ada laporan serangan lagi.
Peristiwa ini menyingkap ternyata diam-diam AS memainkan senjata siber. ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita-rs-dharmais-dan-rs-harapan-kita-diretas

RS Dharmais dan RS Harapan Kita, Jakarta, akhir pekan lalu diretas pakai program jahat jenis ransomware bernama WannaCry, yang mengunci sistem dan data pasien untuk meminta tebusan Rp4 juta. Belum ada informasi apakah kedua rumah sakit bersedia membayar tebusan yang diminta. (Kompas.com, 14/5)
Virus jahat selama Februari lalu digunakan meretas Hollywood Presbyterian Center di Los Angeles, AS, dengan tuntutan tebusan 17 ribu dolar AS atau sekitar Rp226 juta. Mengutip New York Times, Kompas Tekno pada Minggu (15/4) melaporkan pihak Presbyterian membayar tebusan yang diminta karena itu merupakan solusi tercepat.
Keberadaan WannaCry dalam jaringan komputer rumah sakit diketahui pada 5 Februari 2017. Kemudian, ransomware ini mengunci segala bentuk komunikasi elektronik di rumah sakit.
Menurut Presiden Hollywood Presbyterian Allen Stefanek, serangan itu tidak sampai mengganggu jalannya proses pengobatan pasien atau mencuri data pribadi pasien dan pengguna. Namun, efeknya cukup membuat pegawai kesulitan berkomunikasi menggunakan perangkat elektronik.
Presbyterian berusaha menangani serangan itu dan sudah meminta bantuan pemerintah. Namun, meski telah berusaha dua pekan, serangan tersebut belum bisa diatasi.
Administrator RS mendapat informasi bahwa solusi untuk mendapatkan kembali akses yang terputus itu adalah dengan membayar peretasnya. Inilah yang kemudian dituruti.
"Karena itu, dengan pertimbangan demi memulihkan operasional, kami lakukan itu (membayar tebusan)," jelas Stefanek.
Ransomware sejenis program jahat yang menyerang dengan masuk ke komputer korban dan memasang enkripsi atau kunci pada data milik pengguna. Serangannya tidak selalu membuat data pribadi milik korban jadi bocor atau bisa diakses oleh peretas. Peretas bisa mengunci data dan mencegah orang lain melihatnya tanpa harus mengakses isinya.
Ransomware WannaCry telah menyerang perusahaan berbagai sektor, dari bank, rumah sakit, hingga telekomunikasi dan kereta api. Perusahaan antivirus Eset menyatakan proses penyebaran masif terjadi oleh agresivitasnya yang terus bekerja secara terstruktur. Bila satu komputer perusahaan telah terinfeksi WannaCry, worm ransonware akan mencari sendiri komputer yang rentan untuk diinfeksi.
Untuk mencegah infeksi, Eset menyarankan segera meng-update komputer berbasis Windows ke versi lebih baru yang mendapat patch security dari Microsoft. Petunjuknya lihat Microsoft Security Bulletin MS17-010-Critical. ***

Selanjutnya.....

MELALUI situs https://jokowifaq.org, Presiden Joko Widodo menjawab semua berita hoax dan fitnah atas dirinya, sejak tuduhan ia anak PKI sampai terakhir, Sabtu (13/5/2017) tuduhan Jokowi mengabaikan Naufal Rizki, anak yang menemukan listrik dari kedondong.

