Kartu kuning yang diacungkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo saat Dies Natalis ke-68 UI, Jumat (2/2/2018), dinilai sebagai cara kreatif menyampaikan kritik dan lebih efektif dari demonstrasi.
"Menurut saya, ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut dia, cara ini jauh berbeda dengan aksi demo mahasiswa di era Presiden SBY. "Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau," ujar Pangi. (Kompas.com, 2/2/2018)
Zaadit mengatakan kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi. Ada tiga isu yang jadi sorotan BEM UI.
Pertama, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.
Kedua, rencana pemerintah mengangkat pejabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini bisa membuat Polri/TNI tidak netral di pilkada.
Ketiga, BEM UI menyoroti draf peraturan baru organisasi mahasiswa yang mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Sementara itu, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan aksi mahasiswa memberi kartu kuning kepada Presiden Jokowi itu mewakili keresahan masyarakat saat ini. Kartu kuning bukan berarti ingin mendepak pemerintah yang berkuasa. Namun, untuk memperingatkan ada masalah di bawah yang harus diselesaikan.
Dan masalah di bawah itu ada kaitan dengan elektabilitas Jokowi yang terus berkisar 30% sampai 40% atau di bawah 50% seperti kata Rico Marbun, Direktur Media Survei Nasional (Median). (Kompas.com, 3/2/2018)
Salah satu masalah terkait elektabilitas yang tak selesai adalah ketidaktegasan Jokowi mencabut larangan cantrang. Akibatnya, kesepakatan Jokowi dengan nelayan untuk mencabut larangan cantrang malah jadi tekanan mengganti cantrang.
Padahal, pendalaman Aiman Witjaksono di lapangan (Kompas.TV, 29/1), nelayan enggan melepas cantrang karena hasil tangkapannya baik juga dengan alat fish finding tahu lokasi terumbu karang yang harus dihindari. Sedang gill net yang direkomendasi KKP hasil tangkapnya kurang, harganya Rp1 miliar atau lima kali lipat dari cantrang yang Rp100 juta—Rp200 juta. Kalau dipaksa terus melayan bisa menanggung utang alat tangkap seumur hidup, jumlah nelayan Pantura Jawa yang lebih besar dari selisih kemenangan Jokowi dari Prabowo di Pilpres 2014, bisa 2019 memberi kartu merah kepada Jokowi. ***
"Menurut saya, ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut dia, cara ini jauh berbeda dengan aksi demo mahasiswa di era Presiden SBY. "Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau," ujar Pangi. (Kompas.com, 2/2/2018)
Zaadit mengatakan kartu kuning diberikan sebagai peringatan ke Jokowi. Ada tiga isu yang jadi sorotan BEM UI.
Pertama, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.
Kedua, rencana pemerintah mengangkat pejabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini bisa membuat Polri/TNI tidak netral di pilkada.
Ketiga, BEM UI menyoroti draf peraturan baru organisasi mahasiswa yang mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Sementara itu, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan aksi mahasiswa memberi kartu kuning kepada Presiden Jokowi itu mewakili keresahan masyarakat saat ini. Kartu kuning bukan berarti ingin mendepak pemerintah yang berkuasa. Namun, untuk memperingatkan ada masalah di bawah yang harus diselesaikan.
Dan masalah di bawah itu ada kaitan dengan elektabilitas Jokowi yang terus berkisar 30% sampai 40% atau di bawah 50% seperti kata Rico Marbun, Direktur Media Survei Nasional (Median). (Kompas.com, 3/2/2018)
Salah satu masalah terkait elektabilitas yang tak selesai adalah ketidaktegasan Jokowi mencabut larangan cantrang. Akibatnya, kesepakatan Jokowi dengan nelayan untuk mencabut larangan cantrang malah jadi tekanan mengganti cantrang.
Padahal, pendalaman Aiman Witjaksono di lapangan (Kompas.TV, 29/1), nelayan enggan melepas cantrang karena hasil tangkapannya baik juga dengan alat fish finding tahu lokasi terumbu karang yang harus dihindari. Sedang gill net yang direkomendasi KKP hasil tangkapnya kurang, harganya Rp1 miliar atau lima kali lipat dari cantrang yang Rp100 juta—Rp200 juta. Kalau dipaksa terus melayan bisa menanggung utang alat tangkap seumur hidup, jumlah nelayan Pantura Jawa yang lebih besar dari selisih kemenangan Jokowi dari Prabowo di Pilpres 2014, bisa 2019 memberi kartu merah kepada Jokowi. ***
0 komentar:
Posting Komentar