PEKAN lalu sejumlah WAG mem-posting indeks kebahagiaan penduduk 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 13 Januari 2018. Dalam indeks itu, dengan skor 69,51 Lampung di peringkat 31 dari 34 provinsi. Posisi Lampung di atas Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Papua. Dalam rilisnya, BPS menjelaskan indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0—100. 

"Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks, menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia," jelas BPS. Dalam metode pengukuran, terjadi perubahan antara indeks kebahagiaan 2014 dengan 2017. Tahun 2014 metode pengukuran hanya memakai dimensi kepuasan hidup. 

Pada 2017, dimensi kepuasan hidup dilengkapi lagi dengan dua dimensi baru, yakni dimensi perasaan (affect) dan dimensi makna hidup (eudaimonia). Indeks kebahagiaan 2017 didasarkan pada hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) di 487 kabupaten dan kota 34 provinsi seluruh Indonesia. Sampelnya sebanyak 75 ribu rumah tangga dengan respons 96,42% atau 72.317 rumah tangga. Hasilnya, indeks kebahagiaan Indonesia 2017 pada 70,69. 

Disimak lebih dalam, indeks kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan 71,64, sedang yang tinggal di perdesaan 69,57. Untuk laki-laki 71,12, sedang perempuan 70,30. Penduduk yang belum menikah tampak lebih bahagia, dengan 71,53. Sayangnya, dibanding dengan segala versi rata-rata nasional itu, tidak satu pun bisa disamai indeks kebahagiaan Lampung yang di posisi 69,51. 

Khusus Lampung, hasil survei dimensi kepuasan hidup tercatat 34,80%, dimensi perasaan 31,18%, dan dimensi makna hidup 34,02%. Hasil survei tersebut dalam (1) indeks dimensi kepuasan hidup menjadi 69,69, (2) indeks dimensi perasaan 67,43, (3) indeks dimensi makna hidup 71,24. Rata-rata menjadi 69,51. 

Warga Lampung tidak perlu berkecil hati dengan posisi underdog pada indeks kebahagiaan penduduk 2017. Masalahnya kebahagiaan itu relatif. Tidur beralas koran, makan sepiring berdua pun, asal kanaah (merasa cukup) berhak mengaku bahagia kepada penyurvei. 

Sebaliknya orang Sumatera Utara dan Lampung, yang terkenal bersifat lebih terbuka, cenderung bicara apa adanya. Kalau perasaan kurang pas dibilangnya kurang pas, tidak suka bermetafora. Itu membuat dimensi perasaan dalam survei amat rendah, 67,43. Tidak pintar sok bahagia. ***

Selanjutnya.....

MESKI di kabupaten lain di Lampung harga beras operasi pasar (OP) yang digelar Bulog atas prakarsa Pemprov seragam Rp8.500/kg, di Tulangbawang Barat (Tubaba) harganya dipangkas menjadi Rp6.500/kg. 

Hal itu bisa terjadi karena Pemkab Tubaba memberi subsidi langsung di lapangan Rp2.000/kg beras OP yang dibeli rakyat di kabupatennya. Bupati Tubaba Umar Ahmad di depan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat hendak membuka OP beras di Pasar Pulungkencana, disaksikan ratusan warga, meminta izin kepada pihak Bulog untuk memberi tambahan subsidi Rp2.000/kg agar rakyat bisa membeli beras OP. 

Tawaran Bupati Umar Ahmad itu disambut baik perwakilan Bulog Bariyantono dan Wagub. Setelah itu OP beras pun dibuka Wagub Bachtiar Basri, Kamis (25/1/2018). "Sebelumnya kami melihat bersama Bapak Gubernur harga beras di pasaran mencapai Rp11.000 hingga Rp12.000/kg," ujar Wagub. 

"Untuk itu kami segera rapat dengan pihak Bulog guna meringankan beban masyarakat kita melakukan operasi pasar di seluruh Lampung dengan harga Rp8.500/kg. Khusus di Tulangbawang Barat ini kita patut bersyukur karena Bupatinya mau menyubsidi lagi Rp2.000/kg, hingga harga beras OP jadi Rp6.500/kg." (Lampost.co, 25/1). Warga ramai membeli beras di OP tersebut. Walau begitu, perwakilan Bulog, Bariyantono, menyatakan pembelian beras oleh masyarakat tidak dibatasi. Di setiap titik OP disediakan 8 ton beras, dipaket 5 kg dan 15 kg. Kalau yang disiapkan kurang, bisa ditambah. 

Untuk Tubaba, OP beras dilakukan di empat titik. Setelah hari itu di Pulungkencana, Jumat (26/1) di Pasar Dayamurni, Kecamatan Tumijajar. Senin (29/1) di Pasar Panaraganjaya, dan Selasa (30/1) di Pasar Mulyoasri, Tulangbawang Tengah. Tambahan subsidi dari Bupati Tubaba Rp2.000/kg itu layak diapresiasi. Bagi rakyat yang sedang berat memikul beban hidup di masa paceklik, penurunan harga beras OP dari Rp8.500 menjadi Rp6.500/kg, amat besar artinya. 

Karena itu, alangkah baiknya kalau kebijakan itu diikuti kepala daerah lainnya di puncak paceklik yang segera berakhir saat tibanya panen raya akhir Februari. Kekurangan pasokan beras ke pasar di Lampung masa paceklik kali ini relatif parah, banyak penggilingan padi di Palas dan Ketapang, Lampung Selatan, terpaksa menggiling gabah pasokan dari Belitang, Sumatera Selatan. Gejolak harga beras ini sangat singkat, hanya di puncak paceklik. Harga akan turun di musim panen. Turunnya sering bablas, merugikan petani produsen. ***

Selanjutnya.....

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan Indonesia saat ini masih menganut demokrasi yang bersifat prosedural dan transaksional. Menurut dia, butuh kerja keras dari elemen bangsa agar demokrasi kita mengarah pada esensial dan substansial.

"Banyak yang menyebut ini adalah demokrasi prosedural dan transaksional. Esensi dan substansi demokrasinya sendiri belum kita dapatkan," ujar Agus di Jakarta, Kamis. (metrotvnews.com, 25/1/2018) Agus menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab demokrasi Indonesia belum berhaluan ke demokrasi substansial.

"Bayangkan saja (untuk) menjadi bupati perlu sekian puluh miliar dan menjadi gubernur perlu sekian ratus miliar," tukas Agus. Akibat mahar politik itu, jelas Agus, anak bangsa yang berkompeten dan berintegritas menjadi pemimpin harus tersisih karena tidak memiliki kesempatan mengikuti kontestasi politik tersebut. Dengan biaya yang mahal itu, kata Agus, calon mencari sumber dana ke pengusaha atau pihak swasta lainnya. Ketika terpilih, ia harus mengembalikan itu dengan berbagai cara. Salah satunya lewat korupsi dengan berbagai bentuknya. 

 

Selain mahar, kemahalan biaya kontestasi politik juga untuk sosialisasi meningkatkan popularitas dan elektabilitas, hingga memastikan pilihan pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan. "Perjuangan" di hari-hari terakhir inilah klimaks pertarungan di lapangan, saat pemilih menimbang siapa calon paling "berbobot". 

 

Nyaris segala hal terkait proses politik dalam pilkada itu terputar oleh kekuatan uang. Proses politik sedemikian melembaga sepanjang meraih, mempertahankan dan mewariskan kekuasaan. Proses pusaran kausalitas (sebab-akibat) itu bermetamorfosis menjadi jebakan demokrasi transaksional.

Disebut jebakan karena sebenarnya posisi ini hanyalah tahapan proses menuju demokrasi yang diidealkan. Tapi di posisi tersebut ada "oyot mimang", dalam perjalanan di hutan orang yang melangkahinya akan berputar-putar di kawasan itu terus.

 Jadi tak tahu jalan keluar dari belantara demokrasi transaksional. Tentu saja ada jalan keluar dari belantara demokrasi transaksional. Tapi bagi orang yang sudah kena pengaruh "oyot mimang", tak mudah disadarkan. Harus ada pawang yang membimbing untuk keluar dari lingkaran sesat tersebut.

Mungkin pawang dimaksud KPK, yang lewat OTT menghabisi demokrasi transaksional. Sehingga, orang takut melakukannya dan demokrasi esensial yang substansial hadir sebagai alternatif. ***

Selanjutnya.....

SETELAH otoritas investasi AS menolak memberi izin Alibaba, raksasa e-commerce Tiongkok, mengakuisisi usaha keuangan AS, MoneyGram Internasional Inc, kini otoritas perdagangan negeri Paman Sam menuding Alibaba sebagai market place menjual produk abal-abal dan dimasukkan ke daftar hitam. Langkah itu menyulut ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok.

Kantor Perwakilan Perdagangan AS, dilansir Bloomberg (Minggu, 14/1), memasukkan situs jual beli daring milik Alibaba, Taobao, ke daftar "Pasar Buruk". Taobao dianggap memiliki volume barang palsu dan bajakan yang sangat banyak.

Menanggapi tudingan itu, Presiden Alibaba, Mike Evans, menyatakan keputusan itu sifatnya politis. Tindakan itu merupakan representasi yang tidak akurat terhadap upaya Alibaba melindungi merek. "Kami tidak memiliki pilihan lain selain menyimpulkan bahwa (keputusan) ini sangat bias dan politis," tegas Evans. (Kompas.com, 14/1)

Lembaga AS itu menyatakan Alibaba telah melakukan upaya agar barang abal-abal langsung dihapus dari Taobao. Namun upaya ini dianggap tidak berdampak. "Program penegakan hukum dilaporkan tidak berdampak terhadap penjualan produk palsu pada platform tersebut," kata kantor Perwakilan Perdagangan AS.

Ketegangan hubungan yang diakibatkan upaya pembatasan otoritas AS terhadap kiprah para pengusaha Tiongkok yang giat mengakuisisi berbagai perusahaan AS itu, dilakukan setelah beberapa waktu lalu Alibaba menyuntikkan modal 14 miliar dolar AS ke jaringan supermarket AS, Whole Food Market, yang terkemuka di negeri itu. Kalau tidak dibendung, bukan mustahil badan usaha bisnis yang strategis di negeri itu bisa dikuasai para konglomerat Tiongkok.