Setiap jawaban dilengkapi bukti-bukti berita dimaksud hoax dan fitnah melalui berbagai rujukan faktual, berita terkait, video, sampai buku dan fakta lain.
Seperti kasus Naufal Rizki, justru mendapat perhatian negara. Ia mengikuti Pertamina Science Fun Fair 2016 dan mendapat perhatian dari BUMN Pertamina dalam bentuk beasiswa hingga kuliah dan penemuannya didukung PT Pertamina EP Rantau Field. Juga mendapat dana pembinaan dari Pemprov Aceh sejak 2014. Salah satu bukti dihadirkan film dokumenter National Geographic bekerja sama dengan Pertamina EP pada 2016 yang sudah menyoroti bakat Naufal.
Sedang isu yang mengaitkan Naufal dengan Menteri Energi Turki Taner Yufid, setelah dicek terbukti hoax.
Sehari sebelumnya terkait video istri Ahok, Veronica Tan, menghujat Jokowi. Ternyata Veronica Tan tidak berada di tengah keeumunan. Ia menjaga Ahok selama berada di Rutan Cipinang. Perempuan yang diminta klarifikasi Mendagri Tjahjo Kumolo berinisial VTL, sedang Veronika Tan (VT).
Banyak sekali hoax dan fitnah terkait Jokowi. Dari berita tol Sumatera mangkrak, soal tarif listrik 900 VA yang dicabut subsidinya dari kelompok mampu, Jokowi menzalimi petani garam dengan membanjiri garam impor (padahal akibat La Nina), soal presentasi Jokowi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipahami salah oleh kolumnis Jake Van Der Kamp.
Juga manipulasi foto seolah Jokowi salat jenazah pakai duduk. Foto aslinya di situs Tempo sama sekali tak terlihat ada jenazah di depan Jokowi, tapi ditempeli gambar kain jenazah yang tidak di-crop dengan rapi dan tidak ada bayangan yang konsisten dengan arah cahaya.
Bahkan fitnah beredar di medsos menyebut Jokowi pengkhianat bangsa menjual empat BUMN. Padahal yang terjadi adalah right issue. Ini adalah bentuk pemberian modal bagi BUMN tanpa harus menyuntik dana secara langsung, juga tidak mengubah porsi kepemilikan saham (pemerintah) dalam suatu perusahaan. Right issue menarik modal dari bursa itu disetujui DPR atas PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk.
Banyak lagi isu hoax dan fitnah lainnya. Ke depan cek di situs tersebut setiap ada hoax atau fitnah atas Jokowi. ***

Selanjutnya.....

MENTERI Keuangan Sri Mulyani melakukan sosialisasi kenaikan dua kali lipat santunan korban kecelakaan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas yang dikelola PT Jasa Raharja, dari tarif lama untuk korban meninggal dunia Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Demikian pula santunan untuk cacat tetap (berdasar persentase tertentu, maksimal) dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta, sedangkan santunan biaya perawatan (maksimal) dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta. Biaya penguburan (jika tak ada ahli waris) dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta.
Selain itu ada manfaat tambahan (baru), yakni penggantian biaya P3K (maksimal) Rp1 juta, dan pengganti biaya ambulans Rp500 ribu. Atas semua peningkatan yang berlaku mulai 1 Juni 2017 itu, iuran wajib (IW) dan sumbangan wajib (SW) yang dikutip Jasa Raharja tidak naik.
Kenaikan dua kali lipat santunan kecelakaan lalu lintas itu layak mendapat perhatian khusus karena bisa salah dipahami orang hingga membuatnya jadi lebih sembrono berlalu lintas karena kalaupun kecelakaan santunannya besar. Untuk itu, masyarakat perlu disadarkan bahwa betapa besarnya pun nilai santunan itu tidak akan sebanding dengan nyawa yang hilang, atau cacat tetap pada tubuh yang diderita seumur hidup.
Peningkatan kesadaran untuk keselamatan berlalu lintas itu penting karena jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun cenderung terus naik. Merujuk data Korlantas Polri, sepanjang 2014 tercatat kecelakaan 95.906 kasus, pada 2015 menjadi 98.970 kasus, dan pada 2016 naik lagi jadi 105.374 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 25.859 orang, luka berat 22.939 orang, luka ringan 120.913 orang. (Kompas.com, 25/1/2017)
Peningkatan jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun itu terjadi antara lain karena pesatnya pertambahan jumlah kenderaan bermotor, sekaligus diikuti bertambahnya pengendara yang kurang kompeten berkendara. Bahkan, di jalanan kelihatan banyak anak-anak di bawah umur ketentuan mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) berbonceng tiga orang tanpa helm.
Selain pentingnya kesadaran orang tua atas keselamatan anaknya untuk membatasi pemakaian kendaraan pada anaknya yang masih di bawah umur dan tanpa SIM, polisi juga diharapkan bisa lebih tegas menegakkan aturan lalu lintas.
Jasa Raharja juga perlu memperbesar perannya dalam mengurangi kecelakaan dengan memasang lebih banyak lagi rambu lalu lintas di tempat rawan. Semua pihak harus lebih serius untuk mengurangi jumlah nyawa yang melayang sia-sia di jalan raya. ***

Selanjutnya.....

AKSI damai ramai di seantero negeri Paman Sam sehari setelah pemecatan Direktur Penyelidik Federal (FBI) James Comey oleh Presiden Donald Trump. Pendemo mendesak digelarnya penyelidikan independen atas dugaan kolusi antara tim kampanye Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2016 dengan pihak Rusia.

