Mentan pun Legawa Impor Beras!

MENTERI Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman ternyata legawa dengan kebijakan pemerintah mengimpor beras. Ia menyatakan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait impor beras untuk kesejahteraan bangsa.
"Kita tidak impor beras dari 2016 dan 2017. Kita berdoa aja yang terbaik, pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk bangsa," ujar Amran. (Kompas.com, 15/1)
Amran menuturkan meski harus impor beras, yang pasti Indonesia tidak impor jagung dan bawang. "Yang terpenting tahun ini kita tidak ada impor jagung. Itu kita jadikan ukuran, tidak impor bawang juga, malah yang ada ekspor,” tegasnya.
Mengenai kekurangan pasokan ke pasar hingga harga beras melonjak, menurut Amran, terkait waktu masa tanam. Masa produksi tanaman padi menjadi beras ini terjadi selama tiga bulan. Jika bulan Oktober petani melakukan penanaman padi, pada Januari telah memasuki masa panen beras.
"Ini logika sederhana aja ya. Umur padi enggak bisa dikurangi dua bulan enggak bisa ditambah lima bulan," jelas Amran.
Sementara itu, pelaksana impor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam yang semula oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ditunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebuah BUMN, oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dialihkan ke Perum Bulog.
"Impor beras yang semula dilakukan PT PPI akan dilakukan Bulog dalam bentuk beras umum sesuai dengan mandat Perpres Nomor 48 Tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500 ribu ton yang akan masuk sampai Februari 2018," kata Darmin.
Pengalihan itu dilakukan setelah rapat menteri terkait, kabulog dan kepala BPS bersama Menko Perekonomian, Senin (15/1). Bulog diminta menyerap gabah dan beras hasil panen petani dengan fleksibilitas harga. Fleksibilitas harga ditekankan karena 2017 Bulog hanya mampu menyerap 2,1 juta ton dari target 3,7 juta ton akibat bertahan pada HPP. Padahal, harga GKP petani sudah jauh di atas HPP.
Menko Darmin juga mengarahkan proses penyempurnaan data luas panen, produktivitas, dan produksi melalui kerja sama BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), memakai basis data kebijakan satu peta, serta verifikasi lahan secara sampel oleh pihak independen. Langkah ini ditempuh mungkin karena pada 2017 terjadi defisit luas tanam padi 413.727 hektare dibanding dengan 2016, tapi tak ada yang cuek, ternyata berakibat pasar kekurangan pasokan sehingga harga beras melonjak.
Pembenahan itu memang diperlukan agar kejadian serupa tak terulang. ***
http://www.lampost.co/berita-mentan-pun-legawa-impor-beras