Langkah pembatasan bisnis Tiongkok di sektor riil itu sebenarnya kecil sekali, artinya dibanding penguasaan Tiongkok terhadap surat utang negara AS. Kepemilikan Tiongkok terhadap surat utang AS bahkan yang terbesar, yakni mencapai 1,1766 triliun dolar AS pada November 2017.

Posisi kedua kepemilikan surat utang AS ditempati Jepang, yakni sebesar 1,0841 triliun dolar AS pada November 2017. Pada akhir November 2017 itu, kepemilikan asing terhadap surat utang AS sebesar 6,3495 triliun dolar AS. (Antara, 18/1)

 Jadi tampak, seberapa besar sebenarnya penguasaan Tiongkok terhadap ekonomi dan keuangan AS. Dengan demikian tidak meleset jauh apa yang dikemukakan Mike Evans bahwa langkah otoritas AS menghalangi ekspansi bisnis Tiongkok itu sangat bias dan politis. ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2018 sebesar 33%, menjadi Rp78,2 triliun dari Rp59 triliun pada 2017. Peningkatan itu didistribusikan ke warga miskin sebagai konversi dari beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Pemerintah menargetkan tahun ini sekitar 10 juta rumah tangga dengan pendapatan di bawah upah minimum regional (UMR) atau masuk kategori masyarakat miskin yang akan mendapatkan BPNT," ujar analis Bahana Sekuritas Michael Setjoadi yang melihatnya sebagai peluang penjualan barang konsumen.

"Hal ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mendorong penjualan barang konsumen yang bergerak cepat," ujar Michael. (Kompas.com, 23/1)

Saat ini sudah ada 1,42 juta rumah tangga yang beralih dari penerima rastra ke program BPNT. Untuk melayani mereka mendapatkan bahan pokok bersubsidi telah beroperasi 7.733 e-warong di Jawa dan Sumatera. Tentu, dengan bertambahnya peserta program BPNT, akan bertambah juga e-warong yang melayani mereka di seluruh Tanah Air dengan kebutuhan pokok bersubsidi.

Kalau 10 juta rumah tangga warga miskin yang berhak telah terjangkau program BPNT, dengan rata-rata keluarga Indonesia terdiri dari 4 jiwa, berarti program ini telah memberi manfaat atas 40 juta jiwa. Diharapkan, dalam 40 juta warga penerima manfaat itu meliputi 26,58 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan pada September 2017.

Dibanding dengan pembagian rastra tepat waktu selama April—Agustus 2017 bisa mengurangi jumlah orang miskin 1,19 juta jiwa periode Maret—September 2017, dengan BPNT yang membantu bahan pokok bersubsidi diharapkan bisa mengurangi jumlah orang miskin lebih signifikan.

Dengan garis kemiskinan BPS di bawah 1 dolar AS per hari atau konsumsi Rp390.181 per kapita per bulan di Lampung September 2017, penjangkauannya semestinya tidak sulit. Sebab, dalih kenapa garis kemiskinan ditetapkan rendah sekali, tujuannya agar lebih mudah dijangkau untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dibuat rendah di bawah 1 dolar AS saja sulit dijangkau, konon lagi dipasang lebih tinggi dua kali lipat atau 2 dolar AS sehari seperti standar Bank Dunia. Pasti lebih sukar dijangkau.

Namun, bagaimana agar selain bansos juga ada dana lain yang bisa secara langsung dinikmati rakyat kecil, seperti dana desa yang harus dipastikan tidak berputar hanya di kisaran elite desa semata, agar lebih telak lagi dukungannya mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya.....

KUPUTUSAN pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras, disusul impor 3,7 juta ton garam industri, dan impor gula mentah 1,8 juta ton, jadi kejutan pada awal tahun. Itu kontroversial dengan tekad pemerintah 2017 menghentikan impor jagung dan beras. Meski Katadata (7/12/2017) mengutip data BPS sepanjang Januari—Oktober 2017 impor beras Indonesia mencapai 256,56 ribu ton.


Sedang terkait larangan impor jagung, ketika industri pakan ternak kekurangan, terpaksa dipenuhi dengan impor gandum yang tidak dilarang. Menurut Sekjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah (Kontan.co.id, 30/10/2017), pihaknya merekomendasikan impor gandum untuk pakan ternak 200 ribu ton yang diajukan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak. Impor ini tiba di Indonesia sebelum akhir tahun.

Impor gandum untuk pakan ternak ini di luar total impor gandum untuk bahan pangan (manusia) sebanyak 8,5 juta ton pada 2017.

Selain beras, garam, gandum, dan gula mentah, bahan pangan yang masih diimpor adalah kedelai dan bawang putih. Untuk kedelai, memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 3 juta ton per tahun, pada 2017 impor kedelai mencapai sekitar 2,3 juta ton. Produksi kedelai dalam negeri meningkat, tapi konsumsi juga terus meningkat.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin menolak gagasan pembatasan impor kedelai. "Usulan pemerintah membatasi impor kedelai menyusahkan perajin tahu dan tempe," tegasnya. (Kontan.co.id, 18/12/2017)

Sedang untuk gula mentah (raw sugar), kuota impor 2018 yang sudah dikeluarkan pemerintah sebesar 1,8 juta ton untuk industri, dinilai petani tebu terlalu besar. Sebab, dengan total impor tahun lalu 3,5 juta ton, banyak merembes ke pasar konsumsi hingga mengganggu pasar gula petani. (Kontan.co.id, 22/1/2018) Sebanyak 725 ribu ton gula petani pada September 2017 tidak terjual, hingga petani gula tidak punya uang sama sekali. (Republika.co.id, 7/9/2017)

Kemudian bawang putih yang pada Mei 2017 lonjakan harganya digambarkan Kompas.com (26/5/2017) bak kebakaran di tengah hari bolong dengan tiupan angin yang cukup kencang. Dari harga normalnya Rp28.000 hingga Rp30.000/kg, melesat hingga mencapai Rp60.000/kg.

Kementerian Pertanian mengatakan kebutuhan bawang putih nasional sebanyak 500 ribu ton per tahun, hanya dapat dipenuhi dari pasokan dalam negeri 20 ribu ton per tahun.

Demikianlah lakon Indonesia, negeri nan subur ini, kini kembali ke zaman impor pangan! ***goo.gl/ehLKqL


Selanjutnya.....

PEMERINTAH akan mengimpor garam industri 3,7 juta ton. Impor itu diputuskan pada Jumat (19/1) dalam rapat Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Setyamurti Poerwadi, dan BPS.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dalam rapat di Komisi IV DPR, menilai ada masalah teknis dalam rencana pemerintah impor garam tersebut. Karena, sebelumnya KKP telah merekomendasikan jumlah impor garam industri 2,2 juta ton.

Menurut UU untuk impor garam harus ada rekomendasi KKP sebagai acuan. Nyatanya, "Rekomendasi kami tidak dipakai, tapi di-over ride dalam rapat bersama dengan Kemenko Perekonomian," ujar Susi. "Walau kami dilindungi UU, kalau ujungnya pelaksanaan tata niaganya tidak bisa memaklumi kami, susah juga," lanjutnya. (Kompas.com, 22/1)

Dilemanya, menurut Susi, di satu sisi industri memang membutuhkan garam dalam jumlah besar agar bisnisnya bisa jalan. Di sisi lain, petani garam dalam negeri akan terganggu jika garam impor nanti bocor keluar dari industri dan masuk ke pasar konsumsi.

"Nanti harga garam mahal, salah Menteri Susi. Harga garam murah karena garam impor, salah Menteri Susi. Industri tidak jalan, salah lagi Menteri Susi. That's a problem," tukasnya.

Hasil pembahasan dengan Susi, Komisi IV menolak kebijakan impor garam industri dan menyatakan impor garam tetap harus melalui rekomendasi Menteri KKP sesuai UU 7/2016.

Penolakan DPR itu menambah ruwet, karena impor garam industri 3,7 juta ton itu didasarkan pada angka kebutuhan industri. Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyatakan impor garam industri hingga saat ini masih dibutuhkan karena industri dalam negeri membutuhkan kontinuitas pasokan.

"Kebutuhan garam industri selama ini tidak mungkin dipenuhi dari dalam negeri. Industri belum bisa mengandalkan produksi dalam negeri yang bergantung pada musim. Kualitas juga tidak bisa dibohongi," ujar Haris. (Kompas, 23/1)

Pengguna garam industri di Indonesia beragam, juga jenis garamnya. Mulai industri kimia, kertas, farmasi, kosmetik, tekstil, penyamakan kulit, pengolahan air, hingga industri pengeboran minyak. Garam industri dengan berbagai spesifikasi itu belum mampu diproduksi di dalam negeri.