Pendemo berkumpul di depan Gedung Putih. Sejumlah lainnya menggelar aksi dekat Trump International Hotel and Tower di Chicago. Sementara MoveOn.Org, koalisi kelompok liberal, menggelar demo di depan kantor-kantor senator negara bagian, termasuk New York, Kentucky, Arizona, California, dan Florida. (Reuters/Kompas.com, 11/5/2017)
"Donald Trump baru saja memecat satu orang di AS yang memimpin penyelidikan tentang Donald Trump yang paling menyeluruh dan terus-menerus," kata Jo Comerford, Direktur Kampanye MoveOn.Org. Isu tersebut juga dibahas pada pertemuan balai kota yang diadakan anggota Kongres di seluruh negeri.
Para kritikus di aksi itu membandingkan pemberhentian Comey dengan "Pembantaian Malam Sabtu" pada tahun 1973, saat Presiden Richard Nixon mencopot jaksa khusus independen yang menyelidiki skandal Watergate—yang berujung kejatuhan Nixon.
Para anggota parlemen dari Demokrat menyerukan penyelidikan independen dan penuntut khusus untuk menyelidiki dugaan campur tangan Rusia dalam pilpres AS.
Dalam laporannya Januari 2017 lalu, dilansir Reuters, FBI menyimpulkan Putin memerintahkan upaya khusus untuk “mengganggu” Pilpres AS 2016. Upaya khusus Rusia itu, disebut FBI, bertujuan membantu Trump memenangkan pilpres.
Laporan terbaru CNN Selasa (9/5/2017) menyebut, jaksa federal AS telah merilis grand jury subpoena atau surat pemanggilan untuk mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Flynn. Jaksa federal ingin memeriksa rekam jejak bisnis Flynn yang dicurigai terlibat intervensi Rusia di pilpres. (detiknews, 11/5/2017)
Semasa kampanye, Flynn diketahui pernah berkomunikasi dengan Duta Besar Rusia untuk AS, Sergei Kislyak. Sebelum akhirnya mengaku, Flynn sempat berbohong soal komunikasi dengan Kislyak itu kepada Wakil Presiden Mike Pence. Flynn pun mundur.
Pemecatan Comey kontroversial karena dilakukan sehari setelah mantan pelaksana tugas Jaksa Agung AS Sally Yates mengungkap di Senat bahwa dia sudah mengingatkan Gedung Putih pada 26 Januari 2017 bahwa Flynn berisiko diperas oleh Rusia. Tapi Gedung Putih mengabaikan peringatan itu.
Aksi massa pun mendorong proses hukum mengungkap peran Rusia memenangkan Trump. ***

Selanjutnya.....

HAKIM Dwiarso Budi Santiarto, ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017), menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penodaan agama dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dengan perintah terpidana dimasukkan tahanan.

Meski Ahok sendiri langsung mengajukan banding atas putusan tersebut, seusai sidang sebagai terpidana ia langsung dibawa ke rumah tahanan Cipinang, sesuai dengan perintah pengadilan. Itu dipastikan kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5/2017).
Hakim Dwiarso, yang pernah bertugas di Kotabumi, Lampung, itu memang terkenal tegas dalam menegakkan hukum. Ia dipanggil akrab Inoenk, lahir di Surabaya, 14 Maret 1962. Saking tegasnya dalam menegakkan hukum, oleh kawan-kawannya ia dijuluki Bonek (bondo nekat). Bukan hanya karena kelahiran Surabaya, melainkan julukan itu merujuk pada integritasnya sebagai hakim, antisuap, dan antigertak.
Imbalnya, sampai sekarang ia masih tinggal di rumah dinas. Dan sebagai ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap hari dari rumah ke kantor pergi-pulang naik angkutan umum busway.
Beristrikan Yanti (teman kuliah), keluarga Dwiarso dianugerahi dua anak, Rio dan Anya. Menurut catatan Ilham Bintang di Grup WA PWI Lintas Provinsi, putranya Rio (S-1 ITB dan S-2 UI) kini tinggal di Jepang, bekerja sebagai pelayan toko, sedangkan Anya (FH Unpar) jadi pegawai pajak di Palangkaraya.
Ada kisah menarik putra-putri Inoenk ketika terjadi penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kompak mereka meminta Inoenk berhenti jadi hakim karena merasa malu dengan profesi ayahnya. Keduanya juga kompak menyatakan biarlah mereka yang bekerja untuk menopang ekonomi orang tuanya.
Dwiarso, sarjana hukum lulusan S-1 Universitas Airlangga dan S-2 Universitas Gadjah Mada dan Lemhanas (2016) ini, memvonis banyak kasus dengan hukuman berat, tanpa kecuali pada koleganya sesama hakim. Seperti hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Asmadinata yang menerima hadiah dan janji gratifikasi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pada November 2014, hukuman Asmadinata diperberat sidang kasasi MA dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadi 10 tahun penjara.
Pada 2015, Dwiarso memvonis Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Dari reputasi vonis hukuman penjara yang dijatuhkan hakim Dwiarso, hukuman penjara 2 tahun buat Ahok termasuk ringan. ***

Selanjutnya.....

