PROGRAM kedaulatan pangan terancam oleh lonjakan impor gandum yang pada 2017 mencapai 11,6 juta ton dan 2018 sebesar 12,5 juta ton. Tambahan 3 juta ton per tahun untuk industri pakan ternak, sebagai substitusi jagung yang dilarang impor. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, "Proporsi gandum sebagai pangan pokok naik dan lewat ambang kritis yang saya khawatirkan 25%." Menurut Dwi, yang juga ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, proporsi gandum sebagai pangan pokok di Indonesia melonjak dari 21% pada 2015 menjadi 25,4% pada 2017. (Kompas, 23/2/2018) Data terbaru Departemen Pertanian AS (USDA) 2017/2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia, menggeser Mesir yang secara tradisional pemakan terigu. Menurut studi USDA, tren peningkatan impor gandum dan produk turunannya oleh Indonesia, terjadi karena pergeseran pola makan masyarakat. "Proporsi gandum sebagai pangan pokok kita akan naik tiap tahun dan 100% kita impor sehingga dari aspek kedaulatan pangan ini jadi ancaman serius. Jika ada gejolak harga gandum di dunia, berpengaruh bagi Indonesia," kata Dwi. Ironi peningkatan impor gandum yang nyaris tidak terkendali itu, menurut Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, akibat gagalnya kebijakan diversifikasi pangan, terutama kegagalan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal. Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2002 mengamanatkan tentang penganekaragaman pangan. "Sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi penganggaran dan berhenti jadi jargon. Bahkan, keberagaman pangan lokal kian terpinggirkan karena pemerintah memprioritaskan padi, jagung, dan kedelai. Ragam pangan lokal tidak dianggap," tukas Tejo. Keberagaman pangan lokal semakin terpingirkan, dari tiwul (ketela) sampai ongol-ongol (sagu) yang tidak dimunculkan lagi dalam seremoni kenegaraan sekalipun. Dahulu, pada acara peringatan hari kemerdekaan, para veteran pejuang bernostalgia makan tiwul dan beragam pangan lokal lainnya. Tapi kini, sekadar seremoni saja pun sudah dilupakan. Di sisi lain, beraneka pangan modern berbasis terigu didorong pesat industrialisasinya dengan belanja iklan yang besar-besaran dari beragam jenis mi, roti, dan kue, terlebih jajanan anak. Tidak satu pun iklan getuk, tiwul, atau ongol-ongol muncul di layar kàca, dalam bentuk iklan layanan masyarakat sekalipun. *** Selanjutnya.....

DATA Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menunjukkan dari total produk yang dijual toko online (daring) di Indonesia saat ini, 93%—94% merupakan produk impor. Produk lokal baru 6%—7%. "Kami pelaku merasakan ini perkembangannya cepat sekali," ujar Aulia E. Martino, Ketua Umum idEA, yang sekaligus CEO Blanja.com. "Kapan lokal kita bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sebab, kalau saat asing masuk secara natural, kita akan ketinggalan." (detik-finance, 3/2/2018) Di tingkat perkembangan awal, penawaran barang di bisnis online memang cenderung dipenuhi produk impor yang sudah siap nian dari sono-nya, terutama produk branded (bermerk terkenal). Sedang produk lokal, di luar busana muslim yang relatif cukup siap, produk lain umumnya baru “melihat-lihat” prospek bisnis daring. Apalagi kalau yang diandalkan produk UMKM, perlu persiapan, pembinaan, dan bimbingan lebih intensif lagi. Memang kekuatan UMKM sering dibanding dengan pada masa krisis mampu menyumbang lebih 50% produk domestik bruto (PDB). Itu terjadi oleh sumbangan UMKM dalam produk nonkemasan di pasar tumpah, pasar kaki lima dan usaha informal lainnya. Sedangkan di pasar daring bersaing kemasan dan label yang memikat atau sekalian karya kerajinan yang khas. Semua itu masih perlu dikonsolidasikan pengadaan, kualitas, keindahan kemasan, dan harganya. Artinya, untuk bersaing dengan produk asing branded yang kini masih jadi pilihan utama pembeli domestik, perlu banyak pembenahan yang harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Apalagi produk asing yang laris manis di toko daring kita itu barang-barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, seperti gawai (telepon seluler), jam tangan, dan sejenisnya, yang harganya jauh lebih murah dari toko offline. Untuk itu, masyarakat kita perlu kerja keras menambah lebih banyak produk lokal yang layak ditawarkan dalam daftar di market place dengan kualitas produk dan harga bersaing. Seiring dengan peningkatan jumlah produk lokal yang dipajang tersebut, kita tidak pula keburu Chauvisnist, berlebihan mengklaim produk kita terbaik dan lantas membatasi produk asing. Dalam hal ini tentu tidak salah memberlakukan pajak e-commerce sejak awal ketika belanja online masih 0,7% dari transaksi perdagangan di Indonesia. Dengan efektifnya pajak e-commerce itu, makin pesat pun laju penjualan daring, akan membawa manfaat bagi masyarakat bangsa. Apalagi peningkatan belanja itu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. *** Selanjutnya.....

SKOR indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2017 stagnan atau sama dengan tahun 2016, yakni pada angka 37 di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei Transparency International (TI). "Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi, dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko. (Lampung Post, 22/2/2018) Skor IPK pada rentang 0—100. Angka 0 berarti negara sangat korup, sedang skor 100 negara dipersepsikan bersih dari korupsi. Wawan menjelaskan ada delapan parameter atau komponen dalam menentukan skor IPK. Empat komponen sebenarnya mencatat kenaikan, dua stagnan, tapi dua lagi mengalami penurunan yang signifikan. Empat komponen yang menyumbang kenaikan skor IPK, yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Tranformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook. Dua parameter stagnan, Economist Inteligent Unit Country Ratings, dan Political Risk Service. Sedangkan dua parameter yang menurun drastis World Justice Project dan Political & Economic Risk Consultancy. "Peningkatan terbesar dikontribusikan paket kemudahan berusaha dan penurunan terbesar disumbang praktik korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan. Masih butuh banyak perjuangan untuk menuju bebas korupsi," ujar Wawan. Prestasi pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya luar biasa dalam peningkatan peringkat kemudahan berusaha. Seperti dilaporkan Bank Dunia awal November 2017, dalam dua tahun peringkat Indonesia naik 34 tingkat, dari 106 di 2015 menjadi posisi 72 di 2017 dari 190 negara yang disurvei. Tapi karena korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan kian masif, tampak pada makin ramainya hasil OTT KPK, berakibat menutup prestasi spektakuler itu, sehingga IPK jadi stagnan. Di sisi lain, penindakan korupsi yang makin cepat lewat OTT, ternyata kalah pesat juga dari masifnya korupsi yang semakin meluas--kalau semula dari pusat ke daerah, kini malah merebak di desa. Celakanya, korupsi di daerah dan desa makin masif tidak bisa ditangani KPK, karena para pelakunya bukan (atau tidak terkait dengan) pejabat negara. Jadi, kalau para pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum cuma heboh bicara antikorupsi tapi perilaku korupnya makin menjadi-jadi, bisa saja skor IPK Indonesia bukan naik, melainkan justru merosot. *** Selanjutnya.....

