Koasisi, Demokrasi Gotong Royong!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 26-10-2019
Koasisi, Demokrasi Gotong Royong!
H. Bambang Eka Wijaya

IBARAT perahu layar ketika penumpangnya bertumpuk di sebelah kiri, maka sebagian dari penumpang harus siap secara sukarela bergeser ke sisi lain agar perahu seimbang (balances). Kalau semua penumpang ngotot kumpul di satu sisi, goncangan kecil saja bisa membuat perahu terbalik.
Penumpang yang secara sukarela bergeser ke sisi lain demi keseimbangan atau dalam politik (check and) balances, disebut koasisi -- singkatan koalisi berperan oposisi.
Koasisi hanya ada dalam demokrasi gotong royong, dibutuhkan ketika koalisi partai-partai pendukung pemerintah terlalu gendut, kekuatan penyeimbang (oposisi) yang tersisa secara formal terlalu kecil, sehingga demokrasi jauh dari keseimbangan. Tanpa ada dari partai koalisi yang siap menjadi koasisi, keseimbangan pemerintahan sulit terwujud dan perahu demokrasi amat rawan terbalik. Ketika perahu demokrasi terbalik, pemerintah berubah menjadi otoriter.
Kondisi koalisi terlalu gendut hingga perahu pemerintahan berlayar dengan muatan berat sebelah itu agaknya terjadi pada Kabinet Indonesia Maju. Tinggal satu partai yang tegas menolak bergabung dalam koalisi pemerintah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Karena itu, partai-partai koalisi pemerintah wajar mengapresiasi PKS karena bertahan menjadi penyeimbang formal agar perahu demokrasi tidak terbalik. Apresiasi semacam itu mungkin yang ingin disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang hari Rabu depan dijadwalkan bersilaturrahmi ke DPP PKS. (Kompas.com, 22/10/2019)
Sebelumnya, usai menghadiri pelantikan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Minggu, Surya Paloh melontarkan sinyal siap memperkuat penyeimbang dalam menciptakan check and balances. "Kalau tak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki ya kalau tak ada oposisi," tegas Surya Paloh. (Kompas.com, 20/10/3019)
Mamun maksud Surya Paloh tentu bukan oposisi terlembaga yang memisahkan diri dari koalisi. Melainkan hanya secara fungsional bersifat kritis melakukan kritik konstruktif. "Kita semua butuh pandangan kritis untuk mempercepat mencapai tujuan," tegas Surya Paloh. (Metro-tv, 23/10)
Demikian koasisi, internal kontrol dari partai koalisi pemerintah yang bersifat kritis menjaga kinerja pemerintah dalam demokrasi gotong royong.
Koasisi dengan otokritik yang jujur dan konstruktif terhadap pemerintah diperlukan dalam demokrasi gotong royong, agar pemerintah tak lancung menjadi otoriter. ***