Jadi inti dilema pada rendahnya kemampuan kita memproduksi garam. Jika impor ditolak, PHK massal mengintai. ***goo.gl/9JjSqr

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Ridho Ficardo, Minggu (21/1), meninjau pelaksanaan program padat karya tunai di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Sebanyak 150 orang warga setempat bekerja membangun saluran irigasi tersier dan pemeliharaan irigasi sekunder.
"Mereka membangun irigasi, dan seperti di tempat lain, pembayaran pekerjanya langsung dilakukan mingguan," ujar Presiden Jokowi.
Presiden berharap program ini meningkatkan daya beli masyarakat desa. "Kita harapkan dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa meningkat dan konsumsi serta daya beli juga meningkat. Di seluruh Lampung ada 151 titik lokasi seperti yang dimulai ini," kata dia.
"Tapi yang terpenting membuka lapangan kerja. Satu desa paling tidak 100 orang yang dibayar cash sehingga konsumsi masyarakat meningkat lebih baik," ujar Presiden.
Program cerdas ini diinstruksikan Presiden pada rapat kabinet paripurna 6 Desember 2017, untuk mulai dilaksanakan Januari 2018. Disebut program cerdas, karena dengan upah pekerjanya yang masif di kawasan pedesaan dibayar tunai mingguan, telah dilakukan suatu proses cash reform, yaitu mereformasi sebaran dana tunai dalam jumlah berarti di pedesaan, sekaligus memberi pekerjaan para penganggur dan secara langsung meningkatkan konsumsi masyarakat lapisan terbawah.
Cash reform ini sangat penting untuk bersama dana desa menarik peredaran uang ke desa, karena selama ini 70% uang beredar di Ibu Kota negara, sedangkan di daerah 70% pula beredar di ibu kota provinsi. Lebih kena lagi, cash reform lewat program padat karya tunai uangnya langsung ke kelompok warga yang selama ini langka uang cash, sehingga menjadi kekuatan penting bagi ekonomi warga melarat.
Cash reform lewat program padat karya tunai ini diperlukan warga lapisan terbawah di desa, sebab program landreform dengan pembagian sertifikat tanah gratis hanya dinikmati para pemilik tanah. Sedang mayoritas warga miskin desa yang terdiri dari buruh tani tidak memiliki tanah. Jumlah kelompok miskin desa yang tidak memiliki tanah ini juga terus membengkak.
Sensus pertanian 2013 mencatat rumah tangga pemilik tanah kurang dari 0,10 ha (1.000 meter persegi) jumlahnya turun 53,75%, dari 9,38 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 4,34 juta rumah tangga pada 2013. Artinya, 5,04 juta rumah tangga kehilangan lahan usaha taninya.
Untuk itu, cash reform dengan berbagai cara cerdas lainnya diperlukan untuk membantu masyarakat lapisan terbawah. ***
goo.gl/R9kyL6

Selanjutnya.....

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya tidak menindak para nelayan yang masih menggunakan cantrang. Hal tersebut, kata Tito, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Saya selaku Kapolri tentu dengan adanya kebijakan itu memerintahkan jajaran kepolisian untuk tidak melakukan penangkapan (nelayan) cantrang sampai waktu tertentu, ketika solusi sudah ditemukan. Seluruh (polisi di) Indonesia saya perintahkan," ujar Tito. (Kompas.com, 19/1/2018)

Menurut Tito, kebijakan ini diambil sambil menunggu solusi lain menangkap ikan selain menggunakan cantrang. Kebijakan ini diambil Jokowi karena faktor kemanusiaan.

"Bicara kemanusiaan, artinya ini kan nelayan menyangkut masalah perut, ini ya masalah harkat martabat hidup yang sangat mendasar untuk keluarganya. Kalau sekadar dilarang begitu saja, tetapi tidak diberi solusi ya mereka lapar, makanya demo, kapal dibakar mereka sendiri," tutur Tito.

Tito menegaskan selagi belum ada solusi, pihak kepolisian tidak akan menindak para nelayan.

"Bapak Presiden mengambil kebijakan kemanusiaan. Beliau memperbolehkan dulu (penggunaan) cantrang sampai batas waktu tertentu, sambil KKP memberikan solusi alat tangkap yang ramah lingkungan atau metode lain untuk meningkatkan taraf hidup nelayan," ujar Tito.

Tampak Jenderal Tito menangkap hakikat kebijakan Presiden dalam menunda kembali larangan penggunaan cantrang, yakni faktor kemanusiaan. Tentu, orientasi kebijakan pada faktor kemanusiaan itu cukup bijaksana. Sebab seperti diutarakan Tito, faktor kemanusiaan yang dimaksud salah satunya soal perut. Bisa dibayangkan jika larangan itu dipaksakan tanpa solusi, jutaan orang anak-istri nelayan terkapar kelaparan.

Pertimbangan sisi kemanusiaan kebijakan Presiden Jokowi itu layak menjadi teladan bagi para pejabat di semua tingkatan. Dalam membuat kebijakan tidak semata apa yang terbaik menurut dirinya saja tanpa peduli pihak lain menjadi korban atau malah sengaja dikorbankan sisi kemanusiaannya demi ambisi unjuk prestasi sang pejabat. Tidak selayaknya lagi menjadikan tumbal mereka yang lemah demi unjuk sukses sang pejabat.

Dalam kasus cantrang, sebelum ada solusi permanen sebaiknya hasil uji petik NasDem yang dilakukan para ahli dengan memasang pelampung pada cantrang mengurangi signifikan ekses kerusakan alam, mungkin perlu diamalkan nelayan, setidaknya yang ikut uji petik. Dengan itu, solusi sesungguhnya (menyelamatkan lingkungan) telah diperoleh. ***
http://www.lampost.co/berita-kapolri-polisi-tak-tindak-cantrang

Selanjutnya.....

PRODUK domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 ini memasuki 1 triliun dolar AS, suatu skala ekonomi yang hanya dimiliki 16 negara dari 180 negara di dunia. Berdasar pada data BPS, PDB Indonesia 2016 Rp12.406,8 triliun, dengan pertumbuhan 5,1% pada 2017 kurs Rp13.300/dolar AS, kurang sedikit untuk mencapai 1 triliun dolar. Tapi dengan 2018 tumbuh 5,2%, era 1 triliun dolar pun tercapai.
 "Hanya ada 16 dari 180 negara di dunia yang memiliki output di atas 1 triliun dolar AS. Bila dijumlahkan, total PDB ke-16 negara tersebut mencapai hampir 60 triliun dolar AS," ujar Adrian Panggabean, kepala ekonom Bank CIMB Niaga. (Kompas.com, 19/1/2018)
 Angka tersebut mencakup 75% dari total output perekonomian dunia. Didukung luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk, Indonesia menjadi negara dengan bobot geoekonomi dan geopolitik yang makin besar.
 Konkretnya, memasuki era PDB 1 triliun dolar AS dengan 250 juta penduduk, pendapatan per kapita orang Indonesia mencapai 4.000 dolar AS per tahun, atau sudah di atas Rp50 juta per orang per tahun. Dengan 365 hari setahun, berarti rata-rata konsumsi orang Indonesia di atas 10 dolar AS sehari. Lantas dengan garis kemiskinan di bawah 1 dolar sehari, atau di Lampung Rp390.183 per kapita per bulan malah 14,56% penduduk desanya di bawah garis kemiskinan dari rata-rata kemiskinan desa-kota 13,04%.
Tak perlu kecil hati, kondisi Lampung itu cerminan realitas Indonesia. Sekaligus terlihat, dengan tibanya era PDB 1 triliun dolar, tampak ada kue ekonomi yang bisa dibagi untuk mengentaskan rakyat dari bawah garis kemiskinan. Posisi Indonesia yang masuk kelompok 16 negara termakmur di dunia itu harus bisa dinikmati juga mereka yang sekarang masih di bawah garis kemiskinan.

Para ekonom Indonesia harus bisa membuat antitesis dari sistem yang berlaku di Indonesia dewasa ini. Sistem yang berlaku itu membuat kekayaan kelompok orang terkaya meningkat fantastis. Seperti dilaporkan majalah Forbes bulan lalu, nilai total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia melonjak dari 99 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 126 miliar dolar AS pada 2017. Naik 26%, padahal ekonomi nasional tahun sama hanya tumbuh 5,1%.
Antitesis itu tentu membuat kekayaan kelompok terkaya tetap naik tapi wajar, sedang ekonomi nasional tumbuh lebih tinggi hingga ketimpangan turun dan kelompok miskin terangkat sejahtera. Dengan antitesis itu masyarakat adil makmur terwujud pada era PDB 1 triliun dolar. ***
http://www.lampost.co/berita-pdb-indonesia-era-1-triliun-dolar

Selanjutnya.....

ENAM perusahaan teknologi diprediksi lembaga survei MKM Partners pada 2020-an mencapai valuasi (nilai jual perusahaan) masing-masing 1 triliun dolar AS. Keenam perusahaan dimaksud adalah Apple, Alphabet (holding dari Google), Amazon, Facebook, Tencent, dan Alibaba.
Dalam laporan survei lembaga itu diperinci prediksi atas masing-masing perusahaan dan kondisi yang memungkinkan valuasi 1 triliun dolar AS tersebut tercapai. (Kompas.com, 10/1/2018)
Apple sedikit lagi mencapai valuasi 1 triliun dolar AS, dengan perkiraan valuasi 2019 sebesar 925 miliar dolar AS. Faktor utama pendorong peningkatan nilai valuasi Apple adalah siklus keluaran produk iPhone berikut nilai penjualannya.
Untuk Alphabet sebagai holding Google, diprediksi mencapai valuasi 1 triliun dolar AS pada 2021. Faktor pendorongnya peningkatan penggunaan YouTube dan layanan utama Google lainnya di penjuru dunia.
Lalu Amazon, diprediksi mencapai valuasi 825 miliar dolar AS pada 2020, dengan asumsi perusahaan menjaga tingkat pertumbuhan dan meningkatkan penjualannya. Jika kondisi itu tercapai, Amazon akan mencapai valuasi 1 triliun dolar AS pada 2021, dengan ekspansi bisnis sebagai pendorongnya. Amazon semula toko buku daring, berkembang jadi e-commerce, kini membuka kembali toko buku khusus menjual best seller.
Kemudian Facebook, valuasinya diprediksi terus meningkat mencapai 1 triliun dolar AS pada 2021. Kondisi itu bisa terpenuhi dengan catatan, perusahaan terus meningkatkan pertumbuhannya dengan faktor pendorong monetisasi fitur messaging serta keputusan untuk ekspansi.
Dua perusahaan berikutnya, Tencent dan Alibaba, dari Tiongkok. Tencent, milik Ma Huateng, orang terkaya baru Asia yang kekayaannya melampaui Jack Ma pemilik Alibaba.
Tencent meroket dengan fokus pada penyedia produk internet dan game, salah satunya layanan WeChat, sejenis WA, yang di Tiongkok digunakan lebih dari 500 juta warganet. Tencent mengembangkan e-commerce lewat JD, di Indonesia jadi JD.id, investasi di Go-Jek 1,2 miliar dolar AS, juga di Shopee dan Grab yang berpusat di Singapura.
Selanjutnya Alibaba, e-commerce terbesar dari Tiongkok, terkenal dengan sistem pembayaran AliPay, di Indonesia menyuntik Lazada 1 miliar dolar AS dan Tokopedia 1,1 miliar dolar AS.
Meski terkait jaringan perusahaan bervaluasi 1 triliun dolar AS, Indonesia belum memiliki perusahaan sekelas itu. Mungkin karena dunia usaha di Indonesia cenderung cuma jadi anak tangga panggung politik. ***
http://www.lampost.co/berita-valuasi-1-triliun-dolar-as-6-perusahaan-teknologi

Selanjutnya.....

