Kata Kunci
Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani
Kamis, 31 Januari 2019
0
Menyimak Laju Ekonomi Nasional!
SEBERAPA laju perekonomian nasional dan di mana posisinya saat ini, bisa disimak lewat klarifikasi Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, terhadap kritik sebuah media asing yang tidak didasarkan pada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu.
Ahmad Erani memulai klarifikasinya dari pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) sepanjang 2015—2017 terus mengalami peningkatan, rata-rata tumbuh 5,2% per tahun. Sedangkan periode 2012—2014 tumbuh 3,5% per tahun. (detik-finance, 26/1/2018)
Kontribusi PMTDB terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 31% pada 2010 menjadi 32,16% pada 2017.
Realisasi penanaman modal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika memperhatikan perkembangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi dunia mulai melambat sejak 2011.
Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01% pada 2014 menjadi 5,17% pada 2018 (triwulan III). Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2011 hingga 2015. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% dan turun menjadi 4,9% pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk Tiongkok.
Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Seperti diketahui, pada periode 2005—2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat.
Kemiskinan turun dari 11% (2014) menjadi 9,6% (2018). Pengangguran turun dari 5,94% (2014) menjadi 5,3% (2018). Ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 (2014) menjadi 0,38 (2018).
Inflasi yang menjadi ukuran perbaikan daya beli masyarakat cenderung turun. inflasi pangan terkendali. Pada 2015—2018, inflasi harga pangan (volatile food) hanya 2,2% per tahun. Periode 2010—2013 rata-rata 9,6%; dam periode 2005—2008 raya-rata 14,3% per tahun.
Pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi dari inflasi. Pada periode 2015—2017, rata-rata pertumbuhan PDB per kapita sebesar 3,68% per tahun dengan inflasi rata-rata 3,39% per tahun. Pertumbuhan PDB per kapita sepanjang 2012—2014 rata-rata 4,1% per tahun di mana rata-rata inflasi sebesar 7% per rahun.
Manajemen fiskal terkelola dengan baik, yang tergambar dari defisit di bawah 3%. Indikator sektor keuangan sehat. NPL di bawah 5% dan CAR di atas 20%, serta utang di bawah 30% dari PDB. *** (Bersambung)
Selanjutnya.....
Selasa, 29 Januari 2019
0
Giliran Ekonomi Uni Eropa Suram!
USAI rapat penyusunan kebijakan, Gubernur Bank Central Eropa (European Central Bank—ECB) Mario Draghi melukiskan suramnya perekonomian kawasan Uni Eropa. Dalam konferensi pers dia sebutkan data-data perekonomian yang lebih lemah dari prediksi dan risiko pertumbuhan makin meningkat.
Dikutip BBC (25/1/2019), Draghi memberi isyarat jelas ECB akan lebih lama menaikkan suku bunga dari yang telah disarankan sebelumnya. Banyak faktor jadi pertimbangan mereka. Antara lain, pelambatan ekonomi Tiongkok serta kian turunnya dampak dari stimulus kebijakan pajak di AS.
Juga ada peningkatan ketidakpastian akibat menguatnya proteksionisme perdagangan. Kurangnya kejelasan dari negosiasi Brexit juga menjadi sumber ketidakpastian tersebut. Bahkan industri otomotif Jerman terdisrupsi peraturan prosedur uji emisi terbaru. (Kompas.com, 25/1/2019)
Meski menyampaikan berbagai ketidakpastian terhadap prospek perekonomian Eropa, kepada Dewan Pemerintahan ECB sebagai pihak yang mengambil keputusan kebijakan, Draghi mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya resesi rendah. Walau mereka tetap membahas adanya risiko tersebut.
Hingga saat ini, kebijakan ECB masih cenderung berada dalam wilayah tidak konvensional akibat dari krisis keuangan. Tingkat bunga utamanya masih nol, dan tingkat bunga yang dibayarkan bank untuk deposito berjangka satu malam atau di bawah itu masih negatif selama lebih dari empat tahun terakhir.
Meski demikian, normalisasi kebijakan ECB telah dimulai. Mulai bulan lalu, ECB berhenti membeli aset keuangan terutama obligasi pemerintah.
ECB juga mulai memberikan beberapa indikasi sebelumnya kapan akan mulai menaikkan suku bunga. Bank sentral menyatakan, mereka mengharapkan suku bunga utama ECB tetap berada di level saat ini setidaknya selama musim panas 2019, dan selama apa pun sepanjang diperlukan untuk menjaga inflasi di bawah target, namun mendekati 2%.
Hal itu tidak berubah, namun Draghi mengatakan ada harapan kenaikan suku bunga tidak akan terjadi sampai tahun depan.
Sementara itu, parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit yang dirancang Perdana Menteri Theresa May (sesuai dengan hasil referendum Inggris keluar dari Uni Eropa) dengan hasil pemungutan suara 432 menolak dan 202 mendukung, 15 Januari 2019.
Brexit jadi buntu, apalagi pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn usai voting mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Itu berarti, faktor ketidakpastian Brexit masih menjadi sandungan ekonomi Eropa. ***
Selanjutnya.....
Senin, 28 Januari 2019
0
Harga CPO Melaju, 544 Dolar/Ton!
HARGA minyak sawit mentah (CPO) di Bursa Derivatif Malaysia pekan lalu (23/1/2018) melaju ke 2.254 ringgit Malaysia/ton untuk penyerahan April 2019 atau setara 544 dolar AS/ton dengan kurs dolar AS hari itu 4,14 ringgit Malaysia. Pada harga tersebut, harga CPO sejak awal tahun sudah naik 6,46% (ytd).
Terus melajunya harga CPO sejak awal tahun itu didukung oleh sentimen positif yang kuat. Menurut hasil survei tiga lembaga yang berpengaruh di pasar sawit dunia, Intertek Testing Service, Amspec Malaysia, dan Sociece Generale de Surveillance, ada kenaikan ekspor minyak sawit Malaysia sebesar 9%—13% pada periode 1—20 Januari, dibandingkan bulan lalu (CNBC-Indonesia, 23/1/2018).
Meningkatnya permintaan saat cadangan CPO melimpah bisa menenangkan pelaku pasar, karena bisa menguras cadangan dan memberi dorongan pada harga CPO. Selain itu, pada periode Desember—Maret produksi sawit diprediksi akan menurun karena faktor musiman.
Harga CPO juga diperkirakan analis Dorab Minstry, direktur Godrej International Ltd, akan terus naik hingga ke level 2.400 ringgit Malaysia/ton atau 579 dolar AS/ton dengan kurs dolar AS 4,14 ringgit Malaysia. Prediksi itu disampaikan pada acara Pakistan Edible Oils Conference, pekan lalu, didasarkan pada meningkatnya permintaan minyak sawit di sektor energi dan melambatnya produksi.
Itu diperkuat analis James Fry, yang menyatakan harga minyak sayur, termasuk minyak sawit, diprediksi meningkat 50 sampai 100 dolar AS per ton pada Juni 2019.
Permintaan CPO untuk biodiesel campuran solar bersubsidi, di Indonesia dilakukan 20% (B20), pada 2018 sejak September ke Desember terpakai 4,02 juta kiloliter. Sisa dari produksi biodiesel 6,01 juta kiloliter diekspor. Pada 2019 pemakaiannya diperluas juga untuk solar nonsubsidi, sekaligus sedang diuji-jalan B30, campuran 30%. Produksi biodiesel Indonesia 2019 meningkat jadi 12 juta kiloliter.
Sementara itu, menurut Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok, negeri itu tahun 2019 ini menggunakan campuran biodiesel B10 untuk solar di negerinya. Dengan program B10 yang tengah berjalan, konsumsi CPO Malaysia meningkat 70 ribu ton/bulan. Tahun 2020, ditingkatkan menjadi B20.
Sementara analis industri Thomas Mielke, editor koran Oil World (Jerman) pada konferensi di Pakistan (19/1/2019), memprediksi cadangan minyak sawit dunia akan turun hingga 1 juta ton sepanjang Januari—September 2019—di tengah permintaan untuk energi yang terus meningkat. ***
Selanjutnya.....
Minggu, 27 Januari 2019
0
Arah Kiblat Bergeser, Magnet Kutub Pindah!
KEMENTERIAN Agama RI mengumumkan pada Minggu, 28 Mei 2017, matahari tepat di atas Kakbah pada pukul 16.18 WIB. "Saat itu, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus di mana saja akan mengarah lurus ke Kakbah," kata pengumunan itu. Warga disarankan memverifikasi arah kiblat di tempat masing-masing.
Waktu itu, baik masjid di kampung kami maupun musala di kantor, melakukan koreksi arah kiblat yang ternyata cukup signifikan. Pemahaman yang berkembang kala itu, pergeseran tempat dan arah tempat-tempat di muka bumi terjadi akibat gesekan dan dorongan pada lempeng bumi saat gempa.
Terakhir ini diketahui para ahli, yang bergeser bahkan bisa disebut pindah, sebenarnya kutub magnet bumi. Magnet Kutub Utara, posisinya sekarang ini bergerak dari Kanada ke Siberia jauh lebih cepat dari perkiraan para ilmuwan.
Dikenal sebagai magnetosfer, medan magnet yang terutama dibangkitkan cairan logam yang bergerak di inti bagian dalam bumi, sangat penting bagi kehidupan di planet.
"Medan magnet melindungi kita dari angin tenaga matahari (gelombang partikel dari matahari) yang bisa menjadi sangat berbahaya," kata geolog Ricardo Fereira Trindade dari University of Sao Paolo, seperti dikutip Kompas.com dari BBC (18/1/2019).
Hal itu memaksa para ahli geomagnetisme untuk memperbarui model magnetik Bumi (WMM), sebuah peta kekuatan magnetik. Peta tersebut digunakan secara luas pada navigasi militer dan sipil, juga digunakan aplikasi telepon pintar, seperti Google Maps.
"Ini dibuat dari serangkaian pengamatan di seluruh dunia selama lima tahun. Dari sana model dunia dibuat, memperlihatkan perubahan ruang dan waktu. Mirip peta 4D," jelas Fereira. "Ini model dasar, bahkan untuk memosisikan satelit."
