MEDIA Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), Jumat (22/3), melaporkan Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini telah menjadi penghasil ikan tuna terbesar dunia. Total sumbangannya 16% dari produksi global dengan tangkapan tahunan diperkirakan 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp71 triliun (kurs Rp14.200/dolar AS). "Sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, merupakan 16% dari produk tuna dunia," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulfikar Mochtar, dikutip Kompas.com dari SCMP. Sebagai penghasil tuna terbesar, Indonesia menjadi pemasok utama pasar luar negeri, seperti Jepang, Amerika, Uni Eropa, Korea, dan Hong Kong. Pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat yang mengonsumsi hampir setengah dari tangkapan tuna Indonesia, sebagian besarnya adalah ikan utuh atau filet beku. Diketahui, ekspor tuna Indonesia ke Amerika melonjak 130% sejak 2014. Bahkan Jepang yang identik dengan sushi sebagai makanan khasnya, telah mengimpor hampir seperempat tuna Indonesia tahun lalu. Direktur perusahaan pengolahan ikan di Jawa Timur, Bahari Biru Nusantara, Hadi Wijaya mengatakan mereka dapat memproses 35 ton ikan per hari atau 5.000 ton per tahun. Perusahaannya bersama 20 pemasok ikan asal Indonesia lainnya berhasil masuk Seafood Expo North America 2019, pameran perdagangan makanan laut terbesar benua itu. Dengan berhasilnya Indonesia masuk ke salah satu pameran terbesar, Indonesia mampu menunjukkan visibilitasnya sebagai produsen tuna berkualitas tinggi terbaik dunia, dan untuk memuaskan pelanggan potensialnya. Tumbuhnya pasokan tuna di Indonesia tidak lepas dari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Di bawah Susi, sejak Oktober 2014, 488 kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia telah ditenggelamkan. Tindakan tegas inilah yang meningkatkan pasokan ikan Indonesia dan reputasi Indonesia yang transparan dan tidak ada toleransi terhadap praktik ilegal. Indonesia juga telah mengembangkan industri pengolahan yang modern dan efisien untuk mengatasi volume ikan yang ditangkap. Menteri Susi juga mengatur cara penangkapan ikan yang baik untuk nelayan. Nelayan Indonesia dilarang menggunakan pukat harimau, menghilangkan risiko tangkapan yang tidak diinginkan. Nelayan Indonesia hanya menggunakan jaring ramah lingkungan. Kata para ahli, tuna Indonesia ditangkap dengan metode yang ramah lingkungan tersebut. *** Selanjutnya.....

POLRI mendeteksi ada upaya penyebaran informasi hoaks bahwa Pemilu akan rusuh (chaos) sehingga masyarakat takut ke tempat pemungutan suara (TPS) bahkan sebagian orang pergi meninggalkan Indonesia untuk alasan keamanan. "Hal ini disebarkan oknum untuk mematik ketakutan pada masyarakat sehingga tidak memberikan hak pilihnya," kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Moechgiyanto pada rapat koordinasi penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri di Padang. (Antara, 27/3) Ia menjelaskan pada Rabu (17/4) pemilu, Kamis hari “terjepit", Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur. Hampir sepekan libur. Hoaks chaos saat hari pencoblosan bisa mendorong masyarakat berbondong-bondong keluar dari Indonesia memanfaatkan libur panjang. Akibatnya, angka golongan putih (golput) menjadi tinggi dan partisipasi pemilih rendah. "Mengantisipasi kabar hoaks ini, semua pihak harus ikut berkomitmen menyukseskan pemilu dengan mengajak masyarakat tenang dan memberikan hak pilihnya," ujarnya. Senada, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan ada rangkaian hoaks sebagai upaya mendelegitimasi Pemilu 2019 dengan membangun narasi kecurangan pemilu. Modusnya tercium sebagai rencana atau desain menciptakan kegaduhan pasca-perhitungan suara serta penetapan pemenang pemilu. "Perilaku seperti itu mencederai demokrasi dan karena itu tidak patut diapresiasi," tukas Ketua DPR. (Sindo, 27/3) Upaya membangun persepsi kecurangan pemilu itu cukup intens dan terkesan sistematis. Narasi seperti itu memuncak saat ada yang mengklaim bahwa calon yang diusungnya hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan. Menurut Ketua DPR, klaim itu berlebihan dan tidak masuk akal karena pemungutan serta penghitungan suara hasil pemilu saja belum dilaksanakan. Klaim itu tidak bisa dipisahkan dari rangkaian aksi dan pernyataan terbuka yang merusak kredibilitas sejumlah institusi negara yang bertanggung jawab melakukan persiapan Pemilu 2019, seperti Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Polri, telah menjadi sasaran propaganda delegitimasi menjelang Pemilu 2019 yang dilakukan melalui media sosial. Propaganda itu mengesankan ke publik bahwa institusi-institusi tersebut terlibat kecurangan. Bahkan, muncul ancaman KPU akan digeruduk massa jika pemilu dicurigai curang. Untuk mengatasi narasi kecurangan dan hoaks kerusuhan saat pemilu, Polri mengoordinasi penguatan netralitas institusi-institusi negara dan menindak tegas penyebar hoaks. Selanjutnya.....

BENTENG terakhir laskar Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Desa Baghouz, Suriah, ditaklukkan. Pasukan Demokrat Suriah (SDF) memperingatkan ribuan anggota ISIS yang berasal dari negara asing bak “bom waktu” yang harus segera “dijinakkan” oleh dunia. AFP dikutip Kompas.com, Minggu (24/3), melaporkan para pemimpin dunia segera menyambut pengumuman ISIS sudah ditaklukkan. Namun, ketika SDF menyapu Desa Baghouz hingga hancur, masalah ribuan anggota ISIS dari 54 negara asing yang kini ditangkap dinilai masih menimbulkan ancaman. "Ada ribuan anggota, anak-anak, dan perempuan dari 54 negara, tidak termasuk Irak dan Suriah, yang menjadi beban serius dan bahaya bagi kami dan masyarakat internasional," kata Abdel Karim Omar, juru bicara urusan luar negeri pasukan Kurdi. "Jumlahnya meningkat secara besar-besaran selama 20 hari terakhir dari operasi Baghouz," tambahnya. Operasi itu menyebabkan ribuan orang meninggalkan tempat perlindungan terakhir mereka. Beberapa anggota ISIS melarikan diri, banyak yang memilih tinggal menyerah atau bertempur sampai mati. Menurut pasukan yang koalisinya dipimpin AS itu, 66 ribu orang telah meninggalkan wilayah kantong terakhir ISIS sejak Januari lalu, termasuk 5.000 anggota ISIS dan 24 ribu kerabat mereka. Serangan SDF sempat dihentikan beberapa kali karena membuka koridor kemanusiaan bagi orang-orang untuk dievakuasi. Pemerintahan otonomi Kurdi, yang secara de facto berada di timur laut Suriah, mengaku tidak memiliki kapasitas penahanan untuk banyak orang, apalagi mengadili mereka. Banyak dari negara asal anggota ISIS yang enggan menerima mereka kembali karena risiko keamanan potensial dan reaksi publik. Beberapa bahkan mencabut kewarganegaraan anggota ISIS yang ditahan di Suriah. "Harus ada koordinasi antara kami dan komunitas internasional untuk mengatasi bahaya ini," kata Omar. "Ada ribuan anak yang dibesarkan dengan ideologi ISIS. Jika anak-anak ini tidak dididik ulang dan diintegrasikan kembali ke masyarakat, mereka adalah calon teroris pada masa depan." SDF dibantu koalisi AS mulai melancarkan serangan ke Baghouz, benteng terakhir ISIS, sejak 9 Februari. "Kami mendeklarasikan kemenangan total dan 100% kekalahan teritorial ISIS. Pada hari yang unik ini, kami memperingati ribuan martir yang membuat kemenangan ini menjadi nyata," demikian juru bicara SDF Mustafa Bali menulis di Twitter. Kini jadi pekerjaan rumah 54 negara asal anggota ISIS yang pulang kampung dari Suriah. Selanjutnya.....

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah mengundang penyelenggara pemilu dari 33 negara untuk memantau Pemilu serentak 17 April 2019. "Kita juga mengundang perwakilan kedutaan dari 33 negara sahabat, LSM atau pemantau internasional sebanyak 11 lembaga," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tatowi, Senin (25/3). Para pemantau ini akan bekerja mulai 15—18 April 2019. Para pemantau ini juga akan turun langsung ke TPS. "Ada seminar berisi penjelasan sistem dan masalah-masalah penting dalam pemilu Indonesia. Ada pemantauan ke TPS dan ada catatan dan masukan dari lembaga itu tentang hasil pantauan TPS," jelas Pramono. Pramono menyampaikan hal itu menanggapi adanya gerakan #IndonesiaCallObserver di media sosial. Tagar ini meminta observer asing ikut mengawasi Pemilu 2019 karena mereka meragukan independensi penyelenggara pemilu. Pramono menegaskan, tanpa adanya tagar tersebut, KPU sudah mengundang banyak negara untuk mengamati Pemilu 2019. Selain pihak asing, KPU juga mengundang LSM maupun perguruan tinggi dalam negeri untuk menjadi pemantau pemilu, tambahnya. (medcom.id, 25/3/2019) Pemungutan suara Pemilu 2019 digelar Rabu 17 April 2019. Untuk kali pertama pemilihan umum anggota DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan presiden digelar serentak pada hari yang sama. Pemilu serentak itu ditempuh setelah bangsa ini berpengalaman beberapa kali melakukan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak. Sejak era reformasi bangsa ini juga telah berpengalaman beberapa kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dalam arti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (luber-jurdil). Setiap pemilu tersebut, juga diawasi lembaga-lembaga pemantau dari luar negeri. Umumnya mereka menilai baik pelaksanaan pesta demokrasi di negeri kita. Dengan demikian kehadiran pemantau dari banyak negara untuk menilai proses pemilu di negeri kita adalah hal yang wajar. Pemilu serentak 2019 sebuah kerja besar bangsa Indonesia yang besar, 260 juta jiwa. Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Sebagai negara demokrasi, nama Indonesia harum karena penyelenggara pemilunya selalu netral, adil, dan bertanggung jawab. Maka itu, aneh jika lewat hoaks-hoaks yang sengaja disebar tiba-tiba muncul segelintir orang mencurigai kenetralan penyelenggara pemilu. Tapi ini hikmah bagi penyelenggara, untuk bekerja serius mewujudkan pemilu yang jurdil. Selanjutnya.....