 DI depan massa nelayan yang demo di depan Istana, Rabu (17/1), pemerintah mencabut larangan atas alat tangkap cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bersama Mensesneg Pratikno mendampingi Presiden Jokowi berunding dengan wakil nelayan di Istana, naik mobil terbuka pendemo menyampaikan hasil perundingan tersebut.
Larangan terhadap alat tangkap cantrang (pukat tarik) itu disatukan dengan larangan terhadap pukat harimau (pukat hela) lewat Permen KKP Nomor 2/2015. Sejak keluar Permen itu mendapat penolakan keras dari nelayan, sehingga Presiden Jokowi menunda pelaksanaannya sampai 31 Desember 2017. Ketika Januari 2018 aturan itu mulai berlaku, nelayan kembali protes dan akhirnya larangan tersebut dicabut.
Perjuangan menolak larangan cantrang itu sejak awal dilakukan nelayan Pantura Jawa (dari Barat sampai ke Timur) secara masif berkali-kali demo ke Jakarta. Selain itu, lewat jalur politik PKB tak henti memperjuangkannya di DPR. Terakhir nelayan mencoba lewat Partai NasDem yang melakukan uji petik cantrang, mengusik kedekatan Ketua Umumnya, Surya Paloh, dengan Presiden untuk menyampaikan realitas penderitaan nelayan atas larangan itu.
Setelah proses perjuangan panjang itulah, dengan tekanan dua partai pendukung pemerintah pada perjuangan nelayan, akhirnya Presiden Jokowi mau berunding langsung dengan perwakilan nelayan dan mencabut larangan cantrang.
Untuk selanjutnya setidaknya ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, Permen KKP itu segera direvisi menjadi larangan khusus terhadap pukat harimau (pukat hela) yang memang merusak lingkungan.
Kedua, untuk mengurangi ekses cantrang pada lingkungan, perlu diperhatikan hasil uji petik Partai NasDem yang dilakukan para ahli sebagai landasan perjuangan mencabut larangan cantrang. Hasil uji petik itu seperti disampaikan akademisi IPB Nimmi Zulhainarni (MI, 13/12/2017), cantrang tidak akan merusak lingkungan jika digunakan dengan benar.
Pemakaian secara benar itu, ukuran jaring cantrang tidak terlalu besar dan harus dilengkapi pelampung agar tidak merusak terumbu karang. Dengan pelampung itu, cantrang yang bentuknya seperti parasut yang ditarik horizontal akan selalu melayang dalam air, tidak terseret menyapu dasar laut.
Untuk itu, pemerintah bisa melakukan standardisasi cantrang dengan membantu pemasangan pelampung pada cantrang yang ada. Ini lebih murah dari membagikan gratis alat tangkap baru ke nelayan, yang tak mereka pakai itu. ***
http://www.lampost.co/berita-larangan-cantrang-pun-dicabut

Selanjutnya.....

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018 untuk tidak terlibat politik uang. KPK bekerja sama dengan Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan KPK dan polisi sepakat untuk saling bertukar informasi terkait indikasi politik uang.
Selama proses politik uang dan mahar politik memenuhi unsur tindak pidana korupsi pasti KPK bisa menanganinya, ujar Laode. Sedang jika ada pengaduan masyarakat berhubungan dengan tindak pidana terkait pilkada, akan disampaikan ke pihak Polri untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kepolisian juga telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. (meterotvnews, 17/1)
Pembentukan Satgas Antipolitik Uang oleh KPK dan Polri yang bertujuan mengakhiri sejarah praktik "wani piro" dalam pilkada, tentu akan bekerja canggih seperti yang sering dilakukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) selama ini. Kalau praktik korupsi yang licik dan licin saja bisa dijerat dengan OTT, konon lagi praktik "wani piro" yang lebih sederhana. Hampir pasti, bakal dengan mudah praktik "wani piro" digulung Satgas KPK dan Polri.
Namun, untuk Pilgub Lampung tampaknya para petarungnya telah mengantisipasi bakal kerasnya tekanan terhadap praktik "wani piro" dari KPK dan Polri itu. Hal itu terlihat dari sibuknya setiap tim sukses manyusun barisan pengerah massa yang memiliki akses langsung ke akar rumput. Sehingga, banyak tokoh pengerah massa dimaksud yang tersedot keluar dari garis dukungan partainya.
Terakhir misalnya, Saad Sobari dari PAN membentuk barisan relawan pendukung pasangan Ridho-Bachtiar. Padahal partainya, PAN, secara resmi mendukung pasangan Arinal-Nunik. Sebelumnya beberapa kader partai lain juga tersedot mendukung cagub yang tidak diusung partainya. Semua itu juga bisa dibaca sebagai antisipasi pengerahan massa langsung mengatasi bakal sukarnya praktek "wani piro".
Sejauh mana sebenarnya kemampuan para tokoh yang menyeberang dari dukungan partainya itu mengerahkan pilihan massa ke calon yang mereka dukung? Syahidan Mh, mantan Ketua PKB Lampung Selatan, lewat akun facebook-nya (17/1/2018) meragukan keoptimalannya. Tapi dia juga meragukan massa akar rumput menyimak program yang ditawarkan cagub. Dia malah menilai, pilihan massa masih tergantung pada nilai "wani piro" terbesar.
Nah, KPK dan Polri perlu kampanye, pemberi dan penerima "wani piro" bisa masuk bui. ***
http://www.lampost.co/berita-satgas-akhiri-sejarah-wani-piro

Selanjutnya.....

MENTERI Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman ternyata legawa dengan kebijakan pemerintah mengimpor beras. Ia menyatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait impor beras untuk kesejahteraan bangsa.
"Kita tidak impor beras dari 2016 dan 2017. Kita berdoa aja yang terbaik, pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk bangsa," ujar Amran. (Kompas.com, 15/1)
Amran menuturkan meski harus impor beras, yang pasti Indonesia tidak impor jagung dan bawang. "Yang terpenting tahun ini kita tidak ada impor jagung. Itu kita jadikan ukuran, tidak impor bawang juga, malah yang ada ekspor,” tegasnya.
Mengenai kekurangan pasokan ke pasar hingga harga beras melonjak, menurut Amran, terkait waktu masa tanam. Masa produksi tanaman padi menjadi beras ini terjadi selama tiga bulan. Jika bulan Oktober petani melakukan penanaman padi, pada Januari telah memasuki masa panen beras.
"Ini logika sederhana aja ya. Umur padi enggak bisa dikurangi dua bulan enggak bisa ditambah lima bulan," jelas Amran.
Sementara itu, pelaksana impor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam yang semula oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ditunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebuah BUMN, oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dialihkan ke Perum Bulog.
"Impor beras yang semula dilakukan PT PPI akan dilakukan Bulog dalam bentuk beras umum sesuai dengan mandat Perpres Nomor 48 Tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500 ribu ton yang akan masuk sampai Februari 2018," kata Darmin.
Pengalihan itu dilakukan setelah rapat menteri terkait, kabulog dan kepala BPS bersama Menko Perekonomian, Senin (15/1). Bulog diminta menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga. Fleksibilitas harga ditekankan karena 2017 Bulog hanya mampu menyerap 2,1 juta ton dari target 3,7 juta ton akibat bertahan pada HPP. Padahal, harga GKP petani sudah jauh di atas HPP.
Menko Darmin juga mengarahkan proses penyempurnaan data luas panen, produktivitas, dan produksi melalui kerja sama BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memakai basis data kebijakan satu peta, serta verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen. Langkah ini ditempuh mungkin karena pada 2017 terjadi defisit luas tanam padi 413.727 hektare dibanding dengan 2016, tapi tak ada yang cuek, ternyata berakibat pasar kekurangan pasokan sehingga harga beras melonjak.
Pembenahan itu memang diperlukan agar kejadian serupa tak terulang. ***
http://www.lampost.co/berita-mentan-pun-legawa-impor-beras

Selanjutnya.....

Lonjakan harga beras yang gagal ditekan oleh operasi pasar (Lampung Post, 13/1) telah membungkam retorika yang cenderung berlebihan. Salah satu retorika berlebihan itu ekspor beras 25 ton ke Malaysia (detik-finance, 20/10/2017). Ekspor beras 25 ton itu bisa disebut retorika karena realitasnya pemerintah terakhir memutuskan impor beras 500 ribu ton dari Vietnam. (Kompas.com, 13/1)

Selain bisa digolongkan retorika berlebihan, juga sebagai upaya menutupi kebolongan kinerja Kementerian Pertanian dilihat dari realitas defisit luas tanam padi 413.727 ha pada 2017, yakni hanya 4.827.872 ha, dibanding 5.241.597 ha luas tanam padi pada 2016. Itu bisa menyebabkan kelangkaan pasokan beras ke pasar yang cukup signifikan. Apalagi Bulog juga serapan gabah petaninya jauh dari target 2017 sebesar 3,7 juta ton, hanya terserap 2,1 juta ton. (Kompas.com 3/1)
Jadi harga beras sebenarnya tidak pantas bergejolak dan tak perlu impor beras sebanyak setengah juta ton, kalau para pejabat di kementerian pertanian dan Bulog tidak bermain-main menutupi kelemahan mereka dengan retorika surplus pangan.
Akibat kegemaran para pejabat bermain retorika itu, rakyat yang berpenghasilan rendah menderita, harus membeli beras dengan harga amat mahal. Padahal selama ini pembelian beras merupakan jenis pengeluaran terbesar masyarakat lapisan terbawah. Apalagi beras sejahtera (rastra), menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, baru akan dibagikan tanggal 25. (Kompas.com, 4/1)
Bisa dibayangkan betapa kelabakannya warga miskin berpenghasilan rendah dengan lonjakan harga beras tersebut. Meski akhirnya kelak masalahnya bisa diatasi dengan operasi pasar dan impor beras, entakan penderitaan warga miskin itu sebenarnya tak perlu terjadi jika para pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak terbiasa bermain retorika.
Untuk mengatasi penderitaan warga miskin tersebut, selain melakukan operasi pasar, sudah menjadi keharusan Bulog segera mendistribusikan secara gratis rastra hari ini juga langsung kepada mustahaknya, tidak menunggu rakyat miskin memilin perutnya yang lapar sampai tanggal 25.
Untuk selanjutnya, rastra dibagikan secara gratis karena dengan sistem tebusan seperti selama ini, banyak warga miskin yang tidak punya uang terpaksa menebusnya pakai uang investor untuk kemudian rastra yang ditebus dibagi dua. Alhasil warga miskin hanya menerima separuh rastra yang disubsidi pemerintah. ***

Selanjutnya.....