DI Indonesia, setiap pengelola e-commerce menggunakan sistem pembayaran daring tersendiri. Go-Jek pakai GoPay, Bukalapak pakai BukaDompet, Telkomsel pakai T-Cash, Group Lippo pakai Ovo, lalu Lazada, Tokopedia, Blibli, dan seterusnya punya nama dompet elektronik (e-wallet) tersendiri sistem pembayarannya. E-wallet sebenarnya mempermudah pengguna, baik penjual maupun pembeli, dalam bisnis daring karena sebagai pengganti transaksi konvensional dengan uang tunai, cukup transaksi antarakun saja. Bahkan kalau di Bukalapak, transaksinya dibantu admin sehingga ada jaminan transaksinya dilakukan dengan benar. Dengan demikian banyaknya nama dan jenis e-wallet, warga masyarakat untuk segala keperluannya mungkin tidak cukup hanya punya satu akun. Adapun untuk mengelola terlalu banyak akun e-wallet jelas repot. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan izin pembuatan e-wallet bagi perusahaan daring kini sedang mempelajari untuk mewujudkan interkonektivitas sistem pembayaran tersebut. Targetnya, dengan interkonektivitas setiap akun bisa dipakai untuk pembayaran antarakun e-wallet. Dengan semikian warga tidak perlu punya akun semua bisnis daring, tetapi cukup satu akun berlaku untuk semua. "Kami masih pelajari interface yang sesuai untuk bisa connect each other (saling terhubung satu sama lain)," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko. Meskipun demikian, imbuh Onny, yang penting adalah terjadi interoperabilitas antara satu pelaku dan pelaku lainnya. Interoperabilitas adalah satu metode pembayaran saling dapat dioperasikan pada yang lainnya. Bank sentral, ujar Onny, sudah mengatur agar metode pembayaran bersifat tidak eksklusif. Target BI dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan akhir tahun lalu adalah mewujudkan interkonektivitas dan interoperabilitas sistem pembayaran, bukan menyatukan. (Kompas.com, 25/2) Sistem pembayaran daring dimulai oleh PayPal yang kini digunakan oleh 179 juta pengguna aktif di 202 negara dengan 100 jenis mata uang di seluruh dunia. PayPal didirikan 1998 oleh Peter Thiel dan Max Levchin dari perusahaan Confinity. Diluncurkan sebagai layanan sistem pembayaran baru pada 1999, didanai John Malloy dari BlueRun Ventures. Maret 2000, Confinity bergabung dengan X.com besutan Elon Musk. Di 2002, PayPal masuk bursa dengan nilai 13 dolar AS/saham. Pada Juli 2002, PayPal dilamar e-Bay dengan mahar 1,5 miliar dolar AS. *** Selanjutnya.....

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membantah bahwa BIN kecolongan atas kasus-kasus penyerangan pemuka agama akhir-akhir ini. "Enggak. Karena kami sudah prediksi. Ini tahun politik. Kami sudah ingatkan bahwa kampanye hitam itu akan marak," ujarnya. Menurut Budi Gunawan, kasus tersebut adalah salah satu bagian dari kampanye hitam yang dilancarkan menjelang Pemilihan Presiden 2019. "Seluruh jajaran sudah mendeteksi dan memprediksi pada tahun politik ini 2018—2019 akan marak kampanye hitam. Wujudnya isu-isu PKI, agama, SARA, hingga politik identitas," kata Budi. (Kompas.com, 15/2) Budi mengimbau masyarakat harus lebih waspada, lebih peka. Jangan mudah terpolitisasi, terprovokasi, dan terhasut sehingga terseret dalam permainan itu. Pernyataan kepala BIN itu mengesankan kampanye hitam itu dilakukan dengan memobilisasi orang gila untuk menyerang pemuka agama. Namun, kemungkinan serangan kepada pemuka agama itu kampanye hitam bermotif politik ditolak Wapres Jusuf Kalla. "Saya kira enggak. Siapa sih yang ingin berpolitik dengan membuat perpecahan. Biar polisi meneliti, menyelidiki apa yang terjadi," tegas Wapres. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo senada dengan Wapres. "Saya kok belum melihat ke arah sana. Itu hanya kasuistik," ujar Tjahjo. Sementara Menko Polhukam Wiranto mencatat penyerangan terhadap pemuka agama telah terjadi 21 kali dari Desember 2017 hingga Februari 2018. Dari jumlah serangan ke ulama dan rumah ibadah itu, "Sebanyak 15 kali dilaksanakan orang yang tidak waras," ujarnya. Menurut Wiranto, saat ini memang muncul spekulasi apakah serangan secara beruntun itu hanya kebetulan atau dilakukan secara terorganisasi oleh kelompok tertentu. Untuk itu, Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. "Dari situ nanti ada penjelasan ke publik bahwa ini dilakukan kelompok tertentu atau dilaksanakan perorangan," tegasnya. (Kompas.com, 20/2) Atas semua itu, Kepala Divisi Humas Polri Setyo Wasisto menyatakan kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya benang merah dari sejumlah penyerangan terhadap pemuka agama belakangan ini. "Kalau kita lihat sekarang kan faktanya masih berdiri sendiri. Apakah nanti ada benang merah terkait satu dengan lainnya, kita belum tahu," ujar Setyo. Untuk mencegahnya, pungut dan amankan semua orang gila dari jalanan. Apakah itu gila benaran atau rekayasa, kalau semua sudah dikurung RS Jiwa, ulama tidak terancam lagi. *** Selanjutnya.....

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku memiliki sejumlah bukti terkait dugaan praktik lancung Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dalam waktu dekat berkas korupsi itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkap Nazaruddin kepada wartawan seusai ia bersaksi di Pengadilan Tipikor dalam kasus KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto. Nazar mengatakan itu spontan, bukan atas pertanyaan wartawan, ketika ia bercerita tentang alasan membantu KPK untuk membongkar sejumlah kasus korupsi, seperti kasus Wisma Atlet dan KTP-el. "Contoh, saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah saat dia menjabat wakil ketua Komisi III. Saya akan buktikan kalau memang dia 'bersih'," ujar Nazaruddin. (MI, 19/2/2018) Namun Nazar enggan menyebut dalam kasus apa Fahri terlibat. "Dengan bukti yang saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka. Nanti akan saya arahkan ke KPK dengan jelas. Posisinya sebagai wakil ketua Komisi III di mana saya menyerahkan uangnya, berapa angkanya dia menerima, dan berapa kali, nanti saya akan serahkan," jelas Nazar. Menanggapi tudingan itu, Fahri Hamzah menyerang balik. Fahri menuding Nazaruddin bersekongkol dengan KPK. Fahri mengaku sudah mendengar rekaman keterangan Nazaruddin. Kata Nazaruddin yang paling banyak adalah, "Kita serahkan kepada KPK." Lalu, "Saya paling banyak bantu KPK selama ini." Berikutnya, Nazaruddin menyebut begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti. "Nah, di situlah tampak bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK sangat dalam," tukas Fahri. (Kompas.com, 19/2/2018) Fahri menduga tudingan Nazaruddin karena ia kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK yang menjamin ia tak punya kasus lagi. "Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional," kata Fahri. Namun, saat ditanya mengenai tudingan ia menerima suap kala menjabat wakil ketua Komisi III, Fahri enggan menjawab. Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan Nazaruddin melaporkan informasinya tentang Fahri Hamzah ke KPK. "Silakan disampaikan kepada KPK, karena prinsipnya kan setiap orang bisa melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung," ujar Febri. Masalahnya, setiap orang yang dituding Nazaruddin, kemudian kasus korupsinya terbukti di pengadilan. Tapi siapa tahu, Fahri Hamzah jadi pengecualian. *** Selanjutnya.....

HAMPIR 90% dari 143,26 juta total pengguna internet di Indonesia 2017 memakainya untuk chatting. Sedangkan layanan internet untuk perbankan persentasenya terendah, hanya 7,39%. Total pengguna internet itu 54,68% dari penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa.
Hal itu terjadi karena penggunaan internet di Indonesia didominasi kelompok masyarakat level ekonomi C atau kelas menengah bawah sebesar 74,62%, ditambah 7,39% pengguna berasal dari kelompok ekonomi D atau strata sosial ekonomi bawah. Sisanya, 16,02% pengguna internet dari kelompok ekonomi B atau strata menengah atas, sedang kelompok ekonomi A atau strata atas hanya 1,98%.
Sementara dalam penggunaannya, 89,35% layanan diakses untuk chatting. Disusul 87,13% untuk media sosial, unggah foto di Instagram, Facebook, dan sebagainya.
Peringkat ketiga penggunaan untuk pencarian atau search engine sebesar 74,84%, lalu layanan untuk melihat gambar atau foto 72,29%. Kemudian penggunaan internet untuk menjual barang sebesar 32,19%, sedang untuk membeli barang 8,12%.
Demikian hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017. Sekjen APJII Henri Kasyfi Soemartono menyatakan jumlah pengguna internet tersebut meningkat dibanding dengan 2016 sebanyak 132,7 juta jiwa. "Setiap tahun memang angkanya naik terus," ujar Henri. (Kompas.com, 19/2/2018)
Pengguna internet yang lebih 80% didominasi masyarakat strata sosial ekonomi menengah bawah dan bawah itu menjadikan pengguna internet rawan terpengaruh konten negatif. Ini diakui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Abrijani Pengerapan, 65% pengguna internet Indonesia cenderung memercayai kebenaran segala informasi di dunia maya tanpa melakukan cek dan ricek.
Itu hasil survei CIGI-Ipsos 2016. "Padahal konten di internet bisa difabrikasi. Tergantung dari siapa yang menyajikan informasi itu," tukas Samuel. (Kompas.com, 8/12/2018)
Kerawanan mayoritas pengguna internet terpengaruh konten negatif itu, memperkuat perlunya literasi digital. Terutama di kalangan generasi muda, mendesak upaya prioritas untuk membangun kesadaran kritis agar tak mudah hanyut dalam arus informasi hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.
Untuk literasi digital itu, tentu bukan lewat cara kuno penataran dan indoktrinasi yang menguras biaya. Tapi lewat medsos, kalau konten negatif bisa difabrikasi, jelas lebih efektif kalau materi literasi digital juga difabrikasi dengan penyajian memikat. ***http://www.lampost.co/berita-90-internet-dipakai-buat-chatting

Selanjutnya.....