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pekan lalu mencatat prestasi terbaik dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar menembus Rp500,8 triliun. Pada Jumat (22/3) harga saham BBRI Rp4.060, berarti sejak awal tahun per unit saham telah naik 10,93%. "Tentu ini kabar baik buat BRI. Ini menunjukkan kepercayaan investor meningkat pada perseroan!" kata Corporate Secretary BRI Bambang Tribaroto. Di sisi lain, obligasi hijau (green bond) BRI dengan tenor lima tahun dan tanpa jaminan berhasil meraih rating BBB yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat global Fitch Rating pada Rabu (20/3). Harga saham BRI hari itu Rp4.060 merupakan yang terbaik sejak bank terbesar di Indonesia itu melantai di BEI 2003. Dengan kenaikan harga saham itu sekaligus mendongkrak kapitalisasi saham BRI mencapai Rp500,8 triliun. Pada 2018, BRI berhasil meraih laba sebesar Rp32,4 triliun, atau tumbuh 11,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Capaian laba 2018 itu membuat BRI mempertahankan predikat sebagai bank paling menguntungkan di Indonesia. (Kompas.com, 23/3) BRI, bank milik pemerintah yang terbesar, didirikan di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wiraatmadja pada 16 Desember 1895. Saat berdiri bernama De Purwokertosche Hulp en Spaarkbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Setelah berkembang menjadi bank terbesar di Indonesia, 18 Juni BRI meluncurkan satelit komunikasi (BRISat) untuk mendukung operasinya melayani lebih dari 100 juta nasabah BRI. BRISat mengintegrasikan layanan 9.990 unit kerja outlet real-time online, 328.372 jaringan e-channel, dan 244.363 agen BRILink yang didukung oleh IT future ready. Berdasar public expose BRI 23 Agustus 2018, komposisi pemegang saham BRI terdiri dari pemerintah 56,75%; dan publik 43,25%. Untuk saham publik itu, 78,47% asing dan 21,53% domestik. BRI tercatat sebagai bank pemberi nilai tambah (wealth added index) terbaik (peringkat I) di Indonesia, dan peringkat II di Asia Tenggara yakni lima tahun terakhir hingga ekspos publik 23 Agustus 2018 itu sebesar Rp183,43 triliun. Sampai semester I 2018, aset total BRI tercatat Rp1.097,368 triliun, dengan total penyaluran kredit Rp758,952 triliun, dan simpanan total Rp796,639 triliun. Dengan semua kekuatan itu, prestasi BRI menembus kapitalisasi pasar terbesar di BEi menambah kepercayaan masyarakat dan investor terhadap aset bangsa ini. Selanjutnya.....

MESKI telah menunda pemberlakuan tarif bea impor 25% atas barang asal RRT mulai 1 Maret 2019, Presiden Donald Trump memperingatkan pemerintahnya bisa saja terus menerapkan bea impor terhadap barang-barang Tiongkok untuk "periode yang substansial" demi memastikan Beijing mematuhi setiap perjanjian perdagangan. Sikap Trump itu bisa memperumit perundingan dagang AS-RRT yang dijadwalkan kembali dimulai akhir pekan ini. Karena, Wakil Perdana Menteri RRT Liu He selaku pimpinan delegasi, telah mendesak AS untuk menghapus semua tarifnya sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang diupayakan. "Kami tidak bicara tentang menghapusnya (bea masuk). Kami bicara tentang menundanya untuk jangka waktu yang cukup lama karena kami harus memastikan bahwa jika kami memiliki kesepakatan, maka Tiongkok harus menjalankan itu," tegas Trump. Para negosiator Trump di bawah koordinasi perwakilan dagang AS Robert Lighthizer telah menuntut Tiongkok menyetujui mekanisme penegakan hukum untuk memastikan Beijing akan menindaklanjuti janji reformasi dalam kesepakatan apa pun yang akan dibuat. Washington menuntut agar Tiongkok mengakhiri praktik yang disebutnya memaksa transfer teknologi Amerika ke perusahaan-perusahaan Tiongkok dan mengurangi subsidi bagi industrinya. (CNBC-Indonesia, 21/3/2019) Sebelum “gencatan senjata” yang disepakati dalam pertemuan Trump dan Presiden RRT Xi Jinping di sela-sela KTT G20 di Argentina akhir November 2018, perang dagang AS-RRC telah menyebabkan kenaikan biaya, mengguncang pasar keuangan dunia, menurunkan ekspor pertanian AS. Akibat melemahnya permintaan, harga berbagai komoditas jatuh, rantai pasokan manufaktur global terganggu. Selama perang dagang sejak Juli 2018, AS telah mengenakan bea masuk atas impor RRT senilai 250 miliar dolar AS, termasuk mengenakan tarif impor 25% pada 50 miliar dolar AS barang-barang teknologi dan industri, serta tarif impor sebesar 10% pada 200 miliar dolar AS produk-produk lain termasuk mebel dan bahan bangunan. Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif pada sekitar 110 miliar dolar AS barang-barang AS, termasuk kedelai dan komoditas lainnya. Setelah babak pertama perundingan dagang AS-RRT dilakukan di AS, babak kedua di Tiongkok. Pimpinan delegasi AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan tiba di Tiongkok 28 Maret. Perundingan bisa alot, target RRT menghapus semua tarif, sementara AS menjadikan tarif sebagai determinasi mendikte RRT. Selanjutnya.....

RISET Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) atas sejumlah layanan Go-Jek menemukan unicorn anak bangsa itu sudah memberikan kontribusi sebesar Rp44,2 triliun buat ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Jumlah itu naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah kontribusi tersebut sebagai hasil riset atas layanan empat mitra Go-Jek: Go-Ride, Go-Car, Go-Life, dan Go-Food. Perinciannya, mitra pengemudi Go-Ride mengontribusikan Rp16,5 triliun, mitra pengemudi Go-Car Rp8,5 triliun, mitra UMKM Go-Food berkontribusi Rp18 triliun, dan mitra Go-Life Rp1,2 triliun. Wakil Kepala LD FEB UI Paksi C.K. Walandouw mengatakan kontribusi mitra UMKM Go-Food 2018 naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lembaga riset itu melihat faktor optimalisasi fitur teknologi Go-Jek yang dimanfaatkan mitra jadi kuncinya. "Kontribusi yang makin besar dari Go-Jek menunjukkan teknologi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi digital," ujar Paksi. (detik.com, 21/3/2019) Riset ini juga menunjukkan tiga manfaat utama yang dirasakan mitra pengemudi Go-Jek, mulai dari bisa mengatur waktu kerja, bisa membiayai keluarga, dan memiliki waktu lebih bersama keluarga. Riset LB FEB UI ini mengambil sampel 6.723 responden yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Palembang. Untuk tiga kota terakhir tidak termasuk Go-Life. "Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang dilakukan mitra Go-Jek terhadap perekonomian Indonesia," kata Paksi. Go-Jek didirikan Nadiem Makarim dan kawan-kawan tahun 2010 dengan badan hukum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Awalnya perusahaan teknologi layanan transportasi plus ini menggunakan sistem call center, sejak 7 Januari 2015 Go-Jek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS. Go-Jek berhasil menjadi salah satu unicorn kreasi anak bangsa berkat investasi dari banyak pihak yang menjadikan valuasi perusahaan ini mencapai lebih 1 miliar dolar AS (lebih dari Rp14,2 triliun). Itu sebelum Google dan Astra Internasional menyuntikkan investasinya ke Go-Jek pada 2018. Pesatnya perkembangan usaha Go-Jek dengan layanan unggulannya, bersamaan kontribusi penghasilannya pada perekonomian nasional, juga membuka lapangan kerja yang luas di tengah masyarakat. Serta, secara nyata mendukung usaha UMKM bidang pengolahan makanan terkait layanan Go-Food. Selanjutnya.....

