SETIAP truk tangki masuk disusul antrean panjang mobil dan sepeda motor mengular sampai ke jalan raya untuk mengisi premium, jadi terpikir kenapa harus begini? Padahal, premium bukan termasuk BBM yang disubsidi, semestinya konsumen tidak harus dibuat sedramatis itu, mengintip truk tangki datang untuk antre. Melihat antrean panjang itu sekali waktu jadi teringat di Jepang, negeri yang buminya tidak mengandung minyak. Kapan saja orang mau mengisi bensin, jenis apa saja, tersedia di SPBU, termasuk minyak tanah untuk kompor pemanas pada musim dingin. Pelanggan mengisi sendiri seberapa perlunya, dengan transaksi memakai kartu debit atau sejenisnya. Tidak seorang pun terlihat petugas melayani pembeli di SPBU, semua pelanggan melakukan sendiri transaksi dan pengisiannya. Tidak ada antrean sama sekali. Segala sesuatu senantiasa berjalan baik. Semua itu bisa terjadi, utamanya karena faktor budaya. Mulai budaya di perusahaan yang melayani penyediaan minyak (corporate cultural). Segala sesuatu direncanakan dan dilaksanakan untuk memudahkan pelanggan. Kemudian, budaya masyarakatnya, berusaha selalu tertib menghormati pelayanan yang diberikan penyedia minyak, sehingga selalu melakukan transaksi dengan baik tanpa dijaga petugas sekalipun. Di negeri kita, kedua hal tersebut, budaya perusahaan dan budaya masyarakatnya, belum sampai ke sana. Di sisi perusahaan (Pertamina) utamanya karena beban yang berat dengan terus naiknya harga minyak dunia dan menguatnya dolar atas semua mata uang global. Pokok masalahnya pada posisi Indonesia sejak 2002 telah menjadi net importir BBM. Kini produksi dalam negeri sehari sekitar 750 ribu barel, sedang pemakaian 1,6 juta barel. Kekurangannya diimpor dengan harga sekitar 75 dolar AS per barel. Celakanya, pembelian 850 ribu barel per hari kekurangan itu harus dibayar dengan dolar AS. Hitung sendiri berapa banyak Pertamina harus memborong dolar dari pasar untuk membayar impor BBM. Kebutuhan dolar Pertamina ini saja bisa menaikkan kurs dolar, termasuk untuk membayar utang dan bunganya, pengamat ekonomi UI Talisa Aulia menghitung kebutuhan dolar Pertamina sekitar 140 juta dolar setiap hari. (CNBC-I, 26/10) Beban itu bukan pula bakal turun. Sebaliknya, setiap tahun kendaraan roda empat ke atas bertambah satu juta unit, dan sepeda motor tambah lebih lima juta unit. Sehingga, tanpa langkah brilian yang menghadirkan budaya perusahaan seperti di Jepang, antrean di SPBU itu bisa lebih panjang lagi. Selanjutnya.....

BUPATI Cirebon Sunjaya Purwadisastra kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat jual-beli jabatan. Jabatan camat, tarifnya Rp50 juta. Barang bukti yang disita hasil jual beli jabatan Rp385 juta, dan bukti transfer fee proyek atas nama orang lain Rp6,4 miliar. Jabatan diperjualbelikan secara murah meriah. Dibanding untuk perlengkapan kampanye calon kepala desa saja bisa habis lebih banyak dari harga jabatan camat tersebut. Atau mungkin harga jabatan sesuai dengan nilai supply-demand-nya. Adanya jual-beli jabatan pelayanan publik ini jelas berbahaya. Pasti merugikan masyarakat. Berbahaya, karena jabatan yang semestinya pelayan masyarakat itu, setelah dibeli bisa dianggap telah menjadi milik pribadi. Sebagai milik pribadi, penggunaan jabatannya bukan lagi untuk pelayan publik, melainkan lebih untuk melayani atau memenuhi kepentingan pribadi sang pejabat semata. Akibatnya, pelaksanaan tugas pelayanan publik jadi pseudomatis, hanya seolah-olah melayani publik. Padahal, sebenarnya jabatan tersebut telah disalahgunakan untuk lebih memuaskan kepentingan pribadi sang pejabat. Lebih buruk lagi, kalau dana pengeluaran untuk pembelian jabatan tersebut dianggap sebagai modal. Bukan saja harus kembali, melainkan juga harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tuntutan meraih untung sebesar-besarnya ini juga untuk bisa mempertahankan jabatan tersebut. Supaya tidak keburu dimutasi ke jabatan "kering", juga perlu "menjaga hubungan baik" dengan atasan sang penentu. Masalahnya, di tempat di mana jabatan diperjualbeljkan, juga untuk selanjutnya ada semacam persewaan jabatan. Jika sewa jabatan tersebut tidak dilunasi dalam waktu tertentu, dengan mudah dimutasi. Oleh karena itu, mutasi yang cukup frekuen dilakukan pada suatu kantor pemerintahan daerah, bisa menjadi momok bagi para pejabat. Sekaligus, mendorongnya untuk tahu diri, ada penguasa di atasnya yang mengatur jabatan yang didudukinya tersebut. Kalau cuek pada kekuasaan penentu jabatannya itu, tak perlu lama ia menunggu dimutasi. Proses jual-beli jabatan bisa secara kasar dengan patokan harga tegas sebuah jabatan, juga bisa cara halus dengan ancaman mutasi bagi yang lambat setor "sewa" jabatannya. Tapi model yang mana pun itu, membuat orang yang tidak kompeten menduduki suatu jabatan. Akibatnya, tugas pelayanan publik yang sepele pun, seperti merekam data KTP warga, bisa tidak selesai bertahun-tahun. Rakyat selalu jadi korban. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi membuat rakyat mudah mengenali politikus yang suka menebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, memecah belah bangsa dan memprovokasi, dengan menyebutnya politikus sontoloyo. Itu ia kemukakan saat membagi sertifikat tanah gratis di Jakarta Selatan dan usai membuka pameran dagang di Serpong, pekan lalu. Dengan itu rakyat jadi lebih mudah bersikap jika ada politikus mengobral hoaks, fitnah, ujaran kebencian, memprovokasi, cukup melabelinya dalam hati: politikus sontoloyo! Setelah itu terserah rakyat, misalnya kalau politikus sontoloyo itu muncul di berita televisi, cukup pindah saluran dan tak perlu komentar. Dengan kemudahan mengenali dan melabeli politikus sontoloyo itu, orang tak lagi mudah terpancing emosinya mendengar bicara yang mengentak-entak hingga ngos-ngosan dari politikus. Cukup segera memaklumi, dasar politikus sontoloyo, ya memang begitu. Ucapan politikus sekeras apa pun dengan begitu akan dianggap angin lalu saja. Tak mengganggu pikiran lagi, apalagi mengendap di hati. Perasaan jadi tenang dan tenteram. Artinya, rakyat cukup cuek bebek menghadapi politikus sontoloyo. Terutama ketika ada yang memprovokasi, dengan cara apa dan bagaimanapun, hindari dan kalau bisa jauhi saja. Sebab, setiap yang terprovokasi bisa menjadi korban konyol, sedang provokatornya kabur dan tak mudah dicari jejaknya. Kalau ada provokasi mendekati kita, biarkan hingga yang berwajib menindaknya. Kalau yang berwajib tidak "ngeh" dengan provokasi itu, ingatkan atau beri tahu bahwa sesuatu itu provokasi yang berbahaya. Dengan sikap rakyat yang dingin, bahkan beku terhadap politikus sontoloyo, sebagian politikus tentu akan dengan sendirinya menyadari, salah tingkahnya sudah tidak laku atau tidak bisa memengaruhi rakyat lagi. Sehingga, jika ia tak mau mengubah gayanya yang sudah basi itu, ia akan rugi sendiri, konstituennya berkurang. Lain hal jika melakukan itu sebagai strategi menarik pengikut, bahkan untuk itu dilakukan secara terencana dengan konsultan asing yang sering berhasil dengan cara itu memenangkan kontestasi di berbagai negara, tentu asumsinya masih harus diuji di bumi Pancasila yang masyarakatnya penuh sikap tenggang rasa ini. Cara memecah belah bangsa, fitnah, hoaks, dan provokasi memang dahulu pernah berhasil dipakai kaum penjajah untuk menguasai negeri ini. Tapi apakah bangsa yang sudah 73 tahun merdeka bisa ditaklukkan politikus sontoloyo dengan teori pecah belah, devide et impera? *** Selanjutnya.....

UNTUK mengejar ketertinggalan di bidang antariksa, Tiongkok sedang membuat bulan yang akan mengorbit di angkasa pada 2022. Bulan buatan merupakan satelit dengan cermin luar angkasa berukuran raksasa yang memantulkan sinar matahari ke bumi. Dengan itu diharapkan Tiongkok tidak terlalu jauh lagi tertinggal dari Amerika Serikat yang dengan Apollo 11 pada 20 Juli 1969 telah mendaratkan astronaut di bulan. Lalu, Uni Sovyet dengan Soyuz 11 pada Juni 1971 yang tiga astronautnya mencapai stasiun luar angkasa dan mengorbit di Soyuz 1 hingga 30 Juni. Kini, mengirim astronaut mengorbit di stasiun luar angkasa sudah menjadi hal biasa. Proyek ambisius Tiongkok itu diinisiasi Institut Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya, akan membuat tiga buah bulan. Wu Chenfung, kepala Lembaga Penelitian Sains institut tersebut, mengatakan berdasarkan rencana penelitian yang meliputi verifikasi peluncuran, injeksi robot, pembongkaran, pencahayaan, penyesuaian, dan pengendalian, bulan buatan manusia itu ditargetkan selesai pada 2020 dan siap mengorbit 2022. "Pada saat itu, tiga bulan dengan cermin besar akan membagi bidang orbit 360 derajat dan menerangi suatu daerah selama 24 jam terus-menerus," ujar Wu, dilansir People's Daily, dikutip Kompas.com (19/10/2018). Sinar matahari yang dipantulkan bisa menerangi area seluas 3.600 sampai 6.400 kilometer persegi, dengan intensitas cahaya delapan kali lebih terang dari cahaya bulan. Diinformasikan, bulan mengorbit bumi sekitar 380 ribu kilometer dari bumi. Sementara bulan buatan akan ditempatkan pada orbit dalam jarak sekitar 500 kilometer dari bumi. Menanggapi kekhawatiran cahaya bulan buatan manusia akan mengganggu siklus siang-malam normal hewan dan tumbuhan, Wu mengatakan intensitas cahaya dan waktu iluminasi bisa disesuaikan dan akurasi iluminasi bisa dikontrol. Saat bulan buatan mengorbit, orang hanya bisa melihat bintang terang di langit yang menyinari jalanan suatu daerah. Proyek ini memang bertujuan penerangan jalan dan penghematan listrik. Jika di malam hari mendadak mati listrik, tidak ada masalah karena orang tetap bisa beraktivitas. "Bulan buatan juga dapat menerangi suatu kawasan gelap, misalnya saat terjadi bencana gempa bumi yang membuat aliran listrik terputus," jelas Wu. Ide bulan buatan dengan cermin memantulkan sinar matahari, pernah diuji coba Rusia 1990-an lewat proyek Banner. Ternyata cerminnya tidak berfungsi di angkasa, proyek dihentikan. *** Selanjutnya.....

