Artikel Hakaman 8, Lampung Post Selasa 30-06-2020
Gerakan Belanja Pemerintah via UMKM!
H. Bambang Eka Wijaya

MENKO Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kita semua harus menunjukkan secara nyata kepeberpihakan (pada) UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kita selalu melihat hanya orang-orang yang kaya, perusahaan-perusahaan yang besar," kata Luhut pada acara peluncuran gerakan itu di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Padahal, lanjut Luhut, lebib dari 40 juta UMKM ini mempunyai rekening lebih dari 66 juta. Menurut dia, angka tersebut merupakan kekuatan yang luar biasa untuk memperkokoh perekonomian nasional.
"Jadi kalau Anda lihat ini, pelaku usaha kecil 44%, usaha non-kecil 56%. Angka ini bukan angka kecil. Ingat, kita ini 75% atau lebih ekonomi kita didorong oleh domestic Consumption," ujarnya.
Menurut Luhut, gerakan nasional pengadaan belanja pemerintah untuk UMKM merupakan sesuatu yang istimewa.
"Banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang kita lihat hari ini sebenarnya sesuatu yang istimewa. Karena kita betul-betul menyambungkan sampai kepada pengusaha-pengusaha kecil," ucapnya.
Sebab, gerakan ini diyakini mampu mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, mempdrbaiki daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi kreatif pasca-pandemi Covid-19.
"Yang ingin saya sampaikan kepada LKPP untuk terus bertransformasi dalam mendukung UMKM melalui pengadaan langsung yang merupakan langkah nyata menjalankan arahan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Luhut. (Kompas.com, 26/6)
Menurut Luhut  nilai paket pengadaan pemerintah pada 2020 sebesar Rp725 triIiun. Dari Jumlah itu, Rp318 triliun berpotensi disalurkan dan terealisasi ke UMKM. "Kita cek ini kegiatannya harus jalan," tegasnya.
Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah ke UMKM ini langkah brilian untuk pemerataan. Untuk itu perlu diatur dengan regulasi yang kuat, agar tujuan yang mulia itu tercapai.
Lebih-lebih itu untuk pelaksanaannya di kabupaten/kota. Segala sesuatunya harus terang dan jelas. Mulai dari prakualifikasi atau pendataan spesialisasi dan kapasitas UMKM, sampai daftar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semua dilakukan secara terbuka dengan acuan pendistribusian pekerjaan yang adil.
Mekanisme internal dan eksternal kontrol pelalsanaannya harus disiapkan sejak awal, agar program mulia itu tak dijadikan bancakan berbau KKN. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 29-06-2020
Turun, Pendapatan 7 dari 10 Wong Cilik!
H. Bambang Eka Wijaya