KANTONG belanja nabati terbuat dari tapioka atau tepung singkong yang ramah lingkungan, telah diproduksi di Indonesia untuk pengganti kantong belanja plastik yang sampahnya telah mengancam kehidupan manusia. Menurut laporan penelitian Universitas Georgia (2015), timbunan sampah plastik di laut Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Ancaman sampah plastik terhadap kehidupan manusia itu, seperti dilansir BBC Indonesia bahwa penelitian oleh Conservancy tentang pasar ikan menyebutkan dari data di seluruh dunia, 28% ikan Indonesia mengandung plastik. (Goodnewsfromindonesia.id, 23/11/2017) Bahaya sampah plastik itu karena tak bisa terurai sempurna sebelum 5.000 tahun, sedangkan ikan yang mengandung mikroplastik itu dikonsumsi manusia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi sampah plastik Indonesia sekitar 5,4 juta ton per tahun yang merupakan 14% dari total timbunan sampah nasional. (Kompas.com, 8/5/2017) Karena masalah sampah plastik di laut Indonesia ini telah menjadi isu global, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan saat membuka diskusi masalah ini di Bonn, Jerman (23/5/2017), menyatakan Indonesia bertekad mengurangi sampah plastik hingga 70% pada 2025. Tantangan mengatasi ancaman serius sampah plastik terhadap kehidupan manusia itu mulai teratasi dengan inovasi kantong belanja nabati yang ramah lingkungan. Dan tentu saja, untuk kebutuhan terhadap kantong belanja yang demikian besar, secara instan cukup banyak pabrik yang memproduksinya. Distribusinya juga, selain direct selling, juga tersedia nyaris di semua market place belanja daring. Sementara harganya, semestinya tidak lebih mahal dari kantong plastik konvensional. Sebab, bahan bakunya tepung tapioka produk dalam negeri, sedangkan kantong plastik lama terbuat dari biji plastik yang harus diimpor. Dengan produksi kantong belanja nabati terbuat dari singkong, dengan sendirinya harga singkong petani akan terdongkrak naik. Untuk Lampung, Antara pada September 2018 melaporkan harga singkong petani sudah mencapai Rp1.850/kg. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang baru-baru ini mengunjungi salah satu pabrik kantong belanja nabati di Tangerang, Banten, mencatat kelebihan kantong nabati, yakni tahan minyak sekalipun panas. Kemudian, tahan suhu tinggi serta mengurung udara sehingga saat membawa makanan berbau tajam, baunya tidak menyebar. Lalu, mampu diuraikan oleh mikroorganisme dalam waktu singkat. *** Selanjutnya.....

UNTUK mencapai target rasio elektrifikasi 99,9% pada 2019, setelah 2018 mencapai 98,3%, pemerintah membantu biaya sambung aliran listrik 450 VA kepada 1,2 juta rumah warga kurang mampu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan dana APBN Rp6 triliun untuk biaya sambungan tersebut. "Tarif sambungan listrik itu masih banyak yang enggak mampu," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Memang tantangannya ialah daya beli masyarakat atau saudara-saudara kita ada sebagian yang belum mampu membayar biaya sambung. Yang 450 VA, yang tidak mampu itu sekitar 1,2 juta rumah tangga." (MI, 20/3/2019) Selain Kementerian ESDM, PLN juga telah menyediakan bantuan serupa. Bahkan mereka sudah menurunkan biaya sambungan listrik untuk pelanggan 450 VA menjadi hanya Rp500 ribu. Juga BUMN lainnya, lewat program corporate social responsibility (CSR) melakukan aksi sambungan listrik gratis. Hal itu dilakukan mengingat masih banyaknya warga kurang mampu yang belum bisa membayar biaya sambungan listrik. Jonan juga mengimbau pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan anggaran (APBD) untuk memberikan subsidi biaya penyambungan instalasi listrik baru di rumah-rumah warga kurang mampu. "Tolong kepala Dinas ESDM beri tahu gubernur, bupati atau wali kotanya, kalau bisa disisihkan dari APBD untuk mendukung biaya sambung listrik," harap Jonan. Upaya pemerintah dalam pemasangan listrik tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar rasio elektrifikasi tahun ini sebesar 99,9%. Tahun lalu, rasio elektrifikasi rumah tangga telah mencapai 98,3%. Merupakan komitmen pemerintah, tegas Jonan, melayani semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akses listrik dengan harga terjangkau. DPR telah menyetujui dalam RAPBN 2019 alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun. Pemenuhan kebutuhan listrik untuk warga kurang mampu menjadi sarana keadilan menikmati subsidi energi yang dialokasikan APBN sedemikian besar. Rumah warga kurang mampu amat membutuhkan listrik, untuk meningkatkan kualitas hidup, utamanya untuk penerangan anak-anak belajar. Pendidikan merupakan sarana meningkatkan taraf hidup dan status sosial dalam mobilitas struktural masyarakat. Rasio elektrifikasi yang optimal mencerminkan siapnya fasilitas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemda semua jenjang idealnya merespons imbauan Jonan untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 99,9% di daerahnya. Selanjutnya.....

UNTUK membangun infrastruktur mengatasi kemacetan di kawasan Jabodetabek, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proposal dengan anggaran Rp571 triliun untuk 10 tahun. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (19/3), Presiden Jokowi menyetujui proposal yang diajukan Anies. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran Rp571 triliun," kata Anies usai bersama Jokowi mencoba kereta moda raya terpadu (MRT) di Stasiun Bundaran HI. DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah. Berbagai proyek dalam proposal ini, kata Anies, bakal dikerjakan selama 10 tahun ke depan. (Kompas.com, 19/3) Presiden Jokowi ingin pembangunan moda transportasi massal di kota-kota besar di Indonesia cepat digenjot. Alasannya agar kota-kota lain tidak telat membangun, seperti Jakarta yang sudah keburu padat. Menurut Jokowi, butuh investasi hingga Rp571 triliun untuk menuntaskan permasalahan kemacetan di wilayah Jabodetabek dalam 10 tahun ke depan. Biaya tersebut sudah termasuk penataan ruang, pembangunan permukiman, hingga sanitasi. "Tadi sudah hitung, termasuk transportasi, permukiman, dan lain-lainnya butuh Rp571 triliun," kata Jokowi usai menjajal MRT. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi tersebut akan dipimpin nantinya oleh badan transportasi baru yang dikomandani Gubernur DKI Jakarta. "Kita tadi sudah sepakati dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, serta Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangsel untuk membentuk entitas baru supaya lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat, sehingga angka Rp571 triliun tadi segera diimplementasikan tanpa proses yang ruwet," jelas Jokowi. (detik-finance, 19/3) Keinginan Jokowi agar pembangunan moda transportasi massal di kota-kota besar lain cepat digenjot, layak direspons sebagaimana mestinya. Setidaknya seperti yang dicontohkan DKI Jakarta, membuat sebuah proposal yang terintegrasi keseluruhan bagian pemecahan masalah kotanya dalam jangka 10 tahun. Proposal baru yang komprehensif itu untuk mengatasi atau menutupi berbagai kekurangan dari pelaksanaan pembangunan kota secara mandiri oleh Pemkot selama ini. Untuk Bandar Lampung mungkin, pembangunan infrastruktur moda transportasi massal itu dirangkai program mengatasi banjir dan perbaikan sanitasi publik, termasuk pusat pengolahan sampah yang efisien dan sehat. Selanjutnya.....

ISU tentang tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia selama ini disebut jumlahnya jutaan orang, merampas kesempatan kerja anak negeri. Saat isu itu diarahkan ke KH Ma'ruf Amin di debat cawapres Minggu lalu, dibalikkan dengan mudah: "Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01% dan itu paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya!" Penegasan KH Ma'ruf itu ternyata membuat lawan debatnya tak mengelaborasi serangan lanjutan terkait TKA. Hingga, penonton bisa menyimpulkan bahwa jumlah TKA di Indonesia memang terendah di dunia. Untuk menguji kebenaran pernyatan KH Ma'ruf Amin tersebut, Kompas.com malam itu juga menurunkan hasil “Cek Fakta” mengenai TKA. Faktanya, pemerintah telah mengatur adanya TKA di Indonesia dalam sejumlah regulasi. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan itu terdiri dari 38 pasal. Posisi TKA di Indonesia diatur dalam Pasal 4 peraturan itu yang berbunyi: Ayat (1): "Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia." Ayat (2): "Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA." Masalah alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA tersebut, jangka waktu kerja, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia yang mendampingi TKA yang dipekerjakan tersebut, semua diatur dalam peraturan ini. Sementara itu, berdasar pada informasi dari Katadata.co.id, jumlah TKA di Indonesia berdasar pada data Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir 2017 diketahui ada 85.974 orang. Penduduk Indonesia pada saat yang sama berjumlah 260 juta orang. Sebagai perbandingan, pada 2016/2017 jumlah TKA di Arab Saudi 10,7 juta orang dengan penduduk Arab Saudi 32,94 juta jiwa, TKA di Uni Emirat Arab 7,3 juta orang dengan penduduk Uni Emirat 9,4 juta jiwa, TKA di Malaysia sebanyak 1,8 juta orang dengan penduduk Malaysia 31,62 juta jiwa, dan TKA di Hong Kong sebanyak 351,5 ribu orang dengan penduduk Hong Kong 7,39 juta. Peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, Syarif Arifin mengatakan TKA di Indonesia memang dapat dikatakan rendah. Terutama dibanding dengan negara lain, seperti Malaysia dan Timur Tengah. TKA di Indonesia yang amat kecil dibanding dengan jumlah penduduk itu, kebanyakan bekerja di perusahaan asing, lembaga internasional, perwakilan negara asing. Selanjutnya.....