NENEK Ponco Sutiyem (95 tahun) asal Gunung Kidul, DIY, masuk nominasi aktris terbaik Festival Film ASEAN (AIFFA) 2017. Ia jadi pemeran utama film Ziarah garapan sutradara BW Purba Negara yang selain best actress, juga mendapat mominasi best film, best screenplay, dan best director.

Mbah Sutiyem bersaing dengan aktris pemeran utama ASEAN, yaitu Ngoc Thanh Tam (The Way Station/Vietnam), Subenja Pongkorn (Bangkok Nites/Laos), Al-Al Delas Allas (Area/Filipina), dan Cut Mini (Athirah/Indonesia). (Kompas.com, 7/5/2017)
Nek Sutiyem bukan aktris profesional dan tak punya pengalaman akting. Sutradara BW Purba Negara memilihnya berperan sebagai Mbah Sri dalam Ziarah karena punya potensi akting yang bagus.
Terbukti, aktingnya menarik perhatian dewan juri AIFFA 2017 yang terdiri dari U-Wei bin HJ Saari (Malaysia), Maxine Wiliamson (Australia), Siti Kamaluddin (Brunei), Eddie Cahyono (Indonesia), dan Raymond Red (Filipina).
Dalam pemilihan pemain, tim film Ziarah berkeliling ke desa-desa untuk mencari lansia yang mungkin untuk berakting.
"Kami mengunjungi rumah ke rumah, kami berbincang dengan mereka satu demi satu. Akhirnya kami bertemu Mbah Ponco Sutiyem, nenek berusia 95 tahun masih bersemangat menanam jagung dekat rumahnya di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul," tutur Bagus Sutriawan, co-produser film Ziarah. (Antaranews.com, 5/5/2017)
Pertimbangan utama pemeran film Ziarah adalan pada keautentikan, yang diutamakan bukan pengalaman akting, melainkan pengalaman hidup. Para pemeran film ini orang-orang yang pernah mengalami perang, termasuk Sutiyem.
Ia berperan sebagai Mbah Sri yang mencari makam suaminya yang hilang pada agresi militer Belanda kedua. Pencariannya bermuara pada satu tujuan ingin dimakamkan di samping makam suaminya.
Sutiyem juga punya pengalaman tak terlupakan pada masa perang. Pada saat itu ia sedang hamil tua. Rumahnya dihujani mortir dan peluru. Dia harus lari, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa potongan kisah hidupnya juga dimasukkan ke cerita Ziarah yang akan tayang di bioskop mulai 18 Mei 2017.
Tampilnya nenek usia 95 tahun asal Indonesia dalam nomine best actress Festival Film ASEAN ini memberi nilai khusus pada nalar warga bangsa ini. Pada usia pikun itu, nalarnya masih mampu mengeksplorasi akting sesuai arahan sutradara.
Sehat nalar seperti itu penting bagi kiprah para pengabdi kepentingan publik agar tak pikun lebih menonjolkan kepentingan pribadi. ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita-bikin-indonesia-sedamai-konoha

YADIAN (14), anak pesantren Al-Khoirot, Karangsuko, Pagelaran, Malang, meminta Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin yang bisa menciptakan kedamaian seperti kepemimpinan Naruto di Konoha.

Yadian menyampaikan itu dalam video balasan kepada Jokowi yang menjelaskan mengenai Hokage dan Konoha. Sebelumnya, Yadian bertanya ke Jokowi di #Jokowimenjawab soal Hokage dan Naruto. Namun, Jokowi tak bisa menjawab pertanyaan itu dan justru meminta Yadian membuat video penjelasan tentang Hokage. Tak lama datang video penjelasan itu dan diunggah Jokowi ke akun FB-nya (detiknews, 7/5/2017).

Yadian memaparkan mengenai tujuh Hokage dalam anime Naruto. Dia melihat ada kesamaan antara Presiden Jokowi dan Uzumaki Naruto. Naruto menjadi Hokage ketujuh, sedangkan Jokowi menjadi presiden ketujuh di Indonesia. "Nah, pas banget, Pak. Di Indonesia ini presidennya sekarang ketujuh, yaitu Bapak Jokowi. Nah, di Konoha, Hokagenya sekarang ketujuh, yaitu Uzumaki Naruto," ujar Yadian.