BRAND Finance, konsultan penilaian merek global, merilis laporan tahunan tentang 100 merek nagara paling berharga di dunia. Merek negara Indonesia dengan nilai 848 miliar dolar AS di peringkat 16 dunia, teratas di ASEAN. Merek negara dinilai berdasar kondisi negara dan ekonominya secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial ekonomi. Merek negara dengan kategori "kuat" menunjukkan kondisi yang sangat menarik untuk investasi, mendorong investasi masuk, menambah nilai ekspor, serta menarik wisatawan dan pekerja terampil. "Pariwisata sumber pemasukan potensial utama untuk semua negara. Tapi, persaingan sangat ketat dan sangat penting memastikan semua titik dari merek diselaraskan untuk memberikan pengalaman terbaik," tulis laporan itu, dikutip Kompas.com dari Seasia. (23/10) Amerika Serikat menjadi merek negara paling berharga di dunia dengan nilai 25,9 triliun dolar AS. Tiongkok membuntutinya di peringkat kedua dengan nilai 12,779 triliun dolar AS. Jerman, Inggris, dan Jepang berturut di posisi 3, 4, dan 5. Sementara di ASEAN, setelah merek Indonesia di tempat teratas dengan peringkat 16 dunia dan nilai 848 miliar dolar AS, di urutan kedua Singapura dengan peringkat 28 dunia dan nilai merek 530 miliar dolar AS. Filipina urutan ketiga ASEAN, peringkat 29 dunia dengan nilai merek 524 miliar dolar AS. Malaysia di urutan keempat ASEAN, dengan peringkat 30 dunia dan nilai merek 523 miliar dolar AS. Thailand urutan lima ASEAN, dengan peringkat 31 dunia dan nilai 509 dolar AS. Di urutan enam ASEAN Vietnam, dengan peringkat 43 dunia dengan nilai merek 235 miliar dolar AS. Sedangkan Myanmar di urutan tujuh ASEAN dengan peringkat 73 dunia dan nilai merek 52 miliar dolar AS. Dengan merek Indonesia teratas di ASEAN, berarti kondisi negara kita dengan ekonominya secara keseluruhan berpotensi amat ideal bagi investasi maupun dikunjungi bukan hanya wisatawan asing, melainkan juga pekerja terampil dari luar negeri—setidaknya sesuai dengan kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, mengantisipasi perkembangan investasi dan pariwisata ke depan seiring pembangunan infrastruktur, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan model yang paling praktis dan cepat. Artinya, merek Indonesia yang unggul menuntut upaya membangun barisan panjang pekerja terampil di semua bidang, baik untuk bersaing di dalam negeri dengan pekerja terampil dari luar, maupun menjadi pekerja terampil di luar negeri. Selanjutnya.....

ASPEK stabilitas politik dan keamanan adalah prakondisi bagi manusia untuk leluasa dalam mengeksplorasi kapasitasnya, hingga mampu mengaktualisasikan kualitas terbaiknya. Lewat aktualisasi kualitas terbaik anak-anak bangsa itulah terwujud pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa, sebagai isi atau konten dari pembangunan manusia. Dengan demikian ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah rangka dalam pembangunan manusia, sedangkan isi atau kontennya adalah pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Namun, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa itu tidak sepenuhnya bebas nilai atau liberalistik, tetapi harus senantiasa berorientasi pada penguatan Indonesia sentris, yakni senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional. Ini tanpa kecuali suatu karya budaya atau prestasi itu bernilai universal, ia harus punya cantolan atau arti bagi kepentingan nasional. Menjadikan pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa sebagai isi pembangunan manusia tidaklah mudah, karena hal itu disandarkan pada kualitas manusia, fisik, mental, intelektualnya. Salah satu ukuran untuk itu yang telah tersedia secara universal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana posisi Indonesia cukup baik: sejak 2017 IPM Indonesia masuk kategori tinggi atau high human development. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik 16 April 2018, IPM Indonesia menembus angka 70,81 pada 2017. Level ini naik 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90% dibanding tahun sebelumnya. IPM diukur lewat tiga dimensi, Kesehatan dengan indikator umur harapan hidup, pengetahuan dan pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah, serta ekonomi dengan hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Baca Juga: 5 Aspek Membangun Manusia! (1) Dengan posisi IPM Indonesia terakhir itu, seiring penguatan terus IPM, upaya pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa mungkin bisa lebih fokus dan bersifat kualitatif, membangun peradaban. Langkah pertama mungkin pembersihan budaya dari sampah provokasi, hoaks, fitnah, dan tebaran kebencian di kalangan sesama warga bangsa. Pembersihan dari semua itu amat dibutuhkan karena seberapa jauh pun kita membangun peradaban akan bisa dihancurkan hanya dalam sekejap oleh provokasi, hoaks dan fitnah yang mengadu domba bangsa. Di situlah letak strategisnya peran penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam membangun peradaban; meluruskan yang bengkok ke arah ideal. Selanjutnya.....

SETELAH pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif berikut pemerataannya, setahun terakhir periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan manusia yang tangguh. Ada lima aspek untuk itu yang menjadi titik tolak dan fondasi utama menuju negara maju. Aspek pertama, pembangunan ekonomi dengan peningkatan daya saing serta kesejahteraan dan kebijakan afirmatif (penguatan). Kedua, stabilitas politik dan keamanan. Ketiga, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Keempat, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Dan kelima, aspek penguatan Indonesia sentris. Demikian Kompas, berdasar rilis kantor staf Presiden. (21/10/2018) Pembangunan ekonomi merupakan fondasi pembangunan manusia dalam semua aspek. Kemajuan ekonomi perlu untuk menumbuhkan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan. Juga meningkatkan kesejahteraan, dengan jaminan pendidikan dan kesehatan. Faktor ekonomi menentukan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Juga untuk pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Salah satu kemajuan penting dalam ekonomi sebagai fondasi adalah dalam menekan inflasi. Dari 2014 dan sebelumnya inflasi tahunan sekitar 8% (yoy), sejak 2015 hingga sekarang inflasi tahunan bisa ditekan mejadi sekitar 3,5% (yoy). Artinya, rakyat mendapatkan nilai arau harga lebih murah 4,5% dalam belanja rumah tangga. Berkurangnya demikian signifikan inflasi memberi benefit fisis yang besar dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Mudahnya, 2014 dan sebelumnya pertumbuhan ekonomi sekitar 6% dan inflasi sekitar 8%, rakyat selalu tekor 2%. Sedang setelah 2015 pertumbuhan sekitar 5% dengan inflasi sekitar 3,5%, rakyat selalu mendapat benefit 1,5%. Ini efektif artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kata kuncinya pada penguatan dalam semua aspek pembangunan manusia tersebut. Karena, sejak 2015 berbagai sektor terkait sudah ditingkatkan anggarannya. Anggaran kesehatan dari Rp49,38 triliun pada 2014, menjadi Rp65,01 triliun pada 2018. Juga anggaran pendidikan dari Rp126,21 triliun pada 2014 menjadi Rp147,56 triliun 2018. Untuk perlindungan sosial dari Rp120,34 triliun empat tahun lalu kini jadi Rp162,56 triliun. Efektifnya fokus pembangunan manusia melalui penguatan program-program yang telah berjalan itu, tak terlepas dari efektifnya penegakan hukum yang menekan korupsi dalam pelaksanaannya, serta tata kelola pemerintahan dalam kewajiban pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya.....

PENGAMAT politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno melihat hingga empat tahun pemerintahan Jokowi-JK masih dibayangi polarisasi, masyarakat seolah dibelah menjadi dua kubu pendukung Jokowi dan anti-Jokowi oleh apa yang dia sebut bebal politik. Yakni, banyak orang yang tidak rasional dan objektif dalam berpolitik. Sentimen-sentimen negatif dituduhkan kepada pemerintah, bahkan dibumbui dengan berita bohong atau hoaks yang ekstrem. Masyarakat bebal politik, menurut Adi, juga cenderung menutup mata dari kebaikan yang telah dicapai pemerintah dan mengedepankan emosi yang berdasarkan pada rasa tidak suka. Jadi, enggak peduli Jokowi bekerja atau tidak, enggak peduli Jokowi sudah berbuat banyak selama empat tahun untuk bangsa, yang penting asal bukan Jokowi aja. Menurut saya, ini semacam bebal politik, masyarakat cenderung tidak rasional," kata Adi. (Kompas.com, 21/10/2018) Isu-isu yang cenderung menjurus hoaks dan fitnah seperti Jokowi seorang PKI, pro-asing, dan anti-Islam, terus dimunculkan sekalipun Jokowi telah mengklarifikasi ketidakbenaran isu tersebut. Meski banyak isu digulirkan kubu anti-Jokowi, Adi menilai Jokowi cenderung cuek. Jokowi menyerahkan segala hoaks dan fitnah kepada penegak hukum. Adanya polarisasi politik menandakan mental model politik publik masih belum berkembang. Bahkan, pendidikan yang sudah makin maju dan teknologi komunikasi kian terbarukan, ternyata tidak membuat masyarakat menjadi makin sehat dalam berdemokrasi. "Mereka boleh kaya, boleh maju, boleh kenal teknologi yang canggih, tapi mental model politiknya, saya dan mereka, we and the others, kan begitu pola polarisasinya," ujarnya. Jika hal ini terus dibiarkan, akan berbahaya bagi proses demokrasi. Seolah demokrasi berjalan baik, tapi digerogoti secara perlahan dari dalam karena masyarakat terpaut polarisasi. Karena itu, penting membenahi pendidikan politik dalam masyarakat. Publik perlu diberi wawasan yang lebih luas bahwa politik bukan soal suka atau tidak suka. Berpolitik harus dengan kerendahan hati, mau mengakui kelompok lain yang berprestasi. Untuk pendidikan politik yang baik, elite politik memegang peran utama. Elite seharusnya mampu mempertontonkan sikap yang rasional dan objektif, tidak hanya memunculkan narasi negatif tanpa kritik yang membangun. Peranan tokoh agama juga penting dalam pendidikan politik. Sebagai panutan, tokoh agama mengajak umat menjauhi ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Selanjutnya.....