KETUA DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung Ahmad Mufti Salim dalam rilisnya Minggu (18/2/2018) menyatakan, PKS tetap all out memperjuangkan kemenangan pasangan calon gubernur (cagub) Mustafa-Ahmad Jajuli (Mustafa-Aja) pada Pilgub Lampung 27 Juni 2018. Mufti Salim juga merupakan ketua Tim Pemenangan Cagub Mustafa-Aja.
Keluarga Mustafa, menurut Mufti, sangat mendorong dilanjutkannya perjuangam untuk memenangkan Mustafa-Aja. Makin besar harapan dan dorongan tim pemenangan, pendukung serta berbagai lapisan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan dalam pemenangan Pilkada 27 Juni 2018, jelasnya.
Mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 dan 90 Peraturan KPU RI No.3/2017, ia nyatakan PKS sepenuhnya menghormati proses hukum atas Mustafa. Kepada seluruh kader, struktur partai, relawan, dan jaringan PKS se-Lampung untuk terus berjuang menyosialisasikan dan memenangkan Mustafa-Aja.
DPW PKS Lampung, lanjut Mufti, akan terus mencermati dinamika hukum dan politik di Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan keluarga Mustafa, Partai NasDem, dan Partai Hanura yang tergabung dalam Koalisi Lampung Kece.
Konsolidasi tim pemenangan Mustafa-Aja dilakukan Minggu (18/2) di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, dihadiri ratusan kader PKS dari seluruh Lampung yang dirangkai dengan acara deklarasi kampanye damai.
Melanjutkan perjuangan dalam pilkada tatkala salah satu dari pasangan calon tersangkut kasus hukum, bukan hal baru di Lampung. Hal seperti itu pernah dialami calon Bupati Mesuji (periode 2011—2016), Khamami dan wakilnya Ismail Ishak. Meski calon wakilnya waktu itu kena kasus hukum, pencalonan dilanjutkan dengan akhir kemenangan. Pasangan ini kemudian dilantik di LP Menggala. Setelah kemudian pidananya selesai dijalani, sang Wabup menduduki kursi jabatannya.
Contoh kasus itu tentu bisa berlaku juga bagi pasangan Mustafa-Aja. Sedang kalau dalam kasus terakhir yang tersangkut hukum calon kepala daerah, mungkin hanya masalah teknis yang penyelesaiannya nanti akan menambah khazanah demokrasi dalam proses pilkada. Meski kasus ini hanya berlaku pada calon pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan KPU dan mendapatkan nomor peserta pilkada.
Untuk selanjutnya, soliditas Koalisi Lampung Kece yang memantapkan langkah perjuangan memenangkan pasangan Mustafa-Aja. Namun, berhasil tidaknya perjuangan PKS dan Koalisi Lampung Kece, sepenuhnya bergantung pada takdir pasangan calon gubernur/wakil gubernur. ***http://www.lampost.co/berita-pks-lanjutkan-cagub-mustafa-aja

Selanjutnya.....

TOTAL belanja iklan 2017 mencapai Rp145 triliun, dengan pertumbuhan di seluruh sektor 8% dibanding tahun sebelumnya. Faktor pendorong utama pertumbuhan berupa kenaikan harga gross rate iklan di media.

Hasil survei dari lembaga riset pemasaran Nielsen menyebutkan, di produk cepat habis (FMCG) semua sektor mengalami pertumbuhan belanja iklan yang positif.
Belanja iklan di kategori perawatan pribadi nilainya terbesar, mencapai Rp24,9 triliun, atau naik 21% dibanding periode sebelumnya. Disusul kategori minuman dengan total belanja iklan Rp21,6 triliun, lalu kategori makanan dengan total Rp19,1 triliun, atau meningkat 12% dibanding 2016.
Beberapa sektor di luar produk cepat habis (non-FMCG) juga menunjukkan tren positif sepanjang 2017. Pertumbuhan signifikan pada sektor properti mencapai Rp4,1 triliun atau naik 62%, serta sektor telekomunikasi dan digital mencapai Rp13,3 triliun atau naik 30%.
Di sisi lain, sektor rokok mengalami penurunan 17% dengan nilai belanja iklan mencapai Rp5,4 triliun. (Kompas.com, 8/2/2018)
Informasi belanja iklan tersebut diambil dari data Ad Intel yang memonitor aktivitas periklanan Indonesia. Di 2017, monitoring iklan mencakup 15 stasiun televisi nasional, 99 surat kabar, serta 120 majalah dan tabloid. Adapun angka belanja iklan didasarkan pada gross rate card, tanpa menghitung diskon, bonus, promosi, harga paket, dan lainnya.
Menurut Executive Director Head of Media Business Nielsen Indonesia, Hellen Katherina, peningkatan belanja iklan 2017 itu terdongkrak, salah satunya berkat kontribusi Meikarta yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun.
"Untuk sektor properti, belanja iklan Meikarta ini belum pernah kami lihat sebelumnya. Selain itu maraknya pelaku bisnis digital khususnya e-commerce masih terus terjadi terlihat dari terus meningkatnya aktivitas beriklan," ujar Hellen.
Setelah Meikarta, jika dilihat berdasarkan merek, belanja iklan terbesar kedua adalah Traveloka. Nielsen mencatat situs pemesanan akomodasi liburan itu mengeluarkan total Rp1,2 triliun belanja iklan sepanjang 2017.
Pengiklan terbesar ketiga adalah Indomie dengan total belanja iklan Rp981,5 miliar. Peringkat keempat Vivo Smartphone yang mengeluarkan belanja iklan Rp823,5 miliar.
Besarnya nilai belanja iklan 2017 yang dicatat dari media arus utama dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, tampak senja kala media konvensional di Indonesia masih jauh dari mencemaskan. ***http://www.lampost.co/berita-belanja-iklan-2017-rp145-triliun

Selanjutnya.....

KENAPA otak wakil rakyat terkesan banyak yang kotor? Baru saja KPK operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi, sejumlah wakil rakyat digelandang kasus suap untuk pengesahan RAPBD. Itu disusul anggota DPR Fayakhun Andriadi dijadikan KPK tersangka suap proyek Bakamla. Tapi, sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah malah kena OTT KPK menerima sekardus uang tukaran Rp100 ribu.

Kalau saja otak wakil rakyat itu jernih, semua kejadian yang menimpa sesama wakil rakyat segera membuatnya eling lan waspodo, mawas diri untuk tidak tertimpa nasib  serupa. Tapi mungkin karena otaknya lagi keruh, judeg, kejadian yang seharusnya membuat dirinya waspada tidak dipedulikannya. Akibatnya, mereka mendapat giliran kena OTT KPK dalam beda waktu yang relatif singkat.
Jernihnya otak cermin bersihnya jiwa. Itu memantulkan moralitas dengan aktualisasi sikap tindak yang bersih. Bersih dalam arti tidak culas, tidak curang, tidak jahat, tidak mau menang sendiri, tidak mau untung sendiri. Ekspresi etisnya, selalu menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tetutama rakyat konstituen yang diwakilinya.
Secara totalitas kejernihan otak itu tecermin dalam karakter amar makruf nahi mungkar, mengintrodusir kebaikan serta melawan dan memerangi kemungkaran, yakni kejahatan dan keburukan. Dan itu dalam sikap dan tindak nyata, bukan cuma dalam ucapan.
Kotornya otak wakil rakyat mengaktualisasikan sebaliknya. Sikap culas, curang, mau menang sendiri, mau untung sendiri, tidak menghargai dan menghormati hak-hak orang lain sekalipun itu konstituen yang diwakilinya.
Aktualisasi dari sikap seperti itu bisa terlihat, ia mau benar sendiri, tak mau dikritik konstituen yang dia wakili di parlemen. Setiap kritik dinilai merendahkan dirinya, lantas diancam dengan pasal pencemaran nama baik anggota legislatif yang terhormat, atau malah pasal Contempt of Parliament. Konstituen atau mitra kerja yang tidak mau hadir diundang rapat dengar pendapat, akan dikirim polisi untuk menangkap dan menghadirkannya, orangnya disandera satu bulan.
Tentu rakyat konstituen sedih, tokoh idola pejuang memperbaiki nasibnya demi meningkatkan harkat dan martabat rakyat yang diwakilinya, justru bersikap-tindak menyakiti hatinya dengan berbagai ancaman hukum.
Rakyat pun berpikir bagaimana bisa mencuci otak wakil rakyat yang mewakili mereka itu. Kemampuan rakyat untuk itu mungkin sebatas titip istigfar. Kalau itu diamalkan, otak wakil rakyat akan jernih dan sadar, kembali ke jalan lurus. ***http://www.lampost.co/berita-mencuci-otak-wakil-rakyat

Selanjutnya.....

