KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Jokowi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, antara lain dengan memperbanyak dialog atau halakah kebangsaan.
"Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami sepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden, dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ma'ruf usai bersama tokoh lintas agama bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (Kompas.com, 16/5/2017).
MUI juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya sejumlah kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. "Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan dan rasa sebangsa dan setanah air," ujar Ma'ruf.
MUI berjanji akan melakukan konsolidasi dan dialog bertajuk kebangsaan dengan sejumlah elemen masyarakat. "Kami akan memperbanyak dialog kebangsaan atau halakah kebangsaan di masyarakat agar rasa kebangsaan semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin terjamin," ujar Ma'ruf.
Dalam pertemuan dengan Presiden, tokoh lintas agama berkomitmen bersama umatnya terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan. Semua pihak juga berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum.
Para tokoh lintas agama diundang Presiden Jokowi ke Istana guna meneguhkan komitmen bersama umatnya terus menjaga, terus mempertahankan, dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden Jokowi mengundang tokoh lintas agama untuk merespons adanya apa dia sebut gesekan antarkelompok di masyarakat. "Mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat," ujar Jokowi di depan wartawan usai pertemuan.
"Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu," ujar Jokowi.
Akhirnya Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tidakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, tokoh agama dan aparat negara bersama menjaga keutuhan bangsa. ***
MUI juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya sejumlah kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. "Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan dan rasa sebangsa dan setanah air," ujar Ma'ruf.
MUI berjanji akan melakukan konsolidasi dan dialog bertajuk kebangsaan dengan sejumlah elemen masyarakat. "Kami akan memperbanyak dialog kebangsaan atau halakah kebangsaan di masyarakat agar rasa kebangsaan semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin terjamin," ujar Ma'ruf.
Dalam pertemuan dengan Presiden, tokoh lintas agama berkomitmen bersama umatnya terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antarumat, antarkelompok, dan antargolongan. Semua pihak juga berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum.
Para tokoh lintas agama diundang Presiden Jokowi ke Istana guna meneguhkan komitmen bersama umatnya terus menjaga, terus mempertahankan, dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden Jokowi mengundang tokoh lintas agama untuk merespons adanya apa dia sebut gesekan antarkelompok di masyarakat. "Mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat," ujar Jokowi di depan wartawan usai pertemuan.
"Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu," ujar Jokowi.
Akhirnya Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tidakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, tokoh agama dan aparat negara bersama menjaga keutuhan bangsa. ***
0 komentar:
Posting Komentar