TIM riset JPMorgan Chase & Co. menyebut kemungkinan atau probabilitas Amerika Serikat (AS) tergelincir dalam resesi ekonomi dalam kurun satu tahun 28%, dalam kurun dua tahun 60%, dan dalam kurun tiga tahun mencapai lebih 80%. Menurut laporan riset yang dikutip Bloomberg Jumat (19/19) itu, model yang dijalankan JPMorgan mencakup beragam indikator, mulai dari sentimen konsumen dan pelaku usaha, partisipasi tenaga kerja pria usia produktif, pertumbuhan kompensasi, serta durabilitas dan struktur sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB). Model JPMorgan juga lebih pesimis dibandingkan model yang dilakukan Federal Reserve New York. Bank sentral dalam modelnya menunjukkan probabilitas resesi AS mencapai 14,5%. (Kompas.com, 19/10) Sebelumnya, Ronald Temple, kepala ekuitas AS untuk Lazard Asset Management menyatakan perang dagang antara AS dengan Tiongkok bisa menggiring perekonomian AS masuk ke jurang resesi pada 2020. Ini dipadu gejolak hubungan ekonomi dengan Kanada dan Eropa, serta kenaikan suku bunga acuan The Fed. Kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump akan berdampak pada pelambatan ekonomi AS. Ini disebabkan gejolak perdagangan bertubrukan dengan kenaikan suku bunga acuan. "Resesi dalam jangka pendek tidak bisa dihindarkan, namun risiko (resesi) pada 2020 telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir," ujar Temple. Ia menjelaskan bila perang dagang tidak terjadi, risiko resesi perekonomian AS akan berkurang jauh. Namun, tampaknya AS berlebihan dalam mengestimasi berapa banyak Tiongkok harus mengimpor dari AS. Temple juga khawatir dengan cara keras AS memperlakukan sekutu-sekutunya. AS sebenarnya bisa mencapai kesepakatan secara efektif dengan Tiongkok dengan cara bekerja sama dengan Eropa, Kanada, Australia, Jepang, dan negara maju lainnya melalui arah kebijakan. Akibat kerasnya perlakuan AS pada sekutunya, Kamis (18/10), 28 pemimpin negara Eropa berkumpul dengan 20 pemimpin Asia di Brussel, Belgia, membahas kebijakan proteksionis Presiden Trump, melawan perubahan iklim dan memperjuangkan perdagangan bebas. Dari Asia hadir PM Tiongkok Li Keqiang, PM Jepang Sinzo Abe, Presiden Korsel Moon Je-in, dan PM Rusia Medvedev. Semua bekerja sama menghindar dari terseret resesi AS. Pertanda, berlanjut jebloknya bursa saham AS. Menurut CNBC, Jumat (19/10), sejak awal bulan Indeks Dow Jones dan SP 500 melemah lebih 4%, Indeks Nasdaq tertekan hampir 7%, dan sektor teknologi melemah 7.1%. Selanjutnya.....

SURPLUSNYA neraca perdagangan September 2018 yang dirilis BPS Senin (15/10), menjadi sentimen positif bagi rupiah. Selasa, Rabu dan Kamis rupiah berlanjut menguat dari Senin Rp15.246 per dolar AS, menjadi Rp15.206 pada Selasa, lalu Rabu menjadi Rp15.178, dan seterusnya meninggalkan level Rp15.200. Seiring menguatnya rupiah, surplus neraca perdagangan September tersebut, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira, juga memicu investor asing mulai masuk lagi ke bursa. Dalam sesi penutupan bursa Rabu net buy atau pembelian bersih asing mencapai Rp526,3 miliar. (Kompas.com, 17/10/2018) Dengan adanya pembelian saham oleh investor asing tersebut, permintaan untuk mata uang rupiah sebagai pembayarannya makin besar. Selain itu, lanjut Bhima, harga minyak acuan Brent juga turun menjadi 80,7 dolar AS per barel setelah sebelumnya sampai menembus 85 dolar AS per barel. "Turunnya harga minyak mentah berpengaruh terhadap defisit migas, dan potensi kenaikan harga BBM yang lebih agresif. Ujungnya inflasi masih bisa terkendali di sasaran 3,5% tahun ini," ujar Bhima. Tampak, surplus neraca perdagangan menjadi pintu masuk sentimen positif yang berantai, dari penguatan rupiah, masuknya arus besar net buy investor asing ke bursa saham dan juga tentu pasar obligasi dengan membawa fresh dollar, menurunnya defisit ekspor-impor BBM, sekaligus terjaminnya sasaran inflasi pada tingkat terendah pada akhir tahun. Namun ibarat orang yang baru sakit flu akibat buruknya iklim perekonomian dunia, pemulihan rupiah dan bursa saham masih perlu waktu, juga tak bisa dipaksakan. Untuk itu bisa dipahami jika Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih membuat keseimbangan baru kurs rupiah pada Rp15.000 per dolar AS, sebagaimana ia ajukan untuk kurs patokan dalam APBN 2019. Karena, dengan begitu keseimbangan baru itu bisa segera tercapai dan tanpa harus membuang devisa terlalu banyak untuk menekan kurs dolar di pasar. Terpenting lagi, pencapaian keseimbangan baru itu tanpa lewat kejutan dan lonjakan yang bisa mengganggu stabilitas. Dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global hingga tahun depan, atau bisa lebih lama lagi, pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara kontinuitasnya. Seiring dengan itu, negara tetap terkelola dengan baik seperti selama ini dengan semua dimensinya serba-prudent, sebagai prakondisi bagi meningkatkan terus kesejahteraan rakyat. Selanjutnya.....

PERANG dagang yang disulut Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlah negara lain tampak mengimbas ke dalam negeri AS sendiri. Senjata makan tuan. Kamis (11/10), bursa saham negeri itu rontok terimbas perang dagang dan penaikan berturut suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed. Trump marah, menuding The Fed gila! Hari itu, Indeks Dow Jones anjlok minus 3,15%, S&P500 minus 3,29%, dan Nasdaq Composite turun 4,08%. "Saya pikir The Fed membuat kesalahan. Mereka terlalu keras. Saya pikir The Fed gila," tukas Trump. (CNN-I, 11/10/2018) Ia menyebut koreksi itu sebenarnya sudah lama ditunggu pelaku pasar. Namun, ia menegaskan tidak suka dengan keputusan The Fed untuk mengerek terus suku bunga acuannya. "Saya sangat tidak setuju dengan yang dilakukan The Fed," tegas Trump. Trump mengambinghitamkan The Fed atas rontoknya bursa saham negerinya, kayaknya untuk mengalihkan perhatian publik dari kenyataan justru perang dagang yang ia sulut sendiri penyebab sebenarnya. Padahal, Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Bali menyatakan perang dagang yang disulut AS itu mengurangi 1% produk domestik bruto (PDB) global dalam dua tahun ke depan. Changyong Rhee, direktur Departemen Asia Pasifik IMF, menyatakan perang dagang AS-RRT tersebut selain imbas globalnya menurunkan pertumbuhan ekonomi Asia 0,9%, khusus terhadap ekonomi Tiongkok penurunan pertumbuhannya bisa mencapai 1,6%. Juga AS, tidak lolos dari dampak perang dagang yang ia sulut dengan penurunan pertumbuhan 0,9%. Rontoknya bursa saham AS itu juga pertanda awal imbas perang dagang yang membuat industri dalam negerinya membayar lebih mahal bahan baku dan bahan penolong dengan tambahan tarif impor yang ditetapkan Trump. Apalagi dalam kelanjutan perang dagang, makin banyak dan makin luas daftar bahan baku dan penyangga industri mereka yang kena tarif tinggi. Menangkal imbas lebih lanjut perang dagang, menurut Rhee, IMF merekomendasikan negara-negara Asia untuk menggelontorkan stimulus kebijakan jangka pendek. Tidak hanya itu, negara-negara Asia juga didorong untuk melakukan penyeimbangan kembali terhadap sumber pertumbuhan domestik. "Ini sejalan dengan ketegangan masih terjadi dan memiliki implikasi terhadap keberlanjutan model pertumbuhan (ekonomi) Asia yang didorong oleh perdagangan," ujar Rhee. Itulah perang, korbannya bukan hanya pada yang diserang, melainkan juga pada penyerang. *** Selanjutnya.....

