ANGGARAN Pendidikan ditetapkan sebesar Rp444,1 triliun, memenuhi amanat konstitusi 20% dari APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. Dana sebesar Rp279,5 triliun dari anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah. Anggaran Pendidikan dalam APBN 2018 ini meningkat 5,8% dari 2017.
Anggaran sebesar itu selain untuk belanja rutin, diarahkan ke sasaran Program Indonesia Pintar bagi 19,7 juta jiwa. Untuk bantuan operasional sekolah (BOS) memfasilitasi 56 juta jiwa. Lalu untuk beasiswa bidik misi terhadap 401,5 ribu orang mahasiswa.
Selain itu untuk pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas sebanyak 61.200 unit. Juga untuk membayar tunjangan profesi guru, yakni guru non-PNS sebanyak 435,9 ribu orang, guru PNS sebanyak 257,2 ribu orang, dan guru PNS daerah sebanyak 1,2 juta orang.
Arah kebijakan dalam anggaran pendidikan 2018 itu disebutkan, meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sinergi pemerintah pusat dan Pemda. Memperkuat pendidikan kejuruan, dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match). Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPH) untuk sustainable education. Serta meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.
Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada Indikator Kesejahteraan Sosial ditargetkan 2018 mencapai 71,5, dalam anggaran pendidikan ini ditetapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah 2018 pada 89,7%, naik dari 88,1% pada 2017. Sedang Angka Partisipasi Murni (APM) 2018 pada 65,3% naik dari 63,4% pada 2017.
IPM Indonesia pada 2015, menurut data UNDP (22/3/2017), adalah 0,689 di peringkat 113 dari 188 negara. Menargetkan IPM menjadi 71,5 (0,715) pada 2018 tampaknya wajar. Apalagi sebenarnya IPM laki-laki Indonesia sudah 0,712, namun IPM perempuan jauh di bawah, 0,660.
Besarnya anggaran pendidikan 2018 itu cukup menggembirakan, meski tetap terkesan masih kurang untuk menyelesaikan banyak masalah di sektor pendidikan. Salah satu masalah memilukan hati, nasib guru honorer murni, yang amat sulit meraih akses seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Honornya hanya sekitar Rp500 ribu sebulan, sering tertunggak berbulan-bulan.
Juga lulusan SMK yang mencatat rekor jumlahnya jadi pengangguran terbesar. APBN 2018 menyiapkan anggaran untuk sinkronisasi kurikulum dan dunia kerja. Inginnya sih, semua masalah di dunia pendidikan teratasi dengan anggaran yang besar itu. ***
0 komentar:
Posting Komentar