PENGUSAHA penemu teknologi, Elon Musk, CEO pabrik mobil listrik Tesla dan kontraktor swasta peluncuran roket SapceX, sukses meluncurkan mobil sport Tesla Roadster keluaran 2008 berisi maneken Starman menuju planet Mars dengan roket terkuat di dunia yaitu Falcon Heavy, Rabu (7/2).

Roket Falcon Heavy yang diluncurkan SpaceX dari Kennedy Space Center itu kekuatan pendorongnya setara 18 pesawat Boeing 747, memiliki tiga boater dan 27 mesin. Duaboater, Falcon 9s, berhasil mendarat kembali secara vertikal di Cave Canaveral setelah melepas muatannya di orbit.

Biaya peluncuran Falcon Heavy 90 juta dolar AS atau Rp1,29 triliun, hanya sepersepuluh dari estimasi peluncuran megaroket Space Launch System untuk ekspedisi ke bulan dan Mars yang diinisiasi NASA.

Sebelum peluncuran Musk menulis di akun Twitter-nya, "Saya menyukai pemikiran tentang sebuah mobil yang melayang tanpa henti melintasi angkasa dan mungkin ditemukan oleh ras alien jutaan tahun di masa depan." (Kompas.com, 10/2)

Mobil merah milik Elon Musk itu terdeteksi sedang meluncur di luar angkasa di antara jutaan bintang. Astronom berhasil merekam peristiwa bersejarah itu pada Kamis (8/2). Mobil Tesla Roadster dan Starman terekam teleskop milik NASA sedang melayang menjauhi bumi.

Kedua objek ini sedang menyusuri orbitnya yang mengelilingi matahari dan menjangkau orbit Mars setelah diluncurkan Rabu dini hari, kata Marufin Sudibyo, astronom amatir, Jumat (9/2). Menurut dia, kedua objek tersebut berada di jarak 520 ribu kilometer dari bumi atau sedikit lebih jauh dari bulan.

Astronom Gianluca Masi dan Michael Schwartz menggunakan teleskop di Laboratorium Jet Propulsion di NASA merekam bintik putih yang bergerak di radar mereka. "Momen itu membuat penjelajahan luar angkasa menjadi menarik untuk dibahas oleh semua orang. Semoga momen ini membantu mewujudkan keinginan dan harapan kita untuk segera mencapai Mars," kata Masi kepada Newsweek, Kamis (8/2).

Elon Musk tokoh bisnis, penemu, dan industrialis AS kelahiran Afrika Selatan, 28 Juni 1971. Selain Tesla Motor dan SpaceX, ia ikut mendirikan sistem pembayaran daringPayPal.

Harga mobil listrik sport Tesla yang desainnya futuristik untuk seri terbaru di Indonesia diimpor oleh Prestige Motorcars dipatok di atas Rp2 miliar. Peluncurannya ke Mars menjadi promosi ganda, SpaceX peluncur satelit terkuat dan termurah, dan Tesla mobil listrik pertama berkecepatan tinggi. ***http://www.lampost.co/berita-elon-musk-kirim-ke-marsmobil-listrik-sport-tesla

Selanjutnya.....

SELAMAT! Ucapan itu layak disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah berhasil meloloskan revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menjadikan DPR dan anggota DPR kebal kritik dan kebal hukum. Revisi itu disahkan Rapat Paripurna DPR, Senin (12/2/2018).

Rakyat yang memilih mereka tentu bangga jika wakilnya di parlemen kebal. Sebab, mayoritas rakyat Indonesia mengidolakan superhero berkat kekebalan mereka. Utamanya superhero dalam cerita wayang, dari Gatotkaca sampai sederet kesatria Pendawa, seperti Arjuna, Bima, dan seterusnya. Demikianlah bangganya rakyat punyasuperhero yang kebal, apalagi superhero itu wakilnya di parlemen yang kebal dari kritik dan hukum.

DPR dan para anggota DPR jadi kebal dari kritik setelah hasil revisi Pasal 122 UU tersebut menyebutkan, memberikan wewenang kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR.

Tanpa perincian lebih lanjut kriteria merendahkan dimaksud, segala bentuk kritik bisa direspons dengan langkah MKD ke Bareskrim Polri. Apa pun hasilnya di pengadilan kemudian, DPR nothing to lose, sedang pengkritik dibuat repot mengikuti sepanjang proses hukumnya. Dengan demikian, orang enggan mengkritik DPR dan anggota DPR, jadi leluasalah mereka dengan segala sepak terjangnya.

Sedangkan hasil revisi atas Pasal 245 UU tersebut menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 76/PUU/2014 yang dibacakan 22 September 2015, menegaskan, pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana hanya perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, dan tidak perlu izin dari MKD.

Dalam putusannya itu, MK mengecualikan, izin tertulis dari Presiden tidak diperlukan untuk tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. (Kompas, 13/2/2016)

Dengan perlunya pertimbangan dari MKD sebelum Presiden mengeluarkan izin pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota DPR, tanpa batas waktu selesainya pertimbangan MKD, prosesnya bisa tertunda terus. Wakil rakyat pun kebal, sulit disentuh hukum. Selamat! ***http://www.lampost.co/berita-selamat-dpr-kebal-kritikhukum

Selanjutnya.....

PERTUMBUHAN produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2017 tercatat 5,07%, di bawah target yang ditetapkan APBN 5,2%. Meski demikian, angka pertumbuhan itu tertinggi sejak 2014 (5,01%), 2015 (4,88%), dan 2016 (5,03).
"Memang masih di bawah target 5,2%, tapi angka ini cukup bagus. Kita tentunya berharap pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi kita makin meningkat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. (Kompas.com, 5/2/2018)
Pertumbuhan 2017 relatif tinggi itu tercapai berkat pertumbuhan kuartal IV 2017, 5,19% (yoy). Total PDB 2017 atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun, sehingga PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta atau 3.876,8 dolar AS.
Menurut Suhariyanto, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91%. Itu disusul sektor konstruksi 0,67%, perdagangan 0,69%, dan pertanian 0,49%.
"Sumber pertumbuhan tiga tahun terakhir dari industri pengolahan. Kalau bisa meningkatkan pertumbuhan di industri dampaknya bisa besar, karena menyerap banyak tenaga kerja dan kontribusinya besar sekali," jelas Suhariyanto.
Peningkatan industri pengolahan itu harus diprioritaskan di luar Jawa, karena hingga 2017 PDB masih terkonsentrasi di Jawa, yakni 58,49%. Diikuti Sumatera 21,56%, Kalimantan 8,20%, sedang Sulawesi dan Indonesia Timur hanya di bawah 12%.
Prioritas industri pengolahan utamanya manufaktur, yang mengolah dari bahan mentah kekayaan alam setempat hingga menjadi produk industrial yang layak pajang di etalase toko kota besar dunia.
Dengan begitu, selain produksi bahan baku daerah-daerah mendapatkan penanganan proses nilai tambah maksimal, juga tenaga kerja dan masyarakat setempat menikmati kemajuan industrinya. Hal itu mulai dirasakan masyarakat sejak penyiapan infrastruktur dasar bagi industrialisasi suatu wilayah, mulai jalan raya, jembatan, listrik, hingga pelabuhan dan sebagainya. Simak saja dengan jujur, wilayah yang porsi PDB-nya rendah itu, umumnya aneka infrastrukturnya juga relatif minim.
Dengan pemerataan sebaran sumber PDB, berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi juga akan bisa dikurangi. Diharapkan, pendapatan per kapita yang sekarang sudah 3.876,8 dolar AS itu tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang di Ibu Kota dan kota-kota besar, sedang rakyat melarat untuk konsumsi pada garis kemiskinan Rp392.000/bulan/jiwa (di bawah 1 dolar sehari) tak kunjung terjangkau. ***http://www.lampost.co/berita-pertumbuhan-2017-di-bawah-target

Selanjutnya.....