WARTAWAN pengkritik Pemerintah Arab Saudi yang menghilang dua pekan terakhir, Jamal Khashoggi (60), dilaporkan dimutilasi hidup-hidup oleh 15 orang. Pejabat anonim Turki mengabarkan itu setelah mereka menemukan rekaman yang menjadi bukti bahwa Khashoggi dibunuh pada 2 Oktober lalu. Middle East Eye Selasa (16/10/2018) melaporkan rekaman itu memperdengarkan Khashoggi diseret ke sebuah ruangan di dalam gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. "Bukan upaya untuk menginterogasi Khashoggi. Mereka datang untuk membunuhnya," ujar pejabat anonim Turki itu. (Kompas.com, 17/10/2018) Khashoghi sempat berteriak sehingga staf konsulat bisa mendengarnya. Seorang pelaku menyuntikkan cairan misterius untuk menghentikan teriakannya. Pelaku lain yang diidentifikasi sebagai dokter bedah bernama Salah al-Tubaigy kemudian memulai proses mutilasi tubuh Khashoggi. Sambil memotong tubuh Khashoggi memakai gergaji tulang, pejabat Turki menuturkan, Tubaigy mengenakan earphone, dan memutar musik. Dia memberi tahu 14 pelaku lain untuk melakukan hal sama. "Ketika saya bekerja, saya selalu mendengarkan musik. Sebaiknya kalian juga," kata Tubaigy. Proses memutilasi tubuh Khashoggi selama tujuh menit. Rekamannya telah diserahkan ke media Turki Daily Sabah. Khashoggi dilaporkan menghilang saat mendatangi gedung konsulat Saudi untuk mengurus dokumen pernikahannya keempat dengan wanita Turki bernama Hatice Cengiz. Pihak Saudi bersikukuh kontributor media The Washington Post itu telah meninggalkan gedung konsulat dengan selamat. Namun, sumber Turki menyatakan Khashoggi dibunuh di dalam gedung. Sementara New York Times mengungkap sebagian pelaku. Antara lain Tubaigy, yang menjabat kepala Dewan Sains Forensik Saudi dan pejabat tinggi sekolah kedokteran setempat. Lalu terdapat nama Maher Abdulaziz Mutreb, pernah bertugas sebagai diplomat di Inggris. Dia dilaporkan merupakan pengawal Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dari berbagai foto yang beredar, Mutreb mendampingi MBS dalam kunjungan ke Madrid, Paris, maupun markas PBB. The Times mengonfirmasi setidaknya sembilan dari 15 pelaku yang terlibat dalam menghilangnya Khashoggi bekerja di dinas keamanan, militer, maupun badan pemerintah lainnya. Khashoggi yang sebenarnya mantan penasihat pemerintah, melarikan diri dari Saudi dan tinggal di AS sejak September 2017. Dalam tulisannya di Washington Post, ia acap mengkritik kebijakan Pangeran MBS maupun keterlibatan Saudi di Yaman. Selanjutnya.....

PUSAT Penelitian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN) Jakarta merilis hasil surveinya terhadap 2.237 guru dan kepala sekolah (muslim) di 34 provinsi, menemukan opini intoleran para guru melalui uji IAT mencapai 56,90%, dan melalui kuesioner sebesar 63,07%. Direktur PPIM, Saiful Umam, saat merilis itu di Jakarta, Selasa (16/10/2018), menjelaskan survei 2018 ini merupakan lanjutan dari survei tahun 2017 terhadap para siswa, mahasiswa, guru dan dosen (muslim) di seluruh Indonesia yang hasilnya menemukan opini intoleran dan radikalis responden sangat tinggi. Karena itu, penelitian 2017 itu disimpul dalam judul Api dalam Sekam. Survei 2018 ini khusus terhadap guru TK/SD, SMP, SMA/MA, ternyata opini intoleran mereka tetap tinggi, disimpul dalam judul Pelita yang Meredup. Hasil lain survei kali ini: Bila ada kesempatan, aksi intoleran 29% guru berkeinginan untuk menandatangani petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama. Lalu, 34% guru berkeinginan menandatangani petisi menolak pendidikan sekolah berbasis agama non-Islam di sekitar tempat tinggalnya. Sebanyak 29% guru setuju untuk ikut berjihad di Filipina Selatan, Suriah, dan Irak dalam memperjuangkan berdirinya agama Islam. Lalu, 33% guru setuju untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang mewujudkan negara Islam. Sedang 27,59% guru berkeinginan untuk menganjurkan orang lain agar ikut berperang dalam mewujudkan negara Islam. Bahkan, 13,30% guru berkeinginan untuk menyerang polisi yang menangkap orang-orang yang sedang berjuang mendirikan agama Islam. Bila dilihat dari sisi gender, guru wanita ternyata memiliki sifat intoleran yang lebih tinggi dibanding dengan guru pria. Bila dilihat dari jenis sekolah, guru sekolah swasta dan madrasah memiliki sikap intoleran yang lebih tinggi dibanding dengan sekolah negeri. Atas temuan itu, PPIM merekomendasikan tiga hal: Pertama, perlu berbagai program yang memberi kesempatan pada guru madrasah untuk mendapat pengalaman dalam lingkungan majemuk dan beragam, meningkatkan religius literasi agar mengenal agama dan kelompok yang berbeda. Kedua, salah satu cara efektif memperkuat wawasan kebangsaan dan kemajemukan para guru yang mengabdi di madrasah dan swasta adalah pemberdayaan lembaga-lembaga yang memproduksi guru seperti LPTK, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan PPKB. Ketiga, peranan ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang selama ini dikenal mendakwahkan Islam moderat harus lebih membumi. Selanjutnya.....

LANGKAH awal mengurangi defisit dengan menekan impor, tampak mulai berhasil. Neraca perdagangan September 2018 surplus 230 juta dolar AS, dibanding Agustus defisit 1,02 miliar dolar AS. Impor ditekan dengan mengurangi pemakaian solar impor dan diganti dengan biodiesel B20 di SPBU sejak 1 September. Itu menurunkan impor migas 25,2% dari 3,05 miliar dolar AS pada Agustus, September menjadi 2,28 miliar dolar AS. Perinciannya, nilai impor minyak mentah turun 31,9% diikuti penurunan volumenya 30,01%. Lalu nilai hasil minyak juga turun 23,06% diikuti penurunan volume 20,6%. Demikian Deputi Statistik Distribusi dam Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Yunita Rusanti, Senin. (detik-finance, 15/10/2018) Sedangkan untuk impor nonmigas yang ditekan dengan pemberlakuan tarif baru PPh 22 bagi 1.147 jenis barang impor, turun 10,52%, dari 13,77 miliar dolar AS pada Agustus menjadi 12,30 miliar dolar AS pada September. Dengan itu nilai impor keseluruhan September 2018 sebesar 14,60 miliar dolar AS atau turun 13,18% dibanding dengan Agustus 2018. Sedangkan ekspor pada September 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS, atau tumbuh 1,7% (yoy). Neraca perdagangan RI pun pada September 2018 surplus 230 juta dolar AS. Dengan mulai teratasinya defisit neraca perdagangan, pada gilirannya akan membantu menurunkan defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD), salah satu faktor yang memperlemah rupiah terhadap dolar AS. Diharapkan, langkah-langkah selanjutnya bisa lebih mantap lagi, sehingga akhir tahun CAD sudah pada level toleransi dan awal tahun 2019 rupiah kembali menguat signifikan. Untuk mencapai kondisi perekonomian nasional yang lebih ideal lagi, pembenahan sungguh-sungguh dan efektif pada akhir 2018 ini harus dilakukan di sektor ekspor. Pada September 2018, meski ekspor naik 1,7% (yoy), dibanding dengan Agustus 2018 sebenarnya ekspor turun 6,58%. Kalaupun neraca perdagangan September 2018 surplus, itu terjadi karena penekanan terhadap impor efektif. Menurut Yunita, penurunan ekspor yang cukup besar secara bulanan (month to month/mtm) pada September 2018 dari Agustus, adalah ekspor komoditas migas, yakni turun sebesar 15,81%. Jelas perlu upaya prioritas untuk mengatasi penurunan ini karena menggarap komoditas baru dengan tujuan baru lagi perlu waktu dan biaya promosi. Artinya, perlu mengatasi penurunan ekspor setiap komoditas dengan tujuan yang telah ada, sembari mempromosikan komoditas baru ke tujuan ekspor yang baru. Selanjutnya.....

DALAM opening plenary pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali Jumat (12/10), Presiden Jokowi mengelaborasi serial televisi Game of Thrones sebagai gambaran kondisi perekonomian global saat ini. Kondisi pertarungan saling mematikan negara-negara besar (great house) untuk berebut kendali. Game of Thrones itu serial televisi drama yang dibuat untuk HBO oleh David Benioff dan DB Weiss, tayang perdana 17 April 2011 dan musim ke tujuh berakhir 27 Agustus 2017. Kini sedang diputar musim ke delapan, berakhir tahun depan. Kondisi global dewasa ini Jokowi kutip dari Direktur IMF Lagarde, terdapat banyak masalah membayangi perekonomian dunia. AS menikmati pertumbuhan pesat, tapi banyak negara pertumbuhan lemah atau tidak stabil. Perang dagang semakin marak, inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyaknya masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Dalam Game of Thrones, perebutan kekuasaan antar-great houses bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Saat satu house berjaya, house lain menghadapi kesulitan. Dan setelahnya, house lain berjaya dengan menjatuhkan house yang lain. Namun mereka lupa, tatkala para grest houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka tidak sadar adanya ancaman besar dari Utara. Seorang evil winter, yang ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran. Dengan kekhawatiran pada ancaman evil winter, akhirnya mereka sadar, tidak penting siapa yang duduk di “iron thrones”, yang penting kekuatan bersama untuk mengalahkan evil winter agar bencana global tidak terjadi. Agar dunia tidak menjadi tanah tandus yang porak poranda, menyengsarakan semua orang. Jokowi juga mengungkap ancaman global perubahan iklim yang meningkatkan intensitas badai dan topan di AS hingga Filipina. Sampah plastik di laut seluruh penjuru dunia, mencemari pasokan makanan. PBB mengingatkan waktunya sudah sangat mendesak untuk bertindak dalam skala besar-besaran guna mencegah kehancuran dunia akibat perubahan iklim global yang tidak terkendali. Untuk itu, apakah kita terlalu sibuk untuk bersaing dan menyerang satu sama lain, sehingga gagal menyadari adanya ancaman besar yang membayangi kita semua? Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya jadi kekuatan ekonomi yang terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Selanjutnya.....