DI musim pemilihan kepala daerah (pilkada), awam lazim bicara soal mahar, sewa perahu, dan biaya politik. Namun tidak menyangka seorang kader parpol pun, seperti La Nyalla Matalitti, persepsinya tentang dana di pilkada itu juga belum pas. Pernyataannya di konferensi pers tentang gagalnya ia jadi calon gubernur Jatim, harus diluruskan kader-kader separtainya.

Salah satu yang meluruskan pernyataan La Nyalla bahwa Prabowo minta padanya Rp40 miliar untuk uang saksi dan ditanya mampu menyiapkan Rp200 miliar sebagai bakal calon gubernur Jatim, adalah wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya.
Hal itu bisa dibuktikan saat Gerindra turut mengusung Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI 2012 dan Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, tegasnya.
Namun, Sandiaga menyebut setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya. Ia sebutkan dana yang dia dan pasangan habiskan untuk Pilkada DKI 2017 lebih dari Rp100 miliar. (Kompas.com, 12/1)
Kalau untuk ikut Pilkada Jakarta yang hanya lima wilayah kota dengan penduduk 10 juta jiwa habisnya lebih Rp100 miliar, wajar kalau Prabowo menanyakan bakal calon gubernur Jatim dengan 37 kabupaten/kota dan penduduk nyaris 40 juta jiwa apa punya Rp200 miliar.
Namun dari bicara La Nyalla di jumpa pers itu, bukan saja karena dia merasa sebagai kader senior partainya, tetapi ia juga merasa tidak semestinya dimintai uang banyak karena ia menjadi satu dari lima nama calon kepala daerah yang direkomendasikan sebuah organisasi yang mengaku berjasa membantu Gerindra memenangkan Anies-Sandiaga di Pilkada DKI. Rekomendasi organisasi itu disampaikan langsung ke Prabowo.
Salah tafsir itu diduga akibat kurang pas persepsi tentang istilah dana politik di sekitar pilkada. Ada yang menggeneralisasi semua uang yang dikeluarkan bakal calon kepala daerah sebagai mahar. Padahal mahar politik dalam pilkada sebenarnya "uang hangus" yang diberikan secara rahasia oleh bakal calon kepala daerah kepada partai sebagai ikatan bagi komitmen partai mengusung dirinya. Mengenai mahar ini, ada partai yang tegas menyatakan tidak mau terima, tetapi ada pula partai yang tak jelas.
Adapun untuk sewa perahu, adalah semua dana yang dikeluarkan calon sebagai biaya politik untuk menjalankan mesin politik dan kampanye pemenangannya. Dalam Pilkada DKI 2017, dilaporkan ke KPU, pasangan Anies-Sandiaga habis biaya politik Rp85,4 miliar, sedangkan pasangan Basuki-Djarot Rp82,6 miliar. ***

Selanjutnya.....

USAI vonis MK Selasa (11/1) yang menolak uji materi Pasal 222 UU Nomor 7/2017 terkait presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu 2014 untuk setiap pasangan calon di pilpres, diprediksi Pilpres 2019 bakal seru! Pasalnya, dengan syarat dukungan yang setinggi itu, jumlah pasangan yang bisa ikut pilpres makin terbatas, hingga persaingan menjadi makin sengit.

Dengan minimum syarat dukungan 20%, akan selalu ada sekian persen pula di belakang koma, paling banyak peserta pilpres empat pasang. Bahkan kalau salah satu pasangan memborong banyak partai hingga menjadi lebih dari 60%, pesertanya bisa hanya dua pasang seperti Pilpres 2014.
Pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK justru membentuk koalisi ramping, PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura yang kurang dari 40%. Akibatnya saat pengisian pimpinan DPR semua jabatan struktural di DPR dikuasai koalisi gemuk yang saat itu mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Pengalaman lemah di parlemen setelah menang pilpres itu, membuat Jokowi-JK selanjutnya membangun koalisi gemuk untuk mengurangi tekanan parlemen.
Koalisi gemuk pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang terbentuk belakangan, terdiri dari PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PPP, Golkar, dan PAN yang mengakomodasi 68,9% kursi DPR, agaknya bisa berlanjut ke pilpres. Di sisi lain ada Gerindra dan PKS yang dengan 20,1% kursi DPR sudah cukup untuk mengusung capres Prabowo Subianto.
Kalau pun ada perubahan mungkin PAN keluar dari koalisi gemuk, seperti di Pilkada serentak 2018 PAN lincah sekali, tapi belum tentu mengalihkan dukungan ke Prabowo. Bisa saja jadi partai pengimbang seperti Partai Demokrat. Atau bisa saja bersama Partai Demokrat (10,9% kursi DPR), PAN (8,6% kursi DPR) membentuk poros ketiga dengan menarik salah satu partai lagi dari koalisi gemuk.
Kemungkinan ini tak tertutup, terutama jika Demorkrat berusaha mengusung kadernya sebagai capres. Kemungkinan terakhir ini menjadikan Pilpres 2019 lebih seru, karena akan memecah gelombang massa pemilih yang sebelumnya dalam Pilpres 2014 terbagi dua nyaris sama besarnya, dengan munculnya gelombang massa ketiga pasti akan mengurangi besarnya kedua gelombang. Gelombang mana yang bakal tergerus signifikan, di situ letak lebih serunya.
Aneka kemungkinan yang bisa terjadi seusai vonis MK terkait presidential threshold itu, mendorong konsolidasi parpol untuk pilpres bisa berlangsung lebih cepat, tidak menunggu Pilkada serentak 2018 selesai. ***

Selanjutnya.....

MESKIPUN Presiden Donald Trump saat baru dilantik tahun lalu mengundang Jack Ma dari Tiongkok untuk membantu menciptakan satu juta lapangan kerja baru di AS, ternyata otoritas investasi AS menolak akuisisi perusahaan pengiriman uang AS MoneyGram Internasional (MGI) oleh Ant Financial Service, unit usaha Alibaba Group milik Jack Ma.
Pembatalan aksi merger dua perusahaan itu diumumkan keduanya pada Rabu (3/1). Alasan pembatalan akuisisi disebabkan tidak mendapat persetujuan dari Komite Investasi Asing Amerika Serikat (CFIUS). Nilai merger kedua perusahaan tersebut mencapai 1,2 miliar dolar AS.
CFIUS adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengkaji rencana akuisisi perusahaan AS oleh investor asing atas dasar keamanan nasional. Pembatalan ini memberi indikasi kuat, pemeriksaan AS atas rencana investasi Tiongkok di negerinya makin diperketat.
Pengetatan pemeriksaan tersebut juga bisa sebagai pembatasan terhadap modal asing tertentu, seperti asal Tiongkok, merupakan penerapan praktik proteksionisme sesuai janji politik populisme Trump. Kebijakan ini terbukti dijalankan CFIUS tanpa peduli atas perusahaan milik Jack Ma yang sebenarnya hadir atas undangan Presiden Trump.
CEO MoneyGram, Alex Holmes, mengatakan pihaknya kecewa dengan keputusan CFIUS. "Lingkungan geopolitik telah jauh berubah sejak kami mengumumkan rencana transaksi dengan Ant Financial hampir satu tahun lalu," ujar Alex, dikutip dari BBC. (Kompas.com, 4/1)
"Meski kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk bekerja sama dengan pemerintah AS, sekarang jelas CFIUS tidak akan menyetujui merger ini," tambah Holmes.
Menurut Tech Crunch dikutip metrotvnews.com (5/1), penjegalan terhadap akuisisi perusahaan AS oleh investor Tiongkok itu merupakan kali yang kedua era Presiden Trump. September 2017, sebuah perusahaan asal Tiongkok juga digagalkan otoritas investasi negeri itu saat mengakuisisi Lattice Semiconductor dengan nilai 1,3 miliar dolar AS.
Pembatasan investasi untuk alih hak perusahaan (akuisisi) tampak amat tegas dilakukan CFIUS terhadap investor Tiongkok atas perusahaan terkait teknologi siber. Otoritas AS terkesan amat khawatir akuisisi perusahaan teknologi mengancam keamanan siber negerinya.
Kebijakan AS itu layak jadi bandingan, banyak unicorn (startup yang valuasi atau nilai jual perusahaannya telah mencapai 1 miliar dolar AS) milik Indonesia kini sudah dicaplok Alibaba dan Tencent dari Tiongkok.

Selanjutnya.....

SANDIWARA mobil tersangka kasus KTP-el Setya Novanto menabrak tiang listrik menjadi kasus hukum dengan pengacaranya, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sebelum diketahui Novanto sakit apa dan akan masuk RS pukul 21.00, Fredrich sudah berkoordinasi serta memesan kamar VIP rumah sakit itu satu lantai.