Yadian menjelaskan kepemimpinan Naruto mampu menciptakan ketenteraman dan kedamaian di Konaha. Dia lantas menanya Jokowi apa bisa menjadikan Indonesia bak Konoha yang damai tersebut. "Uzumaki Naruto itu kepemimpinannya tenteram, damai, alim, disiplin. Jadi, bisa enggak Bapak seperti negara Konoha? Begitu, Pak," tanya Yadian.

Jokowi berterima kasih karena Yadian telah memberi penjelasan mengenai kartun Naruto. Jokowi menjawab akan menjadikan Indonesia seperti negara Konoha dalam kepemimpinan Naruto yang tenteram dan damai. "Apakah saya mampu menjadikan negara kita seperti Konaha dalam kepemimpinan Uzumaki Naruto yang tenteram, damai, alim, dan disiplin? Saya jawab insya Allah. Dengan izin Allah dan kerja keras kita semua, pasti bisa," jawab Jokowi.

Peristiwa ini menarik, karena Yadian yang santri justru terpikat pada komik Jepang Naruto ciptaan Masashi Kishimoto, yang terbit di media cetak Mingguan Shonen Jump dari 21 September 1999—10 November 2014. Dalam bentuk serial komik Naruto menjadi dua bagian, bagian I seri 1—27, bagian II seri 28—72. Sedang anime televisinya tayang perdana 3 Oktober 2002, sebanyak 220 episode (Wikipedia).

Serial Naruto terjual lebih dari 200 juta kopi di Jepang dan luar negeri, sedang animenya disiarkan di lebih dari 60 negara (Jepang.net, 25/3/2015). Naruto disukai karena sebagai ninja tangguh ia suka berdamai dengan musuhnya dengan berkata, "Masalah tidak akan dapat diselesaikan jika kita terus bertarung dan menaruh dendam." ***

Selanjutnya.....

AKHIR April 2017, pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus ke Mesir atas undangan Grand Syeikh Al-Azhar, Ahmad El-Tayeb. Dua pemimpin lintas agama ini menggelar konferensi internasional bertema "Risalah Perdamaian Dunia dari Imam Besar dan Paus Vatikan".

Kedua tokoh agama ini duduk bersama membicarakan kesamaan dalam dua agama samawi. Bukan bicara siapa paling benar, namun bicara kesamaan misi dari kedua agama, yaitu membawa perdamaian. (Herry Setiawan, Media Diskusi Rakyat/FB, copas tulisan Fazal Himam 1/5/2017)
Konsep toleransi agama yang berpengaruh, hadir dari Muhammad Abduh (1849-1905), pemimpin redaksi media cetak ternama di Mesir yang kritiknya tajam pada pemerintah. Kala itu, Khilafah Turki Usmani tengah digerogoti penjajah Barat dari dalam. Banyak orang asing digaji besar dalam pemerintahan, sedang rakyat jelata diberi upah sangat kecil. Gagasan kritis Abduh menyadarkan masyarakat, dan menyulut protes luas.
Dampaknya, para pejabat asing diganti. Namun, Abduh dipenjarakan dengan tuduhan bersekongkol dengan pemberontak, kemudian diusir dari Mesir. Ia hijrah ke Suriah, Beirut, Paris, dan London. Bersama Jamaluddin Al-Afghani, Abduh menerbitkan jurnal mingguan Uswatul Wutsqa, yang mengingatkan masyarakat agar waspada pada Barat yang ingin menjajah Timur. Sambil mengelola jurnal, Abduh membentuk komunitas antaragama Islam, Kristen dan Yahudi. Tujuannya, agar melalui dialog ketiganya tidak terjadi radikalisme atas nama membela agama. Abduh Sadar, salah satu cara melemahkan negara adalah melalui politik adu domba, terutama melalui baju agama.
Gagasan Abduh diteruskan salah satu muridnya, Muhammad Al-Ahmadi Al-Dzawahiri. Grand Syaikh Al-Azhar ke-32 ini mengundang negara-negara lain dalam konferensi internasional mencari solusi masalah kemanusiaan. Untuk menebar spirit Islam toleran Al-Azhar, Al-Dzawahiri menerbitkan majalah Nur al-Islam, yang kemudian namanya jadi Majallat al-Azhar.
Grand Syaikh Ahmad Al-Tayeb adalah penerus ulama toleran-progresif Al-Azhar. Selain berfatwa dan mempraktikkan sendiri boleh bermakmum dengan imam Syi'ah, Al-Tayeb datang ke gereja bersama para ulama Al-Azhar di hari Natal. Ia berkata, "mengucapkan selamat kepada nonmuslim di hari rayanya adalah ajaran Islam".
Dan kini ia duduk bersama Imam Besar Katolik untuk bicara tentang pesan perdamaian dalam agama samawi. Al-Azhar mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, di saat sama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. ***

Selanjutnya.....