Versi terbaru WMM dikeluarkan 2015 dan seharusnya berlaku sampai 2020. Tetapi kecepatan perubahan magnetosfer membuat para ilmuwan harus memperbaruinya untuk versi yang dijadwalkan keluar pada 30 Januari.
Perubahan magnetosfer yang tidak terduga ini meningkatkan jumlah kesalahan pada model WMM yang ada sekarang. Menurut jurnal sains terkemuka dunia, Nature, peneliti Amerika dan Inggris mengatakan WMM saat ini telah kedaluwarsa nyaris mendekati batas yang bisa diterima—dan bisa menimbulkan kesalahan navigasi.
Para ilmuwan masih berusaha memahami penyebab perubahan tersebut. Philip Livermore dari Leeds University mengatakan ini bisa memperlemah medan magnet di atas Kanada. Ini akan menarik kutub lebih cepat ke arah Rusia. ***
Selanjutnya.....
Sabtu, 26 Januari 2019
0
Chatib, Ekonomi RI Tahan Banting!
MANTAN Menteri Keuangan M Chatib Basri, menganggap tekanan ekonomi 2018 lebih berat dari masa sebelumnya. Namun kondisi saat ini, Chatib menilai Indonesia lebih tahan banting. Padahal faktor tekanan eksternalnya lebih banyak, ditambah perang dagang AS dan negara mitra.
"Ditambah ketidakpastian akibat kebijakan Trump. Secara personal saya melihat 2018 tahun yang berat sekali," ujar Chatib. (Kompas.com, 22/1/2018)
Untungnya, kata Chatib, pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan beberapa kali menaikkan suku bunga Bank Indonesia hingga tujuh kali selama 2018 sebagai reaksi pelemahan rupiah.
"Saya mesti bilang, seandainya fiskal telat disesuaikan, tidak ada langkah cepat, rupiah kita bisa lebih dari Rp15.200," kata Chatib.
Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5% dan menjaga inflasi di level 3%. "Yang dilakukan pemerintah sampai defisit (APBN) hanya 1,76% itu luar biasa sekali," ujar Chatib.
Tekanan eksternal 2018 jauh lebih besar daripada saat dia menjabat dulu 2013. Saat itu, penyebab gejolak ekonomi adalah rencana kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed. Padahal, saat itu baru wacana, belum ada kenaikan.
"Selain itu, ketika itu harga minyak dunia juga tinggi sekitar 100 dolar AS per barel. Untuk menekan defisit, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak. Pertumbuhan ekonomi pun turun dari 6,1% menjadi 5,8%.
Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tahan banting, menurut Chatib Basri itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia tak perlu memitigasi beban utang seperti disarankan pada outlook Dana Moneter Internasional (IMF) di World Economic Forum, Davos, Swiss, pekan ini.
IMF menyatakan perlu kerangka kerja makroprudensial yang kuat untuk mengatasi beban utang. Menurut Sri, mantan direktur eksekutif Bank Dunia itu, rasio utang Indonesia masih berada di level aman. Peringatan IMF itu hanya berlaku bagi negara-negara yang rasio utangnya tinggi.
"Kan ada negara advanced country (negara maju), bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio (rasio utang terhadap produk domestik bruto—PDB) itu sudah di atas 60, ada yang 80, bahkan 100%. Selain itu di negara berpendapatan rendah, ada lebih dari 40 negara yang utangnya sudah di atas 100%.
"Indonesia, kalau Anda bandingkan, utang kita terhadap GDP masih di 30%," kata Sri Mulyani. "Untuk standar internasional itu rendah sekali." ***
Selanjutnya.....
Jumat, 25 Januari 2019
0
Karet untuk Aspal Sudah Jalan, 7%!
PROGRAM penggunaan karet untuk campuran aspal sudah berjalan untuk jalan nasional, kata Plt Dirjen Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono. Penggunaannya sudah dimulai sejak 2018 dengan jumlah pemakaian karet 7% dari volume aspal.
"Teman-teman PU (PUPR) sudah memanfaatkan aspal karet. Akan diperluas lagi rapatnya untuk pemerintah daerah. Pemerintah didorong menggunakan aspal karet," ujar Sigit di Kemenko Perekonomian. (Kompas.com, 21/1/2019)
Menurut Sigit, terdapat beberapa jenis jalan yang bisa menggunakan karet sebagai bahan campuran aspal, mulai dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Ketahanannya pun telah teruji. "Yang banyak ternyata jalan kabupaten. Empat kali lipat dari jalan pusat, sekitar 380 ribu kilometer. Itu seluruh Indonesia," jelasnya.
Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait tengah mengkaji pemanfaatan karet untuk pembangunan jalan. Dirjen Perkebunan Kementan Bambang mengatakan mereka membahas spesifikasi teknis produk karet yang bisa digunakan untuk itu. Setelah itu, kepada petani diberikan treatment karet yang harus mereka produksi.
Dengan standar kualitas yang ditetapkan itu, karet rakyat akan dihargai Rp9.000 sampai Rp10 ribu per kg. Harga itu telah memperbaiki harga karet rakyat, dibanding dengan sekarang Rp6.000 per kg.
"Kita dorong petani untuk menghasilkan spesifikasi yang dibutuhkan supaya harganya bisa masuk. Jadi petani bisa mendapatkan penghasilan yang wajar," ujar Bambang. (Liputan6.com, 21/1/2019)
Selain karet untuk campuran aspal, PUPR tahun lalu juga meneliti limbah plastik sebagai campuran aspal. Kepala Balitbang PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan penggunaan aspal campuran limbah plastik ini telah diuji coba pada beberapa ruas jalan nasional di Jakarta, Maros (Sulsel), Bekasi (Jabar), Denpasar (Bali), dan tol Tangerang—Merak.
Rata-rata proyek tersebut menggunakan campuran 6% limbah plastik. "Campuran dengan plastik kresek ini lebih tahan terhadap deformasi dan retak dibanding dengan campuran aspal panas biasa," ujar Sumadilaga. (Republika.co.id, 22/2/2018)
Berarti ada dua bahan campuran aspal yang sudah teruji, karet dan plastik. Lebih baik jika keduanya diuji coba dalam satu paket, 7% karet dan 6% plastik. Selain petani karet tertolong, bangsa juga diselamatkan dari limbah plastik, yang telah mencemari ikan di laut dengan mikroplastik. Kita juga bisa menambang gunung-gunung sampah plastik di samudra untuk aspal jalan, menyelamatkan masa depan manusia.***
Selanjutnya.....
Kamis, 24 Januari 2019
0
Revolusi Industri 4.0, Temanya Apa?
PERTEMUAN tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pekan depan akan membahas Revolusi Industri 4.0. Disrupsinya di sini mengorbankan karyawan pracetak kehilangan pekerjaan akibat sistem computer to plate (CTP), juga 50 ribu karyawan bank tersisih (CNBC-Indonesia, 20/1) oleh sistem online pelayanan nasabah.
Implementasi Revolusi Industri 4.0 bisa lebih jauh lagi oleh otomasi mesin industri, meluasnya peran artificial intelligent (AI/kecerdasan buatan), dan aplikasi internet.
Ketua Eksekutif WEF di Jenewa, Klaus Schwab, tokoh yang mengintrodusir istilah tersebut ke publik pada 2016 lewat bukunya Revolusi Industri Keempat di pertemuan Davos tahun itu. Schwab menyebut, revolusi teknologi sedang berlangsung mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis.
Dalam Revolusi Industri 4.0, AI, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teknologi secara drastis mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja, pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat seperti revolusi industri sebelumnya.
Kepala Kebijakan Teknologi dan Kemitraan WEF, Zvika Krieger, kepada CNBC-internasional (15/1) menyatakan, ada tema umum setiap revolusi industri. Revolusi Industri Pertama, dimulai di Inggris 1760, ditandai penemuan besar mesin uap, yang memungkinkan proses manufaktur baru, mengarah ke penciptaan pabrik.
Revolusi Industri Kedua hadir seabad kemudian, ditandai penemuan bola lampu, telepon, dan mesin pembakaran internal yang mendorong produksi massal di industri baja, minyak, dan listrik.
Revolusi Industri Ketiga dimulai 1960, ditandai penemuan semikonduktor, komputer pribadi, dan internet.
Revolusi Industri Keempat, menurut Krieger, agak beda dengan dua alasan. Pertama, mengaburnya kesenjangan antara fisik, digital, dan biologis. Kedua, teknologi berubah menjadi lebih cepat dari sebelumnya.
Mengaburnya kesenjangan fisik, digital, dan biologis, terlihat pada tren di Swedia orang ramai-ramai menanam cip di tubuhnya, dari kartu jaminan sosial, kartu debit, sampai kunci apartemen.
Soal kecepatan teknologi, Krieger beri contoh, dahulu perlu waktu 75 tahun mendapatkan 100 juta pelanggan melalui akses telepon. Kini, aplikasi permainan “Pokemon Go" diunduh ratusan juta pengguna hanya dalam waktu kurang satu bulan saat diluncurkan 2016.
Dalam Revolusi Industri 4.0, manusia menjadi bagian operasional aplikasi internet. Go-Jek dan sejenisnya, menuju ke sana. ***
Selanjutnya.....
Rabu, 23 Januari 2019
0
Deras, Modal Asing Masuk Januari!
ARUS modal asing masuk ke Indonesia medio awal Januari 2019 cukup deras. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan capital inflow lewat surat berharga negara (SBN) sebesar Rp11,48 triliun (Katadata, 18/1). Sementara net buy asing di pasar saham mencapai Rp11,54 triliun (Kontan.co.id, 20/1). Total modal masuk Rp23 triliun.