SURVEI Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat turunnya pendapatan 7 dari 10 masyarakat ekonomi bawah yang lazim disebut wong cilik. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, hal itu terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19.
Penurunan pendapatan dampak Covid-19 itu melanda semua lapisan masyarakat. Namun yang paling parah dan paling besar jumlahnya pada masyarakat lapisan bawah, yakni kelompok penduduk berpendapatan rendah, yakni sekitar Rp1,8 juta per bulan.
"Pada penduduk pendapatan rendah, tujuh dari 10 orang (70,53%) berpendapatan rendah menurun pendapatannya. Sementara menengah ke atas tiga dari 10 (30,34%)," ujar Suhariyanto saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pekan lalu. (Kompas.com, 22/6/2020)
"Artinya dampak Covid-19 lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah, karena pendapatan mereka berkurang, maka pola konsumsi berkurang," jelasnya.
Menurut Suhariyanto, meski pola konsumsi  masyarakat berubah, tidak ada pengurangan konsumsi terhadap produk makanan dan kesehatan. Kemerosotan komsumsi terjadi pada BBM hingga transportasi publik.
Di sisi lain ada kenaikan pengeluaran untuk pulsa dan paket data. "Jadi ada sektor-sektor yang mengalami kemunduran, tapi ada yang mengalami gain," jelasnya.
Suhariyanto mengatakan, perekonomian RI kuartal II tahun ini bisa dipastikan akan mengalami kontraksi. Ia paparkan beberapa indikator kinerja perekonomian pada kuartal II 2020 yang jauh lebih buruk dari kuartal I 2020 yang telah mengalami tekanan.
Misalnya terjadi kemer5osotan penjualan mobil yang mencapai 93,21%, kemudian penjualan motor juga mengalami kontraksi 78,31%.
"Jadi dalam sekali. Demikian juga dengan impor bahan baku. Untuk Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia meski ada kenaikan sedikit pada Mei di 28,6 masih jauh dari 50, itu angka yang diinginkan," tambahnya.
Dari sisi pengeluaran juga, perekonomian RI menunjukkan situasi yang muram. Misalnya jumlah penumpang angkutan udara, pada kuartal I 2020 kontraksi sudah terjadi namun masih di kisaran 13,62%. Namun pada kuartal II, posisi saat ini sudah merosot 87,91%.
Demikian kondisi ekonomi Indonesia saat ini menurut survei BPS. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tekanan terhadap konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 ini akan lebih berat dari kuartal I 2020 sebesar 2,84%. Jauh di bawah kuartal I 2019 sebesar 5,07% atau 56,83% dari PDB.
Namun, sumbangan konsumsi rumah tangga kuartal I 2020 ke PDB lebih tinggi, 58,14%, ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 28-06-2030
Huawei, Kian Ditekan AS
Salip Samsung & Apple!
H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN ditekan habis oleh pemerintah AS dengan dimasukkan entity list (daftar hitam) sejak Mei 2019, Huawei tetap melaju dan pada April 2020 berhasil menyalip Samsung sebagai pabrikan smartphone terbesar di dunia sesuai catatan riset pasar Counterpoint.
Pada bulan tersebut Huawei menguasai 21,4% pasar smatrphone global. Sedang Samsung memiliki market share sebesar 19,1%.
Pertama kali Huawei berhasil menyalip Apple produk kebanggaan AS pada awal 2018. Dan ini konon menjadi alasan sebenarnya AS marah dan menangkap bos keuangan Huawei di Kanada akhir 2018 dengan dalih berbisnis dengan Iran saat negara Mulah itu diboikot AS. Itu jauh hari sebelum perang dagang dengan Tiongkok dikobarkan Trump.
Total pengiriman seluruh produk smartphone dalam skala global sepanjang April 2020 itu dilaporkan hanya mencapai 69,37 juta unit, turun 41% secara year on year.
Menurut Counterpoint, penyebab Huawei bisa menyalip Samsung adalah penjualan di Tiongkok yang kembali meningkat setelah mengalami wabah Covid-19 di awal tahun.
Sebaliknya, penjualan Samsung terimbas situasi lockdown di wilayah-wilayah pasar utama, seperti India, Eropa, dan Amerika Utara, sebagaimana dihimpun Kompas.Tekno (17/6/2020) dari Phone Arena.
Chief Financial Officer (CFO) Huawei, Wanzhou Meng ditangkap kepolisian Kanada saat transit di Vancouver Sabtu (1/12/2018). Ia dituduh melanggar penerapan sanksi ekonomi AS terhadap Iran, saat puteri pendiri Huangwei Ren Zhengfei itu pada 2008-2009 sebagai anggota direksi Skycom.
Kantor Skycom di Teheran pada 2009 menawarkan perangkat komputer Hewlett-Packard senilai 1,3 juta euro ke Mobile Telecomunication Co of Iran.
Huawei kemudian dimasukkan daftar hitam bersama semua perusahaan afiliasi Huawei, sekaligus melarang semua perusahaan AS berhubungan dengan mereka. Bahkan Google yang kehilangan pasar android untuk Huawei, minta dispensasi tak disetujui pemerintah AS.
Ternyata Huawei sudah siap dengan Hongmeng, sistem operasi pengganti android. Bahkan lebih hebat dengan kapasitas 5G, padahal AS sendiri masih berkutat di 4G.
Tak kepalang, saat AS menekannya, justru Huawei meluncurkan program 5G skala global di Swiss. Dan menyelesaikan jaringan 5G di seluruh Tiongkok, sehingga smartphone buatan AS ketinggalan zaman di benua kuning.
Dengan harga yang lebih murah buat teknologi unggulannya, meski ditekan pun Huawei tetap melesat menyalip dua raksasa pabrikan smartphone global: Samsung dan Apple. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 27-06-2030
Jokowi Buka Food Estate 165 Ribu Ha!
H. Bambang Eka Wijaya