DALAM satu tahun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,17% atau 10 ribu orang, yakni dari 7,02 juta orang pada Februari 2016 atau 5,50% dari angkatan kerja, pada Februari 2017 menjadi 7,01 juta orang atau 5,33% dari 131,55 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tahun itu naik 3,88 juta orang.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2017, kata Kepala BPS Suhariyanto, sebanyak 124,54 juta orang, naik 3,89 juta orang dibanding dengan Februari 2016. (Kompas.com, 5/5/2017)
Dengan penurunan pengangguran terbuka 0,17% setahun itu, berarti untuk menurunkan tingkat pengangguran 1% saja butuh waktu lebih lima tahun.
Lebih memprihatinkan lagi, jumlah orang yang bekerja di sektor informal setahun terakhir justru naik 0,07% menjadi 58,35% dari penduduk yang bekerja, menampung limpahan dari sektor modern yang mengalami penurunan, yakni sektor konstruksi turun 0,64%, dan sektor perdagangan turun 0,25%.
Makin dominannya jumlah pekerja di sektor informal itu bisa menjadi pertanda gerak maju sektor-sektor formal modern cenderung terseok. Buktinya, pekerja sektor industri hanya naik 0,07%, sektor transportasi pergudangan dan komunikasi 0,27%. Sedang lapangan kerja bauran sektor informal dan formal, sektor pertanian naik 0,27%, dan sektor jasa kemasyarakatan naik 0,42%.
Ironisnya, sektor informal yang menampung nyaris 60% tenaga kerja segenap bangsa ini kecil sekali mendapatkan aliran dana APBN. Mungkin hanya lewat dana desa dan dana program keluarga harapan (PKH), yang jelas kecil sekali dibanding dengan dana APBN yang mengalir ke semua sektor formal.
Maksudnya, jelas negara ini baru adil kalau distribusi APBN-nya sebanding dengan komposisi jumlah penduduk sektor masing-masing. Namun, nyatanya sekarang sektor yang menampung 58,35% dari total jumlah pekerja negeri ini mendapat stimulan anggaran yang amat kecil.
Tidak adilnya penyaluran anggaran itu menjadi salah satu penghambat usaha mengurangi pengangguran. Sebab, pengangguran itu pada dasarnya, setidaknya sebagian, merupakan mobilitas massa yang ingin mengubah nasib dari sektor informal ke sektor formal, tetapi kekurangan kapasitas dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan sektor formal.
Sebagian lagi mereka yang tercampak dari sektor formal, juga akibat kapasitasnya yang kurang. Kedua jenis pengangguran ini butuh peningkatan kapasitas dan kualitas untuk memacu pengurangan pengangguran, lewat kucuran APBN ke sektor informal, tempat mereka berjubel. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya bicara soal alat tangkap ikan cantrang yang diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Bila perhatian untuk mengurusi masalah negara hanya berkutat pada persoalan cantrang, Indonesia disebut Jokowi akan tertinggal.

"Masa setiap tahun ngurusi cantrang, cantrang, cantrang, setiap tahun urusan cantrang, enggak ada habisnya sehingga melupakan strategi besar yang lain yang memiliki nilai tambah lebih baik," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Rakornas Kemaritiman 2017 di TMII, Kamis (detiknews, 4/5/2017).
Namun, kenyataannya, penggatian alat tangkap yang dilakukan berdasar peraturan menteri awal 2015 itu, yang semestinya selesai akhir Juni 2016, menurut Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, baru terealisasi 10%. Itu pun baru pada nelayan kecil dengan perahu 10 GT, sedang pada nelayan menengah di atas itu belum berjalan.
Oleh karena itu, menurut Teten, Presiden Jokowi memperpanjang masa peralihan penggantian cantrang itu sampai akhir 2017. Dengan catatan, para nelayan itu dibantu memproses kredit alat tangkapnya di bank. Mereka banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit alat tangkap baru yang ramah lingkungan, bukan saja karena harganya sangat mahal, melainkan juga kebanyakan kredit pembelian alat tangkap mereka yang lama belum lunas, ada pula yang menunggak akibat sejak ada larangan pemakaian cantrang, pembayaran kreditnya jadi tersendat.
Kalau Presiden menyatakan jika setiap tahun mengurusi cantrang terus Indonesia akan tertinggal, kenyataannya memang demikian. Tebakan Presiden tepat 100%. Masalahnya, setelah lebih dua tahun sejak keluarnya peraturan menteri yang melarang cantrang, dengan janji pemerintah akan menggantinya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sampai hari ini baru terealisasi 10%.
Ini petunjuk kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya, dalam dua tahun baru tercapai 10%. Berarti, hanya sebatas itulah kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Betapa membuat peraturan amat mudah, praktis cukup hanya dengan tanda tangan. Tapi untuk pelaksanaannya, terbukti kapasitas pemerintah kecil sekali.
Kasihan jutaan nelayan yang sudah dua tahun lebih telantar akibat ketakutan melaut dengan cantrang karena ada yang ditangkap petugas berdasar aturan menteri yang melarang pakai cantrang, kini hidupnya jadi terlunta-lunta. Dan, derita ini rupanya harus diperpanjang sampai akhir 2017. ***

Selanjutnya.....