Sentimen positif yang menaikkan kurs rupiah terhadap mata uang utama dunia di awal tahun itu, masih diperkuat lagi dengan hasil lelang surat utang negara (SUN) 15 Januari 2019. Menurut siaran pers Kementerian Keuangan, hasil lelang hari itu mencapai total penawaran yang masuk sebesar Rp55,67 triliun. (djppr.kemenkeu.go.id, 15/1)
Capital inflow yang terus berlanjut hingga tahun ini, menurut Gubernur BI, membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Kepercayaan pasar tersebut merupakan respons atas kebijakan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah. Selain itu, investor menilai prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dan stabilitas terjaga.
Kepercayaan investor global terhadap pasar Indonesia juga tecermin dari persepsi acuan risiko investasi atau credit default swap (CDS). CDS obligasi pemerintah Indonesia dengan obligasi Amerika Serikat (AS), US Tresury, selisih 126,3 poin pada awal bulan ini. Namun pekan lalu, CDS ini turun menjadi 124,1 poin. "Jadi ada perbaikan premi risiko yang disebut CDS," ujar Perry.
Namun, betapa pun kuatnya sentimen positif pada awal tahun ini, penguatan rupiah selama dua pekan akhirnya tertahan dan jadi melandai pekan lalu. Itu terjadi karena hadir sentimen negatif, rilis data defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 sebesar 8,57 miliar dolar AS.
Sentimen negatif ini susah memperbaikinya karena kandas oleh batasan waktu tahun berlakunya. Tahun ini buka lembaran baru lagi, selain harus menjaga kinerja lebih baik, juga mengatasi beban limpahan tahun lalu itu. Arus modal yang masuk cukup deras pada awal tahun itu menumbuhkan optimisme untuk mampu mengatasi limpahan beban masa lalu itu.
Penyebab defisit neraca perdagangan tahun lalu bisa dimaklumi karena terlalu banyak impor barang modal (teknologi) untuk pembangunan infrastruktur guna mengejar ketinggalan infrastruktur negeri kita dari negara-negara tetangga. Meski demikian, untuk tahun ini dan ke depan kita harus selalu menjaga keseimbangan neraca perdagangan maupun neraca pembayaran Indonesia (NPI).
Itu demi hasil pembangunan infrastruktur bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya.....
Selasa, 22 Januari 2019
0
Ambang Krisis Bisnis Penerbangan!
TARIF penerbangan dalam negeri secara umum naik, baik penumpang maupun kargo. Selain penumpang protes, orang Aceh ke Jakarta lewat Kuala Lumpur, asosiasi perusahaan kargo udara juga mengancam pengiriman kargo udara akan dihentikan karena tingginya tarif yang dikenakan maskapai.
Semua itu memperkuat gejala ambang krisis yang dihadapi bisnis penerbangan domestik. Gejala awalnya dimulai dengan "menyerahnya" manajemen Sriwijaya Air untuk bergabung dengan Garuda karena biaya perawatan pesawat yang terus membengkak.
Itu disusul keputusan Lion Air memberlakukan bagasi berbayar untuk menambah penerimaan perusahaannya, yang efektif berlaku mulai hari ini, 22 Januari 2019. Langkah sejumlah maskapai itu, utamanya menaikkan harga tiket pesawat, jelas sebagai upaya menghindari kian parahnya ambang krisis yang dialami bisnis penerbangan nasional.
Ari Askhara, ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang juga dirut Garuda, menyatakan tingginya harga bahan bakar avtur menjadi faktor utama kalangan maskapai menaikkan harga tiketnya. "Komposisinya itu untuk fuel 40% sampai 45% di biaya operasional kami," ujar Ari. (Kompas.com, 15/1/2018)
Harga avtur menurut situs Pertamina Aviation tidak sama di setiap bandara. Di Bandara Cengkareng Rp8.410/liter. Di Aceh Rp9.800/liter. Sedang di Biak Rp11.280/liter. Harga itu masih ditambah PPN 10% dan PPh 0,3%.
Namun, usul Ari agar harga avtur diturunkan ditolak Menteri BUMN Rini Soemarno karena avtur sudah pada harga keekonomiannya. Untuk menurunkan harga tiket, menurut Rini, bisa melalui pengurangan tarif pendaratan pesawat (landing fee). (Katadata, 16/1/2018)
Tapi tarif landing fee belum masuk faktor krusial dalam bisnis penerbangan. Selain avtur, biaya lain yang besar adalah leasing pesawat, biaya perawatan pesawat, dan gaji pegawai. "Struktur cost, itu banyak variabel, tergantung volatilitas kondisi market internasional karena pembayaran dalam bentuk dolar AS," kata Ari.
Dengan beban biaya sedemikian, menurut Ari, meski menerapkan harga tiket pesawat di ambang batas maksimal tarif batas atas yang telah ditentukan pemerintah, Garuda masih merugi. Pasalnya, tarif batas atas yang ada belum pernah naik sejak 2016. Sementara biaya operasional maskapai penerbangan terus melonjak.
Untuk mengatasi kerugian dari harga tiket pesawat, Garuda melakukan inovasi dengan meningkatkan bisnis kargo dan advertising. Tapi pengusaha bisnis kargo protes tingginya tarif.***
Selanjutnya.....
Senin, 21 Januari 2019
0
Defisit, Banyak Impor Barang Modal!
BADAN Pusat Statistik (BPS) pekan lalu merilis defisit neraca perdagangan Desember sebesar 1,1 miliar dolar AS, sehingga defisit sepanjang 2018 menjadi 8,57 miliar dolar AS. Defisit ini terburuk sejak reformasi. Menurut Chatib Basri, salah satu penyebabnya terlalu banyak impor barang modal yang belum memberikan hasil karena senjang waktu proses produksi.
Di sektor nonmigas sebenarnya surplus sebesar 3,8 miliar dolar AS pada 2018. Namun, di sektor migas terjadi defisit 12,4 miliar dolar AS, akibat harga minyak sempat menyentuh kisaran 75—85 dolar AS per barel. Impor migas Indonesia pun melonjak dari 24,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 29,8 miliar dolar AS pada 2018.
Di sisi impor nonmigas, menurut analisis mantan Menkeu Chatib Basri, 90% merupakan impor barang produktif bukan konsumsi. Ia pun mempertanyakan mengapa impor barang modal dan bahan baku naik terus, tapi pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di 5%?
"Soal waktu kah? Karena ada senjang waktu dalam proses produksi? Atau inefisiensi?" tukasnya.
"Ini bisa disebabkan dua hal: Kita banyak sekali mengimpor barang modal dan bahan baku (untuk infrastruktur dan sebagainya) yang belum memberikan hasil (karena butuh waktu lagi) atau memang produktivitas kita rendah? Dan inilah isu terbesar kita: Produktivitas," ujar Chatib. (Kompas.com, 16/1/2018)
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan dengan defisit neraca perdagangan 2018 lebih buruk dari 2013 sebesar 4 miliar dolar AS, tantangan memperbaiki kinerja perdagangan di 2019 masih sangat besar.
"Pertama, faktor-faktor eksternal yang menekan ekspor pada 2018, khususnya pelambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama dan sentimen perang dagang," ujar Piter.
Kedua, harga komoditas andalan diprediksi akan terus melemah pada 2019, termasuk di antaranya sawit, batu bara, karet, dan tembaga.
Ketiga, harga minyak yang kini sedang turun bisa kembali naik pada 2019, walau tidak melebihi rata-rata harga minyak pada 2018.
Meskipun demikian, peluang memperbaiki kinerja perdagangan masih terbuka, setidaknya untuk memperkecil defisit, ujar Piter. Sejumlah kebijakan meredam impor perlu diefektifkan dan dipertajam, seperti PPh 22 impor untuk barang konsumsi, penggunaan biodiesel 20% (B20) untuk solar, hingga pemakaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Lalu, mendorong akselerasi ekspor manufaktur dengan mengefektifkan produksi pada kapasitas terpasang industri.***
Selanjutnya.....
Minggu, 20 Januari 2019
0
Studi Baru: Lautan Dunia Memanas Lebih Cepat!
HASIL penelitian terbaru yang dipublikasikan jurnal AS Science menunjukkan lautan dunia memanas makin cepat, lebih cepat dari perkiraan, sebagai efek dari pemanasan global. Ini kabar buruk bagi dunia karena beragam kehidupan laut merupakan pasokan makanan utama bagi bumi kian terancam seiring memanasnya lautan.
Dalam publikasi temuan yang dipimpin Chinese Academy of Science itu, para peneliti membantah laporan sebelumnya tentang adanya jeda dalam pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi terbaru menunjukkan tidak ada hiatus seperti itu.
Temuan baru tersebut juga meningkatkan kekhawatiran baru tentang laju perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap salah satu bagian utama planet ini—lautan. (Kompas.com, 11/1/2019)
Hiatus atau jeda pemanasan global menurut Wikipedia adalah seperti fenomena sepanjang 1998—2013, yaitu periode perubahan yang relatif kecil dalam suhu permukaan rata-rata global.
"Pemanasan lautan adalah indikator perubahan iklim yang sangat penting, dan kami memiliki bukti kuat bahwa pemanasannya lebih cepat dari yang kami duga," kata Zeke Hausfather, co-author penelitian itu, dikutip dari AFP (10/1).
Sebagai informasi, sekitar 93% dari kelebihan panas yang terperangkap di sekitar Bumi oleh gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan terakumulasi di lautan dunia.
Laporan terbaru mengandalkan empat studi, yang diterbitkan antara 2014 dan 2017, yang memberikan perkiraan lebih tepat dari tren masa lalu dalam panas lautan. Metode itu memungkinkan para ilmuwan untuk memperbarui penelitian masa lalu dan mengasah prediksi untuk masa depan.
Faktor kunci dalam angka yang lebih akurat adalah armada pemantau laut yang disebut Argo, terdiri atas hampir 4.000 robot mengambang di lautan. "Robot-robot itu melayang di seluruh lautan dunia, setiap beberapa hari menyelam ke kedalaman 2.000 meter dan mengukur suhu laut, pH, salinitas, dan bit informasi lainnya ketika mereka naik kembali," tulis laporan itu.
"Argo telah menyediakan data yang konsisten dan luas tentang kandungan panas lautan sejak pertengahan 2000."