KALAU penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu selama ini berbilang puluhan kilogram sudah mencengangkan, kapal TNI AL KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Arizzona menangkap kapal berbendera Singapura MV Sunrise Glory yang menyeludupkan sabu-sabu mencapai tiga ton.

Kapal tersebut diamankan Rabu pekan lalu di perairan Selat Phillip, perbatasan antara Singapura dan Batam. "Kapal ini memang bertugas untuk mengangkut sabu-sabu, bahkan sabu-sabu yang ada di depan kita ini hanya sebagiannya," kata Wakil Kepala Staf AL Laksamana Madya TNI Achmad Taugiqurrochman di Mako Lanal Batam, Sabtu (10/2/2018).
Belum diketahui asal barang dan kapal tersebut. Namun, lanjutnya, jika dilihat dari 4 ABK yang berkewarganegaraan Taiwan bernama Hsieh Lai Fu (52), Huang Chiang (48), Chencun Hang (39), dan Chen Chien (52) diduga barang dan kapal berasal dari Taiwan.
"Kapal ini tidak jelas negaranya. Kalau dari siluetnya ini kapal ikan Taiwan, tapi suratnya Indonesia, bendera Singapura. Awak kapal 4 orang dari Taiwan dan tidak saling kenal, itu metode memutus jaringan. Kapal ikan ini kamuflase seolah-olah kapal ini menangkap ikan. Namun pengakuan tim kami, kapal ini target kami berdasar pada info dari BNN," ujar Achmad. (Kompas.com, 11/2/2018)
Keberhasilan TNI AL yang bekerja sama dengan BNN menangkap kiriman barang dari jaringan pengedar narkoba internasional jelas layak diapresiasi. Konon lagi narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditangkap berbilang ton (ribuan kilogram), prestasi penangkapan ini luar biasa. Dilihat dari nilai tangkapan bisa disebut amatlah besar, kalau satu gram sabu-sabu (seperseribu kilogram) harganya di atas Rp100 ribu. Seberapa besar pula jumlah orang yang diselamatkan dari bahaya narkoba dengan ditangkapnya sabu-sabu sebanyak itu.
Di balik itu, dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ke negeri kita kini sudah berbilang ton, semestinya sudah harus dibaca bukan lagi semata bermotif mencari keuntungan secara bisnis. Artinya, hal ini sudah harus dipahami sebagai serangan bom yang menghancurkan moral dan mental bangsa Indonesia.
Akibat dari kehancuran moral dan mental bangsa ini bisa lebih buruk dari kehancuran fisik bangunan akibat serangan bom nuklir. Contohnya Jepang, meski dibom nuklir bisa bangkit kembali karena moralitas dan mentalitas bangsanya yang masih kokoh. Tapi kalau moralitas dan mentalitasnya yang hancur, peradaban suatu bangsa akan hancur dan bangsanya terpuruk fatal hanya dijadikan budak dari bangsa-bangsa lain. ***http://www.lampost.co/berita-penyelundupan-sabu-berbilang-ton

Selanjutnya.....

Melawan arus pandangan universal bahwa media massa arus utama (mainstream) kian mendekati akhir eksistensinya, Presiden Joko Widodo menilai justru ke depan media massa arus utama (cetak dan elektronik) akan makin dibutuhkan sebagai tumpuan menguji kebenaran informasi yang melimpah di media sosial.

"Mungkin lima tahun belakangan ini kita sering mendengar berbagai analisis bahwa media mainstream akan terus digeser oleh media sosial. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi diprediksi sulit bersaing dengan media sosial," ujar Presiden Jokowi.

"Tapi saya percaya, di tengah era melimpahnya informasi, pers justru makin dibutuhkan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta, sebagai pilar penegak aspirasi masyarakat," tegas Jokowi dalam pidato Hari Pers Nasional 2018, Jumat. (Kompas.com, 9/2)

Lebih dari itu, Presiden Jokowi percaya media massa ke depan akan mengambil peran dalam membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak cepat dan makin efisien.

Masyarakat seperti itulah yang menurut Presiden tengah melahirkan revolusi industri 4.0 yang berbasis pada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data.

"Saya terus berharap insan pers Indonesia menjadi penyalur kebenaran, penyalur fakta, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat," tegas Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu membawa pers kembali ke khitahnya, terutama dalam posisinya sebagai penegak dan pengawal kebenaran, serta sebagai cerminan ekspresi masyarakat. Kepercayaan Jokowi peran media massa yang sedemikian akan makin dibutuhkan dan tak bisa digeser media sosial, tidak berlebihan.

Alasannya pertama, karena media arus utama dikelola secara profesional baik kontennya maupun manajemen usahanya. Pengisian materinya diamalkan dengan kode etik jurnalistik sehingga kebenaran isinya bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Bahkan iklannya, juga terikat pada etika periklanan seperti diatur UU Pers.

Sedangkan media sosial diisi secara amatiran, belum memiliki standar profesionalisme maupun etikanya, sehingga seperti selama ini, isinya banyak materi hoaks dan mudah dijadikan sebagai pelampiasan ujaran kebencian. Dengan konten yang tidak terjamin kebenarannya itu, jelas media sosial belum bisa menggantikan peran media arus utama.

Namun demikian, media arus utama harus senantiasa beradaptasi menyesuaikan diri agar selalu relevan dengan kekinian zamannya. ***http://www.lampost.co/berita-media-arus-utama-kian-dibutuhkan

Selanjutnya.....

Hasil assessment Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pekan lalu menyebutkan, dengan skenario reformasi fiskal dan reformasi lainnya pertumbuhan potensial Indonesia bisa mencapai 6,5% di jangka menengah, yakni tahun 2022.

Hasil assessment IMF itu dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017, isinya telah dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur IMF di Washington DC 10 Januari 2018. Inti assessment menyebutkan Indonesia berada pada posisi yang baik dalam mengatasi berbagai tantangan sosioekonomi.
Para direktur eksekutif IMF dalam pertemuan tersebut memuji perekonomian Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek yang untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.
Dewan Direktur juga memandang positif upaya otoritas yang memfokuskan pengeluaran publik ke sektor-sektor prioritas dan menyambut baik kemajuan investasi infrastruktur di Indonesia.
Ke depan, Dewan Direktur memandang outlook perekonomian Indonesia positif namun menekankan perlunya tetap waspada terhadap berbagai risiko.
"Para direktur eksekutif IMF menekankan bahwa tahapan reformasi fiskal struktural yang baik harus menjadi prioritas sehingga bisa dilakukan mobilisasi penghasilan negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan lainnya," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut hasil assessment IMF. "Kondisi makroekonomi terjaga sehingga risiko sistemik dapat terkendali," tambah Agus. (Kompas.com, 7/2/2018)
Menurut Agus, pandangan IMF itu sejalan dengan hasil assessment BI yang meyakini resilience perekonomian Indonesia makin membaik. Inflasi selama 2017 berada pada level yang rendah sebesar 3,61% secara tahunan (yoy).
Dalam tiga tahun terakhir secara konsisten inflasi berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran. Inflasi yang terjaga pada level yang rendah dan stabil memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik.
Di balik dorongan IMF mengejar pertumbuhan tinggi, ekonomi Indonesia 2017 meski hanya tumbuh 5,07% berhasil menciptakan keseimbangan dengan seperempat dari APBN untuk pendidikan dan kesehatan, serta hampir 10% lainnya untuk menanggulangi kemiskinan lewat berbagai program bantuan sosial untuk warga miskin dan Dana Desa.
Artinya, andai mengikuti saran IMF, fokus terhadap ancaman krisis sosial harus dijaga. Contohnya, justru saat Presiden Jokowi giat membangun infrastruktur Papua, krisis gizi buruk meletus di Asmat. ***http://www.lampost.co/berita-imf-indonesia-bisa-tumbuh-65

Selanjutnya.....