NERACA Perdagangan Indonesia Februari 2019 surplus sebesar 329,5 juta dolar AS. Surplus dicapai berkat nilai ekspor sebesar 12,53 miliar dolar AS, sedangkan impornya sebesar 12,2 miliar dolar AS. "Sesudah empat bulan kita mengalami defisit, alhamdulillah bulan ini kita mengalami surplus," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. (Medcom.id, 15/3/2019) Surplus yang akhirnya tercapai Februari ini lebih baik jika dibandingkan Januari 2019 yang defisit 1,16 miliar dolar AS. Bahkan pada Februari tahun lalu neraca perdagangan defisit 120 juta dolar AS. Surplus Februari 2019 dipengaruhi oleh harga sejumlah komoditas yang membaik. Kenaikan harga komoditas terjadi pada nikel, tembaga, seng, karet, dan sawit. Selain itu, surplus neraca perdagangan juga terjadi akibat realisasi impor Februari 2019 turun tajam yaitu 18,61% dibanding Januari 2019 sebesar 15,31 miliar dolar AS. Nilai impor Februari 2019 sebesar 12,2 miliar dolar AS. Ini juga lebih rendah dibanding impor Februari 2018 sebesar 13,98 miliar dolar AS. Penurunan impor terjadi di sektor migas mencapai 6,28% menjadi 1,55 miliar dolar AS dari 1,66 miliar dolar AS pada Januari 2019. Penurunan laju impor migas didorong oleh penurunan nilai impor minyak mentah sebesar 31,57 persen, antara lain berkat pemakaian biodiesel sawit sebagai campuran solar 20% dalam program B20. Pelaksanaan program B20 itu sebenarnya, kata Menko Perekonomian Darmin Nasution (detik-finance, 1/3/2019) realisasinya pada Januari dan Februari 2019 baru 700 ribu kiloliter (kl), belum mencapai target 500 ribu kl per bulan. Target realisasi penyaluran B20 pada 2019 sebesar 6,2 juta kl. Penurunan impor lebih tajam lagi terjadi pada sektor nonmigas, 20,14%. Sepanjang Februari 2019 impor nonmigas Indonesia sebesar 10,65 miliar dolar AS, dibanding impor Januari 2019 sebesar 13,3 miliar dolar AS. Jumlah hari di Februari yang lebih sedikit dari bulan lainnya, merupakan salah satu penyebab rendahnya impor pada bulan tersebut. Namun, di sisi lain juga layak dilihat upaya pemerintah dalam mengurangi impor barang-barang konsumtif dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor atau PPh Pasal 22 terhadap 1.147 jenis barang. Artinya, penurunan impor itu sebagian juga berkat berhasilnya kebijakan pemerintah menekan laju impor. Berkat keberhasilan upaya pemerintah menekan impor, neraca perdagangan surplus meskipun sebenarnya ekspor Februari 2019 juga turun 10,03% dari bulan sebelumnya.*** Selanjutnya.....

GERAKAN Arah Baru Indonesia (Garbi) tidak menginginkan adanya berbagai upaya untuk mendelegitimasi hasil Pemilu 2019. Penghormatan terhadap hasil Pemilu merupakan penghormatan suara rakyat. Hal itu dikemukakan Ketua Umum Garbi Sutriyono saat bersama pengurus lainnya bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, pekan lalu. Untuk menutup ruang delegitimasi terhadap hasil Pemilu 2019, Garbi berharap adanya penguatan terhadap lembaga pemantau Pemilu. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat sipil (civil society). Garbi ikut menjaga Pemilu 2019 agar berkualitas dan berintegritas. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambut baik sikap Garbi menolak segala upaya untuk mendelegitimasi Pemilu 2019. "Kita berharap pasca 17 April 2019 bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. Karenanya, kita harus antisipasi berbagai gejolak yang bisa merobek persaudaraan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya mendelegitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat. Kita tak boleh biarkan hal itu terjadi," tegas Ketua DPR. Gelagat adanya upaya mendelegitimasi Pemilu 2019 memang terlihat. Seperti pernyataan meragukan kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu (KPU), juga pengerahan massa untuk mengaudit komputer KPU. Gelagat itu seperti yang dibaca Garbi, ada upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap hasil Pemilu 2019. Disimak lebih lanjut, itu bukan saja dilakukan untuk tidak mengakui hasil Pemilu, malah bisa menyulut kekacauan dengan kerusuhan massal di seantero negeri. Kekacauan itu bahkan digemborkan sebagai Armagedon, yang berarti kiamat atau Indonesia punah. Garbi benar, untuk menangkal upaya yang terkesan seolah sudah terancang itu, salah satunya dengan pengawasan yang baik pada pelaksanaan Pemilu. Utamanya di TPS, bukan saja demi terwujudnya jurdil, tapi juga mengamankan TPS dari orang yang mungkin datang hanya untuk membuat kerusuhan. Untuk melakukan kecurangan dalam Pemilu seperti kecurigaan yang ditebar, di zaman now sebenarnya tidak mungkin. Apalagi kalau contoh kecurangannya zaman Orde Baru. Di TPS saksi semua partai kini sangat cermat, diperkuat para pemantau independen, dan warga setempat. Jadi mustahil bisa curang di TPS. Dalam proses selanjutnya, setiap partai punya data hasil dari semua TPS, lalu secara fisik dihitung ulang bersama. Jelas penyelenggara tak bisa melakukan penghitungan dan mengunggah data sembarangan ke komputer. Selanjutnya.....

VIDEO berjudul Chinese Money Trap (Jebakan Dana Tiongkok) yang diunggah Nas Daily beredar di Youtube. Video itu dibuat Nuseir Yassin, yang September 2018 ditolak masuk Indonesia karena berpaspor Israel. Isinya, negara yang gagal membayar utang dari Tiongkok, negara tersebut akan dikuasai Tiongkok. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, video tersebut juga ditonton orang Indonesia lalu dihubungkan dengan utang pemerintah dari Tiongkok. Ia pun menyajikan data dan fakta tentang utang pemerintah RI. (Kompas.com, 9/3/2019) Utang pemerintah terdiri dari dua kelompok besar, yaitu pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Persentase utang yang berasal dari pemberi pinjaman sebesar 18,23% pada akhir 2018. Sementara yang berasal dari SBN investor di pasar modal sebesar 81,77%. Pemberi pinjaman kepada pemerintah berasal dari berbagai lembaga dunia dan beberapa negara antara lain, World Bank, Asia Development Bank (ADB), Jepang, Jerman, Prancis, dan Tiongkok. Pada akhir 2018, pinjaman pemerintah kepada Tiongkok sekitar Rp22 triliun atau sebesar 0,50% dari jumlah total utang pemerintah. Untuk pinjaman oleh perusahaan swasta Indonesia dan Tiongkok dilakukan secara business to business, sedangkan pinjaman pemerintah dilakukan secara government to govenrment. Perjanjian pinjaman pemerintah dengan Tiongkok dan juga negara lain dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan aman bagi pemerintah. Ini sesuai dengan pedoman pengadaan pinjaman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Soal rasio utang. Untuk melihat kewajaran utang, bandingkan dengan penghasilannya. Dalam suatu negara penghasilan dilihat melalui produk domestik bruto (PDB). Dilihat dari rasio utang dengan PDB, sebagian besar negara yang disebut dalam video itu memiliki rasio utang pemerintah per PDB yang lebih tinggi dibanding dengan Indonesia yang saat ini 29,78%. Sedangkan Sri Lanka 77,6%, Pakistan 67,2%, Malaysia 50,9%, Laos 50,0%, Mongolia 79,4%, Mesir 101,2%, Kenya 57,1%, Afrika Selatan 53,1%, Papua Nugini 33,5%. Sementara rasio defisit APBN per PDB, Indonesia 2,5%; sedangkan Sri Lanka 5,5%, Pakistan 5,8%, Malaysia 3%, Mongolia 6,2%, Mesir 10,7%, Kenya 9,5%, Afrika Selatan 3,5%. Dengan demikian jelas, video yang diunggah di Youtube itu hanya terkait negara-negara yang disebutkan dalam video tersebut, sama sekali tak ada kaitannya dengan Indonesia; yang utangnya ke Tiongkok cuma 0,50%.*** Selanjutnya.....

SETELAH kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, muncul kecerdasan sosial sebagai kunci sukses abad ke-21. Meski teorinya berpangkal pada Thorndike (1920), dimatangkan abad ke-21 oleh Coleman (2006). Profesr Ichsan Setia Putra dari ITB mengangkat kesadaran sosial sebagai kunci sukses mahasiswa ke masa depan. Kecerdasan sosial adalah kemampuan mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kecerdasan sosial dapat juga dimaknai sebagai kemampuan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam organisasi dan melakukan negosiasi. Dalam seminar Social Inteligent: Wadah Peningkatan Kualitas Bangsa, Ichsan membagi kecerdasan sosial dalam lima elemen yang bisa menjadi kunci sukses. (1). Mampu membaca situasi dari perasaan orang-orang dan konten sosial yang memengaruhi orang lain (situational awarness). (2). Menunjukkan sikap percaya diri (presence). (3). Berperilaku jujur dan tulus (autheticity). (4). Bertutur kata dengan jelas dan sopan sehingga mampu dimengerti oleh orang lain (clarity). (5). Mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain (empathy). (Kompas.com, 1/3) Untuk konteks Indonesia, berdasar hasil penelitian Wulandari di Yogyakarta (2010) hingga Susanto di Salatiga (2014), kunci sukses kesadaran sosial itu juga relevan dengan kemampuan mengantisipasi lingkungan sosial yang penuh persaingan, konflik, bahkan bullying. Untuk sukses di abad ke-21, terkesan orang Indonesia mirip orang yang harus bisa lolos keluar dari gulat lumpur dalam kolam yang tidak jelas aturan mainnya. Lingkungan sosial yang agresif, bahkan cenderung kejam, homo homini lupus, hanya yang terkuat yang berhak hidup, menjadi lapangan ujian kesadaran sosial dalam menempatkan diri di tengah masyarakat dengan empati yang tepat. Kondisi dan situasi seperti itu bahkan sudah dimasuki sejak remaja di sekolah lanjutan. Tanpa kemampuan tepat memasuki situasinya, di sekolah bisa jadi korban perundungan, di luar sekolah tawuran, di jalan dihadang begal yang tidak segan menghilangkan nyawa korban. Realitas sosial yang cenderung sedemikian, menuntut kesadaran sosial lebih jauh untuk bisa lolos meraih sukses di bidangnya. Untuk itu, kesadaran sosial safety first menjadi kuncinya. Terutama berusaha tetap tenang, sekalipun ada politikus yang rajin menyebar hoaks membingungkan. *** Selanjutnya.....