Analisis baru menunjukkan pemanasan di lautan sedang berlangsung dengan pengukuran kenaikan suhu udara. "Model ini memprediksi suhu 2.000 meter teratas lautan dunia akan naik 0,78 derajat Celsius pada akhir abad ini," ujar dia.
"Sinyal pemanasan global jauh lebih mudah dideteksi jika berubah di lautan, daripada di permukaan tanah," ujarnya. ***
Selanjutnya.....
Sabtu, 19 Januari 2019
0
Bandar Lampung Kota Metropolis!
WALI Kota Bandar Lampung Herman HN mulai menata kotanya menjadi kota metropolitan. Langkah pertama untuk itu dengan membenahi trotoar Jalan Malahayati tembus ke Jalan Ikan Tongkol menjadi pedestrian selebar dua meter agar pejalan kaki aman dan nyaman waktu malam.
Dengan itu kawasan Telukbetung bisa dikembangkan sebagai kawasan kuliner, menunjang kemajuan Bandar Lampung dalam pariwisata dewasa ini.
Langkah baru itu sebagai kelanjutan program pembangunan Bandar Lampung yang selama ini memprioritaskan infrastruktur. Utamanya membangun jalan layang dan underpass di simpul-simpul kemacetan lalu lintas.
Pelaksanaan semua program pembangunan kota menuju metropolitan itu tentu perlu dukungan masyarakat sebagai warga kota (citizen). Artinya, kalau kotanya berkembang menuju metropolitan, warganya juga mengembangkan gaya hidup metropolis.
Gaya hidup metropolis itu jelas jauh berbeda dengan gaya hidup lama yang cenderung agak kumuh hingga kotanya diberi gelar kota besar terkotor di Indonesia oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi lingkungan tak bisa dilepaskan sebagai cerminan gaya hidup warganya.
Kalau warga tidak gemar membuang sampah sembarangan, rajin gotong royong membersihkan got dan selokan hingga tak berbau busuk, tentu kotanya tak dapat predikat kota besar terkotor.
Salah satu ciri gaya hidup metropolis, selalu taat pada aturan kota sehingga kota yang dihuni berjuta orang tampak tetap tertib dan nyaman. Selain itu, orangnya kepo, suka cari tahu apa yang terbaik bagi dirinya, guna selalu bisa menempatkan diri dalam situasi dan kondisi lingkungannya, serta menikmatinya.
Lebih dari itu, kalau Wali Kota memulai langkah menuju metropolitan dengan mengurai simpul-simpul kemacetan karena orang metropolis mobilitasnya tinggi. Begitu tulis AB Susanto dalam bukunya Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis (2001).
Lalu suka bercengkerama melepas kepenatan kerja di malam hari. Jadi tepat, kalau Bandar Lampung menghidupkan kota di waktu malam dengan lokasi kuliner, sesuai dengan gaya hidup metropolis.
Lalu suka yang serba-instan dan cepat. Selain restoran fast food, juga diekspresikan dengan kegandrungan pada teknologi, utamanya komunikasi.
Masalahnya, kalau mau membangun kota metropolitan, semua fasilitas untuk gaya hidup metropolis harus disiapkan Pemkot, atau setidaknya mengarahkan swasta untuk memenuhinya. Pasti lebih repot dari upaya sekadar terlepas dari stigma kota besar terkotor.***
Selanjutnya.....
Jumat, 18 Januari 2019
0
Jumlah Orang Miskin Turun 908.400!
JUMLAH warga miskin di Indonesia pada September 2018 menjadi 25,67 juta orang, turun 908.400 orang dibanding September 2017. Persentasenya juga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) turun menjadi 9,66% dari total penduduk, dari 9,82% pada Maret 2018.
Penguatan angka kemiskinan di level satu digit itu, menurut Kepala BPS Suhariyanto, ditopang naiknya upah buruh tani pada September 2018 sebesar 1,6% dari Maret 2018 menjadi Rp38.305, juga nilai tukar petani (NTP) dalam periode sama naik 1,21% menjadi 103,17, lalu inflasi yang rendah dari Maret ke September 2018 hanya 0,94%.
Turunnya jumlah orang miskin yang signifikan itu diikuti penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.
Pada September 2017 indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,79, pada September 2018 turun menjadi 1,63. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, September 2017 pada 0,46, pada September 2018 menjadi 0,41. (Kompas.com, 16/1/2018)
Seiring turunnya jumlah orang miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinan itu, Rasio Gini yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat juga turun, jadi 0,384. Pada Maret 2018 Rasio Gini pada 0,389 dan September 2017 pada 0,391. Angka Rasio Gini itu menunjukkan perbaikan masyarakat Indonesia dari kondisi ketimpangan terburuk pada September 2014, yakni di angka 0,414. (CNBC-Indonesia, 16/7/2018) Itu sebelum Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014.
Warga miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kalori/kapita/hari. "Sejak tahun 1998 siapa pun presidennya tak berubah metodologinya, sehingga hasilnya bisa dibandingkan zaman presiden siapa pun," kata Suhariyanto. (BeritaSatu.com, 15/1)
Garis kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp410.670/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp302.022 (73,54%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp108.648 (26,46%).
Pada September 2018 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,63 orang anggota rumah tangga. Maka, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata adalah sebesar Rp1.901.402/rumah tangga miskin/bulan.
Berdasar pada ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 17,47%. Hal ini berarti pengeluaran warga miskin pada 2018 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.***
Selanjutnya.....
Kamis, 17 Januari 2019
0
Pekerja Asing di Indonesia 0,08%!
JUMLAH tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia pada akhir 2018 tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI sebesar 95.335 orang. Meski jumlah itu meningkat 10,88% dari akhir 2017, dibanding dengan jumlah warga Indonesia yang berkerja pada Agustus 2018, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebesar 124,01 juta jiwa, persentasenya hanya 0,08% (dibulatkan ke atas).
Persentase itu kecil sekali dibanding dengan jumlah pekerja asing di negara tetangga sesuai dengan hasil pencarian wartawan senior Muhammad Furqon Jamzuri yang di-posting di FB (11/1): Malaysia 12%, Singapura 60%, Qatar 94,5%, dan Uni Emirat Arab 96%.
Jumlah TKA di Indonesia itu juga terbilang sangat kecil sekali dibanding dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sebagaimana data Bank Dunia hasil pencatatannya akhir 2017, yakni sebanyak 9 juta orang. Dari jumlah itu 55% berada di Malaysia, 13% di Arab Saudi, 10% di Tiongkok dan Taipei, sisanya di negara-negara lain. (Kompas.com, 23/4/2018)
Dengan demikian terlihat, dibanding ke sisi mana pun jumlah pekerja asing di Indonesia hingga waktu terakhir ini terbukti amat kecil sekali. Karena itu, mengkhawatirkan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia tidak ada alasan yang tepat karena terbukti kontrol pemerintah cukup ketat. Selain itu, upaya memasukkan pekerja asing ke Indonesia belakangan ini dibendung dengan peraturan yang memuat syarat-syarat cukup berat.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Maruli Apul Hasoloan menjelaskan dari 95.335 TKA di Indonesia itu terdiri dari tenaga profesional sebanyak 30.626 orang, manajer sebanyak 21.237 orang, dan advisor/konsultan/direksi sebanyak 30.708 orang. Dia menegaskan TKA yang bekerja di Indonesia itu masih dalam level tenaga profesional, bukan buruh kasar yang tidak memiliki skill.
"Kenaikan tenaga kerja asing di Indonesia seiring dengan peningkatan investasi asing juga," jelas Maruli. Dilihat dari negara asalnya, Tiongkok 32 ribu orang, Jepang 13.897 orang, Korea 9.686 orang, India 6.895 orang, dan Malaysia 4.667 orang. (Kompas.com, 14/1/2018)
Maruli menambahkan TKA yang masuk ke dalam negeri kebanyakan sementara, hanya sampai ada pekerja setempat yang bisa menggantikannya. Untuk memastikan itu, Kemenaker tahun lalu telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan TKA.
TKA diberi izin masuk ke Indonesia dengan syarat memberi nilai tambah pada perusahaan dan pekerja dalam negeri bisa belajar.***
Selanjutnya.....
Rabu, 16 Januari 2019
0
Dari Aceh ke Jakarta Buat Paspor!
BELAKANGAN ini orang Aceh kalau mau ke Jakarta lebih dahulu membuat paspor. Sebab, mereka dari Banda Aceh ke Jakarta lewat Kuala Lumpur naik Air Asia yang ongkosnya Rp879.700/orang, daripada naik Garuda Banda Aceh ke Jakarta Rp2.962.700/orang.
Air Asia menjadi pilihan satu-satunya yang masih bertahan di low cost carrier (LCC/terbang murah). Sedang maskapai lain mengikuti langkah Garuda menaikkan tarif dua kali lipat, seperti tarif Garuda Banda Aceh—Jakarta sebelumnya Rp1,4 juta/orang.
Tarif Banda Aceh—Jakarta penerbangan lain: Batik Air Rp2.559.000/orang; Citilink transit Kualanamu Rp1.998.000/orang; Lion transit Kualanamu Rp1.888.000—Rp2.212.000/orang tambah bagasi bayar Rp750 ribu untuk 20 kg.
Sedangkan Air Asia dari Banda Aceh ke Jakarta transit Kuala Lumpur harga tiket mulai Rp716.700/orang. Bahkan, harga tiket semua penerbangan domestik Banda Aceh—Jakarta itu masih lebih mahal dari Banda Aceh ke Perth (Australia) lewat Kuala Lumpur dengan Air Asia Rp1.665.000. (Serambinews.com, 11/1/2018)
Naiknya harga tiket penerbangan domestik ini berlaku nasional. Untuk tiket Garuda dari Jakarta ke Padang, Rp2.015.000. Ini membuat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah tiga kali menulis surat kepada Garuda agar tarif tiket pesawat tersebut ditinjau kembali.
Alasan Gubernur Sumbar karena memberatkan masyarakat. Bahkan, koran Padang Ekspres membuat berita banner sepenuh halaman pertama dengan judul Pariwisata Sumbar Terancam Lumpuh.
