Saat Jokowi-JK dilantik, lebih 80% sektor pertambangan dikuasai asing. Contohnya Freeport, Pemerintah Indonesia cuma dapat saham 9,3%. Sebagai wujud berdaulat di sektor pertambangan, Indonesia harus menguasai lebih separuh usaha pertambangan di negerinya. Khusus Freeport, dipatokkan Indonesia harus menguasai saham 51%.
Pengalaman sukar mewujudkan kedaulatan di pertambangan, pemerintah pun mengambil langkah yang lebih strategis. Saat kontrak asing atas Blok Mahakam di Kalimantan habis tanggal 1 Januari 2018, pemerintah langsung mengklaim 100% kepemilikannya, tak sedikit pun diberikan lagi kepada asing. Dan yang 100% itu dikelola sendiri oleh Pertamina.
"Mulai Januari ini, Blok Mahakam sudah 100% saya serahkan ke Pertamina," ujar Jokowi di Rote Ndao, Senin. "Dulu 1% saja kita enggak punya saham. Sekarang 100% kita berikan ke Pertamina." (detik-finance, 8/1/2018)
Lokasi pertambangan migas Blok Mahakam di Kalimantan selama 50 tahun dikelola asing, Total E&P Indonesie (TEPI). Setelah kontraknya tidak diperpanjang, TEPI 1 Januari 2018 mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Indonesia, diterima Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, selanjutnya menyerahkan ke Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
Sebagai wujud tekad berdaulat di sektor pertambangan, langkah pemerintah mengambil alih 100% pengelolaan Blok Mahakam itu jelas merupakan awal yang baik. Selain langkah selanjutnya harus konsisten, pembuktian bahwa bangsa kita sendiri mampu mengelola pertambangan itu menjadi fokus selanjutnya. Sudah saatnya, putra-putri terbaik bangsa di sektor migas membuktikan, pengelolaan yang dilakukan bangsa sendiri itu lebih baik secara teknis maupun produktivitasnya. Lalu buktikan, penguasaan kekayaan alam sepenuhnya oleh negara itu mewujudkan amar konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan kekayaan alam sesuai amar konstitusi itu prinsipnya telah ditegaskan Bung Karno dalam pidato kemerdekaan RI 1954, "Berjuta-juta modal asing mungkin mau bekerja sama atau berusaha di Indonesia. Beratus-ratus tenaga ahli luar negeri mungkin mau mencurahkan tenaganya di sini bersama kita.
Tetapi tidak mungkin unsur-unsur luar negeri itu membuat Tanah Air kita ini makmur dan sejahtera, gemah ripah kerta raharja jikalau bangsa Indonesia sendiri hanya menjadi penonton dan penikmat dari hasil-hasil yang digali oleh modal dan orang lain itu." Sejarah telah membuktikan kebenaran pernyataan Bung Karno itu. ***
"Mulai Januari ini, Blok Mahakam sudah 100% saya serahkan ke Pertamina," ujar Jokowi di Rote Ndao, Senin. "Dulu 1% saja kita enggak punya saham. Sekarang 100% kita berikan ke Pertamina." (detik-finance, 8/1/2018)
Lokasi pertambangan migas Blok Mahakam di Kalimantan selama 50 tahun dikelola asing, Total E&P Indonesie (TEPI). Setelah kontraknya tidak diperpanjang, TEPI 1 Januari 2018 mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Indonesia, diterima Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, selanjutnya menyerahkan ke Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
Sebagai wujud tekad berdaulat di sektor pertambangan, langkah pemerintah mengambil alih 100% pengelolaan Blok Mahakam itu jelas merupakan awal yang baik. Selain langkah selanjutnya harus konsisten, pembuktian bahwa bangsa kita sendiri mampu mengelola pertambangan itu menjadi fokus selanjutnya. Sudah saatnya, putra-putri terbaik bangsa di sektor migas membuktikan, pengelolaan yang dilakukan bangsa sendiri itu lebih baik secara teknis maupun produktivitasnya. Lalu buktikan, penguasaan kekayaan alam sepenuhnya oleh negara itu mewujudkan amar konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan kekayaan alam sesuai amar konstitusi itu prinsipnya telah ditegaskan Bung Karno dalam pidato kemerdekaan RI 1954, "Berjuta-juta modal asing mungkin mau bekerja sama atau berusaha di Indonesia. Beratus-ratus tenaga ahli luar negeri mungkin mau mencurahkan tenaganya di sini bersama kita.
Tetapi tidak mungkin unsur-unsur luar negeri itu membuat Tanah Air kita ini makmur dan sejahtera, gemah ripah kerta raharja jikalau bangsa Indonesia sendiri hanya menjadi penonton dan penikmat dari hasil-hasil yang digali oleh modal dan orang lain itu." Sejarah telah membuktikan kebenaran pernyataan Bung Karno itu. ***
0 komentar:
Posting Komentar