LEWAT media WAG Prioritas (Kamis, 11/10) Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuat catatan buat Kapolri Tito Karnavian. Bamsoet meminta Tito tetap fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tidak perlu larut ataupun terganggu isu adanya dugaan aliran dana dari Basuki Hariman dalam kasus impor daging kepada Tito. Bamsoet mengutip penjelasan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasito, Polri sudah meminta keterangan Basuki Hariman mengenai hal tersebut. Basuki menyatakan dirinya tidak pernah memberikan dana kepada Kapolda Metro Jaya yang ketika itu dijabat Tito Karnavian. Pimpinan KPK juga sudah menegaskan tidak bisa melanjutkan isu ini. "Kita tentu percaya integritas KPK dalam menangani kasus hukum ini. Jika tidak ada bukti yang kuat, tidak mungkin KPK bisa melanjutkan proses hukum sebagaimana mestinya," tulis Bamsoet. Basuki Hariman juga sudah menjalani persidangan. Dalam persidangan tidak ada fakta hukum yang menguatkan isu tersebut. Bahkan, yang bersangkutan sudah menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, Kapolri Tito Karnavian dan jajarannya tidak perlu menghabiskan banyak energi menanggapi isu ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Polri. Antara lain pengamanan berbagai event internasional seperti Asian Para Games 2018. Annual Meeting IMF-World Bank di Bali. Natal dan Tahun Naru 2019, serta yang sangat penting pengamanan Pemilu 2019. Jangan sampai isu ini membuat semangat Polri mengendur. Rakyat menaruh harapan besar kepada Polri untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Terbukti sejak dipimpin Jenderal Tito Karnavian sejak 2016, kinerja Polri terus mengalami peningkatan yang signifikan. Survei Litbang Kompas akhir Juni 2016 menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri 63,2%, pada Oktober 2017 naik menjadi 70,2%. Kemudian pada Juni 2018 meningkat tajam menjadi 82,9%, tertinggi sejak era reformasi 1999. Tidak hanya dalam negeri, pengakuan juga datang dari luar negeri. Global Law and Order Survey yang diselenggarakan The Gallup Organization tahun 2018 menempatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di dunia. Sebanyak 69% dari 148 ribu responden di 142 negara percaya bahwa Polri mampu menjaga keamanan Indonesia. Ibarat pohon, makin tinggi pasti menghadapi angin yang makin kencang. Fitnah atau agitasi dan propaganda tidak bisa dielakkan, apalagi terhadap pejabat publik yang dianggap berhasil memimpin sebuah institusi. Kapolri Tito Karnavian harus menjadikan kejadian ini sebagai pelecut. Jangan justru menjadi pematah semangat. Selanjutnya.....

DANA Moneter Internasional (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan kisah sukses yang nyata. Di tengah tekanan global, daya tahan ekonomi Indonesia benar-benar teruji karena masih tumbuh positif. Meskipun demikian, Indonesia diharapkan menjawab tantangan disrupsi dengan meningkatkan ketahanan ekonomi. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan fundamental perekonomian Indonesia sangat kuat dan solid. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan bencana alam di Lombok (NTB) dan Sulawesi Tengah, Indonesia mampu menjaga inflasi, defisit fiskal, dan defisit transaksi berjalan. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang disiplin menjaga fiskal dan fleksibel dalam kebijakan moneter saat menghadapi tekanan global. Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini murni karena penguatan dolar AS, bukan karena fundamen yang lemah. "Indonesia diharapkan bisa mengombinasikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter yang lentur sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan global," ujar Lagarde. (Kompas, 10/10) Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia terdisrupsi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 dan 2019 diproyeksikan 3,7%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, 3,9%. Volume perdagangan dunia juga tumbuh melambat, pada 2018 dan 2019 diperkirakan tumbuh 4,2% dan 4%. Semua itu akibat ketidakpastian perekonomian dan keuangan global. Di tengah ketidakpastian global itu, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan IMF tumbuh 5,1%. Angka ini lebih rendah 0,2% dari proyeksi April 2018. Dalam World Economics Outlooks, Direktur Penelitian IMF Maurice Ostfeld menyatakan ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Pemerintah masih memiliki kesempatan mendorong ekonomi Indonesia secara konsisten. Perbaikan kebijakan dan pembangunan infrastruktur membuat Indonesia masih menarik bagi investor asing. "Pemerintah perlu membawa Indonesia ke level yang lebih baik, mampu mengelola ketidakpastian global, dan mengambil kebijakan yang tepat. Pembangunan infrastruktur menumbuhkan investasi, dan reformasi struktural diharapkan lebih bermanfaat," ujar Ostfeld. Di balik keyakinan IMF bahwa perekonomian Indonesia sudah di jalan yang benar (on the track), pemerintah Indonesia harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap perubahan dalam ketidakpastian global, dengan memperkuat manajemen risiko utamanya mempersempit jarak segala bentuk defisit yang ada. Untuk sementara, defisit itu sumber masalahnya. Selanjutnya.....

SAAT gempa yang disusul tsunami melanda Palu, Donggala, dan Sigi, terjadi likuefaksi. Itu, fenomena lumpur sedalam delapan meter yang terproses akibat gempa menelan lebih 700 rumah di Perumnas Balaroa (Palu) dan ratusan rumah lainnya di Petobo, perumahan di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Diperkirakan banyak orang terkubur bersama rumah mereka di dua lokasi perumahan tersebut. Prediksi likuefaksi di kawasan itu sebenarnya sudah dibuat ahli geologi sejak 2012. "Di dalamnya ada keterangan sangat tinggi, tinggi, dan rendah. Itu probabilitas kejadiannya. Kalau tinggi, dia berpotensi sekali terjadi likuefaksi," kata Taufik Wira Buana, peneliti Geologi Teknik, Pusat Air Tanah, dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi. (Tempo.co, 4/10/2018) Riset 2012 itu menghasilkan peta zona bahaya likuefaksi untuk daerah Palu dan sekitarnya. Peta tersebut sudah diserahkan pada pemda setempat. Menurut Taufik, Balaroa dan Petobo termasuk daerah yang berpotensi terjadi likuefaksi. "Balaroa potensi tinggi. Sementara Petobo sangat tinggi di peta tersebut," ujarnya. Likuefaksi secara sederhana adalah proses hilangnya kekuatan tanah, daya dukung tanah, karena proses pencairan atau pembuburan akibat efek guncangan gempa bumi. Efek likuefaksi ada yang bersifat lokal dan ada yang menjangkau area luas. Likuefaksi yang lokal akan terjadi dalam spot-spot. Pengaruhnya tidak luas. "Merusak fondasi bangunan di sekitarnya," ujar Taufik. Adapun likuefaksi yang menjangkau areal luas, umumnya terjadi karena disertai gerakan tanah. Dua fenomena, likuefaksi dan pergeseran tanah saling berkaitan. Pada peristiwa gempa Palu magnitudo 7,4, likuefaksi yang memicu gerakan tanah terjadi di Balaroa dan Petobo. Di peta Badan Geologi 2012, sebagian besar wilayah Kota Palu rawan terhadap likuefaksi. Wilayah di Teluk Palu juga ternyata punya potensi tinggi likuefaksi. Bandara Mutiara Al Jufri yang tidak jauh dari Petobo, juga berada dalam zona potensi likuefaksi sangat tinggi. Fenomena pencairan tanah (likuefaksi) pertama diungkap Allen Hazen, mengacu kegagalan bendungan Calaveras di California 1918. Pada 1964, likuefaksi terjadi pada gempa di Nigata dan Alaska. Gempa Loma Prieta pada 1989, lalu gempa Kobe 1995. Likuefaksi, disebut Wikipefis, terjadi karena tekanan air dalam pori cukup besar untuk membawa semua beban, tekanan itu berefek membawa partikel-partikel menjauh dan menghasilkan suatu kondisi seperti pasir isap. *** Selanjutnya.....

SEJUMLAH Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meneken kontrak dengan sejumlah investor dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Kamis (11/10/2018). Ada 21 proyek infrastruktur di berbagai sektor yang disepakati investasinya, dengan nilai keseluruhan 13,6 miliar dolar AS atau setara Rp200 triliun. "Investasinya ada dari Air France-KLM dari Prancis, kerja sama dengan Garuda Maintenance Facility (GMF) untuk pengembangan teknologi maintenance mesin pesawat," kata Deputi Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Agustina Dharmayanti di Bali. (Kompas.com, 9/10) Investasi berikutnya di sektor pariwisata, pembangunan sejumlah infrastruktur di Mandalika, Lombok, NTB. Pembangunan infrastruktur di Mandalika dikomandoi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN dan pendanaannya didukung Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Indonesia Eximbank serta bekerja sama dengan Wika dan Menjangan Group. Kemudian pembangunan pabrik amunisi PT Pindad di Malang, Jatim, dengan investor Ocean Energy Nikel Indonesia. Lalu pembangunan smelter grade alumina refinery di Kalimantan Barat oleh Alumunium Corporation of China Limited,, dan pengerjaan proyek Inalum bekerja sama MIT Energy dan Massachusetts Institute of Technology. Lalu PLN dengan investor dari Jerman, AMW, untuk geothermal powerplant di NTT. Juga ada investasi untuk PT Inka dan PT Kereta Api, joint investment and technology collaboration untuk lokomotif. Selain itu, lanjut Agustina, juga ada untuk Pertamina, untuk jalan tol di Sumatera Utara, hingga kerja sama dengan bank asing dalam hal syariah compliance hedging. Di luar kontrak yang telah diteken tersebut, bersama rangkaian acara IMF-Bank Dunia di Bali, para calon investor potensial masih mendalami proyek-proyek yang diminati. Peluang bertambahnya proyek investasi yang disetujui di acara IMF di Bali masih terbuka. Dengan telah ditekennya kontrak investasi infrastruktur dalam rangkaian acara IMF-Bank Dunia di Bali sebesar Rp200 triliun itu, barulah nyata tampak arti acara yang diupayakan penyelenggaraannya di Indonesia oleh pemerintahan SBY dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK. Perolehan investasi itu hanya salah satu benefit acara tersebut, selain benefit yang signifikan di sektor pariwisata dan image positif bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun. Selanjutnya.....

PELAPOR kasus korupsi akan diberi premi dua permil dari kerugian yang dapat dikembalikan ke negara, maksimal Rp200 juta. Demikian ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang telah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menkumham 18 September 2018, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 157. Sedangkan untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp10 juta. Selain premi, pelapor korupsi juga mendapat piagam penghargaan. Menurut PP tersebut, masyarakat bisa memberi informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum. Informasi tersebut bisa berbentuk tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik ataupun nonelektronik. Laporan mengenai dugaan korupsi harus memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan. (Kompas.com, 9/10/2018) Nantinya, pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam PP 43 diatur setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan diterima jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. Sayang, dalam PP ini tidak diatur laporan hasil investigasi wartawan baik media cetak maupun elektronik. Padahal, lazimnya laporan investigasi wartawan jauh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, ketimbang misalnya laporan amatiran tertutup. Semestinya, laporan investigasi wartawan yang dilengkapi data autentik dan nama penulisnya, juga diberi penghargaan. Terlepas dari profesi wartawan, PP ini bakal merepotkan pejabat dengan munculnya banyak orang salah tingkah bergaya intel mencari-cari kesalahan pejabat. Dengan bermacam tujuan pula. Selanjutnya.....