Dirut Garuda menjawab bahwa harga tiket pesawat yang berlaku pada seluruh rute domestik Garuda Indonesia mengacu pada Permenhub Nomor PM 14/2016 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan bawah penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
"Jawabannya seolah Pemprov Sumbar ini anak kecil semua yang tidak paham aturan. Garuda memang tidak menyalahi aturan dengan tarifnya. Tapi yang kita minta itu jangan pakai batas atas terus," tukas Gubernur. (Singgalang.co.id)
Kalau Gubernur Sumbar sampai tiga kali menulis suat protes ke Garuda, sedangkan orang Aceh ramai-ramai membuat paspor mengatasi mahalnya tarif penerbangan domestik, orang Lampung tampak tenang saja.
Soalnya, meski tarif Garuda naik hanya menjadi Rp694.582, tarif penerbangan maskapai lain Lampung—Jakarta masih relatif terjangkau, pada tingkat Rp500 ribu per orang. Ini masih lebih murah dari tarif penyeberangan mobil lewat dermaga eksekutif, Rp590 ribu. ***
Selanjutnya.....
Selasa, 15 Januari 2019
0
Menuju Universal Health Coverage! (2)
KATA kuncinya "coverage", dalam terminologi asuransi bermakna khas "perlindungan". Implementasinya dalam BPJS Kesehatan, perlindungan semesta/menyeluruh (universal) kesehatan peserta JKN, yang mencerminkan perlindungan pada harkat (fisis) dan martabat (moralitas) peserta hingga tampak pemuliaan secara humanistik dalam proses pelayanan.
Pelayanan yang memanusiakan (ngewongke) peserta BPJS seperti gambaran tersebut masih harus diwujudkan, utamanya di RS. Antrean panjang yang terlihat di banyak RS, hingga orang yang sakit jadi lebih menderita oleh lambatnya pelayanan, harus diperbaiki menjadi layanan tepat waktu untuk mewujudkan universal health coverage.
Standar minimal layanan ngewongke pasien untuk universal health coverage mungkin bisa jadi bandingan layanan di RS Sardjito, Yogyakarta, seperti yang dilihat penulis saat mendampingi keluarga berobat tiga tahun lalu.
Begitu masuk ruang pendaftaran tampak luas, tempat pendaftarannya panjang, banyak loket. Setiap loket diberi label layanan, bagian anak, bagian kandungan, bagian penyakit dalam, dan seterusnya, sehingga pasien langsung terbagi di loket pendaftaran sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.
Di ruang tunggu, tersedia banyak kursi tapi yang duduk sedikit.
Dari loket pendaftaran pasien langsung diarahkan ke ruang bagian layanan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ke bagian penyakit dalam. Begitu masuk, pasien dengan berkas pendaftarannya disambut perawat penerima pasien. Bukan disuruh duduk, melainkan dibawa ke layanan pendahuluan, ditimbang badannya, ditensi tekanan darahnya, diukur suhu tubuhnya, dan lain lagi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dokter.
Usai itu dipersilakan duduk menunggu panggilan di depan ruang dokter. Terlihat pasien yang antre tak banyak di depan empat sampai lima ruang dokter, yang di pintunya ada nama dokter bisa dibuka-pasang. Begitu ada pintu ruang dokter terbuka dan pasien keluar, nama pasien sesuai dengan urutan kedatangannya dipanggil. Yang dipanggil nama, bukan nomor.
Begitu masuk, dokter menanya keluhan pasien dan membicarakannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara saksama. Saat membuat resep, dokter menjelaskan obat yang diberikan, kaitannya dengan penyakit yang diderita. Misalnya, kapsul yang merah itu obat apa, cara mengonsumsinya bagaimana.
Setelah itu ke apotek. Selain apotek utama dekat ruang pendaftaran, di setiap bagian ada layanan apotek kecil. Ini membantu layanan cepat, pasien mendapat obat tepat waktu.
Selanjutnya.....
Senin, 14 Januari 2019
0
Menuju Universal Health Coverage!
AWAL tahun medsos ramai berita pemutusan kontrak sejumlah rumah sakit (RS) oleh BPJS Kesehatan, dilengkapi isu hal itu dilakukan untuk mengatasi defisit. Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'aruf memastikan pemutusan itu bukan akibat defisit, tapi karena sejumlah RS tidak memenuhi akreditasi hingga batas waktu yang ditetapkan, 1 Januari 2019.
"Akreditasi sesuai dengan regulasi adalah syarat wajib, diharapkan RS dapat memenuhi syarat tersebut," tegas Iqbal.
Akreditasi RS untuk standar layanan RS penting dalam upaya mewujudkan universal health coverage (perlindungan kesehatan semesta) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kewajiban akreditasi RS diatur dalam sejumlah regulasi, sesuai dengan UU Nomor 44/2009 tentang RS, Permenkes Nomor 56/2014 tentang Perizinan RS, dan Permenkes Nomor 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.
Akreditasi itu untuk mengevaluasi mulai dari fasilitas kesehatan, antara lain sumber daya manusia atau tenaga medis yang kompeten, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkungan pelayanan, dan komitmen pelayanan.
Sampai 3 Januari 2019 tercatat 215.860.046 jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Sebanyak 96,8 juta jiwa merupakan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau mendapat layanan pengobatan gratis yang iurannya dibayar APBN. Jumlah itu setelah Kemensos menambah 4,4 juta jiwa (PBI-JK) pada awal 2019. (Tempo.co, 9/1/2019)
BPJS Kesehatan bermitra dengan 23.011 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.475 RS, termasuk klinik utama. Dari jumlah itu, yang telah memenuhi akreditasi sebanyak 1759 RS. Sisanya, RS yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan diberi waktu sampai 30 Juni 2019 untuk melengkapi syarat.
Alasan perpanjangan itu, "Kami bersama BPJS sepakat dengan sisi pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu sehingga tetap dilakukan kerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan," ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam konferensi pers. (Tribunnews, 8/1/2019)
Untuk menjaga tetap efektifnya pelayanan kesehatan terhadap 215,8 juta peserta JKN-KIS, pemerintah memperpanjang kewajiban akreditasi kepada RS yang memiliki komitmen.
Hal itu menjadi bagian penting mempercepat terwujudnya universal health coverage yang telah ditempuh dengan menambah PBI-JK menjadi 96,8 juta jiwa sesuai dengan pendaftaran terakhir yang dilakukan Kemensos terhadap warga miskin dan rawan miskin di seluruh Tanah Air.***
Selanjutnya.....
Minggu, 13 Januari 2019
0
Fenomena Astronomi ini Terjadi Sepanjang 2019!
ANEKA fenomena astronomi dan penjelajahan angkasa luar akan terjadi pada 2019. Berawal pada malam pergantian tahun, wahana New Horizons milik NASA mencetak sejarah dengan melintasi Ultima Thule, sebuah objek angkasa terjauh yang pernah dieksplorasi sepanjang sejarah manusia. Jarak Ultima Thule dari Bumi adalah 6,5 miliar kilometer.
Dua hari kemudian (3/1/2019), Tiongkok berhasil mendaratkan pesawat tanpa awak Change-4 di sisi jauh bulan. Sisi ini tidak terlihat dari bumi, belum pernah dijamah sebelumnya karena sulitnya akses komunikasi. Misi Change-4 membawa makhluk hidup ke bulan yakni benih kentang, selada, dan telur ulat sutera yang diharap saling menghidupi.
Sementara itu, antara 27 Desember 2018 hingga 10 Januari 2019, menurut astronom Marufin Sudibyo, terjadi hujan meteor. Puncaknya terlihat dari Indonesia 4 Januari 2019 malam, jumlahnya bisa mencapai 120 meteor per jam berkecepatan 42 km/detik. (Kompas.com, 4/1)
Lalu, pada 21 Januari ada gerhana bulan total di langit Amerika. Fenomena ini tidak terlihat dari Indonesia karena terjadi pada pukul 09.00—15.00.
Pada pertengahan Januari, satelit Juno melintasi area dekat Jupiter, untuk mengambil gambar-gambar menarik. Disusul akhir Januari—Februari, robot InSight mulai mengebor permukaan Mars. Fungsinya mengumpulkan informasi yang membuat kita tahu bagaimana Mars dan planet-planet bebatuan lainnya terbentuk.
Pada 19 Februari, bulan melintas sangat dekat dengan Bumi. Ini menyebabkan fenomena bulan super. Fenomana bulan super terulang pada 21 Maret.
Sekitar 4 April, wahana penjelajah matahari, Parker, berada pada orbit terdekat dengan matahari. NASA diagendakan menerima data-data penting tentang matahari.
Pada 6 Mei akan terjadi hujan meteor Eta Aquarid, mudah dilihat pagi hari di belahan bumi selatan dan di atas garis khatulistiwa. Fenomena ini disebabkan debu angkasa dari Komet Halley.
Pada 10 Juni, Jupiter akan berada di titik terdekat dengan bumi. Planet ini akan terlihat besar dan terang. Masih pada bulan yang sama, Uranus juga menyusul di titik terdekat ke bumi.
Pada 2 Juli akan terjadi gerhana matahari total yang hanya bisa dilihat di belahan bumi bagian selatan. Pada Juli pula akan diperingati ulang tahun ke-50 Apollo 11 mendarat di Bulan. Apolo 11 diluncurkan 16 Juli 1969 dan sampai di Bulan pada 20 Juli 1969.
Selain dua kali lagi hujan meteor, 12—13 Agustus dan awal Desember, 2019 ditutup dengan gerhana matahari cincin pada 26 Desember. ***
Selanjutnya.....
Sabtu, 12 Januari 2019
0
B20, Pemerintah Hemat Rp28,4 T!
PEMAKAIAN biodiesel minyak sawit 20% (B20) dicampur solar bersubsidi sejak 1 September 2018, membuat pemerintah menghemat devisa setara Rp28,4 triliun untuk B20 sebanyak 4,02 juta kiloliter. Seiring, cadangan devisa terus naik, dari September di posisi 115 miliar dolar AS, akhir November jadi 117,2 miliar dolar AS, dan akhir Desember 2018 menjadi 120,7 miliar dolar AS.