PASAR derivatif utamanya perdagangan surat-surat berharga. Ia subsistem pasar keuangan yang berperan strategis sebagai mekanisme transfer risiko, sehingga sebagian ahli menilainya sebagai spekulasi, bahkan judi. Sebenarnya banyak varian instrumen bisnis derivatif yang positif, seperti price discovery (komoditas), kontrak berjangka, swap atau hedging lindung nilai (kurs), peningkatan likuiditas, penciptaan kredit, penciptaan ekuitas. Dengan pasar derivatif yang baik, pasar keuangan makin efisien dan tepercaya. Investor pun datang berbisnis menerima pengalihan risiko. Secara makro dukungan pasar derivatif yang membantu pasar keuangan makin efisien, pada akhirnya juga membantu sektor riil (dunia usaha) mendapatkan modal secara efisien. Meski, ada ahli melihat di antara varian derivatif itu, hubungan transaksinya dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Karena pada dasarnya, makin dinamis dan bertambahnya volume transaksi derivatif makin mengurangi volume transaksi riil ekonomi, akibat arus uang beredar makin banyak di lingkungan keuangan. Makin banyak outlet keuangan modern hakikatnya hanya menambah panjang labirin arus uang, dan pada saat yang sama akan menyedot uang yang seharusnya berpotensi memproduksi barang dan jasa (sektor riil). (Pasar Derivatif, indarmaja.blogspot.com, 16/3/2010) Hal senada datang dari Lynn A Stout (2012), perdagangan derivatif spekulatif, bisa sangat merusak investor dan pemegang saham karena bisa mengikis laba perusahaan dengan cepat. Perdagangan derivatif seperti perjudian, ada negative sum game (permainan tidak ada satu pihak pun yang menang), meningkatkan risiko keuangan bagi pemain yang terlibat. Bahkan wikipedia.org menulis tentang derivatif, "spekulator dapat bertransaksi dengan spekulator lainnya juga dengan orang yang membutuhkan lindung nilai (hedger). Pada umumnya transaksi pasar-pasar derivatif lebih didominasi oleh perdagangan spekulatif daripada perdagangan lindung nilai yang sesungguhnya." Itu terjadi di luar negeri. Pasar derivatif seperti arena judi, orang mempertaruhkan uang dalam jumlah besar. Saat kredit perumahan di AS macet (2009), raksasa derivatif Lehman Brothers yang jadi muara semua pertanggungan risiko tumbang mengguncang ekonomi global. Di Indonesia, dengan aturan main dari OJK yang ketat diharapkan hal serupa tak terjadi. Selain itu, proses pensyariahan pasar derivatif yang terus berlangsung bisa mengurangi risiko tersebut. *** (Habis) Selanjutnya.....

DEBAT calon wakil presiden (cawapres) Minggu ini akan merepresentasikan dua sistem ekonomi. Cawapres 01, KH Ma'ruf Amin, mentor ekonomi syariah, di MUI ikut menyusun aturannya. Sedang cawapres 02, Sandiaga Uno, pemain ekonomi derivatif, menjadi kaya dari jual beli saham skala besar. Menariknya, menurut ahli, prinsip derivatif itu bersumber dari ekonomi Islam. Seperti tulisan Pusat Kajian Ekonomi Bisnis Syariah (PKEBS) FEB-UGM (2/7/2018), prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil). Dari lima nilai universal tersebut dibangun tiga prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act), serta keadilan sosial (social justice). Dari situ bisa dikatakan, ekonomi Islam (syariah) dan ekonomi derivatif dua sisi sekeping uang. Namun, menjadi masalah kemudian isi dalam praktiknya. Isi ekonomi syariah dalam praktiknya bebas riba, sedangkan isi ekonomi derivatif dalam praktiknya bahkan ada yang bernapas dengan capital gain, yang menurut definisi syariah tergolong riba. Capital gain adalah kenaikan harga saham yang terjadi akibat sentimen positif/negatif yang dipicu isu-isu ekonomi atau nonekonomi. Jadi, kenaikannya bukan diperoleh sebagai hasil dari kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan usaha yang dibagikan kepada para pemegang saham disebut dividen. Tapi itu hanya dalam ekonomi derivatif tertentu. Di Indonesia telah banyak cabang ekonomi derivatif yang berhasil disyariahkan, dibersihkan dari riba: dari sukuk atau obligasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lainnya. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak ketinggalan zaman. Sebaliknya, menjadi jangkar etika-moralitas (akhlakul karimah) dalam kemajuan ekonomi mewujudkan kemaslahatan umat yang berpegang teguh pada prinsip tauhid: bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Untuk itu harus ditegakkan prinsip 'adl (adil), tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dengan prinsip nubuwah meneladani sifat dan sikap Nabi dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Sedangkan prinsip khilafah (pemerintahan) berperan memastikan tak ada distorsi sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Dan prinsip ma'ad (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. (Besambung) Selanjutnya.....

HARGA karet petani di Sumsel pekan lalu Rp8.000—Rp9.000/kg, naik tajam dibanding sebulan sebelumnya Rp5.000/kg. Harga karet petani jenis slab basah mungkin agak sebanding dengan harga di pasar dunia kadar karet kering. Menurut data Bloomberg, di Tokyo Commodity Exchange pada transaksi 8 Maret 2019 untuk kontrak Agustus 2019 harga karet 197 yen/kg (Rp25.294/kg, kurs Rp128,40/yen). Harga mutakhir karet di Sumsel itu disebutkan petani bernama Farid Bani Adam saat bersama petani lain naik panggung menemui Presiden Jokowi yang berkunjung ke Banyuasin, Semsel, Sabtu (9/3/2019). "Saya senang sekali bertemu Bapak Presiden," ujar Farid. "Ini masalah karet. Sudah berapa lama?" tanya Presiden. "Hampir 20 tahun," jawab Farid. Jokowi lantas tanya harga karet yang dijual petani. "Sebulan lalu Rp5.000-an, sekarang Rp8.000-an Rp9.000-an," jelas Farid. (detik.com, 10/3) Jokowi pun bercerita tentang harga karet. Rendahnya harga karet petani selama ini, tuturnya, karena saat ini ekonomi dunia sedang mengalami penurunan sehingga ikut terdampak di Indonesia. Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah berupaya mendongkrak harga karet. Pertama, pemerintah sudah berkomunikasi dengan negara-negara produsen karet di dunia, seperti Malaysia dan Thailand. "Kita telah berhubungan dengan menteri mereka. Untuk mengendalikan agar suplai ke pasar bisa diturunkan. Barangnya kurang, berarti harga bisa terdongkrak naik. Tapi, yang namanya negosiasi dengan negara lain tidak mudah," ujar Jokowi. Hasilnya sudah mulai terasa, yakni harga karet mulai merangkak naik dua pekan terakhir ini. "Dulu Rp5.000—Rp6.000, sekarang Rp8.300—Dp9.000. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia pada posisi yang belum baik. Tapi akan menuju normal kembali," kata Jokowi. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan karet sebagai bahan campuran untuk mengaspal jalan. Program ini, lanjut Presiden, sudah dicoba di tiga provinsi, yaitu Sumsel, Riau, dan Jambi. "Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi harganya lebih mahal sedikit. Enggak apa-apa harga jalan lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih baik," ungkapnya. (Kompas.com, 9/3) Selanjutnya, Presiden ingin agar program ini dilakukan di semua provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak akan terlalu tergantung pada pasar luar negeri dalam menjaga harga karet. Upaya ketiga, memaksimalkan sektor industri agar Indonesia tak terlalu banyak ekspor produk mentah. Selanjutnya.....

SETIAP orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian bunyi asas praduga tak bersalah dalam UU Nomor 14/1970 tentang Pokok Kehakiman yang diperbarui terakhir jadi UU Nomor 48/2009 Pasal 8 Ayat (1). Asas tersebut ditegaskan lagi dalam UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP pada Penjelasan Umum Angka 3. Itu diperkuat lagi dalam UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 Ayat (1). Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai salah satu prinsip penting dalam implementasi Indonesia sebagai negara hukum, hingga diatur dalam tiga UU. Karena itu, wartawan (pers) memberi perhatian yang besar terhadap asas tersebut dalam tugasnya. Itu karena dalam melaksanakan tugasnya wartawan taat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang pada Pasal 3 berbunyi: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ketaatan wartawan terhadap asas tersebut dilakukan dengan senantiasa mencantumkan kata diduga atau disinyalir pada tindakan subjek peristiwa beritanya. Padahal semua hal dalam peristiwa itu sudah serbanyata dan konkret. Bahkan wartawan juga telah melengkapinya dengan cek dan recheck, verifikasi dan konfirmasi, untuk menjaga kelengkapan dan keseimbangan beritanya. Hal itu dilakukan juga untuk mengatasi bias pada “bahan mentah” beritanya yang diperoleh wartawan dari lembaga lain yang terkadang kurang memperhatikan asas praduga tak bersalah. Dengan bumbu yang kuat akidah etika jurnalisme dalam pengolahan beritanya oleh wartawan, kurangnya asas praduga tak bersalah pada “bahan mentah” telah diatasi. Bahkan, bumbu yang diberikan wartawan dalam pengolahan beritanya terkait asas praduga tak bersalah itu cenderung berlebihan. Sebab sesuai dengan bahasa UU-nya, setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan seterusnya, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada vonis hakim. Jadi, untuk menaati asas praduga tak bersalah wartawan cukup membuat berita apa adanya sesuai dengan fakta peristiwanya. Embel-embel diduga, disinyalir atas orang yang disangka, ditahan, dituntut itu tak perlu, karena UU sudah menegaskan mereka wajib dianggap tak bersalah sebelum vonis hakim, sekalipun wartawan tidak menulis beritanya dengan diduga atau disinyalir.*** Selanjutnya.....