Padahal Novanto hari itu dalam pencarian KPK setelah gagal ditangkap di rumahnya malam sebelumnya. Saat Novanto tiba di rumah sakit akibat kecelakaan mobil, korban bukan dibawa masuk ruang instalasi gawat darurat (IGD), tetapi malah dibawa ke ruang rawat inap VIP.
Saat itu tim KPK yang ada di lapangan merasa pihak rumah sakit bersikap kurang mendukung kegiatan penegakan hukum yang sedang dilakukan, ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, Rabu. (Kompas.com, 10/1)
Basaria menyatakan KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian menetapkan FY dan BST sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus KTP-el dengan tersangka Setya Novanto.
Dokter Bimanesh diketahui sebagai dokter yang merawat Novanto setelah mantan Ketua DPR itu mengalami kecelakaan mobilnya yang disopiri kontributor Metro TV, Hilman Mattauch, menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Kamis (16/11/2017). Kecelakaan terjadi saat Novanto diburu KPK setelah malam sebelumnya, Rabu (15/11), KPK tidak menemukan Novanto di rumahnya saat hendak ditangkap.
"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka SN ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa," ujar Basaria. Dugaan keduanya bekerja sama itu, menurut Basaria, agar Novanto bisa menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Diungkap dan diproses hukum secara tegas kasus sandiwara kecelakaan menabrak tiang listrik tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, amat penting sebagai contoh kasus agar tidak ditiru tersangka kasus hukum lainnya. Apalagi dengan ancaman hukuman yang berat dari UU Antikorupsi, baik pengacara, dokter, maupun profesi lain, pasti akan berpikir panjang untuk coba-coba memilih risiko yang amat buruk itu.
Namun, jika tersangka kasus pokok perkaranya juga terlibat sandiwara tersebut, tidak cukup hanya pengacara dan dokter saja yang harus bertanggung jawab. ***

Selanjutnya.....

Saat Jokowi-JK dilantik, lebih 80% sektor pertambangan dikuasai asing. Contohnya Freeport, Pemerintah Indonesia cuma dapat saham 9,3%. Sebagai wujud berdaulat di sektor pertambangan, Indonesia harus menguasai lebih separuh usaha pertambangan di negerinya. Khusus Freeport, dipatokkan Indonesia harus menguasai saham 51%.

Pengalaman sukar mewujudkan kedaulatan di pertambangan, pemerintah pun mengambil langkah yang lebih strategis. Saat kontrak asing atas Blok Mahakam di Kalimantan habis tanggal 1 Januari 2018, pemerintah langsung mengklaim 100% kepemilikannya, tak sedikit pun diberikan lagi kepada asing. Dan yang 100% itu dikelola sendiri oleh Pertamina.
 "Mulai Januari ini, Blok Mahakam sudah 100% saya serahkan ke Pertamina," ujar Jokowi di Rote Ndao, Senin. "Dulu 1% saja kita enggak punya saham. Sekarang 100% kita berikan ke Pertamina." (detik-finance, 8/1/2018)
Lokasi pertambangan migas Blok Mahakam di Kalimantan selama 50 tahun dikelola asing, Total E&P Indonesie (TEPI). Setelah kontraknya tidak diperpanjang, TEPI 1 Januari 2018 mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Indonesia, diterima Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, selanjutnya menyerahkan ke Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
Sebagai wujud tekad berdaulat di sektor pertambangan, langkah pemerintah mengambil alih 100% pengelolaan Blok Mahakam itu jelas merupakan awal yang baik. Selain langkah selanjutnya harus konsisten, pembuktian bahwa bangsa kita sendiri mampu mengelola pertambangan itu menjadi fokus selanjutnya. Sudah saatnya, putra-putri terbaik bangsa di sektor migas membuktikan, pengelolaan yang dilakukan bangsa sendiri itu lebih baik secara teknis maupun produktivitasnya. Lalu buktikan, penguasaan kekayaan alam sepenuhnya oleh negara itu mewujudkan amar konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan kekayaan alam sesuai amar konstitusi itu prinsipnya telah ditegaskan Bung Karno dalam pidato kemerdekaan RI 1954, "Berjuta-juta modal asing mungkin mau bekerja sama atau berusaha di Indonesia. Beratus-ratus tenaga ahli luar negeri mungkin mau mencurahkan tenaganya di sini bersama kita.
Tetapi tidak mungkin unsur-unsur luar negeri itu membuat Tanah Air kita ini makmur dan sejahtera, gemah ripah kerta raharja jikalau bangsa Indonesia sendiri hanya menjadi penonton dan penikmat dari hasil-hasil yang digali oleh modal dan orang lain itu." Sejarah telah membuktikan kebenaran pernyataan Bung Karno itu. ***

Selanjutnya.....

SELASA (9/1), di media sosial beredar tulisan berjudul Isi hati H Mustafa tentang Ustadz Ahmad Jajuli. Mustafa menyebutnya sebagai "sebelah saya". Mustafa dan A Jajuli (Mustafa-Aja) adalah pasangan calon gubernur Lampung yang sudah mendaftar di KPU provinsi sebagai peserta Pilkada 27 Juni 2018.

Kenapa saya membahas sebelah saya, tulis Mustafa, karena mulai sekarang dan ke depan, kami akan terus berjalan beriringan, satu visi, satu persepsi, dan satu impian yakni menebar manfaat seluas-luasnya dengan memimpin Lampung.
Beliau adalah Ustaz Ahmad Jajuli. Tidak hanya pendalaman agamanya, saya mengagumi beliau karena attitude, tutur kata dan sopan santun beliau yang sangat luar biasa. Siar agama yang kerap beliau lakukan membuatnya dipanggil ustaz atau Ustaz Aja (Ahmad Jajuli).
Dulu sebelum terjun ke dunia politik saya punya perspektif sendiri soal politik dan agama. Bagi saya keduanya adalah dunia yang bertentangan. Dulu saya sempat skeptis jika ada seorang ustaz terjun di dunia politik. Menurut saya, ustaz idealnya di pondok pesantren, pengajian, atau dakwah di masjid. Tapi setelah mendalami dunia politik, melihat secara langsung kejam dan kerasnya dunia politik, saya justru semakin menyadari dunia politik adalah ruang. Ruang di mana Anda bisa melakukan perubahan secara terstruktur dan luas. Ruang di mana Anda bisa menebar manfaat seluas-luasnya atau sebaliknya menanam keburukan seluas-luasnya "tergantung perspektif Anda".
Bicara soal ustaz dan politik, dulu saya mengotak-kotakkan, seolah-olah ustaz itu golongan putih, sementara politik merupakan dunia hitam. Ketika ustaz terjun ke dunia politik, semuanya menjadi abu-abu.
Semakin dalam saya berkeyakinan politik membutuhkan seorang alim atau ustaz menjadi bagian dari simpul kepemimpinan, orang baik, berilmu, atau apa pun yang spiritnya adalah takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan akan meminimalisasi perbuatan buruk dan merugikan rakyat. Karena di situ ada ruang pertanggungjawaban kepada Yang Mahakuasa.
Poin saya adalah politik dengan segala kekejaman di dalamnya akan membawa kehancuran jika dipegang orang-orang jahat, culas, serakah, bodoh, tidak paham agama, dan memprioritaskan hawa nafsu ketimbang Tuhan.
Melihat fakta tersebut, tidak bisa tidak, orang baik harus berpolitik, harus berpartisipasi dalam politik. Orang baik yang tidak berpolitik, sama saja sedang memberi kesempatan kepada orang zalim untuk mengambilnya. ***

Selanjutnya.....

POLEMIK tentang gangguan jiwa pada Presiden Donald Trump merebak sejak terbit buku karya jurnalis Michael Wolff, Fire and Fury Inside Tne Trump White House. Sebelum itu, para psikiater juga menyoroti kejiwaan Trump, lewat buku The Dangerous Case of Donald Trump karya Brandy X Lee, Twilight of American Sanity karya Allen Frances, dan Fantasyland karya Kurt Andersen.

Buku Wolff menggambarkan Trump sebagai sosok tak sabaran, tak bisa fokus, mengulang berbagai hal, dan mengoceh tanpa ujung pangkal. Itu ia tulis sebagai kesaksian selama mendapat akses ke Gedung Putih.
Saat itu, menurut Wolff, orang-orang di sekitar Trump mulai menyadari bahwa kondisi kejiwaannya tergelincir. Presiden berusia 71 tahun itu kerap mengulang-ulang kalimat. Repetisi itu tanda kepikunan.
"Semua orang sangat menyadari laju repetisinya yang meningkat," tulis Wolff. "Awalnya dia mengulang tiga cerita yang sama kata demi kata dan ungkapan demi ungkapan dalam kurun 30 menit. Kini hal itu dia lakukan dalam 10 menit," tulis Reuters. (detik-news, 8/1/2018).
Trump mengecam penggambaran Wolff dalam bukunya itu. Lewat akun Twitter-nya, Trump mengklaim dirinya sebagai "genius yang sangat stabil" serta memiliki dua aset terbesar, yakni mental yang stabil dan sangat pintar."
Bantahan Trump dan gaya bicaranya justru mendorong khalayak makin menggunjingkan kondisi kejiwaannya. Ada yang menduga Sang Presiden mengidap alzheimer hingga kepribadian narsistik. Brandy X Lee, profesor bidang psikiatri di Universitas Yale, mengatakan kepada sekelompok senator yang sebagian besar dari Partai Demokrat, gangguan jiwa Trump akan terungkap dan kita melihat gejalanya. Bagi para senator, kondisi kejiwaan Trump ini masalah penting. Sebab, sesuai dengan Amendemen ke-25 Konstitusi AS, jika akibat sesuatu hal presiden dinilai tidak sanggup menjalankan tugas dan kewenangannya, wakil presiden harus mengambil alihnya.
Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda proses itu akan ditempuh. Sepanjang sejarah juga belum pernah ada presiden dilengserkan dengan Amendemen ke-25. Meski beberapa presiden AS pernah mengalami gangguan jiwa. Abraham Lincoln, misalnya, mengidap depresi klinis. Ronald Reagan juga sering mengalami amnesia, tak bisa memastikan berada di mana.
Dugaan ini akan dibuktikan tim dokter kepresidenan pekan depan saat Trump menjalani pemeriksaan medis pertama sejak dilantik. Namun, terikat etika kedokteran dan aturan hukum, hasilnya tak bisa diungkap ke publik. ***

Selanjutnya.....

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah orang miskin di Indonesia September 2017 berkurang 1,19 juta jiwa berkat lancarnya penyaluran beras sejahtera (rastra) periode April-Agustus 2017, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan untuk 15.498.936 warga miskin dilakukan secara enam tepat (6T) Januari-Agustus 2018.