Padahal, November—Desember para pengusaha memborong dolar untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya, membayar dividen pasar saham yang ditarik investor asing. Itulah dampak positif B20 yang semula untuk mengurangi impor solar guna memperbaiki defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) yang melebar.
Itu mendorong pemerintah memperluas pemakaian B20 tidak lagi hanya pada BBM bersubsidi (public service obligation/PSO). Mulai tahun ini diperluas ke BBM non-PSO.
"Perluasannya pemanfaatan FAME (fatty acid methyl ester produk turunan CPO) yang tadinya PSO saja, sekarang termasuk non-PSO," jelas Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana. (Kompas.com, 8/1/2019)
Produksi biodiesel Indonesia 2018, menurut Rida, 6,01 juta kiloliter. Sisa dari pemakaian 4,02 juta kiloliter diekspor. Namun, produksi biodisel Indonesia tahun ini menjadi 12 juta kiloliter. Untuk itu, pemerintah melakukan uji jalan untuk meningkatkan campuran ke solar menjadi B30, biodieselnya 30%.
Peningkatan biodiesel dalam solar itu tidak perlu dikhawatirkan karena bus trans-Pakuan di Bogor jalan dengan bahan bakar minyak jelantah dari restoran ayam goreng. Karena itu, biodiesel yang ramah lingkungan punya nilai tawar lebih baik dibanding dengan bahan bakar fosil yang stoknya di alam kian habis.
Pemakaian domestik yang makin efektif juga memperkuat nilai tawarnya. Contohnya, meski ada kampanye negatif sawit di Uni Eropa, perang dagang AS-Tiongkok masih menurunkan peminatan CPO, meski India menurunkan bea impor CPO hanya dari 44% jadi 40%, harga CPO pada 2019 ini terus naik. Dari 1.743 ringgit Malaysia atau 420 dolar AS/ton akhir November 2018, jadi 2.164 ringgit Malaysia/ton pada 2 Januari, pada 8 Januari naik jadi 2.178 ringgit Malaysia atau 524 dolar AS/ton. (CNBC-Indonesia, 7/1/2018)
Selain itu, untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani saat harga kurang baik, Menkeu menaikkan batasan pungutan ekspor CPO dari 500—549 dolar AS/ton kena 25 dolar AS/ton menjadi 570—619 dolar AS/ton. Kemudian, 620 dolar AS/ton ke atas kena 50 dolar AS/ton.***
Selanjutnya.....
Jumat, 11 Januari 2019
0
Kualitas Infrastruktur RI Rendah!
LAPORAN Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang menilai infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana dengan matang, ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai hal yang wajar. Laporan itu menjadi masukan bagi pemerintah, ujarnya.
"Jadi baik-baik saja. Kalau ada masukan sih menurut saya wajar," kata Sri Mulyani. (detik-finance, 7/1/2018).
Menurut Sri Mulyani, penilaian infrastruktur oleh Bank Dunia itu merupakan permintaan dari Pemerintah Indonesia. Penilaian itu dari seluruh aspek.
"Kalau yang berhubungan dengan infrastruktur asesmen itu, Bank Dunia saat itu melakukan review atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek dari bangunan infrastruktur," jelasnya. Laporan Bank Dunia itu dirilis Juni 2018, menurut Sri, telah dibahas semua pihak terkait.
Mutu infrastruktur di Indonesia rendah, menurut Bank Dunia, karena dibangun tanpa prastudi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dituntut Bank Dunia itu terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. (CNN-Indonesia, 7/1/2018)
Prastudi dalam pembangunan infrastruktur kita kurang, menurut Sri Mulyani, karena masih sangat tingginya infrastruktur gap, sehingga pelaksanaannya harus dipacu. Di banyak wilayah kebutuhan infrastruktur amat mendesak, harus dilakukan as soon as possible. Agar, isolasi hambatan mobilitas sosial dan distribusi logistik yang membuat harga kebutuhan pokok jadi mahal, segera teratasi.
Ragam kebutuhan infrastruktur juga banyak jenisnya. Kalau dalam laporan Bank Dunia yang terkesan disinggung hanya proyek-proyek tertentu, infrastruktur publik yang dibiayai APBN sebenarnya luas sekali. Bukan sebatas proyek yang dikerjasamakan dengan badan usaha, melainkan keseluruhan yang amat masif di seluruh tanah air termasuk dana yang ditansfer ke daerah dibangun Pemprov, pemkot/pemkab, bahkan alokasi dana desa (ADD) yang telah membangun jalan desa sepanjang 107.958 km.
Jadi, rendahnya kualitas infrastruktur kita bukan semata karena kurang prastudi untuk proyeknya, melainkan juga karena banyak yang dikerjakan oleh rakyat secara gotong royong (pada proyek ADD) bahkan pada proyek padat karya tunai dalam membangun saluran irigasi, yang penting justru memberi orang pekerjaan.
Pembangunan infrastruktur pada tahap awal mengejar ketertinggalan, prioritas pada kehadiran fisiknya. Tahap selanjutnya mungkin, kualitasnya.***
Selanjutnya.....
Kamis, 10 Januari 2019
0
Humor Receh, untuk Pelipur Lara!
SENIN pagi buka internet disuguhi berita: Tiga tanda alam Jokowi bakal kalah pilpres. Salah satunya, tahi burung jatuh di kap mobil Ferdinand Hutahaean.
Sampai situ saya scroll ke atas mencari tahu sumber beritanya. Ternyata mojok.co, saya pun tertawa sendiri. Kebetulan malam sebelumnya seorang teman men-japri tulisan dari mojok.co tentang humor receh. Rupanya saya sedang terkecoh humor receh mojok.co.
Dari tulisan mojok.co yang di-japri teman itu bisa disimpulkan, humor receh itu pelipur lara untuk mengalihkan pembaca dari ketegangan persaingan Pemilu 2019 di media sosial (medsos) dengan membuat pembaca senyum. Dan senyum itu telah saya dapatkan dari mojok.co: hasil pilpres yang rumit selesai dengan tahi burung yang jatuh ke kap mobil politikus.
Humor receh sebetulnya merupakan pelarian dari banjir berita bohong, hoaks, yang serbaserius. Pelarian utamanya untuk menghindari terjebak ikut memainkan hoaks yang ancaman hukumannya berat, pakai UU ITE. Kasus Ratna Sarumpaet terbayang di benak netizen jika mau sharing di internet.
Untuk menghindari itu netizen membuat meme sekenanya, asal konyol bunyinya. Mema asal bunyi pun memenuhi medsos, utamanya Facebook (FB). Namun ada juga netizen yang ketinggalan zaman, kolom meme berwarna di FB itu ia isi postingan serius menyerang lawan politik. Padahal sudah lazim, kolom meme itu hanya untuk guyon.
Humor receh memang untuk mengendurkan saraf netizen dari ketegangan akibat permainan keras dalam konkurensi politik di medsos. Sekaligus, mengurangi porsi hoaks serius di medsos. Bahkan kalau meme humor receh makin dominan di medsos, hoaks serius akan lebih cepat tenggelam dan pengaruhnya ke publik pun tidak terlalu kuat lagi.
Di lain sisi, humor receh juga bisa menjadi pelipur lara, pelampiasan kekesalan. Semisal, seorang pilitikus kesal tiga bulan kampanye ngotot habis, eletabilitas calon yang ia dukung tak kunjung naik. Bahkan, dari sembilan lembaga survei selain yang stagnan, malah ada pula yang mencatat terjadinya penurunan elektabilitas.
Itu membuat pandangan si politikus menerawang langit dan seketika melihat awan putih. Ia padankan gumpalan awan putih itu berbentuk sesuai dengan harapannya. Terbayanglah olehnya seperti calon yang ia dukung memakai topi koboi. ***
Maka ia posting gambar awan itu ke medsos dengan tulisan, pertanda alam calonnya bakal menang. Kekesalannya pada elektabilitas yang malah turun itu pun berubah menjadi hiburan yang menyenangkan hatinya.
Selanjutnya.....
Rabu, 09 Januari 2019
0
Manuver Politik Bermodus Hoaks!
KECENDERUNGAN menyebarluaskan berita bohong atau hoaks sebagai modus melakukan manuver politik kemungkinan akan berlanjut menuju pelaksanaan agenda pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun ini. Karena itu, masyarakat dan semua institusi penegak hukum perlu mewaspadai kecenderungan itu.
Demikian catatan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di WAG Prioritas, Minggu (6/1/2018).
Setelah hoaks tentang tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang telah tercoblos, tidak menutup kemungkinan akan muncul hoaks lain yang masih berkait dengan persiapan Pilpres dan Pileg 2019, utamanya hoaks yang diarahkan untuk mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, lanjutnya. Dan sudah tentu, hoaks lain yang bertendensi mendiskreditkan pemerintah atau calon presiden petahana.
Karena itu, menjadi sangat penting bagi penegak hukum untuk segera dan sigap merespons hoaks seperti itu. Respons terukur dari penegak hukum menjadi keharusan agar hoaks seperti itu tidak meresahkan masyarakat. Juga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Setiap institusi yang menjadi target hoaks, menurut Bamsoet, hendaknya memberi reaksi yang cepat dengan memberi penjelasan terbuka kepada semua elemen masyarakat. Pimpinan DPR mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan KPU dalam merespons hoaks tentang kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos.
Apresiasi juga patut diberikan kepada para petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang langsung merespons hoaks bermuatan isu tsunami maupun gempa bumi.
Pimpinan DPR mengimbau masyarakat untuk makin selektif dan bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di ruang publik. Setiap hari, ada ratusan bahkan ribuan informasi yang beredar di ruang publik. Pada era sekarang ini, lalu lintas informasi sudah diibaratkan debu yang bertebaran. Sikapi setiap informasi dengan proporsional sambil berupaya melakukan konfirmasi pada institusi-institusi yang berwenang.