SAYA sesak napas di kantor Jumat pagi lalu. Teman sekantor membawa saya ke rumah sakit (RS) swasta. Masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), saya dibaringkan di dipan, hidung langsung dicolok kabel oksigen yang tersambung ke dinding di atas kepala. Seorang dokter memeriksa dada dan perut dengan stetoskop, disusul perawat membawa segerobak alat pemeriksa jantung. Demikian banyak tentakelnya menjepit dada dan perut saya. Disusul berbagai alat yang saya dengar laporan ke dokternya terkait tekanan darah, kadar gula darah, dan lainnya. Usai pemeriksaan awal itu, petugas memberi tahu teman saya agar mendaftar ke bagian administrasi di depan. Teman saya meminta kartu BPJS Kesehatan saya untuk itu. Saya perhatikan, nyaris semua dipan di ruang IGD itu berisi pasien dan ditangani intensif seperti saya. Dari nguping hampir bisa dipastikan, semua pakai jasa BPJS Kesehatan. Seorang perawat datang membawa kursi roda. Saya berpikir, bakal dibawa ke ruang opname. Ternyata bukan. Kita ke rontgen dulu, Pak," ujar perawat. Saya pun turun dari dipan dan naik ke kursi roda. Dalam perjalanan ke ruang rontgen, lorong besar depan barisan kamar praktik dokter dipenuhi pasien. Saat kembali dari rontgen, dipan saya di IGD sudah diisi pasien baru. Saya dibawa ke ruang sebelah IGD yang berisi sejumlah pasien menunggu kamar kosong untuk opname. Hampir satu jam saya istirahat di situ, teman saya dipanggil dokter. Sambil membuka hasil rontgen di komputer dan data pemeriksaan peranti computerized tadi, dokter menyebutkan kondisi organ-organ tubuh saya yang diperiksa normal. Dia beri resep untuk mengambil obat di apotek RS itu, dan saya boleh pulang. Semua biaya berobat saya itu, ditanggung BPJS Kesehatan. Membeludaknya pasien BPJS dengan layanan medis yang demikian intensif, wajar jika defisit BPJS meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2014 defisit Rp3,8 triliun, 2015 jadi Rp5,9 triliun, 2016 jadi Rp9 triliun, 2017 jadi Rp9,75 triliun, dan 2018 jadi Rp16,5 triliun. Naiknya terus defisit menunjukkan makin banyak rakyat yang dilayani BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah tetap menoleransi defisit tersebut, demi layanan kesehatan yang lebih baik buat rakyat. Andalan utama mengatasi defisit tersebut adalah cukai rokok. Untuk menaikkan cukai rokok amat mungkin karena harga rokok di Indonesia masih sangat murah. Rokok buatan Indonesia yang di dalam negeri harganya di bawah Rp50 ribu, di Australia sebungkus 37 dolar Australia, Rp370 ribu. *** Selanjutnya.....

PT Indosat Tbk (ISAT) sepanjang 2018 merugi Rp2,4 triliun. Padahal 2017 mencatat laba bersih Rp1,13 triliun. Kerugian terjadi akibat banting harga paket data. Bahkan pada akhir September 2018, penjualan ISAT sebesar Rp16,76 triliun disalip dari posisi dua (setelah Telkomsel) oleh XL Axiata dengan penjualan sebesar Rp16,9 triliun. Berdasarkan laporan keuangan ISAT di website Bursa Efek Indonesia (BEI), pendapatan ISAT sepanjang 2018 turun cukup dalam hingga 22,68% year on year (yoy) menjadi Rp23,16 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp29,92 triliun. Sumber-sumber pendapatan ISAT serentak turun yakni pendapatan seluler merosot 26,38% jadi Rp18,02 triliun. Pendapatan multimedia, komunikasi data dan internet turun 3,10% jadi Rp4,38 triliun. Sedang pendapatan komunikasi tetap turun 20,12% jadi Rp729,4 miliar. Uniknya, kerugian itu terjadi justru ketika total beban ISAT mengalami efisiensi 8,84% jadi Rp23,60 triliun dibandingkan total beban tahun sebelumnya Rp25,89 triliun. Bahkan, ISAT juga mencatatkan keuntungan yang diasosiasikan dalam penjualan saham PT Antarjasa Pembayaran Elektronik yang dimiliki secara langsung lewat PT Aplikanusa Lintasarta sebesar Rp924,89 miliar. Merosotnya pendapatan menyebabkan biaya beban dan biaya keuangan sebesar Rp2,12 triliun tak bisa ditutupi. Akibat kerugian tersebut, ekuitas perusahaan merosot menjadi Rp12,13 triliun dari tahun sebelumnya Rp14,81 triliun. (Kompas.com, 6/3/2019) Direktur Utama Indosat Chris Kanter kepada Kontan.co.id menyatakan akan merebut kembali posisi dua dalam penjualan yang disalip pesaing akhir September itu. Salah satu cara perusahaan untuk itu menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure jumbo, yang bernilai sampai Rp30 triliun dalam dua tahun ke depan yang didapatkan dari induk, Ooredo. Dana itu akan digunakan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan. Hingga akhir 2018, seluruh jaringan Indosat sudah 4G, sementara untuk 5G masih dalam perencanaan. Di sisi lain, lanjut Chris, perusahaan akan menaikkan harga paket data secara bertahap dan dibuat tidak terasa oleh pelanggan. Indosat tidak akan lagi membanting harga seperti yang selama ini dilakukan. Sampai akhir September 2018, Indosat mengalami penurunan jumlah pelanggan hingga 33,9% menjadi 64,1 juta pelanggan dari periode sama tahun sebelumnya 97 juta pelanggan. Pelanggan prabayar turun 34,6% jadi 62,6 juta, sedang pelanggan pascabayar naik 25% jadi 1,5 juta pelanggan.*** Selanjutnya.....

GAMBAR satelit Badan Antariksa AS (NASA) memperlihatkan Bumi jadi lebih hijau dibanding 20 tahun lalu dari citra satelit yang diambil Boston University medio 1990-an. Tambahan wilayah hijau di Bumi setara luas seluruh hutan Amazon. Dua satelit NASA (Modis) menunjukkan aktor besar penghijauan ini Tiongkok dan India. Ini kebalikan dari persepsi terhadap kedua negara itu sebagai negara dengan penduduk terpadat, sering dikaitkan dengan eksploitasi berlebihan terhadap tanah, air, dan sumber daya untuk kepentingan ekonomi. Tiongkok dan India menyumbang sepertiga dari penghijauan, 9% dari luas daratan planet yang tertutup vegetasi. "Ini sebuah temuan yang mengejutkan, mengingat anggapan umum degradasi lahan di negara-negara berpenduduk padat akibat eksploitasi berlebihan," ujar Chi Chen, dari Departemen Bumi dan Lingkungan Universitas Boston, dikutip sains.kompas.com dari IBT (28/2). Semula para peneliti tidak yakin penyebab kenaikan penghijauan Bumi. Apalagi, masih belum jelas apakah pemanasan global, peningkatan karbondioksida, atau iklim yang lebih basah menyebabkan tanaman tumbuh lebih banyak. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan penghijauan secara tidak proporsional terletak pada Tiongkok dan India. Dilansir Forbes (28/2), India bahkan memecahkan rekor dunia dalam penanaman pohon dengan 800 ribu orang menanam 50 juta pohon hanya dalam 24 jam. Dari data yang dikumpulkan Modis, upaya penghijauan itu memang sebagian besar disebabkan oleh kontribusi manusia. Ini menunjukkan umat manusia menanggapi serius isu-isu perubahan iklim dengan tindakan nyata. "Ketika penghijauan Bumi pertama kali diamati, kami pikir itu disebabkan oleh iklim yang lebih hangat, lebih basah, dan pemupukan dari tambahan karbondioksida di atmosfer, yang menyebabkan lebih banyak pertumbuhan daun di hutan utara, misalnya," ujar Rama Nemani, co-author penelitian itu. "Sekarang dengan data Modis yang memungkinkan kita memahami fenomena pada skala yang sangat kecil, kita melihat manusia berkontribusi," ujar peneliti di Ames Research Center NASA itu. Inisiatif Tiongkok dan India itu layak disimak Indonesia, yang masih sering dikaitkan dengan eksploitasi berlebihan terhadap tanah untuk kepentingan ekonomi. Indonesia harus bisa melakukan yang lebih berkesan, mengingat catatan penelitian tersebut, inisiatif Tiongkok dan India ini masih belum bisa mengimbangi hilangnya vegetasi di Brasil dan Indonesia. *** Selanjutnya.....

NALAR dipahami masyarakat kebanyakan sebagai kapasitas berpikir dan bersikap dewasa. Ukurannya, mampu bertindak patut, pantas, atau layak dalam mengamalkan nilai-nilai masyarakat. Sekalipun seseorang berusia banyak, kalau bersikap tindak kurang layak dalam penilaian masyarakat, ia disebut belum nalar atau kurang nalar. 'Nalar 4.0' dipinjam dari kolom AM Lilik Agung (Kompas.com, 4/3/2019) yang bertutur tentang menjaga nalar tetap cerdas dan waras dengan menangkal hoaks memakai empat dimensi nalar. Keempat dimensi nalar tersebut, yakni berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan bijak. Tahun 1990 pakar manajemen Peter M Senge kampanye perlunya berpikir kritis untuk menyikapi aneka perubahan. Ada dua hal utama dalam model ini, (a). Jangan melihat potret sebagian, lihatlah proses keseluruhan. (b). Jangan melihat sebab-akibat satu arah, lihatlah sebab-akibat antarbagian. Secara sederhana implementasi kritis ini, jika kita mendapat kabar, info, atau berita yang bombastis dan membuat pikiran berkerut, kita wajib untuk mengetahui dari mana sumbernya. Wajib mencari dan membandingkan dengan berita-berita lainnya. Kita memotret berita tersebut dari berbagai sudut sehingga memberi kesempatan kepada nalar untuk membuat kesimpulan berita ini benar atau bohong. Kedua berpikir kreatif. Pengertian kreativitas adalah proses penciptaan gagasan dan konsep. Ia berada pada level ide atau imajinasi (pikiran). Kreativitas merupakan induk dari inovasi karena inovasi itu proses perwujudan ide-ide kreatif sampai menghasilkan nilai tambah.*** Selanjutnya.....

GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merilis ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya termasuk biodiesel Januari 2019 naik 4% dari Desember. Hal itu terjadi berkat permintaan global yang meningkat tajam. Dari negara-negara Afrika naik hingga 74%, Bangladesh 43%, AS 26%, Timur Tengah 13%, dan India 9%. Naiknya permintaan dari India merupakan kabar yang sangat bagus. India importir minyak sawit terbesar di dunia, yang punya pengaruh signifikan terhadap keseimbangan fundamental di pasar minyak nabati global. Selain itu, pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel juga terus tumbuh, Januari naik 9% dibanding dengan Desember 2018 menjadi 552 ribu ton. Gapki menambahkan pemerintah tengah melakukan uji coba pencampuran B30, yang bisa meningkatkan penyerapan produksi minyak sawit. Dalam program B30, komposisi unsur nabati dinaikkan jadi 30% dari semula 20%. (CNBC-Indonesia, 1/3/2019) Seiring meningkatnya permintaan global itu, harga CPO juga ikut membaik. Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) untuk periode Maret 2019 sebesar 595,98 dolar AS/ton atau Rp8.343.720 dengan kurs Rp14.000/dolar AS. Harga tersebut menguat 5,41% dari periode Februari sebesar 565,40 dolar AS/ton atau Rp7.915.600. Meski harga referensi Maret telah mencapai batas pengenaan pungutan 25 dolar AS/ton (570 dolar AS/ton), pemerintah masih memberlakukan pungutan 0 dolar AS/ton karena harga CPO global masih fluktuatif. "Jadi harga ini tidak merefleksikan harga yang sebenarnya pada hari-hari terakhir ini," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. "Jika pungutan berlaku sekarang, jangan sampai minggu depan dicabut lagi." Pungutan ekspor, lanjut Darmin, perlu mempertimbangkan konsistensi harga dalam periode 2—3 bulan, agar ada kepastian bagi pengusaha perkebunan, petani, pedagang, pabrik, dan eksportir. "Akan aneh sekali kalau nanti kena (pungutan), lalu enggak kena, kena, lalu enggak kena," ujar Darmin. Ia menambahkan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) akan melakukan review setiap bulan untuk mengikuti perkembangan harga CPO. Darmin akan meminta Menteri Keuangan merevisi PMK No 152/2018 yang menetapkan harga kena pungutan ekspor CPO agar bisa lebih adaptif. Antara lain, batas bawah harga dan memperpanjang periode untuk menentukan kontinuitas harga dalam menetapkan pungutan ekspor. Terpenting, membaiknya referensi harga itu bisa dinikmati petani tepat waktu.*** Selanjutnya.....

PERUSAHAAN rintisan berbasis aplikasi online (start up) yang mencapai valuasi 1 miliar dolar AS disebut Unicorn. Di Indonesia ada sejumlah Unicorn yakni Lazada, Tokopedia, Go-Jek, Traveloka, dan Bukalapak. Sedang Grab yang bermarkas di Singapura, kini naik daun menjadi Decacorn, valuasinya lebih 10 miliar dolar AS. Grab memulai perjalanan 2012 dengan aplikasi layanan Grab Taxi. Kini berkembang menjadi superapp, Grab melengkapi layanan dengan GrabBike, GrabFood, GrabExpress, GrabFresh, dan lainnya. Semua itu menjadikan Grab memimpin pasar Asia Tenggara, menjangkau 336 kota di delapan negara Asia Tenggara pada 2018. Aplikasinya diunduh lebih dari 138 juta kali. Grab dipimpin oleh Anthony Tan, pendiri sekaligus chief executive officer (CEO). Sedangkan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata. Langkah Grab di Indonesia dimulai 2014. Kini setelah lima tahun, layanan Grab telah menjangkau 222 kota di Indonesia. Artikel di laman fastcompany.com dikutip Kompas.com (28/2/2019) menyebut selama 2018 Grab berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 1 miliar dolar AS dan mampu meraup dana segar lebih dari 3 juta dolar AS. Berdasar laporan yang dikeluarkan Google dan Temasek pada November 2018, dalam tiga tahun terakhir perusahaan tersebut berhasil menarik investasi bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS. Jumlahnya diprediksi akan mencapai angka 28 miliar dolar AS pada 2025. Seorang juru bicara Grab mengatakan investasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan aplikasi Grab sebagai superapp dan melanjutkan investasi di Indonesia. "Kami akan menggunakan investasi tersebut untuk mendukung visi Grab menjadi aplikasi super harian terkemuka di Asia Tenhgara, memperluas bisnis pengiriman makanan, pembayaran, dan layanan keuangan, sambil melanjutkan investasi kami di Indonesia," ujar juru bicara Grab. Dengan semua capaian tersebut, tidak heran jika pada 2019 Grab berhasil menjadi start up Asia Tenggara pertama yang meraih status Decacorn. Di sisi lain, Go-Jek sebagai rintisan usaha anak bangsa yang menjadi pesaing utama Grab di Indonesia, kini mengembangkan sayapnya di negara-negara Asia Tenggara. Akhir Juni 2018 Go-Jek telah meluncur di Vietnam dengan nama Go-Viet. Disusul di Thailand dengan nama GET. Selanjutnya, Go-Jek masuk Singapura dan Filipina. Untuk perluasan investasinya di luar negeri, Go-Jek didukung para investor prestisius, seperti Astra Internasional, Warbung Pincus, KKR, Meifuan, Tencent, Google, dan Temasek.*** Selanjutnya.....

FEBRUARI 2019 merupakan masa adem bagi bank sentral. Bulan itu terjadi deflasi 0,08%, bahkan khusus untuk kelompok bahan makanan yang terkait daya beli masyarakat lapisan terbawah, deflasinya tertinggi, 1,11%. Sementara pada akhir bulan itu, 28 Februari, modal asing yang masuk tercatat Rp63 triliun. Dua hal itu, pengendalian inflasi dan arus modal, merupakan dua sisi yang kendalinya di tangan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Karena itu, wajar kalau suara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo segar ketika menjelaskan hingga 28 Februari 2019 aliran modal asing yang masuk mencapai Rp63 triliun. Komposisinya, surat berharga negara Rp49,5 triliun, saham Rp12,6 triliun, dan sertifikat Bank Indonesia (SBI) Rp1,4 triliun. "Ini jauh lebih tinggi dari aliran modal asing masuk periode yang sama 28 Februari 2018 hanya Rp6 triliun," jelas Perry. (detik-finance, 1/3/2019) Menurut Perry, kondisi tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya yang terjadi pembalikan modal asing. "Jadi kalau tahun lalu sampai periode yang sama itu totalnya Rp6 triliun. Dahulu yang masuk ke SBN Rp12 triliun, tapi juga ada yang keluar di saham Rp7,4 triliun," ujarnya. Ini terjadi karena dewasa ini kepercayaan investor mulai meningkat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Investor juga menilai kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI hingga berbagai pihak. Serta bagaimana aspek pengembangan pasar itu menunjukkan bahwa kepercayaan sudah cukup bagus, jelasnya. "Diharapkan aliran portofolio asing yang masuk akan terus berlanjut. Ini juga menunjukkan bahwa sesuai dengan perkiraan kita di kuartal I neraca pembayaran juga diperkirakan akan surplus," ujar Perry. Sementara itu, terjadinya deflasi pada Februari 2019 dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Deflasi akibat penurunan harga bahan pangan, dengan kelompok bahan makanan mengalami deflasi 1,11%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari—Februari) 2019 sebesar 0,24%. Sedang inflasi tahun ke tahun (Februari 2019 terhadap Februari 2018) sebesar 2,57%. Dari 82 kota IHK, 69 kota mengalami deflasi. (Kompas.com, 1/3/2019) Luasnya wilayah deflasi mencerminkan kondusifnya perekonomian nasional di daerah-daerah. Sementara derasnya arus masuk modal asing, mencerminkan mantapnya kondisi makro dan fundamental ekonomi nasional. Semua itu juga bisa dinilai sebagai hasil keselarasan kinerja pemerintah dan BI, didukung semua komponen ekonomi nasional yang teraransemen secara harmonis.*** Selanjutnya.....