SUNTIKAN investasi asing ke bisnis daring Indonesia sepanjang 2017 dicatat BKPM mencapai 4,8 miliar dolar AS atau setara Rp64,3 triliun pada kurs Rp13.400/dolar. Jumlah ini melampaui dana desa Rp60 triliun atau mendekati 10% dari target investasi nasional sebesar Rp678,8 triliun.

Namun, BKPM belum memasukkan suntikan modal ke e-commerce itu dalam angka realisasi investasi di BKPM. BKPM baru mencatatnya dari pengumuman investasistartup e-commerce di media.

"Total pengumuman investasi di e-commerce 4,8 miliar dolar AS. Ini tentu tidak semuanya serentak di depan, tetapi berangsur secara bertahap dalam beberapa tahun," ujar Kepala BKPM Thomas Lembong. (Kompas.com, 31/1)

Dengan hanya mencatat dari investasi yang diumumkan, angka BKPM bisa juga tidak tepat. Sebab bisa ditebak, angka catatan BKPM itu hanya berasal dari investasi yang diterima Lazada dan Tokopedia dari Alibaba serta Go-Jek dari JD/Tencent Group danGoogle.

Startup Indonesia yang telah menjadi Unicorn selain yang tiga tersebut, saat ini sudah lebih banyak, antara lain Grab yang menurut Kompas Tekno (18/1/), valuasinya kini mencapai 6 miliar dolar AS (Rp80,4 triliun). Juga startup Traveloka.com (belanja iklannya Januari—September 2017 tercatat sebesar Rp870 miliar), Bukalapak.com(melayani 2 juta UMKM se-Tanah Air), serta Blibli.com (Djarum Group) suntikan modal (meski tidak diumumkan) dan kiprah operasionalnya sudah mencapai level Unicorn.

BKPM mengakui angka investasi yang dicatat belum memasukkan arus modal yang masuk e-commerce, digital ekonomi, dan startup. Lembong juga mengakui BKPM masih keteteran dalam mengklasifikasi sektor e-commerce. Hal itu yang menjadi penyebab nilai investasi daring belum masuk dalam realisasi investasi yang dipublikasikan BKPM.

"Fenomena ini sangat mendadak. Belum pernah di sejarah dari Rp0 jadi puluhan triliun rupiah. Perlu upaya ekstra untuk kejar laporan-laporan status investasi dari investor-investor ini," ujar Lembong.

Tanpa memasukkan investasi ke bisnis daring, realisasi penanaman modal selama 2017 di Indonesia sebesar Rp692,8 triliun, melampaui target Rp678,8 triliun.

Seberapa arti investasi di sektor daring bisa dibandingkan realisasi PMDN 5 besar sektor usaha; industri makanan Rp38,5 triliun, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp34,5 triliun, konstruksi Rp30 triliun, listrik, gas, dan air Rp25,4 triliun, serta tanaman pangan dan perkebunan Rp22 triliun. ***http://www.lampost.co/berita-investasi-asing-ke-daring2017-capai-rp64-triliun

Selanjutnya.....

SETIAP menonton televisi begitu kejamnya orang Myanmar (Burma) membantai warga Rohingya, tidak habis pikir, bagaimana mungkin Buddhisme yang mereka anut bisa menjadi sumber kekuatan untuk melakukan tindakan biadab itu? Namun, setelah membaca tulisan John P. Jones III, resensi buku Burma The Golden karya Wilhelm Klein (1982) di Amazon (29/6/2011), didapat kemungkinan bukan Buddhisme yang menjadi penyebabnya.
Langsung Jones III mengawali tulisan, "Wilhelm Klein, who wrote the subject words in the early '80's expressed a central facet of life in Burma... the power of myth, actually two: Buddhism and Marxism, wich makes this country so unique."
Itulah kemungkinan yang disingkap buku Wilhelm Klein, dari mana sumber sifat revolusioner homo homini lupus (suka memangsa sesama itu) hingga manusia bisa menjadi demikian buas dan kejam membunuh sesama manusia. Tidak kepalang, di bab terakhir bukunya itu, secara khusus Klein menyajikan pengamatannya bagaimana Marxisme bisa teradaptasi dalam cara hidup orang Burma (Myanmar).
Perilaku ideologis itu mengaktual secara nyata utamanya sejak kudeta militer 1962, di bawah kekuasaan Jenderal Ne Win. Salah satu gambaran perubahan yang terlihat secara fisis adalah jajaran stupa sepanjang Sungai Irawadi yang sebelumnya berjumlah lebih 13.000, kini tersisa tak lebih dari 2.000.
Dalam buku ini Wilhelm Klein mencatat Arakan (sekarang jadi Distrik Rakhine) tempat suku Rohingya itu dahulu sebuah kerajaan merdeka di bawah Raja Narameikhla. Pada tahun 1404, Arakan diserbu pasukan kerajaan Ava (Raja Burma). Raja Nara menyelamatkan diri ke kerajaan Bengali (sekarang Banglades).
Pada 1428 atas bantuan Sultan Bengali Sultan Nara kembali merebut kerajaan Arakan dari Ava. Kebetulan selama mengungsi di Bengali, Raja Nara sudah masuk Islam, maka saat ia kembali bertakhta memakai nama muslim, Sultan Solaiman Shah.
Arakan berdiri sebagai negara Islam merdeka selama tiga setengah abad, sampai pada 1784 lagi-lagi Raja Burma, kali ini Bodawphaya dari Dinasti Konbaung menyerbu Arakan. Pemerintah Arakan jatuh. Ribuan orang tewas dan ditawan. Sekitar 20.000 tawanan terdiri dari tokoh dan intelektual muslim, seniman, digiring ke pusat Burma, ratusan orang tewas di perjalanan.
Itu sampai Inggris merebut Arakan pada 1824. Penguasa Inggris justru membawa muslim Rohingya dari Bengali kembali ke Arakan sebagai pekerja perkebunan.
Tapi sejak Jepang masuk, Rohingya tertindas lagi sampai sekarang. ***http://www.lampost.co/berita-begitu-kejamnya-orang-myanmar

Selanjutnya.....

SETIAP Hari Pers Nasional 9 Februari, idealnya setiap insan pers introspeksi, melihat realitas diri dan profesinya. Saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir 9 Februari 1946, yang tanggal lahirnya dijadikan Hari Pers Nasional, pers nasional masa itu umumnya berkarakter pers perjuangan.
Pers perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara yang baru direbut dari kaum penjajah.
Pers perjuangan mewujudkan kemerdekaan sebagai jembatan emas mencapai masyarakat adil dan makmur.
Pers perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran berdasar kaidah dan norma moral amar makruf nahi mungkar, membela yang hak dan memerangi yang batil.
Pers perjuangan menggelorakan semangat revolusi mengusir penjajah yang mencoba kembali dengan kekuatan militer maupun kolonialisme baru, imperialisme.
Pers perjuangan yang sedemikian tegas wujud dan karakternya itu berlangsung sampai hadirnya demokrasi liberal yang berasaskan UUDS 1950. Pada era demokrasi liberal, wujud pers perjuangan cenderung partisan, koran dijadikan corong partai politik. Era itu, koran Suluh Indonesia membawakan suara PNI, koran Abadi menjadi saluran aspirasi Masyumi, Duta Masyarakat punya Partai NU, Pedoman dipakai PSI, dan seterusnya.
Kecenderungan pers partisan itu bahkan ada yang terbawa sampai era Orde Baru, tanpa kecuali lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bung Karno mengembangkan sistem Demokrasi Terpimpin. Umumnya, koran yang punya sejarah bekas partisan itu di zaman Orde Baru masih hidup kritis terutama terhadap rezim penguasa. Dan karena sikap seperti itu secara terang-terangan kritiknya diarahkan ke rezim berkuasa, pada suatu titik krusial di 1974 koran seperti Abadi dan Pedoman diberedel oleh rezim Orde Baru.
Selebihnya, koran-koran yang tersisa dikooptasi ketat oleh rezim militeristik itu. Tak ada koran kritis dalam arti sebenarnya. Dari kubu penguasa diintrodusir Pers Pancasila, dengan jenis kritik membangun, kritik konstruktif, dan sebagainya. Para pemred ditatar P-4 120 jam di antaranya diberi predikat Manggala, pertanda penghayatannya terhadap Pancasila bisa diandalkan.
Tahun 1998 rezim Orde Baru tumbang, kooptasi terhadap pers terlepas, dan bersama reformasi lahirlah pers bebas. Semangat pers perjuangan juga bersemi kembali. Namun, akibat tekanan perubahan teknologi yang pesat sehingga pers cetak memasuki era "sunset industry", perjuangan pers perjuangan era terakhir adalah berusaha agar masa senjakala bisa berkepanjangan. ***http://www.lampost.co/berita-pers-perjuangan-riwayatmu-dulu

Selanjutnya.....