6T dimaksud, "Yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi," ujar Menteri Dalam Negeri Tjanjo Kumolo. (Kompas.com, 4/1)
Penyaluran bansos itu berupa beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). "Mulai Januari sampai Agustus 2018, dengan sasaran berjumlah 15.498.936 KPM," jelas Tjahjo.
"Jangan sampai ada satu warga di daerah yang terhambat menerima haknya. Kita ingin pastikan bansos sampai tepat waktu setiap tanggal 25," tegas Tjahjo.
Demi kelancaran penyaluran bansos rastra dan BPNT, kata Tjahjo, akan dibentuk tim koordinasi (Tikor) bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tikor nantinya diketuai sekretaris daerah untuk memastikan penyaluran bansos memenuhi 6T.
Sementara itu, untuk memastikan tercapainya 6T bansos pangan nontunai itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Layanan ini tersedia untuk memastikan bansos yang diberikan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Untuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat itu disediakan nomor telepon, yakni BNI 1500046, BRI 1500017, Bank Mandiri 14000, dan BTN 1500286. Layanan ini menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pengurangan jumlah orang miskin yang lebih signifikan pada September 2018, penting sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019. Sejauh ini usaha pemerintahan Jokowi-JK mengurangi jumlah orang miskin telah menunjukkan arah yang menggembirakan.
Dari jumlah orang miskin sebanyak 27,3 juta jiwa pada September 2014, sejak Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014 sampai September 2017, jumlah orang miskin berkurang menjadi 26,58 juta. Kalau pada September 2018 bisa menjadi 25,3 juta, atau dalam 4 tahun Jokowi berkuasa orang miskin berkurang 2 juta, diharapkan pada 100 tahun kemerdekaan bangsa (2045) orang miskin sudah hampir habis di Indonesia.
Kemerdekaan telah benar-benar dinikmati segenap warga bangsa Indonesia. ***

Selanjutnya.....

TAHUN Baru harga beras melonjak. Berdasar data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga rata-rata beras jenis medium di Jakarta mencapai Rp13.500/kg atau melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.450/kg. (Kompas.com, 3/1/2017)

Lonjakan harga hingga Rp4.050 per kilogram di atas HET itu, yang oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dipastikan akibat paceklik yang berlangsung sejak Desember hingga pasokan beras mengalami penurunan, direspons kalangan terkait dengan unjuk kebolehan berdalih. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengakui kinerja pertanian subsektor pangan pada akhir 2017 tidak menorehkan kinerja yang memuaskan khususnya komoditas beras.
Dalihnya, luas tanam padi kita tekor. Upaya khusus (upsus) padi periode Oktober-Desember 2017 terdapat penurunan dibanding dengan tahun lalu. Penurunan pada tahun 2017 sebesar 413.727 hektare jika dibanding dengan 2016. Perinciannya, di 2016 seluas 5.241.597 hektare, sedang pada 2017 seluas 4.827.872 hektare.
Lain cerita lagi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang fungsinya menjaga kestabilan harga beras. Lonjakan harga yang menurut BPS akibat turunnya pasokan, jelas merupakan akibat minimnya serapan gabah petani oleh Bulog yang hanya mampu menyerap sebanyak 2,1 juta ton atau hanya 58% dari target 2017 sebesar 3,7 juta ton.
Dalih minimnya serapan gabah pada 2017 itu, menurut Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi, karena Bulog hanya menunggu pasokan beras datang. Ke depan pihaknya akan makin mendekatkan diri kepada pasar dalam hal ini petani guna meningkatkan jumlah serapan gabah Bulog. Andrianto optimistis Bulog akan meningkatkan daya serap gabahnya dengan menggunakan skema pengadaan bersifat komersial, tidak lagi memakai kerangka Public Service Obligation (PSO) yang harganya sudah ditentukan pemerintah.
Sangat menarik kalau Bulog meninggalkan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan ikut membeli gabah sesuai harga pasar. Sebab belakangan ini, bukan hanya di Pantura Jawa, di Lampung juga harga gabah kering panen (GKP) petani sudah jauh di atas HPP Rp3.700/kg. Data BPS Lampung Desember 2017, GKP di tingkat petani Rp5.197/kg untuk jenis IR-64, sedang ciherang Rp5.800/kg. Harga pasar di atas HPP ini menguntungkan petani, karena peningkatan nilai tukar produksi bisa mereka nikmati. Lebih baik lagi tentu, jika Bulog menjustifikasi itu dengan membeli dengan harga komersial. ***

Selanjutnya.....

SOFTBANK dan perusahaan rintisan (startup) transportasi daring Uber bersepakat untuk melakukan pembelian saham Uber dengan nilai transaksi 48 miliar dolar AS atau setara Rp648 triliun (kurs Rp13.500/dolar AS). Angka ini lebih rendah 30% dibanding valuasi (nilai jual perusahaan) Uber pada Juni 2016 yang mencapai 68 miliar dolar AS.
"Kami sangat menantikan kerja sama dengan pembeli yang telah menyepakati transaksi, yang kami harapkan dapat mendukung investasi teknologi kami, mendorong pertumbuhan kami, dan memperkuat tata kelola perusahaan kami," tulis Uber dalam pernyataannya, seperti dikutip CNBC, Jumat (29/12/2017).
Menurut Wall Street Journal, SoftBank bakal mengakuisisi 15% saham Uber. Namun pihak Uber sendiri tidak mengonfirmasi angka tersebut.
Dalam pernyataannya, SoftBank menyebut aksi korporasi ini akan selesai Januari 2018. SoftBank yakin pada kemampuan Uber untuk membantu transportasi orang dan barang di seluruh dunia.
Keyakinan SoftBank itu tentu amat penting karena sebenarnya Uber sedang mengalami kerugian miliaran dolar. Uber memang membutuhkan modal dari SoftBank untuk membiayai kelanjutan ekspansinya. Sebelumnya Uber menggantungkan diri pada perusahaan modal ventura dan investor, tetapi kini Uber benar-benar butuh Softbank.
Beberapa waktu lalu Uber menargetkan untuk mencatatkan sahamnya dengan skema initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana pada 2019. Namun Uber terus didera kerugian miliaran dolar, hingga butuh pemodal besar yang lebih cepat. (Kompas.com, 29/12/2017)
Bagi SoftBank, aksi korporasi ini akan memperkaya portofolio dalam pasar transportasi daring yang tengah tumbuh pesat di seantero dunia. Selain Uber, SoftBank juga merupakan investor Didi Chuxing, pemegang saham terbesar Uber di Tiongkok.
Di Asia Tenggara, SoftBank juga menanamkan modalnya di perusahaan transportasi daring Grab, yang berpusat di Singapura. Perusahaan sejenis asal India, Ola, juga didanai SoftBank. Baik Uber maupun Grab, keduanya beroperasi di Indonesia.
Investasi SoftBank mengatasi kesulitan modal ekspansi yang dihadapi Uber. Septenber lalu, beredar kabar Uber menjual perusahaan penyewaan mobilnya, Xchange Leasing, yang memiliki 40 ribu mobil sewaan untuk sopir Uber yang tidak memiliki mobil di seluruh AS.
Penyewaan itu dibeli Fair.com seharga 400 juta dolar AS atau Rp5,4 triliun. Namun Uber dan Fair.com tidak mengonfirmasi ini. Kini, dunia menunggu ekspansi lanjutan Uber. **

Selanjutnya.....

JUMLAH orang miskin di Indonesia berkurang 1,19 juta orang pada September 2017 menjadi 26,58 juta jiwa (10,12% dari total penduduk), dibanding 27,77 juta jiwa (10,64%) pada Maret 2017. Jumlah terakhir juga sudah lebih rendah dari saat Jokowi-JK dilantik Oktober 2014, yakni 27,30 juta jiwa pada September 2014.

Penurunan jumlah orang miskin yang amat signifikan, lebih dari satu juta jiwa dalam kurun enam bulan itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto, akibat rendahnya inflasi periode Maret-September 2017, hanya 1,45%. Kedua, kenaikan nominal upah buruh tani dan buruh bangunan.
Ketiga, turunnya harga bahan pokok, gula turun 9,74%, cabai rawit 57,69%, cabai merah 20,53%. Sedang kenaikan harga beras 0,69% bisa dikendalikan dengan bantuan beras sejahtera (rastra). "Rata-rata setiap bulannya selama Mei-Agustus 2017 rastra telah disalurkan kepada sekitar 30% rumah tangga," ujar Suhariyanto. (MI, 3/1/2016)
Di Lampung, meski garis kemiskinan naik dari Maret 2017 Rp384.882 konsumsi/orang/bulan menjadi Rp390.181 pada September 2017, juga terjadi penurunan jumlah orang miskin yang signifikan. Yakni, berkurang sebanyak 47,99 ribu orang, dari 1.131.730 orang pada Maret 2017 (13,69%) menjadi 1.083.740 orang pada September 2017 (13,04%) dari total 8,3 juta penduduk Lampung pada Juni 2017.
Tampak pada Septemher 2017 persentase kemiskinan di Lampung tercatat 13,04% dari jumlah penduduk, lebih tinggi dari tingkat nasional 10,12%. Artinya, pemerintah daerah, utamanya kabupaten/kota, harus lebih serius mengurangi kemiskinan agar tidak kian jauh jaraknya dengan tingkat kemiskinan nasional.
Daerah-daerah harus berjuang menjadikan sebagai pertanda kemajuan, angka kemiskinan daerahnya yang lebih rendah dari tingkat nasional. Sebaliknya tak bisa diingkari kenyataan bahwa kemiskinan yang lebih buruk dari tingkat nasional merupakan pertanda keterbelakangan suatu daerah dalam iringan konvoi pembangunan nasional.
Upaya mengurangi kemiskinan harus menjadi top of mind setiap kepala daerah, karena usaha itu sangat mulia melepaskan rakyat dari jerat penderitaan. Dengan garis kemiskinan pada Rp390.181 konsumsi/orang/bulan, jika dikurs Rp13.500/dolar AS menjadi hanya 28,9 dolar AS per bulan, sehari di bawah 1 dolar AS. Kehidupan yang parah, tak separuhnya pun dari garis kemiskinan Bank Dunia, 2 dolar AS/hari.
Itulah penderitaan rakyat yang harus diatasi oleh siapa pun yang memilih posisi jadi kepala daerah. ***

Selanjutnya.....