DEFLASI di Bandar Lampung pada September 2018 sebesar 0,20%, lebih tinggi atau di atas nasional bulan tersebut sebesar 0,18%. Deflasi di Lampung ini utamanya pada kelompok bahan makanan mencapai 2,20%, sehingga sumbangannya pada total deflasi Lampung September 2018 sebesar 0,53%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok bahan makanan yang dominan menyumbang deflasi di Lampung itu antara lain komoditas cabai merah, tomat, sayuran, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, ketimun, bawang putih, dan cumi-cumi. Tepatnya, dominasi deflasi di Lampung itu pada bahan kebutuhan hidup sehari-hari rakyat. Deflasi itu artinya harga bahan kebutuhan hidup rakyat tersebut turun. Dengan turunnya harga bahan kebutuhan konsumsi rumah tangga itu juga bisa berarti beban hidup rakyat menjadi lebih ringan dari bulan sebelumnya. Sebab, harga barang-barang kebutuhannya menjadi lebih murah dari bulan sebelumnya. Deflasi atau turunnya harga produksi pertanian, peternakan dan tangkapan nelayan itu salah satu penyebabnya karena makin baiknya infrastruktur, terutama jalan raya, sehingga angkutannya dari daerah produksi ke pasar lancar. Biaya atau ongkos kirimnya juga jadi lebih murah. Selain lancar karena jalannya bagus, juga lancar karena pencegatan aparat untuk pungli di jalanan jauh berkurang. Cukup banyak petugas lapangan yang main pungli diringkus satgas antipungli dari kepolisian. Mereka yang tertangkap melakukan pungli ditindak tegas. Bukan hanya kena sanksi dipecat, konon ada pula yang dibui. Sanksi berat itu menjadi bagian penting dalam peningkatan standar pelayanan publik dalam segala bidang yang dilakukan oleh segenap jajaran pemerintah. Jadi deflasi itu bukan ujug-ujug. Tapi itu hasil dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan biaya besar bertahun-tahun. Tujuannya untuk memperlancar distribusi logistik, barang dan jasa dari kawasan produsen ke pasar. Sebelumnya, biaya distribusi logistik di Indonesia termasuk kelompok tertinggi alias termahal di dunia. Terjadinya deflasi secara nasional maupun daerah, sekaligus menjadi petunjuk telah terpangkasnya secara signifikan biaya distribusi logistik di Indonesia. Dari semua itu, warga Provinsi Lampung layak berbangga. Sebab, dengan deflasi daerah ini lebih tinggi dari nasional, berarti capaian peningkatan semua sisi atau faktornya berhasil dilakukan di atas standar nasional. Jadi, jangan percaya kalau ada orang menyebar isu sebaliknya. Selanjutnya.....

PEKAN ini, 8—14 Oktober 2018, pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berlangsung di Bali. Peserta semula diperkirakan 19.000 orang, akhirnya membengkak lebih 32.000 orang dari seluruh dunia. Mereka, kepala negara, gubernur bank sentral, menteri keuangan dan perekonomian, ahli ekonomi, dan pengusaha. Sebagai tuan rumah pertemuan para penentu perekonomian dan moneter serta para investor dunia, Indonesia bisa menarik arti penting dari penyelenggaraannya. Kalau selama ini semua lembaga pemeringkat utang dunia melabeli Indonesia Layak Investasi, pertemuan IMF-Bank Dunia menjadi ajang pembuktian kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun. Selain arti yang prinsip tersebut, dengan sebagian besar tamu di luar undangan resmi membayar sendiri akomodasinya di Bali, hasil studi Bappenas dengan jumlah tamu 19.000 menciptakan lapangan kerja 32.700 dan menghasilkan devisa setara Rp1,5 triliun, mendorong pertumbuhan ekonomi Bali 6,54%. Dengan jumlah tamu yang lebih besar, jelas arti ekonominya juga akan lebih besar. Lebih dari itu, Chatib Basri, mantan Menkeu era SBY, menyebut manfaat ideal pertemuan IMF-Bank Dunia bagi Indonesia. "...Kita bisa memperjuangkan ide kita di forum-forum itu," tegasnya. Menurut Chatib, IMF mendukung Indonesia dalam memperhatikan kondisi perekonomian. (detik-finance, 7/10/2018). Pentingnya arti pertemuan IMF-Bank Dunia itu tampak dari anggarannya yang sudah disahkan DPR sejak awal 2017 sebesar Rp855,5 miliar. Menurut staf khusus presiden Adita Irawati, sejak persiapan telah dilakukan penghematan biaya acara itu hingga 40%. Adita menambahkan pada dasarnya sebagian besar anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia untuk pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata untuk acara itu. "...Artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara," tambahnya. (Kompas.com, 6/10/2018) Sukses sebagai penyelenggara pertemuan IMF-Bank Dunia yang dihadiri para penentu kebijakan ekonomi dan investor menjadi peluang penting. Khususnya untuk memberi kesan istimewa pada peserta yang selama ini menggeneralisasi Indonesia dalam jajaran emerging market. Dengan kesan istimewa itu, Indonesia mereka istimewakan sebagai tujuan investasi, tidak lagi disamakan dengan emerging market lainnya. Kesan istimewa itu tak boleh dirusak oleh siapa pun dengan cara apa pun. Selanjutnya.....

MAHKAMAH Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam sidang di Den Haag Rabu lalu mencabut sebagian sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) kepada Iran 8 Mei 2018. AS diharuskan mencabut sanksi yang berdampak pada kemanusiaan dan keselamatan penerbangan. Sanksi semestinya berlaku mulai 4 November 2018 itu, terkait pengunduran diri AS dari Kesepakatan Nuklir Iran yang dibuat era Obama. "Mahkamah mempertimbangkan AS harus, terkait dengan kewajibannya di perjanjian 1955, menghapuskan hambatan apa pun dari sanksi yang diumumkan 8 Mei 2018," kata Ketua Majelis Hakim, Abdulqawi Yusuf. Sanksi AS tidak boleh mengganggu kebutuhan kemanusiaan, obat-obatan, peralatan kesehatan, dan makanan. Sanksi juga tidak boleh menghambat pasokan benda-benda dan jasa terkait keselamatan penerbangan. Majelis hakim menilai sanksi AS bisa membahayakan keselamatan penerbangan dan konsumen. Keputusan ICJ mengikat. (Kompas, 4/10/2018) Namun, praktiknya oleh Presiden Trump dibuat tidak sebatas sanksi AS kepada Iran. Trump mengeluarkan peringatan keras kepada semua negara di dunia untuk tidak berhubungan bisnis dengan Iran. "Siapa pun yang melakukan bisnis dengan Iran, tidak akan melakukan bisnis dengan AS," tegas Trump. Di sisi lain, Uni Eropa yang tetap berkomitmen dengan kesepakatan nuklir Iran yang mereka buat era Obama dengan lantang menentang langkah AS memberlakukan sanksi baru terhadap Iran. Mereka bertekad untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang melakukan "bisnis yang sah" dengan Iran. (BBC, 7/8/2018) Namun, Trump yang sedang membuktikan dirinya penguasa tunggal dunia mengancam lebih keras, "AS berkomitmen penuh menegakkan semua sanksi, dan kami akan bekerja sama dengan negara lain yang berbisnis dengan Iran untuk memastikan kepatuhan individu atau entitas." Sementara itu, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menolak didikte Trump yang sesumbar di depan massa Partai Republik di Minnesota (4/10/2018) bahwa tanpa bantuan AS, Arab Saudi tidak akan bisa bertahan dua pekan. Pangeran MBS menegaskan Kerajaan Arab Saudi lebih tua dan tanpa AS mampu bertahan selama 2.000 tahun. Sembilan negara yang menurut Bloomberg menjadi pelanggan 96% ekspor minyak Iran akan terdampak langsung sanksi AS tersebut. Yakni, Tiongkok (30%), Uni Eropa (Italia, Spanyol, Prancis, dan Mesir 25%), India (22%), serta Jepang, Korea, dan Turki (19%). Tentu saja, dampak tersebut mengimbas luas ekonomi global. Selanjutnya.....

DEMOKRASI adalah sistem komunikasi yang mekanismenya seperti pasar tradisonal di mana kesepakatan tercapai lewat proses tawar-menawar. Sedangkan pemaksaan kehendak secara mutlak-mutlakan harus "A" tanpa membuka kemungkinan buat alternatif lain, bahkan menolak tawar-menawar, adalah tiran. Hal itu cenderung masih kurang dipahami oleh mereka yang baru belajar demokrasi. Sering, mereka memakai cara (kemasan) demokrasi, unjuk rasa, dan sejenisnya, tapi isi tuntutannya mutlak-mutlakan memaksakan kehendak, tak bisa ditawar-tawar. Model ini tentu mencederai demokrasi karena cuma bungkusnya saja demokrasi, isinya tiran. Musang berbulu ayam. Model demikian didasari sikap meraa dirinya paling benar, sedang orang lain serbasalah, tak punya kebenaran sedikit pun. Sikap begini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berdasar pada etika, yakni senantiasa menghormati hak-hak, sikap, dan pendapat orang lain. Dengan demikian, tahap awal orang belajar berdemokrasi adalah belajar membuka diri dan memberi ruang untuk bisa menerima pikiran atau pendapat orang lain. Orang yang menutup diri dari mengakui hak-hak, pikiran, dan pendapat orang lain, itulah tiran sejati. Selain itu, selama ini dalam berdemokrasi juga sering disebut adanya tirani minoritas maupun tirani mayoritas. Tirani minoritas itu sejenis oligarki, yakni segelintir atau sekelompok kecil elite amat berkuasa menentukan segala sesuatunya atas keseluruhan kelompok, komunitas, atau golongan, bahkan dalam bernegara-bangsa. Sedangkan tirani mayoritas adalah suatu kelompok mayoritas di suatu masyarakat atau negara yang memaksakan segala kehendak hanya sesuai dengan kepentingan mereka dengan mengesampingkan kepentingan kelompok minoritas. Tirani mayoritas ini juga sering dilakukan lewat sarana dan mekanisme demokrasi, terutama sistem voting. Hasil voting jelas memenangkan kepentingan kelompok mayoritas dan mengesampingkan kepentingan kelompok minoritas. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu karena mudahnya terjadi tirani mayoritas lewat mekanisme demokrasi yang ada, dalam negara modern kadar demokrasi juga diukur dengan seberapa besar hak-hak kaum minoritas dihormati dan dipenuhi. Bagi generasi muda yang sedang belajar berdemokrasi, yang terbaik adalah jika sejak awal berlatih menjauhkan diri dari sikap tiran, mau benar dan menang sendiri saja, tidak menghormati hak, pikiran, dan pendapat orang lain. Selanjutnya.....