AKSI mogok sopir angkot Tanah Abang yang dilakukan sejak Senin (22/1) mendesak Pemprov DKI Jakarta agar membuka kembali Jalan Jatibaru Raya buat angkot, akhirnya berhasil. Lanjutan aksi tersebut meluluhkan hati Wagub Sandiaga Uno, Jumat (2/2), setuju membuka kembali jalan tersebut buat angkot.
Hal itu layak menjadi perhatian karena penguasa daerah yang mau mengakui kebijakannya yang menyengsarakan rakyat keliru lantas memperbaikinya dengan mencabut keputusan yang salah tersebut, merupakan teladan sikap yang langka di negeri ini.
Kebanyakan penguasa daerah meski nyata-nyata kebijakannya keliru dan menyengsarakan rakyat, ngotot tidak mau mengakui kekeliruannya apalagi memperbaiki kesalahannya. Model penguasa berhati batu ini tidak peduli rakyat yang disengsarakan akibat kekeliruan kebijakannya menderita berkepanjangan.
Contoh itu terkait penataan Pasar Tanah Abang, Pemprov menutup bagi angkot Jalan Jatibaru Raya untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL). Di sisi lain, disiapkan Transjakarta Eksplorer gratis bagi warga yang ingin melintas di Jalan Jatibaru Raya.
Aksi sopir angkot dimulai Senin (22/1) di depan Balai Kota DKI. Mereka menyatakan penutupan Jalan Jatibaru Raya membuat omzet mereka turun hingga 50%. Waktu itu, Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno tidak menemui massa. Perwakilan sopir angkot hanya ditemui kepala Dinas Perhubungan. Berbagai iming-iming dari Pemprov, seperti masuk program OK Otrip mereka tolak.
Senin berikutnya (29/1) aksi mogok massal sopir angkot berlanjut. Wagub Sandiaga mengundang mereka ngopi di Balai Kota. Namun, para sopir menolak dan meminta Gubernur Anies menemui mereka di Tanah Abang.
Rabu (31/1), sopir masih mogok massal, utusan mereka menemui Sandiaga di Balai Kota. Sandiaga mendengarkan keluhan mereka. Sang Wagub menyimpulkan Pemprov tidak adil hanya PKL yang diakomodasi, sedang sopir angkot justru dikorbankan.
Sandiaga menyadari itu, dan pada Jumat (2/2) mengundang sopir angkot kembali ke Balai Kota. Pada pertemuan itu disampaikan tuntutan sopir angkot dipenuhi, Jalan Jatibaru Raya dibuka kembali untuk angkot. (Kompas.com, 4/2)
Kesiapan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta mengoreksi sendiri kebijakan yang keliru pantas diapresiasi. Sebab, cukup wajar pemimpin di lembaga apa pun, pada langkah awal mencoba suatu kebijakan tapi kemudian terbukti kurang tepat (trial and error). Jika kekeliruan itu tidak diperbaiki, bisa menjadi fondasi salah pasang kepemimpinannya. ***

http://www.lampost.co/berita-sopir-angkot-luluhkan-hati-wagub

Selanjutnya.....

Kartu kuning yang diacungkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis  ke-68 UI, Jumat (2/2/2018), dinilai sebagai cara kreatif menyampaikan kritik dan lebih efektif dari demonstrasi.
"Menurut saya, ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut dia, cara ini jauh berbeda dengan aksi demo mahasiswa di era Presiden SBY. "Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau," ujar Pangi. (Kompas.com, 2/2/2018)
Zaadit mengatakan kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi. Ada tiga isu yang jadi sorotan BEM UI.
Pertama, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.
Kedua, rencana pemerintah mengangkat pejabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini bisa membuat Polri/TNI tidak netral di pilkada.
Ketiga, BEM UI menyoroti draf peraturan baru organisasi mahasiswa yang mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Sementara itu, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan aksi mahasiswa memberi kartu kuning kepada Presiden Jokowi itu mewakili keresahan masyarakat saat ini. Kartu kuning bukan berarti ingin mendepak pemerintah yang berkuasa. Namun, untuk memperingatkan ada masalah di bawah yang harus diselesaikan.
Dan masalah di bawah itu ada kaitan dengan elektabilitas Jokowi yang terus berkisar 30% sampai 40% atau di bawah 50% seperti kata Rico Marbun, Direktur Media Survei Nasional (Median). (Kompas.com, 3/2/2018)
Salah satu masalah terkait elektabilitas yang tak selesai adalah ketidaktegasan Jokowi mencabut larangan cantrang. Akibatnya, kesepakatan Jokowi dengan nelayan untuk mencabut larangan cantrang malah jadi tekanan mengganti cantrang.
Padahal, pendalaman Aiman Witjaksono di lapangan (Kompas.TV, 29/1), nelayan enggan melepas cantrang karena hasil tangkapannya baik juga dengan alat fish finding tahu lokasi terumbu karang yang harus dihindari. Sedang gill net yang direkomendasi KKP hasil tangkapnya kurang, harganya Rp1 miliar atau lima kali lipat dari cantrang yang Rp100 juta—Rp200 juta. Kalau dipaksa terus melayan bisa menanggung utang alat tangkap seumur hidup, jumlah nelayan Pantura Jawa yang lebih besar dari selisih kemenangan Jokowi dari Prabowo di Pilpres 2014, bisa 2019 memberi kartu merah kepada Jokowi. ***

http://www.lampost.co/berita-kartu-kuning-untuk-joko-widodo

Selanjutnya.....

KAUM perempuan bakal jadi pihak yang paling dirugikan draf perluasan pasal pidana zina dalam RKUHP yang tengah dibahas di DPR dan akan disahkan rapat paripurna 14 Februari 2018. Korban perkosaan yang sulit membuktikan adanya ancaman kekerasan, sedangkan pelaku menyatakan suka sama suka, bisa jadi tersangka pidana zina.
"Kalau pasal ini jadi, bisa memidana korban atau perempuan yang menjadi korban. Justru mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan, padahal mereka korban pemerkosaan," ujar Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara. (Kompas.com, 31/1)
Menurut Erasmus, korban pemerkosaan berpotensi menjadi tersangka tindak pidana zina jika si pelaku mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, korban sulit sekali membuktikan bahwa telah terjadi ancaman kekerasan sebagai dasar pidana pemerkosaan.
"Si pelaku bisa saja mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka dan ketika perempuan tidak bisa membuktikan ada ancaman kekerasan dalam pemerkosaan, yang bisa kena adalah korban. Korbannya jadi tersangka," ujar Erasmus.
Di sisi lain, perluasan pasal zina akan menyebabkan banyak korban pelecehan seksual, yang umumnya dialami perempuan, akan makin takut melapor. Akibatnya kasus pelecehan seksual meningkat.
"Korban pemerkosaan sekarang saja tidak berani mengaku karena sudah kena stigma, apalagi nanti sudah ada ketentuan pidananya. Malah bisa menjadi tersangka," ujar Erasmus.
Itu terkait Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018. Isinya yang amat merugikan kaum perempuan korban perkosaan itu membuat petisi menolaknya dalam waktu singkat mendapat dukungan luas. Sejak diinisiasi Senin (29/1), pada Selasa, pukul 19.00, sebanyak 11.814 orang telah ikut menandatangani petisi melalui situs Change.org.
"Kami adalah perempuan, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, pelajar, aktivis, serta penyintas kekerasan seksual yang memiliki kekhawatiran besar akan adanya upaya kriminalisasi terhadap pribadi warga negara dalam pembahasan pasal-pasal kesusilaan RKUHP di Parlemen," tulis Tunggal Pawestri, salah satu inisiator petisi di Change.org.
Para anggota DPR yang terhormat diharap mencermati bunyi pasal itu, agar isinya melindungi perempuan. Bukan malah mencelakakan. ***

Korban Perkosaan Jadi Tersangka!