GENERASI millennial yang oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) dikelompokkan dalam rentang usia 17—34 tahun, populasinya 34,4% dari penduduk Indonesia. Sebagai pasar politik, dengan itu generasi millennial signifikan bagi penentuan pemenang Pilpres 2019.

Berdasar survei SMRC yang dilakukan di 34 provinsi pada 7—13 Desember 2017, dengan pertanyaan jika pilpres dilakukan hari ini Anda memilih siapa, dari 4,7% responden berusia di bawah 21 tahun, 45%-nya memilih Jokowi, 29% memilih Prabowo, 21% memilih nama di luar kedua nama tersebut, dan 6% belum tahu memilih siapa.
Naik ke kelompok umur 22—25 tahun, dari 5,2% responden pada usia tersebut 40% memilih Jokowi, 18% memilih Prabowo, 36% memilih nama di luar keduanya, dan 5% belum tahu akan memilih siapa. Sedangkan di tingkat usia 26—40 tahun yang merupakan 33,9% dari responden, 58% memilih Jokowi, 19% pilih Prabowo, 15% memilih calon lainnya, dan 8% belum tahu.
Secara keseluruhan dari hasil survei SMRC, jika pilpres dilaksanakan Desember 2017, 53,8% memilih Jokowi dan 18,5% memilih Prabowo. (Kompas.com, 2/1)
Dibanding hasil Pilpres 2014 di kisaran Jokowi 52% dan Prabowo 48%, dengan mesin politik dan kiprah berkuasa sepenuh waktu, ternyata peningkatan elektabilitas Jokowi tidak cukup besar.
Sebaliknya, Prabowo yang memanaskan mesin juga belum, serta sepenuh waktu pascapilpres relatif tidak berbuat sesuatu untuk peningkatan elektabilitas, masih bisa bertahan pada tingkat itu pun cukup lumayan.
Sedang dari Partai Gerindra sebagai oposan juga cuma Fadli Zon dan Ahmad Muzani yang vokal dalam polemik isu-isu sentral dengan kelompok berkuasa. Dengan itu, berdasar survei terakhir Litbang Kompas, Gerindra naik ke peringkat dua dengan 10,8%, menyalip Golkar yang terpuruk kasus Setya Novanto di peringkat tiga dengan 7,8%, di bawah PDIP pada elektabilitas 30,3%. (Kompas.com, 21/10/2017)

Kevokalan kader Gerindra di tingkat nasional mendukung Fadli Zon dan Ahmad Muzani untuk mempertegas oposisinya diperlukan guna mendongkrak persentase elektabilitas di peringkat dua agar kian mendekati PDIP dan selaras dengan elektabilitas Prabowo. Dengan begitu, ketika Prabowo memanaskan mesin untuk balapan pilpres, capres dan partainya start seimbang.
Di sisi lain, dengan kiprah pembangunan infrastrukturnya ternyata elektabilitas Jokowi cuma naik sedikit dari Pilpres 2014, kubu Jokowi harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai elektabilitas yang lebih aman. ***

Selanjutnya.....

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan para pelaku pasar tak perlu cemas ekonomi terganggu di tahun politik 2018, karena instabilitas akibat pemilu itu pikiran masa lalu. Sekarang kampanye dilakukan di udara. Konsentrasi dan senggolan massa kini di dunia maya. Bukan lagi di jalanan.

Belum ada bukti tahun politik menimbulkan kerusuhan yang dapat berdampak pada situasi ekonomi nasional, tegas Jusuf Kalla saat membuka perdagangan bursa saham Indonesia 2018, Selasa pagi. (metrotvnews. Com, 2/1/2018)
Menurut JK, ekonomi Indonesia dalam tataran baik. Inflasi rendah, utang terjaga, politik nasional stabil, dan harga komoditas indikatornya baik. Jadi tidak bisa kita kambing hitamkan lagi harga komoditas seperti di masa lalu, saat harga batubara turun, karet turun, sawit turun. Kondisi ekonomi dan politik selalu berkaitan, saling mempengaruhi.
Kondisi ekonomi yang baik bisa dijadikan jaminan untuk tercapainya kondisi politik yang baik. Begitu sebaliknya.
Itulah yang menjadi dasar pernyataan Jusuf Kalla agar para pengusaha tidak khawatir pada tahun politik 2018. Namun, keyakinan tersebut tentu harus dilengkapi kemampuan pemerintah memelihara tetap kondusifnya ekonomi dan politik secara seksama. Juga tak boleh dilupakan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi ekonomi dan politik selalu kondusif.
Namun, meski di atas kertas segala sesuatu serba beres dan baik, setiap kemungkinan di luar prediksi harus tetap diantisipasi. Terutama terkait ekses kampanye di udara yang masih merupakan hal baru bagi masyarakat kita. Pada pilkada terakhir, kampanye di dunia maya itu justru menyisakan pengalaman negatif, usaha memecah belah yang merusak kerukunan bangsa.
Bahkan dengan kecenderungan melalui usaha negatif itu bisa meraih suara dukungan untuk memenangi pilkada, tak kepalang antisipasi juga harus disiapkan untuk menghadapi hal itu menjadi kemungkinan terburuk. Utamanya ini terkait dengan politik identitas atau populisme yang mengeksploitasi isu SARA.
Lain lagi hal yang bukan datang dari kontestan yang harus menjaga diri dari diskualifikasi. Tapi, dari pihak di luar kontestan yang justru melakukannya akibat gagal menjegal kontestan lewat jalur legal formal.
Serangan lewat dunia maya dari kelompok seperti itu bisa bertubi-tubi, selain fitnah dan hoax atas kandidat, juga menyudutkan sistem yang gagal memenuhi kemauan mereka. Serangan lewat dunia maya dipadukan dengan eskalasi gerakan massa bayaran di jalanan. ***

Selanjutnya.....

TOTAL dana APBN 2018 yang ditransfer ke daerah mencapai Rp766,2 triliun, terdiri dari dana bagi hasil Rp89,2 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp401,5 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp62,4 triliun. Kemudian DAK nonfisik Rp123,5 triliun, dana insentif daerah Rp8,5 triliun, dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY Rp21,1 triliun, serta dana desa Rp60,0 triliun.

Transfer ke daerah APBN 2018 itu meningkat 1,4% dari tahun lalu sebesar Rp755,9 triliun. Anggaran transfer ke daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.


Untuk dana bagi hasil (DBH) diberi catatan, yakni memperluas penggunaan DBH cukai hasil tembakau, serta DBH dana reboisasi selain untuk rehabilitasi hutan dan lahan, juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan. Lalu dengan cetak tebal, 25% untuk belanja infrastruktur.
Sedangkan catatan untuk DAU menyebutkan, pagu bersifat dinamis; bobot wilayah laut naik menjadi 100%, dan dengan cetak tebal, 25% untuk belanja infrastruktur.
DAK fisik diberi catatan, mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
Adapun catatan untuk DAK nonfisik, mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah. BOS untuk 47,4 juta siswa; TPG 1,2 juta guru; dan BOK 9.785 puskesmas.
Dana insentif daerah diberi catatan, yaitu memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.
Arah kebijakan anggaran transfer ke daerah APBN 2018 itu, antara lain mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Kemudian mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penting disampaikan pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pengantar APBN, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawasi setiap rupiah dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah melalui APBN.
Pesan Menkeu itu perlu dikemukakan karena di daerah sering muncul kecenderungan informasi tentang pengelolaan anggaran diperlakukan sebagai rahasia negara. ***

Selanjutnya.....

ANGGARAN Pendidikan ditetapkan sebesar Rp444,1 triliun, memenuhi amanat konstitusi 20% dari APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. Dana sebesar Rp279,5 triliun dari anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah. Anggaran Pendidikan dalam APBN 2018 ini meningkat 5,8% dari 2017.

Anggaran sebesar itu selain untuk belanja rutin, diarahkan ke sasaran Program Indonesia Pintar bagi 19,7 juta jiwa. Untuk bantuan operasional sekolah (BOS) memfasilitasi 56 juta jiwa. Lalu untuk beasiswa bidik misi terhadap 401,5 ribu orang mahasiswa.

Selain itu untuk pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas sebanyak 61.200 unit. Juga untuk membayar tunjangan profesi guru, yakni guru non-PNS sebanyak 435,9 ribu orang, guru PNS sebanyak 257,2 ribu orang, dan guru PNS daerah sebanyak 1,2 juta orang.

Arah kebijakan dalam anggaran pendidikan 2018 itu disebutkan, meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sinergi pemerintah pusat dan Pemda. Memperkuat pendidikan kejuruan, dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match). Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPH) untuk sustainable education. Serta meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada Indikator Kesejahteraan Sosial ditargetkan 2018 mencapai 71,5, dalam anggaran pendidikan ini ditetapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah 2018 pada 89,7%, naik dari 88,1% pada 2017. Sedang Angka Partisipasi Murni (APM) 2018 pada 65,3% naik dari 63,4% pada 2017.

IPM Indonesia pada 2015, menurut data UNDP (22/3/2017), adalah 0,689 di peringkat 113 dari 188 negara. Menargetkan IPM menjadi 71,5 (0,715) pada 2018 tampaknya wajar. Apalagi sebenarnya IPM laki-laki Indonesia sudah 0,712, namun IPM perempuan jauh di bawah, 0,660.

Besarnya anggaran pendidikan 2018 itu cukup menggembirakan, meski tetap terkesan masih kurang untuk menyelesaikan banyak masalah di sektor pendidikan. Salah satu masalah memilukan hati, nasib guru honorer murni, yang amat sulit meraih akses seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Honornya hanya sekitar Rp500 ribu sebulan, sering tertunggak berbulan-bulan.

Juga lulusan SMK yang mencatat rekor jumlahnya jadi pengangguran terbesar. APBN 2018 menyiapkan anggaran untuk sinkronisasi kurikulum dan dunia kerja. Inginnya sih, semua masalah di dunia pendidikan teratasi dengan anggaran yang besar itu. ***

Selanjutnya.....