Infrastruktur, DKI Ajukan Rp571 Triliun!

UNTUK membangun infrastruktur mengatasi kemacetan di kawasan Jabodetabek, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proposal dengan anggaran Rp571 triliun untuk 10 tahun. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (19/3), Presiden Jokowi menyetujui proposal yang diajukan Anies. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran Rp571 triliun," kata Anies usai bersama Jokowi mencoba kereta moda raya terpadu (MRT) di Stasiun Bundaran HI. DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur, mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah. Berbagai proyek dalam proposal ini, kata Anies, bakal dikerjakan selama 10 tahun ke depan. (Kompas.com, 19/3) Presiden Jokowi ingin pembangunan moda transportasi massal di kota-kota besar di Indonesia cepat digenjot. Alasannya agar kota-kota lain tidak telat membangun, seperti Jakarta yang sudah keburu padat. Menurut Jokowi, butuh investasi hingga Rp571 triliun untuk menuntaskan permasalahan kemacetan di wilayah Jabodetabek dalam 10 tahun ke depan. Biaya tersebut sudah termasuk penataan ruang, pembangunan permukiman, hingga sanitasi. "Tadi sudah hitung, termasuk transportasi, permukiman, dan lain-lainnya butuh Rp571 triliun," kata Jokowi usai menjajal MRT. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi tersebut akan dipimpin nantinya oleh badan transportasi baru yang dikomandani Gubernur DKI Jakarta. "Kita tadi sudah sepakati dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, serta Wali Kota Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangsel untuk membentuk entitas baru supaya lebih fleksibel, pembangunannya tidak birokratis, bisa cepat, sehingga angka Rp571 triliun tadi segera diimplementasikan tanpa proses yang ruwet," jelas Jokowi. (detik-finance, 19/3) Keinginan Jokowi agar pembangunan moda transportasi massal di kota-kota besar lain cepat digenjot, layak direspons sebagaimana mestinya. Setidaknya seperti yang dicontohkan DKI Jakarta, membuat sebuah proposal yang terintegrasi keseluruhan bagian pemecahan masalah kotanya dalam jangka 10 tahun. Proposal baru yang komprehensif itu untuk mengatasi atau menutupi berbagai kekurangan dari pelaksanaan pembangunan kota secara mandiri oleh Pemkot selama ini. Untuk Bandar Lampung mungkin, pembangunan infrastruktur moda transportasi massal itu dirangkai program mengatasi banjir dan perbaikan sanitasi publik, termasuk pusat pengolahan sampah yang efisien dan sehat.