Peringatan dari ketua DPR untuk mewaspadai berita bohong atau hoaks sebagai modus manuver politik itu, untuk menjaga diri kita dari jerat UU ITE yang sanksi hukumnya berat jika sembrono ikut menyebar informasi yang ternyata hoaks dan bisa merusak masyarakat.
Juga, untuk menjaga agar masyarakat terhindar dari kekacauan akibat hoaks dari petualang politik. Setiap terjadi kekacauan rakyat sengsara, jadi korban. Jangan biarkan monster memangsa rakyat lewat hoaksnya.***
Selanjutnya.....
Selasa, 08 Januari 2019
0
'Shutdown' Panjang Pemerintah AS!
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) menutup pelayanan publik (shutdown) sejak Sabtu 22 Desember 2018 karena APBN belum disahkan parlemen akibat Fraksi Demokrat menolak masuknya anggaran membangun pagar di perbatasan Meksiko yang diajukan Presiden Trump sebesar 5,6 miliar dolar AS.
Shutdown berkepanjangan, hingga akhir pekan lalu belum jelas kapan berakhirnya. Demi pemerintahan bisa kembali berjalan, Fraksi Demorat mengajukan usul RUU APBN Sementara, yang di dalamnya tidak ada anggaran pagar. Namun, Fraksi Republik di Senat menolak usul itu dan menyebutnya sebagai "pertunjukan sampingan".
Shutdown pemerintahan atau penutupan sebagian pelayanan publik itu menyangkut sembilan kementerian yang terdampak dengan pegawai lebih satu juta orang tidak menerima gaji selama penutupan. Yakni, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perumahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Meski demikian, Kementerian Pertahanan dan Kantor Pos tidak terkena dampak shutdown karena memiliki pendanaan terjamin.
Museum, kebun binatang, dan pengelolaan taman-taman kota termasuk kena dampak shutdown. The National Park Service menangguhkan semua layanan nondarurat, termasuk layanan untuk pengunjung seperti toilet umum, sampah, pemeliharaan jalan, dan layanan pendukung lainnya.
Sebanyak 21 ribu karyawan harus cuti. Sementara taman-taman masih bisa diakses masyarakat, sehingga kondisinya memburuk. Tumpukan sampah tampak di taman-taman, seperti di Gedung Putih. (Kompas.com, 3/1)
Termasuk korban shutdown beberapa pasang pengantin yang melakukan acara pernikahan akhir Desember. Ada pasangan yang menyebut pernikahan mereka tidak sah karena staf biro pernikahan ibu kota cuti.
Restoran dan berbagai toko banyak yang menawarkan diskon kepada karyawan pemerintah untuk membantu meringankan pengeluaran mereka selama shutdown. Chef terkenal Jose Andres, bahkan memberikan roti isi gratis bagi karyawan pemerintah dan keluarga mereka di restoran miliknya di area Washington DC.
Pagar baja tinggi dan kokoh sepanjang lebih 3.000 km di perbatasan dengan Meksiko yang akan dibangun itu merupakan janji kampanye Trump untuk keamanan nasional, utamanya dari penyusupan imigran negara-negara miskin di selatan. Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nancy Pelosi menyebut pembangunan pagar itu tindakan amoral, negara yang didirikan oleh kaum imigran memagari diri dari imigran.***
Selanjutnya.....
Senin, 07 Januari 2019
0
Harga CPO pun Mencoba Bangkit!
SETELAH terpuruk hingga 420 dolar AS per ton akhir November 2018, harga crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah) mencoba bangkit pada lelang pertama Bursa Derivatif Malaysia di 2 Januari 2019. Untuk kontrak Maret 2019, harga CPO menjadi 2.167 ringgit Malaysia atau setara 522 dolar AS/ton dengan kurs 4,15 ringgit/dolar AS.
Naiknya harga CPO pada awal tahun itu menurut CNBC Indonesia (2/1), didominasi sentimen positif dari India. Hari terakhir 2018 (31/12), Pemerintah India mengumumkan pemotongan bea impor CPO dari negara-negara Asia Tenggara yang efektif berlaku 1 Januari 2019.
Bea impor minyak sawit mentah turun dari 44% ke 40%, untuk hasil olahan minyak sawit turun dari 54% ke 45%. Tarif baru tersebut jelas dinikmati kiriman hasil olahan minyak sawit milik Unilever Oleochemical Indonesia, Bakrie Sumatera Plantations, dan Procter and Gamble (P&G), yang dimuat kapal Wan Hai 505 berbobot 50 ribu ton yang berangkat dari Pelabuhan Kuala Tanjung menuju India 28 Desember 2018.
Turunnya bea impor CPO dan hasil olahannya itu diharapkan mampu mendongkrak naik kembali harga tandan buah segar (TBS) petani di Tanah Air. Dasarnya, India merupakan negara dengan jumlah impor CPO terbesar di dunia, mencapai 15,5 juta ton per tahun. Dengan bea impor yang makin murah, sewajarnya jika permintaan akan meningkat.
Namun, para pedagang seperti dilansir Reuter memprediksi, kenaikan harga CPO akibat potongan bea impor India tidak akan berlangsung lama. Alasannya, cadangan CPO di Asia Tenggara masih tinggi. Malaysia mencatatkan cadangan CPO dari Mei hingga November 2018 sebesar 3,01 juta ton. Sementara Indonesia, cadangan CPO naik 30,47% (yoy) menjadi 4,41 juta ton.
Meningkatnya cadangan CPO kedua negara produsen terbesar di dunia itu karena peningkatan produksi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan peningkatan produksi bulanan 2,04% menjadi 4,51 juta ton pada Oktober 2018. Sementara produksi bulanan CPO Malaysia meningkat menjadi 1,96 juta ton pada Oktober 2018.
Dengan harga baru CPO 522 dolar AS/ton, jika terealisasi pada kontrak Maret 2019, pungutan ekspor CPO yang sekarang "dinolkan" akan berlaku lagi pada kriteria 500—549 dolar AS/ton sebesar 25 dolar AS/ton dan turunan 1 senilai 10 dolar AS/ton dan turunan 2 sejumlah 5 dolar AS/ton.
Sekalipun pengusaha inti atau pabrikan harus memenuhi pungutan ekspor pada harga CPO yang mepet itu, diharapkan tetap memberikan harga yang baik untuk TBS petani.***
Selanjutnya.....
Minggu, 06 Januari 2019
0
Negeri Rawan Bencana, Tiada Hari tanpa Gempa!
INDONESIA negeri rawan bencana, tiada hari tanpa gempa bumi. Menurut Daryono, kepala bidang informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sehari bisa terjadi lebih dari 10 gempa.
Itu karena wilayah Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu Eursia, Indoaustralia, dan Pasifik, yang setiap saat bisa terjadi tumbukan antarlempeng. "Dari tumbukan ini terimplikasi adanya sekitar enam tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa kuat," ujar Daryono.
"Wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum terpetakan sehingga tidak heran jika wilayah Indonesia itu dalam sehari lebih dari 10 gempa yang terjadi," tambahnya. (Kompas.com, 7/8/2018)
Patahan aktif tersebut, antara lain patahan besar Sumatera yang membelah dari Aceh sampai Lampung, sesar aktif di Jawa, Lembang, Yogyakarta, di utara Bali, Lombok, Sumbawa, NTT, Sulawesi, Sorong, dan Memberamo. Patahan Palu Koro penyebab gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah September 2018.
Kerawanan itu dilengkapi dengan posisi Indonesia di cincin api (ring of fire) dengan 127 gunung berapi aktif berbentuk tapal kuda sepanjang 40 ribu km yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekitar 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api tersebut.
Sewaktu Surono masih aktif di Badan Geologi Kementerian ESDM, pengamatan kegiatan gunung api dilakukan, juga dengan bekerja sama dengan LIPI, Kemenristek, Japan Science and Technology (JST), dan JICA (juga Jepang) yang melakukan penelitian tentang gempa, tsunami, serta gunung api. Salah satu hasilnya, ada lima juta jiwa warga yang hidup di wilayah rentan bencana gunung api, yang harus mendapat perhatian khusus.
Mungkin hasil-hasil penelitian mereka perlu disimak ulang untuk menghadapi tantangan kegempaan dan kegunungapian ke depan. Betapa buta terlihat petugas yang bertanggung jawab, dalam hal ini ketika Anak Krakatau memicu tsunami 22 Desember 2018. Padahal dari rangkaian penelitian yang ada, petunjuk sebenarnya sudah tersedia.
Salah satunya hasil penelitian bahaya tsunami Gunung Anak Krakatau oleh Giachetti, Paris, Kelfoun, dan Ontowirjo dari Clermont Universite yang dipublikasi The Geological Society of London (2012), yang menyebutkan adanya 0,280 km3 dinding Anak Krakatau yang rawan longsor dan bisa memicu tsunami. ***
Selanjutnya.....
Sabtu, 05 Januari 2019
0
Refleksi Akhir Tahun Sri Mulyani!
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat refleksi akhir tahun tulis tangan yang ia share ke WAG karyawan Kemenkeu, tanggal 31 Desember 2018. "Seluruh jajaran Kemenkeu yang saya cintai dan banggakan," ia tulis pesannya.
"Tahun 2018 baru saja kita lalui. Alhamdulillah, tugas pengelolaan APBN dan keuangan negara telah kita tunaikan dengan baik. 2018 bukan tahun yang mudah: ekonomi global, harga komoditas, arus modal, dan nilai tukar bergejolak. Suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan; perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan ilegal terus mengancam.”
"Bencana alam menimpa di beberapa daerah, dan Kemenkeu juga mengalami musibah tewasnya 21 jajaran Kemenkeu dalam kecelakaan pesawat. Semua itu dapat menjadi alasan kita untuk patah semangat.”
"Namun kita dan Indonesia tidak pernah menyerah! Indonesia bahkan menjadi tuan rumah event internasional bergengsi: Asian Games dan Para Games, dan pertemuan tahunan IMF/World Bank yang semuanya berjalan dan berhasil sukses. Dunia menghargai dan menghormati Indonesia.”