Selanjutnya.....

VIDEO pidato Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian soal ormas Islam yang viral sudah terpotong-potong. Durasi asli pidato di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten, 8 Februari 2017 itu selama 26 menit, sementara video yang kini viral hanya 2 menit.
"Itu sudah dipotong-potong jadi kalimat tidak utuh. Bagaimana kalimat tidak utuh berarti pesan tidak utuh juga," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mochammad Iqbal. (Kompas.com, 31/1/2018)
Potongan video itu menyebabkan beberapa pihak menginterpretasikan sendiri maksudnya. Bahkan, lanjut Iqbal, tidak sedikit yang menyalahkan Kapolri atas pernyataan yang dianggap mengesampingkan ormas Islam selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Kapolri telah bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin selaku pemilik pondok pesantren tempat dia berpidato. Ormas Syarikat Islam yang dipimpin Hamdan Zoelva juga telah menemui Kapolri dan minta klarifikasi soal video itu.
Pidato Kapolri itu disampaikan di tengah hangatnya pilkada serentak tahun lalu. Saat itu Kapolri memotivasi seluruh jajaran kepolisian untuk memperkuat silaturahim dengan ormas Islam. "Ingat, semua (ormas Islam) kecuali ada kelompok yang ingin merongrong NKRI," tegas Iqbal.
Ternyata ada yang mengerjai video tersebut dan memviralkan di media sosial seolah Kapolri mengesampingkan ormas Islam kecuali Muhammadiyah dan NU. Dan itu disebarkan menjelang pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 ini.
Kalau berita Kapolri saja bisa dikerjai seperti itu, betapa rawan Pilkada 2018 dari hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya di media sosial. Apalagi tren berita negatif di media sosial meningkat drastis. Ada 528.396 konten negatif yang ditindaklanjuti oleh penyedia platform media sosial pada 2017.
Platform media sosial itu antara lain Twitter, Facebook, Instagram, Google, Youtube, Telegram, Line, dan BBM. Penanganan konten negatif pada 2017 meningkat sekitar 9.000% dari 2016. (Kompas, 1/2/2018)
Karena itu, tak boleh tidak, untuk penanganan hoaks, ujaran kebencian, dan sejenisnya terkait pemilu dan pilkada serentak, Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan, menandatangani kerja sama dengan sembilan penyedia platform media sosial. Kerja sama ini juga untuk mendeteksi penggunaan media sosial dalam kampanye oleh calon dan tim suksesnya.
Dengan itu diharapkan siber army para calon tak bisa saling potong pidato lawan untuk saling menyudutkan. ***http://www.lampost.co/berita--pidato-kapolri-dipotong-potong

Selanjutnya.....

BARU diluncurkan pada Jumat (26/1), aplikasi Your All Payment (YAP) menjadi penanda gaya hidup terbaru, orang pergi belanja tidak perlu bawa dompet berisi uang atau berbagai kartu (kartu debit, kartu kredit, atau e-money), tetapi cukup hanya membawa handphone (hape). Pakai aplikasi YAP, pembayaran bisa dilakukan dengan memindaikan hape ke barcode di kasir.

YAP menjadi aplikasi pembayaran tanpa uang tunai (cashless) dan tanpa kartu (cardless) pertama di Indonesia yang mendapat izin Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). YAP yang diluncurkan Bank Negara Indonesia tersebut merupakan pengganti mesin gesekan kartu, electronic data capture (EDC), yang selama ini digunakan kasir.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan aplikasi YAPmemungkinkan nasabah menggunakan tiga sumber dana, yakni kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik BNI (UnikQu) sesuai pilihan pengguna saat transaksi.

"Diharapkan mengubah kebiasaan orang dari bertransaksi dengan uang tunai menjadi nontunai sesuai dengan Gerakan Nasional Nontunai BI melalui smartphone," ujar Anggoro saat peluncuran YAP. (Kompas.com, 26/1)

Menurut Anggoro, YAP akan digunakan mulai dari pedagang kecil, UMKM, ritel, toko jaringan (chain store), toko modern (premium), dan toko daring (e-commerce). Selain di Jakarta, peluncuran YAP dilakukan serentak di lebih 2.000 outlet BNI seluruh Indonesia. Target pengguna YAP terutama generasi muda atau millennial yang akrab dengan laju teknologi.

Keamanan aplikasi YAP berlapis yakni menggunakan password saat login dan saat bertransaksi harus menggunakan personal identification number (PIN) sesuai sumber dana yang digunakan (kartu debit, kartu kredit, atau e-money).

Perlu menjadi perhatian, dalam gaya hidup terbaru ini orang tidak lagi melakukan transaksi dengan menyerahkan uang langsung dari tangannya ke tangan orang lain. Namun dilakukan hanya dengan memijit-mijit angka di hape.

Dua tindakan itu terasa jauh berbeda. Lewat uang tunai, terasa uang kita berkurang akibat diserahkan kepada orang lain. Dengan transaksi digital tekanan rasa uang berkurang itu nyaris tak ada. Orang melakukannya tanpa tekanan rasa khawatir uangnya berkurang, sebaliknya bangga bisa membayar dengan hape. Barulah nanti, kaget saat melihat saldonya di bank kandas.

Oleh karena itu, diingatkan untuk tidak jorjoran melakukan transaksi digital. Selalu ingat saldo kandas atau kartu kredit punya limit. ***http://www.lampost.co/berita-yap-bayar-belanjaancukup-memakai-hape

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan agar menghilangkan larangan impor terbatas bahan baku industri untuk menunjang produksi dalam negeri. "Saya sudah sampaikan ke Menko Perekonomian Pak Darmin Nasution. Saya minta larangan terbatas dihilangkan, dikurangi," tegasnya.
Saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana, Rabu, Presiden mengatakan larangan impor terbatas itu memang sudah dipangkas dari 5.000 ke 2.000. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih terlalu banyak dan bisa menghambat impor bahan baku.
"Itu kebanyakan. Itu apa sih? Dipikir saya tidak tahu itu buat apa? Permainannya apa?" tukas Jokowi. (Kompas.com, 31/1/2018)
Rupanya Presiden sudah tahu kalau ada yang bisa bermain dengan buka-tutup keran larangan impor terbatas bahan baku industri. Karena larangannya terbatas, izin impornya tergantung "penguasa", regulator pemegang buka-tutupnya keran.
Akibatnya, arus impor bahan baku industri tergantung suasana hati sang pemegang keran. Bahan baku industri pun sering tersendat, sehingga laju peningkatan ekspor sektor unggulan, utamanya industri manufaktur, jadi terganggu.
Proses yang menghambat laju peningkatan ekspor itu yang membuat nada suara Presiden Jokowi tinggi ketika menyinggung hal itu. Ia meminta Kementerian Perdagangan mengecek setiap pasokan yang ada di daerah. Dengan itu bisa diketahui wilayah mana yang sedang surplus, dan mana yang sedang kekurangan.
Dengan demikian, Kemendag bisa memiliki data mengenai rantai perdagangan guna menjamin ketersediaan pasokan bagi industri. "Suplai pasar terjaga juga menjamin ketersediaan industri. Jangan buat regulasi yang justru industri teriak karena pasokan terhambat," tegas Presiden.
Terpenting dari perintah Presiden untuk menghilangkan aturan larangan terbatas atas impor bahan baku industri itu adalah dihapus dan ditiadakannya prinsip prohibitionisme dalam regulasinya. Prohibitionisme adalah suatu kegemaran membuat larangan, bahkan asal-asalan, demi tujuan-tujuan terselubung para pembuat aturan yang diselimuti dalih seolah-olah demi kepentingan umum.
Padahal, sebenarnya larangan yang dibuat itu hanya sebagai kendali bagi memuaskan kepentingan terselubung. Ribuan larangan terbatas dibuat, bukan benar-benar untuk melarang masuknya jenis bahan baku tertentu itu, melainkan sekadar untuk permainan yang triknya telah diketahui Presiden, seperti ia tegaskan.
Prohibitionisme, itulah penyakit birokrasi yang harus dihilangkan dari jajaran pemerintahan. ***http://www.lampost.co/berita-bermain-larangan-impor-terbatas

Selanjutnya.....