KAMIS (27/9), jadi hari bersejarah kembalinya pertambangan emas Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jual beli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ditantandatangani hari itu di Jakarta antara PT Inalum (holding BUMN Pertambangan) dan Freeport McMoran selaku induk PTFI. Indonesia resmi memiliki 51% saham PTFI dan menjadi pemegang saham mayoritas. Kesepakatan ditandatangani Dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin, atas nama pemerintah dengan Direktur McMoran, Richard Adkerson, disaksikan Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kesepakatan tersebut turunan dari kesepakatan pokok divestasi PTFI yang mencakup empat poin. Pertama, mengubah izin PTFI dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan sekaligus memberi hak operasi hingga 2041. Kedua, pemerintah menjamin kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK berlaku. Ketiga, PTFI berkomitmen membangun smelter baru di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun. Keempat, Freeport McMoran setuju divestasi kepemilikan saham PTFI 51% berdasarkan harga pasar yang wajar atau senilai 3,85 miliar dolar AS. Ini telah dilunasi PT Inalum sehingga sah 51% saham PTFI menjadi milik Pemerintah Indonesia. (Kompas.com, 27/9/2018) PTFI mengeksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, juga perak di Tembagapura, Mimika, Papua. Kontrak karya pertama (KK-I) Freeport dikeluarkan pemerintah pada 1967, meneruskan proyek Ertsberg, eksplorasi di zaman Belanda. Sejarah gunung emas Papua dimulai dari catatan ekspedisi Kapten Johan Carstensz dengan dua kapalnya, Aemem dan Pera, ke selatan daratan Papua. Catatan bertanggal 16 Februari 1623 itu menyebut gunung yang amat tinggi diliputi salju. Pada 1904—1905, Lembaga Geografi Kerajaan Belanda melakukan ekspedisi mencari gunung salju di catatan Carstensz. Namun, ekspedisi itu gagal menemukan gunung salju. Barulah setelah ekspedisi militer 1907—1915 Belanda menemukan salju di pulau garis khatulistiwa. Selanjutnya, disusul ekspedisi dipimpin HA Lorentz yang mamanya diabadikan untuk Taman Nasional Lorentz di wilayah Suku Asmat, pantai selatan. Tujuannya mencapai Puncak Wilhelmina (kini Puncak Sudirman) pada ketinggian 4.750 meter. Jean Jaques Dozy pada 1936 menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih. Penemuan itu menjadi awal usaha Belanda mengeksplorasi tambang emas Papua. Ini yang kemudian dilanjutkan Freeport. *** Selanjutnya.....

EKONOM Faisal Basri menyatakan ekonomi Indonesia tidak dikuasai asing. Hal ini karena penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) di Indonesia relatif kecil. Persentase rata-rata FDI di Indonesia hanya sekitar 5% dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). "Indonesia peranan asingnya dalam PMTB secara rata-rata tidak pernah lebih dari enam persen. Bandingkan dengan Malaysia yang selalu dua digit," ujar Faisal Basri, Selasa (2/10/2018). Menurut data investasi dunia United Nation Conference on Trade and Depelovment (UNCTAD), persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada tahun 2005—2016 berkisar antara 5,6% dan 5,7%. Angka itu lebih kecil dibanding dengan negara tetangga sekawasan. Seperti Malaysia yang rata-rata FDI terhadap total PMTB untuk periode yang sama berkisar antara 13,6% dan 14%. Vietnam bahkan lebih besar lagi, yakni 20,4% dan 23,2%. "Angka tersebut kecil sekali. PMTB merupakan investasi asing dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk bangunan atau pabrik," jelas Faisal Basri. Bahkan dalam kurun 2000—2004, rata-rata FDI terhadap PMTB di Indonesia sempat minus 3,3%. Itu berarti perusahaan asing yang berada di Indonesia memindahkan sebagian fasilitas produksinya ke negara lain. "Jadi jauh api dari panggang kalau Indonesia dinilai dikuasai asing," tegas Faisal. (Kompas.com, 3/10/2018) Di luar persentase FDI terhadap PMTB, asumsi ekonomi Indonesia dikuasai asing sebelumnya dikaitkan dengan realitas lebih 80% sektor pertambangan Indonesia dikuasai asing. Hal ini masih terjadi saat Jokowi-JK terpilih. Tapi selama empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK, dominasi asing tersebut diakhiri. Dalam pertambangan minyak dan gas (migas), sedikitnya 12 wilayah kerja pertambangan (blok) sudah diambil dari pihak asing dan diserahkan sepenuhnya ke Pertamina. Ke-12 blok tersebut antara lain Hulu Mahakam, offshore North West Java, East Kalimantan, Sanga-Sanga, Blok Tuban, hingga Blok East Natuna. Awal tahun depan, juga Blok Rokan di Riau, penyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia. Di sektor pertambangan emas, tembaga dan mineral, saham mayoritas PT Freeport dan Newmont kini sudah dikuasai Indonesia. Dengan demikian klop, baik dari FDI terhadap PMTB maupun pertambangan, dominasi asing telah berakhir. Anehnya, pengambilan Blok Rokan dari pihak asing disambut tuntutan sekelompok mahasiswa di Riau, agar Jokowi mundur dari presiden. *** Selanjutnya.....

AGUSTUS 2018 Presiden AS Donald Trump melakukan tekanan ekonomi ke Turki hingga mata uang lira kehilangan sepertiga nilainya. Lalu, mulai 4 November 2018, Trump memblokade ekspor migas Iran. Ini membuat harga minyak dunia naik mencapai 84 dolar AS per barel, diperkirakan nantinya bisa kembali tembus 100 dolar. Harga minyak acuan Brent untuk perdagangan berjangka Senin (1/10) meningkat 1,57 dolar AS atau 1,9% menjadi 84,36 dolar AS per barel pada pukul 13.21 waktu AS. Brent sempat menyentuh level tertinggi selama empat tahun pada 84,73 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka untuk West Texas Intermediate (WTI) naik 1,66 dolar AS per barel atau 2,3% menjadi 74,91 dolar AS per barel. Angka ini tertinggi sejak perdagangan Juli lalu. Dikutip dari CNBC, para investor telah melihat adanya kemungkinan harga minyak mentah akan meningkat, bahkan akan menyentuh 90 dolar AS per barel pada Oktober ini. Faktor pendorong meningkatnya harga minyak dunia adalah blokade AS terhadap ekspor migas Iran mulai 4 November 2018. Tekanan AS ini dirancang untuk memangkas ekspor minyak mentah dari negara produsen minyak terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) ini. Trump tampak mengacak-acak ekonomi dua negara Islam yang kuat. Turki, yang mengordinasi dunia Islam/OKI menekan Israel saat memindah ibu kota ke Jerusalem. Sedang Iran paling dicemaskan mampu dan berani menyerang Israel. Selain itu, Trump memecah belah antarnegara Islam. Untuk blokadenya terhadap ekspor migas Iran, Trump menyempatkan hari Sabtu (29/9/2018) untuk mengatakan kepada Raja Arab Saudi mengenai cara menjaga kecukupan pasokan minyak mentah di pasar dengan benefit buat Saudi mengisi kekosongan pasar. Diperkirakan sekitar 1,5 juta barel per hari dari pemangkasan produksi Iran mulai 4 November, harga minyak akan meroket dengan harga 100 dolar AS per barel. Hal ini mungkin sekali terjadi jika investor meragukan kemampuan Arab Saudi menutupi kekurangan dari pemangkasan produksi Iran. (Kompas.com, 2/10/2018) Meroketnya kembali harga minyak dunia keuntungan besar bagi Arab Saudi, yang keuangan negaranya sempat repot ketika harga minyak anjlok ke bawah 40 dolar AS per barel. Juga AS, yang dengan minyak serpihnya kini memproduksi minyak lebih 10 juta barel per hari, dan mengekspor sebagiannya. Sedang rakyat negara-negara miskin yang tak punya minyak, tambah sengsara karena pendapatan nasionalnya terkuras untuk impor minyak. Selanjutnya.....

TREN harga barang-barang kebutuhan pokok berlanjut terus turun, pada September 2018 terjadi deflasi 0,18%. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi September tersebut menyusul deflasi pada Agustus 2018 sebesar 0,05%. Deflasi yang bertahan bulan ke bulan itu menunjukkan hasil kerja para pejabat dalam tim penanggulangan inflasi di seluruh daerah, kabupaten/kota di seantero negeri. Jadi kalau ada pihak yang menyebut harga barang-barang kebutuhan pokok melambung, jelas hoaks dan mengecilkan jerih payah jajaran tim pengendali inflasi se-Tanah Air. Faktanya, "Secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Di daerah perdesaan mengalami deflasi yang lebih dalam, 0,59%," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin. (Kompas.com, 1/10/2018) Deflasi yang cukup dalam di kawasan perdesaan ini menunjukkan beban ekonomi warga desa makin ringan dengan harga barang-barang kebutuhan pokok yang secara umum cenderung terus turun tersebut. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari semakin baiknya jaringan infrastruktur sehingga distribusi logistik berjalan lancar dengan biaya yang semakin murah pula. Hal ini sekaligus memberi pertanda, masalah logistik yang sebelumnya merupakan faktor krusial dalam perekonomian Indonesia, tampak mulai mendapatkan jalan keluar. Suhariyanto menjelaskan posisi September ini jauh lebih baik dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS mencatat, September 2017 terjadi inflasi 0,13%, dan September 2016 mengalami inflasi 0,22%. Untuk inflasi tahun kalender 2018 (September 2018 terhadap Desember 2017) tercatat sebesar 1,94% (ytd). Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun (September 2018 terhadap September 2017) sebesar 2,88% (yoy). "Masih ada tiga bulan, kita harapkan inflasi akan kembali terkendali sehingga target 3,5% bisa terpenuhi," ujar Suhariyanto. Deflasi yang meringankan beban ekonomi warga perdesaan utamanya terjadi pada kelompok bahan makanan, tercatat 1,62%. Kelompok ini menyumbang pada deflasi September 2018 sebesar 0,35%. Kemudian menyumbang deflasi komoditas yang dikonsumsi rakyat sehari-hari, antara lain daging ayam ras (0,13%), bawang merah (0,05%), ikan segar (0,04%), telur ayam (0,03%), dan berbagai sayuran (0,01%). Meski secara keseluruhan deflasi, terdapat sejumlah produk pabrikan yang harganya naik, seperti minuman, mi instan, rokok keretek dan filter, sandang, serta obat-obatan. Hal ini jelas perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ke depan. Selanjutnya.....