"APBN 2018 kita tutup dengan capaian sangat baik. (1) Penerimaan negara baik pajak, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak tumbuh tinggi dan sehat, terima kasih pada seluruh jajaran yang mengelola penerimaan negara. (2) Belanja negara juga terealisasi dengan baik, di pusat maupun daerah. (3) Pembiayaan mengalami kontraksi, dengan defisit APBN sebesar 1,72% dari PDB, jauh lebih rendah dari angka UU APBN 2018 sebesar 2,19%.
(4) Keseimbangan primer adalah sebesar Rp4,1 triliun, ini surplus keseimbangan primer sejak 2011. Prestasi!”
"Kita akan terus menjaga APBN dan keuangan negara secara profesional, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kita terus melakukan pembiayaan inovatif baik melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha/swasta maupun dengan blended finance, agar partisipasi swasta dan masyarakat terus meningkat, sehingga mereka ikut memiliki proses dan proyek pembangunan.”
"APBN dan kebijakan fiskal telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat: membantu keluarga miskin untuk makan, sekolah, kesehatan, mendukung operasi sekolah dan madrasah, 2018."
Demikian refleksi akhir tahun Sri Mulyani kita kutip, untuk mendapat gambaran tentang keuangan negara langsung dari orang pertama yang bertanggung jawab mengelolanya. Segala hoaks atau pelintiran masalah keuangan negara bisa ditepis dengan informasi langsung dari sumbernya.***
Selanjutnya.....
Jumat, 04 Januari 2019
0
Rupiah Tegar Masuki Tahun Politik!
RUPIAH tegar memasuki tahun politik 2019 dengan tutup tahun 31 Desember 2018 pada kurs Rp14.455/dolar AS, menguat 0,69% dari pekan terakhir. Itu, menurut Tim Riset CNBC Indonesia (31/12) menempatkan apresiasi rupiah terhadap dolar AS tertinggi dari semua mata uang Asia, juga menguat 0,77% dari poundsterling dan 0,76% dari Swiss frank.
Penguatan rupiah sejak akhir November 2018 meninggalkan level Rp15.200/dolar AS ke Rp14.500/dolar AS, depresiasi rupiah turun dari sebelummya di atas 10%. Tepatnya, dari 1 Januari 2018 Rp13.500/dolar AS menjadi Rp14.455/dolar AS pada 31 Desember 2018, depresiasi rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun sebesar 7,81% (ytd). Ini cukup baik untuk emerging market, dibanding dengan Turki dan Argentina yang lebih 20%.
Pokok masalahnya, adakah peluang rupiah untuk menguat pada tahun politik? Langkah awal rupiah memasuki 2019 disambut sentimen positif dari bank investasi ternama AS, Morgan Stanley, yang menaikkan status Bursa Efek Indonesia (BEI) dari underweight menjadi overweight. Artinya, pasar saham Indonesia sangat layak untuk dimasuki.
Masuknya kembali modal lewat pasar saham, akan mengatasi neraca berjalan dari defisit. Salah satu penyebab pelemahan rupiah karena banyak investor melakukan penjualan bersih selama 2018. Sampai Agustus saja Rp48 triliun keluar dari pasar saham, sebulan berikutnya Rp8,1 triliun. (katadata, 9/11/2018).
Apa dasar Morgan Stanley memberi BEI status overweight? Sepanjang 2018 bursa global rontok. Di AS Dow Jones anjlok 5,6%, S&P 500 turun 6,2%, dan Nasdaq 3,9%. Di Eropa, FTSE London kehilangan 12%, DAX Frankfurt turun 18%. Di Asia, Shanghai Indeks merosot 24,6%, Shenzhen Composite anjlok hingga 34,25%, dan Hang Seng Hong Kong ambles 13,61%. Lalu indeks Nikkei Jepang jebol 12,1%. Sedangkan IHSG hanya minus 2,54% sepanjang 2018.
Posisi pertahanan terbaik itu ditopang kondisi ekonomi nasional yang kondusif dengan fundamental yang tidak goyah diguncang ketakpastian global dan perang dagang, inflasi rendah. Pe-rating internasional Mody's, Fitch's, dan S&P pun tidak bergeser dari status layak investasi buat Indonesia.
Sentimen positif lain bagi rupiah pada 2019 adalah tren penurunan harga minyak dunia. Sejak 3 Oktober hingga 28 Desember 2018 harga minyak jenis brent melorot 39,52%, akibat oversupply. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan tren ini berlanjut di 2019 dengan produksi 101,84 juta bph melewati proyeksi permintaan 101,61 juta bph.***
Selanjutnya.....
Kamis, 03 Januari 2019
0
Acuan Standar Mengelola Negara!
INI “zaman now” juga disebut “era post-modern”, segala sesuatu ada standar digitalis yang diakui secara universal, termasuk mengelola negara. Setiap dimensi kehidupan dicatat saksama secara komprehensif baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun badan-badan lainnya yang diakui di level nasional dan internasional.
Ada produk domestik bruto (PDB) menghitung semua nilai pendapatan dan pertumbuhan di negeri ini. Ada neraca pembayaran (current account), ada neraca perdagangan yang menghitung semua ekspor dan impor. Ada inflasi, ada indeks demokrasi, ada indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan indeks persepsi korupsi, dan lain-lain!
Semua itu menunjukkan skala, kapasitas, serta maju-mundurnya negara-bangsa dalam nyaris semua bidang kehidupan. Karena itu, orang tidak bisa seenak perut sendiri, tanpa mengacu pada standar yang ada, menyatakan sesuatu buruk. Misalnya, menyatakan 99% rakyat hidup pas-pasan justru ketika angka kemiskinan tinggal satu digit (terendah sepanjang sejarah). Atau menyebut harga kebutuhan hidup mahal, padahal inflasi terendah dibanding dengan masa-masa sebelumnya.
Artinya, pada “zaman now” dengan audiens kaum milenial yang digitalis oriented, tidak tepat bicara ngawur, asal bunyi, dan provokatif. Tidak bisa lagi bicara asal bentak gaya preman karena kaum milenial juga peka secara humanistik.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dipimpin Soetrisno Bachir (mantan Ketua Umum PAN) mungkin contoh bagaimana bicara dengan acuan standar, seperti disampaikan Wakil Ketuanya Arif Budimanta saat menyimak kinerja pemerintahan Jokowi sepanjang 2018. (lampost.co, 30/12/2018)
Menurut dia, setiap program Jokowi selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rujukannya, selain angka kemiskinan yang 9,82%, turunnya rasio gini (ketimpangan sosial-ekonomi) dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017. Lalu angka inflasi dalam rentang 3,5% yakni 2015 3,35%, 2016 3,02%, dan 2017 3,61%. Juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dinikmati 182 juta orang.
Kemudian, infrastruktur di seluruh Tanah Air, baik jalan, pelabuhan maupun bandara, termasuk 107.958 km jalan desa dan 25.905 ha irigasi yang dibangun dengan dana desa. Reforma agraria, 5 juta sertifikat tanah dibagi ke rakyat pada 2017, pada 2018 lebih banyak lagi, dan itu bukan cuma isapan jempol seperti kata seorang politikus.***
Selanjutnya.....
Rabu, 02 Januari 2019
0
2019, Era Baru Transportasi Kita!
TAHUN 2019 membawa era baru mobilitas masyarakat, transportasi. Di Lampung, era baru itu menyangkut ketiga dimensinya: darat, laut dan udara. Di darat efektifnya jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar, selanjutnya tembus ke Mesuji bertemu dengan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dari Palembang.
Di laut ada dermaga eksekutif di Bakauheni, yang mempersingkat penyeberangan ke Merak menjadi hanya satu jam. Di udara, Bandara Radin Inten II statusnya menjadi internasional, selanjutnya bisa menjadi embarkasi jemaah haji dan umrah. Selain membuka peluang bagi penerbangan komersial langsung ke luar negeri, dan sebaliknya menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan asing.
Era baru transportasi di Lampung itu tentu merupakan bagian dari era baru transportasi di negeri kita. Begitu mobil warga Lampung melintasi JTTS ke Bakauheni dan menyeberang, di Merak disambut Jalan Tol Trans-Jawa yang tersambung ke Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, hingga Probolinggo sejauh 901,3 km. Tinggal ruas Probolonggo ke Banyuwangi 172 km masih finishing.
Era baru infrastruktur transportasi ini di semua provinsi, dengan ruas tol baru atau ruas jalan baru di daerah masing-masing, dari Aceh sampai ke Papua. Selalu ada yang istimewa bagi daerahnya.
Seperti di Sumatera Utara, selain selesai ruas JTTS Binjai, Medan, Kualanamu, Tebing Tinggi, kini Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sudah dikembangkan menjadi pelabuhan kapal raksasa berbobot mati 50 ribu gross tonnage. Namanya menjadi Kuala Tanjung Multipupose Terminal (KTMT), dilengkapi gasilitas kepelabuhanan yang modern dengan sistem IT terintegrasi.
Crane-crane besar dan modern melayani bongkar muat, salah satu crane-nya berharga Rp450 miliar. Operasionalnya sudah dimulai 28 Desember 2018, melayani kapal Wan Hai 505 milik Wan Hai Lines, kapal besar panjang 268 meter berbobot 50 ribu GT berkapasitas 4.500 TEUs (peti kemas) menuju India dan Tiongkok. Ini kapal besar pertama yang pernah masuk di seluruh Pulau Sumatera.
Jalan tol dan ruas-ruas jalan baru di seantero negeri, bandara-bandara maupun pelabuhan supermodern yang telah selesai dibangun yang menandai era baru transportasi negeri kita, semuanya memperlancar distribusi logistik baik di dalam negeri maupun ekapor. Lancarnya distribusi meringankan beban ekonomi rakyat karena harga barang kebutuhan masyarakat selalu terkendali pada inflasi yang rendah. Itu yang terpenting, selain mobilitas sosial juga menjadi lebih mudah dan lancar.***
Selanjutnya.....