Ratu Bekukan Parlemen Inggris!

Artikel Halaman 8, Lampung Post  Selasa 03-09-2019
Ratu Bekukan Parlemen Inggris!
H. Bambang Eka Wijaya

RATU Elizabeth II atas permintaan Perdana Menteri (PM) Boris Johnson membekukan parlemen Inggris Rabu (28/8). Pembekuan berlaku 9 September hingga 14 Oktober 2019 untuk memuluskan usaha pemerintah membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan (no deal).
Langkah itu diambil untuk mengatasi usaha oposisi di parlemen yang sejak PM Theresa May selalu mengganjal upaya Inggris keluar dari UE, sekalipun keharusan keluar dari UE (Brexit) kehendak mayoritas rakyat Inggris sesuai hasil refedendum 23 Juni 2016. Dengan pembekuan sampai jadwal pidato kenegaraan Ratu 14 Oktober, diperhitungkan sisa waktu hingga batas akhir Brexit 31 Oktober oposisi tak cukup waktu membahas sebuah UU pembatalan Brexit.
Tanggal Inggris keluar dari UE sudah ditetapkan dalam UU, 31 Oktober 2019. Jadi, jika tidak ada perubahan sama sekali secara otomatis Inggris akan tetap keluar dari keanggotaan UE, baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan.
BBC News (29/9) melaporkan, pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn mengecam tindakan Johnson dan menggambarkannya sebagai "perampokan demokrasi" karena pembekuan pada praktiknya tidak memberi kesempatan bagi parlemen untuk mengawasi pemerintah dalam mengambil keputusan penting seperti Brexit.
Namun para pejabat senior mengatakan apa yang dilakukan Johnson adalah konstitusional dan pemerintah perlu "memastikan semua agenda bisa diterapkan".
Wewenang sepenuhnya di tangan Ratu, atas permintaan perdana menteri. Ini salah satu hak prerogatif Ratu. Juga kewenangan PM Boris Johnson untuk meminta Ratu menutup parlemen sehingga memangkas pengaruh parlemen.
Para anggota parlemen tidak mempunyai suara dalam pembekuan. Dengan kata lain, para anggota parlemen tak bisa menghentikan langkah PM. Dalam kondisi dibekukan, para anggota parlemen tidak akan dapat melakukan pemungutan suara untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
Selama penutupan, semua kegiatan dihentikan. Para anggota parlemen tetap menduduki kursi mereka, dan para menteri tetap memegang jabatan mereka, tetapi tidak ada dengar pendapat dan pemungutan suara di parlemen.
Johnson sang arsitek utama kampanye keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada referendum 2016 menegaskan, tidak ada lagi tawar-menawar mengenai tanggal Brexit. Dan kalangan pendukung pembekuan parlemen menyebut kangkah itu menghormati hasil referendum dengan memastikan Inggris keluar dari UE 31 Oktober. ***