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) beserta Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengunjungi Provinsi Daerah Otonom Uighur Xinjiang, Tiongkok, pekan lalu. Kunjungan itu memberikan perspektif dan harapan terkait kebebasan beribadah bagi muslim Uighur. "Setelah kami lakukan kunjungan, mendengar, melihat, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal terutama dengan yang mengikuti kegiatan vokasi menyimpulkan antara lain, konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sangat sekuler, artinya memberi kebebasan kepada warga negara untuk beragama atau tidak," kata Ketua Bidang Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi. (detiknews, 28/2/2019) Kedua, dia memisahkan antara agama dari masalah pemerintahan. Jadi agama itu masalah pribadi, urusan publik tak punya urusan dengan agama," tambahnya. Selama di Tiongkok, delegasi Indonesia diberi kesempatan melakukan pertemuan dengan para tokoh ulama, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke Xinjiang Islamic Institute serta beberapa masjid. Delegasi juga sempat mengunjungi balai latihan vokasi yang ada di Xinjiang. "Balai latihan ini yang disinyalir sebagai kamp konsentrasi atau re-education," tutur Junaidi. Ia melihat sikap Pemerintah Tiongkok ini tak terlepas dari trauma peristiwa teror di negeri tersebut. Balai latihan itu berisi pria dan wanita yang disinyalir terpapar radikalisme. "Secara garis besar dipahami bahwa konstitusi RRT itu sangat mudah disalahtafsirkan. Jadi umat Islam tak boleh mengamalkan agamanya dengan baik di ruang publik. Tidak diperkenankan pakai jilbab atau salat di ruang publik. Kalau ketahuan dimasukkan ke kelompok radikal, lalu dimasukkan ke kamp vokasi itu, dianggap tidak nasionalis," ujar Junaidi. Balai latihan ini banyak diisi warga muslim Uighur. Mereka dilatih keterampilan. Fakta yang didapat, para peserta latihan memang tidak bisa beribadah secara bebas di ruang publik termasuk di balai latihan tersebut. "Kalau orang puasa, salat, dianggap radikal. Mereka baru bisa salat, baca Alquran jika sudah pulang ke rumahnya. Masalah agama masalah pribadi, tidak boleh ditunjukkan di publik," ujarnya. Atas semua itu, menurut dia, perlu pendekatan persuasif agar Pemerintah RRT bisa memberi ruang beribadah yang lebih baik bagi warga muslim negerinya. Selain itu, dia berharap lembaga keagamaan seperti China Islamic Association dilibatkan dalam memberikan tafsir “radikal”. Agar Pemerintah RRT tidak menggeneralisasi umat Islam yang menjalankan ibadah terkait “radikalisme”.*** Selanjutnya.....

PEMROSESAN sampah organik menjadi pupuk kompos berkualitas tidak mesti lewat mesin di pabrik, tetapi juga secara biologis kerakusan ulat dan lalat dalam menggasak sampah. Inovasi di Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok, Jawa Barat, ulat maggot atau black soldier fly ditugasi mengolah sampah menjadi pupuk. Salah satu UPS yang menggunakan metode ini yaitu UPS Merdeka 2 di Sukmajaya, Depok. Kepala UPS tersebut, Heryanto, mengatakan pihaknya mengembangkan ulat maggot untuk memproses sampah. Maggot berkembang lewat metamorfosis dari fase telur menjadi larva dan menjadi ulat. Ulat pun berkembang menjadi lalat setelah diberi sampah organik. Lalat itu nanti direkayasa kawin secara alami dan bertelur. Setelah bertelur lalatnya mati. Siklus alamiahnya dimulai dari telur menetas jadi larva lagi. Lalat maggot mampu mengolah puluhan ton sampah organik dalam 15 hari. Semua proses alamiah lalat maggot itu difasilitasi di UPS. Dari tempat lalat dikandangkan untuk kawin dan ditampung telurnya di ember. Setelah telur berubah menjadi larva dimasukkan ke bak sampah yang jadi makanan dan sarananya berkembang menjadi ulat yang ganas melahap sampah. Akhirnya ia berubah menjadi lalat dan menyelesaikan proses pembuatan sampah menjadi pupuk. Selain untuk mengolah sampah, ulat maggot yang siap panen, menurut Heriyanto, juga bisa digunakan untuk pakan ternak, seperti ikan dan unggas. Juga bisa dijadikan pestisida alami dengan cara digiling dan diambil cairannya. Sisa penguraian sampah oleh maggot menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. (Kompas.com, 21/02/2019) Pemerintah Kota Depok kini menyosialisasikan pengolahan sampah dengan ulat maggot ini ke warga kotanya. "Kami memanfaatkan warga dari pasar dan sebagian rumah tangga di Depok untuk memilah sampahnya sendiri," ujar Heriyanto. "Kami telah meminjamkan ember sebagai wadah untuk nantinya masing-masing rumah tangga meletakkan sampah organik tersebut di wadah besar yang sudah kami pinjamkan," kata dia. Warga yang memilah sampahnya sendiri dan menyerahkannya ke UPS dapat menukarkan itu dengan karung-karung berisi pupuk secara gratis. Sampah organik yang telah diolah itu merupakan pupuk yang sangat baik dan bisa dijual. "Warga yang hendak minta pupuk dapat menukarnya dengan satu ember sampah organik ke UPS." Jadi, proses mengolah sampah menjadi pupuk bukan semata kerja ulat dan lalat, melainkan juga rekayasa sosial membiasakan warga memilah sampah rumah tangganya. *** Selanjutnya.....

DALAM Revolusi Industri 4.0, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, "Data is the new mining (Data merupakan tambang baru)!" Maksudnya, data adalah sumber daya yang sama berharganya dengan barang tambang. Siapa yang bisa mengendalikan data akan memenangkan persaingan. Peran penting data dalam bisnis dan pengambilan keputusan disadari sejak kemunculan Revolusi Industri 4.0. Menurut Sri, revolusi ini memengaruhi kehidupan manusia hingga pekerjaan. "Efeknya terhadap efisiensi menjadi luar biasa besar. Nilai tambah muncul dengan adanya Revolusi Industri 4.0 tersebut," ujar Sri Mulyani. (CNBC-Indonesia, 25/2/2019) Dalam Revolusi Industri 4.0 muncul fenomena model bisnis consumer centric: konsumen jadi orientasi penyajian data dan bisnis. Demikian pentingnya arti data, berbagai institusi mengumpulkan data secara elektronik hingga membentuk Big Data untuk kebutuhan konsumen. Hal itu terjadi setelah terjadinya perubahan dalam sistem komunikasi yang kini sedang berproses, yakni dari sistem komunikasi broadcasting—satu sumber atau media mendikte jutaan konsumen seperti media arus utama, menuju sistem broadband—jutaan sumber yang terangkai secara digital sebagai Big Data melayani seorang pelanggan (konsumen) seperti yang terus dikembangkan Google dalam sistem internet/media sosial. "Karena semua pakai digital, pilihan-pilihan itu ter-capture, sehingga data real time. Saya tahu persis di mana orang pergi untuk beli baju. Baju kayak apa yang tren. Kita bisa minta data ke Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia," ujar Sri Mulyani. "Ini tambang baru di dunia industri 4.0. Itulah kenapa data is the new mining. Dahulu orang menjadi kaya dari menguasai tambang minyak, emas, berlian. Sekarang orang bicara siapa orang terkaya dan lain-lain tidak something to dengan sumber daya alam," jelasnya. Dalam perubahan menuju consumer centric di mana dalam sistem broadband setiap orang selaku konsumen dilayani jutaan situs penyuplai data untuk selanjutnya secara bebas pula ia bisa menggunakan data tersebut, semestinya setiap orang itu dilengkapi literasi capacity building. Suatu kapasitas pribadi yang sesuai dengan tuntutan fasilitas komunikasi yang menghampirinya. Jika kapasitas pribadi dengan sistem baru itu memadai, ia bisa menarik manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain dan masyarakat. Tapi, akibat kurang literasi, orang bisa “over-capacity” atas peranti sistemnya, kejeblos “galian tambang” ancaman penjara 6 tahun. *** Selanjutnya.....

GENCATAN senjata perang dagang AS-RRT yang disepakati Trump-Xi Jinping di KTT G-20 Argentina sebenarnya berakhir 28 Februari 2019. Seharusnya tarif tinggi atas barang Tiongkok di AS berlaku lagi 1 Maret. Namun, Senin (25/2) Trump mencuit di Twitter menunda berlakunya itu karena ada kemajuan dalam perundingan dagang kedua negara. Hal senada juga disampaikan pihak Tiongkok. Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua pada hari yang sama dikutip Reuters menyatakan AS dan Tiongkok telah membuat kemajuan substansial terkait beberapa isu spesifik dalam putaran terakhir perundingan dagang. Laporan itu mengutip delegasi Tiongkok yang mengikuti proses perundingan di Washington sepanjang pekan lalu hingga hari Minggu. Xinhua tak menyebut detail hasil perundingan. Dalam kicauannya di Twitter, Trump membawa kabar baik bagi pasar keuangan seluruh dunia. Rupiah misalnya, Selasa (26/2) pagi langsung menguat meninggalkan level Rp14.000/dolar AS, dan berayun di level Rp13.900-an. "Saya senang melaporkan bahwa AS telah membuat perdebatan tentang perundingan dagang kami dengan Tiongkok terkait dengan masalah keamanan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, transfer teknologi, pertanian, jasa, mata uang, dan banyak masalah lainnya," tulis Trump Minggu malam. Sebagai hasil dari pembicaraan yang sangat produktif itu, Trump menyatakan menunda perberlakuan tarif yang sebelumnya ditetapkan 1 Maret. "Dengan asumsi kedua pihak membuat kemajuan tambahan, kami saat ini sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi untuk Presiden Xi dan saya di Mar-a-Lago untuk merampungkan perjanjian," tambah Trump. (CNBC-Indonesia, 25/2/2019) Setelah perundingan selama sepekan di Washington, akhirnya AS-Tiongkok menyetujui nota kesepahaman (MoU) sebagai persyaratan hukum-formal untuk mencapai perdamaian dagang. MoU Garis Besar ini mencakup enam poin, yaitu perlindungan terhadap kekayaan intelektual, investasi, jasa, transfer teknologi, pertanian, nilai tukar, dan perdagangan. Jika Trump dan Xi Jinping berhasil merampungkan perjanjian damai perdagangan kedua negara, berarti perang dagang berakhir. Bisa diharapkan, perekonomian dunia terlepas dari ketidakpastian yang sempat mencekam. Setelah pelambatan ekonomi Tiongkok maupun AS akibat perang dagang teratasi, negara-negara mitra dagang keduanya seperti Indonesia bisa memulihkan ekspornya yang sempat terdampak. Dengan kondisi kedua raksasa ekonomi dunia kembali normal, harga komoditas juga akan membaik. *** Selanjutnya.....