SETELAH pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif berikut pemerataannya, setahun terakhir periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan manusia yang tangguh. Ada lima aspek untuk itu yang menjadi titik tolak dan fondasi utama menuju negara maju. Aspek pertama, pembangunan ekonomi dengan peningkatan daya saing serta kesejahteraan dan kebijakan afirmatif (penguatan). Kedua, stabilitas politik dan keamanan. Ketiga, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Keempat, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Dan kelima, aspek penguatan Indonesia sentris. Demikian Kompas, berdasar rilis kantor staf Presiden. (21/10/2018) Pembangunan ekonomi merupakan fondasi pembangunan manusia dalam semua aspek. Kemajuan ekonomi perlu untuk menumbuhkan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan. Juga meningkatkan kesejahteraan, dengan jaminan pendidikan dan kesehatan. Faktor ekonomi menentukan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Juga untuk pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Salah satu kemajuan penting dalam ekonomi sebagai fondasi adalah dalam menekan inflasi. Dari 2014 dan sebelumnya inflasi tahunan sekitar 8% (yoy), sejak 2015 hingga sekarang inflasi tahunan bisa ditekan mejadi sekitar 3,5% (yoy). Artinya, rakyat mendapatkan nilai arau harga lebih murah 4,5% dalam belanja rumah tangga. Berkurangnya demikian signifikan inflasi memberi benefit fisis yang besar dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Mudahnya, 2014 dan sebelumnya pertumbuhan ekonomi sekitar 6% dan inflasi sekitar 8%, rakyat selalu tekor 2%. Sedang setelah 2015 pertumbuhan sekitar 5% dengan inflasi sekitar 3,5%, rakyat selalu mendapat benefit 1,5%. Ini efektif artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kata kuncinya pada penguatan dalam semua aspek pembangunan manusia tersebut. Karena, sejak 2015 berbagai sektor terkait sudah ditingkatkan anggarannya. Anggaran kesehatan dari Rp49,38 triliun pada 2014, menjadi Rp65,01 triliun pada 2018. Juga anggaran pendidikan dari Rp126,21 triliun pada 2014 menjadi Rp147,56 triliun 2018. Untuk perlindungan sosial dari Rp120,34 triliun empat tahun lalu kini jadi Rp162,56 triliun. Efektifnya fokus pembangunan manusia melalui penguatan program-program yang telah berjalan itu, tak terlepas dari efektifnya penegakan hukum yang menekan korupsi dalam pelaksanaannya, serta tata kelola pemerintahan dalam kewajiban pelayanan terhadap masyarakat.
Kata Kunci
Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani
0 komentar:
Posting Komentar