FRONT Perjuangan Palestina Harakat Al-Muqawwamatul Al-Islamiyyah (Hamas) dilaporkan Deutsche Welle, Selasa (2/5/2017), merilis manifesto setebal lima halaman yang mengubah wajah organisasi garis keras itu jadi moderat dalam jumpa pers di Doha, Qatar.

Dokumen tersebut dinilai merefleksikan wajah moderat Hamas yang, "Ingin menghadapi dinamika politik regional dan internasional dengan lebih realistis, dengan tetap mewakili kepentingan rakyatnya," kata Khaled Mashaal, pemimpin Hamas di pengasingan. (Kompas.com, 2/5/2017)
Wajah moderat itu tampak dari telah dicabutnya seruan pemusnahan Israel dari program politik Hamas, serta siap membangun Palestina berdasarkan batas tahun 1967.
Publikasi manifesto yang dinilai pragmatis ini bertujuan membebaskan diri Palestina dari kungkungan internasional dengan AS, Uni Eropa dan Mesir mencatat Hamas sebagai organisasi teroris.
Kungkungan itu dimanfaatkan Israel dengan memblokade wilayah Gaza sejak 2007. Dengan blokade itu, segala bentuk pasokan kebutuhan hidup ke Gaza dihadang Israel, pemasukannya terpaksa dilakukan lewat terowongan bawah tanah dari daerah Sinai.
Pembaruan Hamas ini juga tak terlepas dari hubungan dengan Fatah yang memburuk sehingga Presiden Palestina Mahmud Abbas mengancam akan menghentikan kucuran dana ke Gaza untuk memaksa Hamas mengubah sikap.
Hamas didirikan Sheikh Ahmad Yassin di Gaza 1987, afiliasi dari Ikhwanul Muslimin (Mesir). Hamas memenangkan pemilihan parlemen 2016, dan pemimpinnya, Ismail Haniya, menjadi perdana menteri, yang sejak 2007 menguasai sepenuhnya Jalur Gaza.
Target Israel musnah dari muka bumi diamalkan sayap militer Izz ad-Din al-Qassam melontarkan roket rakitan ke wilayah Israel, dijadikan alasan Israel membalas dengan menyerang Jalur Gaza hingga jadi puing Desember 2008 sampai awal 2009. Blokade Israel diperketat, sejumlah terowongan yang terindera satelit pengintai Israel dihancurkan lewat serangan udara.
Hubungan Hamas dengan Fatah, organisasi pejuang Palestina yang didirikan Yasser Arafat dan kini dipimpin Mahmud Abbas, selalu dalam konflik. Pada 4 Mei 2011 Fatah dan Hamas mengumumkan rekonsiliasi untuk "pembentukan pemerintahan Palestina".
Namun, sikap keras Hamas tak mau mengakui Israel dijadikan dasar partai sayap kanan Yahudi yang berkuasa untuk menafikan eksistensi Palestina. Kesepakatan AS-Israel yang dibuat Trump menafikan solusi dua negara sebagai syarat perdamaian Timur Tengah kesepakatan DK-PBB. ***

Selanjutnya.....

DPR mengusulkan agar dana saksi dalam pemilu ditanggung APBN, besarnya sekitar Rp10 triliun sekali pencoblosan. Jika terjadi dua putaran, besaran dananya juga jadi dua kali lipat. Usulan DPR itu diungkap Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan mengenai perkembangan pembahasan RUU Pemilu.