PEKAN ini, 8—14 Oktober 2018, pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berlangsung di Bali. Peserta semula diperkirakan 19.000 orang, akhirnya membengkak lebih 32.000 orang dari seluruh dunia. Mereka, kepala negara, gubernur bank sentral, menteri keuangan dan perekonomian, ahli ekonomi, dan pengusaha. Sebagai tuan rumah pertemuan para penentu perekonomian dan moneter serta para investor dunia, Indonesia bisa menarik arti penting dari penyelenggaraannya. Kalau selama ini semua lembaga pemeringkat utang dunia melabeli Indonesia Layak Investasi, pertemuan IMF-Bank Dunia menjadi ajang pembuktian kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun. Selain arti yang prinsip tersebut, dengan sebagian besar tamu di luar undangan resmi membayar sendiri akomodasinya di Bali, hasil studi Bappenas dengan jumlah tamu 19.000 menciptakan lapangan kerja 32.700 dan menghasilkan devisa setara Rp1,5 triliun, mendorong pertumbuhan ekonomi Bali 6,54%. Dengan jumlah tamu yang lebih besar, jelas arti ekonominya juga akan lebih besar. Lebih dari itu, Chatib Basri, mantan Menkeu era SBY, menyebut manfaat ideal pertemuan IMF-Bank Dunia bagi Indonesia. "...Kita bisa memperjuangkan ide kita di forum-forum itu," tegasnya. Menurut Chatib, IMF mendukung Indonesia dalam memperhatikan kondisi perekonomian. (detik-finance, 7/10/2018). Pentingnya arti pertemuan IMF-Bank Dunia itu tampak dari anggarannya yang sudah disahkan DPR sejak awal 2017 sebesar Rp855,5 miliar. Menurut staf khusus presiden Adita Irawati, sejak persiapan telah dilakukan penghematan biaya acara itu hingga 40%. Adita menambahkan pada dasarnya sebagian besar anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia untuk pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata untuk acara itu. "...Artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara," tambahnya. (Kompas.com, 6/10/2018) Sukses sebagai penyelenggara pertemuan IMF-Bank Dunia yang dihadiri para penentu kebijakan ekonomi dan investor menjadi peluang penting. Khususnya untuk memberi kesan istimewa pada peserta yang selama ini menggeneralisasi Indonesia dalam jajaran emerging market. Dengan kesan istimewa itu, Indonesia mereka istimewakan sebagai tujuan investasi, tidak lagi disamakan dengan emerging market lainnya. Kesan istimewa itu tak boleh dirusak oleh siapa pun dengan cara apa pun. Selanjutnya.....

BENCANA tsunami Palu-Donggala dironai tidak berfungsinya sistem peringatan dini (early warning system) karena pendeteksi tsunami di dermaga Palu rusak saat gempa. Sebelum gempa masih berfungsi, tapi setelah gempa berhenti mengirim data ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin menyatakan stasiun pasang-surut pendeteksi tsunami di Dermaga Palu didukung dengan daya listrik. "Stasiunnya persis di pinggir laut. Online pakai listrik. Sebelum gempa sebenarnya berfungsi, tetapi begitu gempa komunikasi listrik mati," jelas Hasan. Hasan sendiri tidak tahu nasib stasiun pasang surut itu, apakah hancur akibat gempa dan tsunami. "Yang jelas begitu listrik mati, data berhenti mengalir. Inilah tantangannya kalau alat tergantung listrik. Kita mengandalkan baterai cadangan tetapi ternyata juga tidak berfungsi," ungkapnya. Ketika stasiun pasang surut tak berfungsi, sebenarnya masih ada satu harapan: buoy tsunami yang biasanya dipasang di lepas pantai. "Tapi yang saya tahu kita tidak punya buoy tsunami di Palu. Buoy tsunami juga punya masalah. Banyak yang hilang dicuri," ungkap Hasan. (Kompas.com, 30/9/2018) Dari pengalaman bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala tanpa sistem peringatan dini yang efektif bagi warga lokasi bencana, banyak pelajaran bisa dipetik. Akibat listrik selalu mati seketika terjadi gempa, dengan sendirinya peringatan dini itu terganggu dan pesannya tak bisa diterima alat komunikasi warga karena jaringan penyiarannya juga tergantung listrik, ikut langsung terputus. Untuk itu, rakyat harus diberi tahu atau dilatih untuk menjadikan gempa itu sendiri sebagai early warning system. Artinya, begitu ada gempa yang terasa cukup besar getarannya agar semua orang, utamanya yang berada dekat pantai, sesegera mungkin lari mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan diri. Idealnya, ada lembaga yang mengoordinasi pelatihan kepada anak-anak sekolah dan warga dekat pantai untuk membangun kesadaran mereka untuk mengamankan diri saat gempa dan menghindar dari ancaman tsunami. Ini dilakukan secara kontinu, sebulan sekali misalnya. Jadi tidak angin-anginan, seperti latihan sejenis yang pernah diberikan usai tsunami Aceh, tapi kemudian melempem. Jangan menunggu data ilmiah disiarkan untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Buktinya di pantai Palu, tsunami datang hanya beberapa menit usai gempa. Selanjutnya.....

GUSDURIAN, massa kritis warga Nahdlatul Ulama (NU), telah mendeklarasikan dalam Pemilu Presiden 2019 mendukung pasangan calon nomor satu, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Gusdurian mengikuti dukungan keluarga KH Abdurrahman Wahid yang dideklarasikan putri kedua Gus Dur, Yenni Wahid di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur No 12, Rabu (26/9). "Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu. Bismillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia," ujar Yenni Wahid. (Kompas.com, 26/9/2018) Yenni memastikan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap politik dari keluarga Gus Dur. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, akan bersikap netral pada Pilpres 2019. "Keluarga Gus Dur saya wakili sikap politiknya. Sikap politik sudah diamanatkan kepada saya," jelas Yenni. Bersama keluarga Gus Dur, sembilan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Kader Gus Dur (Gusdurian) mendeklarasikan dukungan mereka. Sembilan organisasi itu antara lain Barikade Gus Dur, Gerakan Kebangkitan Nusantara (Gatara), Jaringan Perempuan Nusantara, Forum Silaturahim Santri Nusantara, Forum Kiai Kampung Nusantara, dan Forum Alumni Timur Tengah. Sebelum deklarasi dukungan ini, kedua pasangan capres-cawapres secara bergantian mengunjungi kediaman Gus Dur. Mereka diterima Sinta Nuriyah. Sebelum menyatakan dukungan, Yenni memaparkan hal-hal yang mendasari sikapnya. Menurut Yenni, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti Gus Dur. Pemimpin yang dapat memahami bahwa seluruh warga negara harus dipenuhi hak dasar dan kebutuhannya tanpa membeda-bedakan. "Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya, bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera," ujar Yenni. "Sosok seperti Gus Dur dan Gandhi adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan," ujarnya. Yanni menilai pemimpin yang dipilih dapat menghadirkan keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan. Jokowi dinilai dapat menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan maupun akses konektivitas bagi masyarakat yang dulunya tidak terjamah. Kondisi bangsa ini sedang susah, karena itu pemimpin yang dibutuhkan adalah orang yang mau ikut gerak, tidak berjarak dan tidak canggung dengan masyarakat. "Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya," tegas Yenni. Dengan deklarasi ini, dukungan warga NU akan solid dalam Pilpres 2019. Selanjutnya.....

DALAM Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu, Lampung masuk 15 provinsi yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional. Indeks itu bukan gambaran realitas kegentingan situasi dan kondisi Lampung, tapi mengisyaratkan adanya faktor-faktor yang punya potensi ke arah itu. Faktor-faktor itu seperti adanya gunung berapi, Patahan Semangka di lempeng bumi Lampung, yang bukan merupakan realitas letusan gunung berapi atau gempa dahsyat. Tapi, faktor-faktor tersebut hanya menyimpan potensi yang memungkinkan hal-hal itu bisa terjadi di Lampung. Dalam IKP 2019, selain kerawanan spesifik sesuai dengan potensi situasi dan kondisi suatu daerah, juga terdapat faktor-faktor yang bersifat umum secara nasional. Misalnya kerawanan money politics, cenderung lebih dipicu oleh sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat persaingan bukan hanya antarparpol, melainkan tidak kalah sengit antarcalon se-DP dari partai yang sama. Soalnya, siapa yang paling banyak meraih suara dari partainya, dia yang mendapatkan kursi pertama partainya di DP tertentu. Urutan kedua perolehan suara partainya, belum tentu bisa mendapatkan kursi berikut di DP-nya. Ini yang mendorong potensi money politics secara umum bakal amat rawan. Potensi money politics itu bukan cuma di Lampung, tapi secara nasional. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan seolah cuma Lampung yang rawan money politics. Untuk faktor-faktor kerawanan bersifat khusus dan menempatkan Lampung di atas rata-rata nasional, sebaiknya dipandang sebagai early warning system saja. Sebab, seperti gunung api tidak mesti meletus, bahkan kalaupun meletus seperti Gunung Anak Krakatau, yang terdampak hanya satu kilometer laut di sekelilingnya. Kita yang sehari-hari biasa hidup dengan situasi dan kondisi yang terpotret rawan dalam IKP, tidak merasakannya sebagai ancaman. Malah merasa aneh kalau tidak ada keanekaragaman sosial seperti yang dicemaskan IKP 2019 itu. Namun, adanya IKP 2019 layak disambut baik untuk mengingatkan kita agar lebih waspada bahwa dalam hal-hal yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari kita juga ada yang bisa membahayakan kita, seperti kebanyakan makan garam bisa menyulut darah tinggi. Artinya, kerawanan yang terpotret dalam IKP 2019 di Lampung baik dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, konstelasi, maupun partisipasi, kita jaga bersama agar tidak menimbulkan atau menjadi masalah baru. Selanjutnya.....