Acuan Standar Mengelola Negara!

INI “zaman now” juga disebut “era post-modern”, segala sesuatu ada standar digitalis yang diakui secara universal, termasuk mengelola negara. Setiap dimensi kehidupan dicatat saksama secara komprehensif baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun badan-badan lainnya yang diakui di level nasional dan internasional. Ada produk domestik bruto (PDB) menghitung semua nilai pendapatan dan pertumbuhan di negeri ini. Ada neraca pembayaran (current account), ada neraca perdagangan yang menghitung semua ekspor dan impor. Ada inflasi, ada indeks demokrasi, ada indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan indeks persepsi korupsi, dan lain-lain! Semua itu menunjukkan skala, kapasitas, serta maju-mundurnya negara-bangsa dalam nyaris semua bidang kehidupan. Karena itu, orang tidak bisa seenak perut sendiri, tanpa mengacu pada standar yang ada, menyatakan sesuatu buruk. Misalnya, menyatakan 99% rakyat hidup pas-pasan justru ketika angka kemiskinan tinggal satu digit (terendah sepanjang sejarah). Atau menyebut harga kebutuhan hidup mahal, padahal inflasi terendah dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Artinya, pada “zaman now” dengan audiens kaum milenial yang digitalis oriented, tidak tepat bicara ngawur, asal bunyi, dan provokatif. Tidak bisa lagi bicara asal bentak gaya preman karena kaum milenial juga peka secara humanistik. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dipimpin Soetrisno Bachir (mantan Ketua Umum PAN) mungkin contoh bagaimana bicara dengan acuan standar, seperti disampaikan Wakil Ketuanya Arif Budimanta saat menyimak kinerja pemerintahan Jokowi sepanjang 2018. (lampost.co, 30/12/2018) Menurut dia, setiap program Jokowi selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rujukannya, selain angka kemiskinan yang 9,82%, turunnya rasio gini (ketimpangan sosial-ekonomi) dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017. Lalu angka inflasi dalam rentang 3,5% yakni 2015 3,35%, 2016 3,02%, dan 2017 3,61%. Juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dinikmati 182 juta orang. Kemudian, infrastruktur di seluruh Tanah Air, baik jalan, pelabuhan maupun bandara, termasuk 107.958 km jalan desa dan 25.905 ha irigasi yang dibangun dengan dana desa. Reforma agraria, 5 juta sertifikat tanah dibagi ke rakyat pada 2017, pada 2018 lebih banyak lagi, dan itu bukan cuma isapan jempol seperti kata seorang politikus.***