"Jadi, masih akan dibahas biaya saksi pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden), itu dari mana. Kalau DPR ingin saksi dari APBN. Itu usulan Pansus (Panitia Khusus) RUU Pemilu, kami tak bisa sebutkan satu partai saja," ujar Tjahjo (Kompas.com, 2/5/2017).
Ia menambahkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran. Sebab, jika usulan tersebut disetujui, sekali pencoblosan negara harus menganggarkan Rp10 triliun. Begitu pula kalau terjadi putaran kedua, negara kembali menganggarkan Rp10 triliun.
Padahal, masih banyak pula kebutuhan di sektor lain yang harus dibiayai negara. "Kalau Rp10 triliun sampai Rp20 triliun buat bangun SD, kan sudah bisa banyak," ujar Tjahjo.
Saat ini, puluhan ribu ruang kelas sudah rusak bahkan dilaporkan telah terancam ambruk dan membahayakan keselamatan jiwa anak-anak yang belajar di ruang kelas tersebut. Sebaiknya usulan DPR agar dana saksi pemilu ditanggung negara itu ditolak oleh wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
Masih amat banyak dibutuhkan dana di sektor lain yang bahkan sifatnya darurat, seperti membantu warga miskin mentas dari bawah garis kemiskinan, yang penanggulangannya perlu prioritas karena jumlah absolutnya justru bertambah, dari 27,73 juta orang pada September 2014 menjadi 27,76 juta orang pada September 2016 (BPS).
Pemilihan umum diikuti partai politik untuk memilih calon yang diusung partai politik, secara nyata tujuannya lewat pemilu itu berburu kekuasaan yang menyajikan segala kenikmatan. Oleh karena itu, selama ini sudah menjadi tradisi biaya saksi dalam pemilu ditanggung para peserta sebagai ongkos perjalanan menuju kekuasaan.
APBN telah membantu partai politik sebesar Rp108 per suara perolehannya dalam pemilu. Mungkin lebih tepat menaikkan dana bantuan ini ketimbang dana untuk saksi di seluruh Tanah Air.
Selain itu, dengan dana saksi yang begitu besar berarti partai politik harus siap diperiksa BPK pembukuan keuangannya, disusul harus membuka pintu pada KPK. Sekarang saja politisi cenderung sudah repot jika berurusan dengan KPK, apalagi kalau BPK dan KPK bebas memeriksa, bisa lebih ribet. ***

Selanjutnya.....

SISTEM pendidikan di Indonesia ini agak lucu. Ujian nasional (UN) yang seharusnya menjadi amalan akhir atas pengetahuan yang diperoleh siswa selama masa belajar, dilakukan justru menjadi pengalaman pertama ujian memakai komputer (UNBK). Kecukupan komputer yang mau dipakai ujian pun baru disiapkan hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan UNBK.

Untung saja, murid-murid sekolah lanjutan umumnya sudah akrab dengan teknologi digital lewat peranti telepon seluler (hape) sehingga tidak terlalu shock mendapat kejutan dalam UNBK. Namun, tetap perlu dicatat, para murid itu mengenal teknologi digital bukan lewat sekolah! Bahkan sebaliknya, banyak sekolah menengah yang menerapkan aturan melarang murid membawa hape ke sekolah. Aturan ini dilengkapi sanksi keras buat murid yang melanggar.
Kenyataan itu layak mendorong perubahan pandangan sekolah terhadap peranti teknologi informasi atau lazim disebut digital. Bahkan, ditinjau dari relevansi zamannya, era digital menguasai nyaris segala seluk-beluk kehidupan tanpa kecuali dunia pendidikan, mungkin sudah saatnya dipikirkan untuk memasuki sistem pendidikan berbasis digital.
Soal alatnya, setiap belajar siswa memakai sebuah hape ukuran tablet, bisa didapat dari dana bantuan pemerintah, dari pengalihan belanja buku, dan biaya operasional sekolah (BOS) lainnya yang bisa dihemat dengan pendidikan berbasis digital. Semua murid bisa membaca buku-buku pelajaran digital yang disediakan negara secara daring (dalam jaringan) untuk semua kelas dan mata pelajaran.
Sementara itu guru, juga mengajar cukup dengan membuka modul silabus sesuai jadwal yang tersedia lewat daring. Saluran sinyal untuk setiap sekolah cukup memakai Wi-Fi, tidak perlu beli pulsa.
Pemberlakuan sistem pendidikan berbasis digital ini membawa pendidikan nasional move on dari sistem lamanya yang terbukti selalu tertinggal jauh dari negara tetangga (tertinggal 50 tahun dari Singapura). Juga, meninggalkan berbagai kecenderungan kurang baik dalam proses belajar-mengajar lama dengan berbagai ketimpangan kualitatif guru antarsekolah dalam penguasaan materi ajar. Dengan sistem modul silabus yang bisa disimak guru sejak jauh hari sebelum tiba jadwal materinya, pemerataan kualitatif itu bisa diatasi.
Sudah tentu banyak hal bisa melangkah maju, baik pada murid maupun guru dengan sistem pendidikan berbasis digital, yang membawa pendidikan nasional memasuki masa kini yang berorientasi masa depan—tidak berkutat di masa lalu terus. ***

Selanjutnya.....