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (24/6) mengatakan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk membuka food estate seluas 165 ribu hektare di Kalimantan Tengah.
Menurut Basuki, Jokowi memerintahkan tiga menteri untuk bekerja sama,mewujudkan gagasan tersebut. Ketiganya adalah Basuki, Prabowo, dan Erick Tohir.
"Telah diputuskan Bapak Presiden, tadinya ada tiga alternatif di Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah. Diputuskan dipilih di Kalteng di bekas lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Basuki.
Proyek ini bakal dikerjakan di sekitar Sungai Barito di lahan seluas 165 ribu hektare. Di kawasan tersebut, jelas Baduki, sebenarnya terdapat potensi pembukaan lahan seluas 295.500 hektare. Namun, pihaknya kini masih fokus di 165.000 hektare.
Selama ini lahan 165 ribu hektar tersebut sudah pernah dibuka sebagai persawahan. Namun tak terawat dengan baik. Inilah yang akan dijadikan food estate.
"Di pinggir Sungai Barito itu ada kawasan eks gambut PLG berupa aluvial. Potensi wilayahnya 295.500 hektare, namun yang sudah dicetak sawah dan ada jaringan irigasinya seluas 165 ribu hekrare," beber Basuki (CNBC-Indonesia, 24/6/2020)
"Dengan menggerakkan BUMN, Menteri Pertahanan juga bisa ikut, karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan non-militer," imbuh Basuki.
Pada priode pertama kepresidenannya, Jokowi mengembangkan lahan tanaman padi di Kabupaten Merauke. Lahan baku sawah di Merauke semula seluas 34.357 hektare. Tahun 2018 realisasi penanaman padi sudah seluas 56 ribu hektar.
Program di Merauke ini ditangani Kementerian Pertanian, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Papua. Menurut pimpinan lembaga tersebut, Muhammad Thamrin, Kementan mengembangkan padi organik, panen tiga kali setahun.
Padi organik disebar di delapan distrik kawasan itu, Merauke, Naukejarai, Semangga, Tanah Miring, Waan, dan Sota. Saat panen di lahan Krlompok Tani Tabur Tuai, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengubin di kawasan tersebut memperoleh hasil 8,04 ton per hektare gabah kering panen (GKP). (Gatra.com, 18/12/2018)
Dengan peralatan mesin pertanian (alsintan) luas sawah di kawasan itu diperluas menjadi 70 ribu hektare pada tahun berikutnya dan menjadi 100 ribu hektare tahun ini, kalau saja tidak ada pandemi.
Ternyata pandemi mendorong Jokowi membuat food estate yang lebih luas lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 26-06-2020
Tak Bisa Klaim Menang atas Covid-19!
H. Bambang Eka Wijaya

ADA yang tersisa dari Webinar Lampung Post Selasa (23/6/2020). Simpul Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, tidak ada yang bisa mengklaim menang atas Covid-19 sebelum ditemukan vaksinnya.
Untuk itu, Komsahrial Romli, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Radin Intan, Lampung, panelis di Webinar itu menyatakan peran media massa multiplatform saat ini adalah mengingatkan masyarakat sekali masuk new normal, Covid masih ada dan belum tahu sampai kapan akan berakhir.
Karena itu, saat new normal justru harus makin ketat melakukan protokol kesehatan. Bukan seperti yang terlihat, begitu new normal orang malah ramai-ramai ke mal, mandi di pantai, hingga rawan tertular.
Hal yang mengarah kerumunan dan keramaian itu harus dihindari. Apalagi menurut Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post juga sebagai panelis Webinar, ada pengelola bisnis wisata di Lampung yang belum efektif menerapkan protokol kesehatan.
Arahan para panelis itu sejalan dengan realitas pandemi yang penularannya masih meluas dengan angka kasus positif semakin besar. Update hari Selasa (23/6/2020) itu, bertambah kasus baru sebanyak 1.051 sehingga akumulasi total menjadi 47.896 kasus Covid-19 di Indonesia.
Penularannya juga meluas, dari sehari sebelumnya menyerang 439 kabupatren/kota, hari itu menjadi 442 kabupaten/kota di 34 provinsi. Selain berita gembira pasien sembuh yang terus bertambah menjadi 19.241 orang, diiringi berita duka pasien Covid-19 yang meninggal bertambah jadi 2.535 orang.
Hal yang kurang perhatian kabupaten/kota priode terakhir ini adalah maraknya pasar tradisional ssbagak klaster baru Covid-19. Itu diketahui setelah dilakukan rapid tes terhadap para pedagang pasar tradisional.
Setelah dilakuian rapid test terhadap 129 pasar di seantero negeri per 20 Juni ditemukan 701 pedagang positif Covid-19 dan 32 pedagang meninggal. Rapid tes pedagang pasar dilakukan setelah di Pasar Kobong, Semarang, awal Juni ditemukan 28 pedagang dan keluarganya terinfeksi Covid-19.
Jumlah pasar yang telah dirapid tes itu belum 10% dari pasar tradisional di Tanah Air. Pihak Pemda perlu didorong agar segera menangani pasar tradisional, sebagai klaster potensial. Di Pasar Paldam Jayapura misalnya, ditemukan 61 pedagang reaktif Covid. Belum dilacak keluarga dan pelanggannya.
Di Lampung, menurut Komsahrial, penanganan pasar tradisional belum standar. Masih pakai sabun batangan, digosok tangan  semua orang malah jadi sarana penularan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 25-06-2020
Trump pun 'Dikerjai' Sejuta Remaja AS!
H. Bambang Eka Wijaya

SEBANYAK satu juta orang mendaftar secara online ke panitia kampanye Trump untuk Pilpres 2020 di Tulsa, Oklahoma. Saat acara kampanye dilaksanakan, Sabtu (20/6/220), arena yang dipasang 19.000 kursi hanya terisi 6.200.
Ternyata Trump kena "prank" (dikerjai) oleh remaja negerinya penggemar K-Pop dan TikTok. Mereka ramai-ramai mendaftar online ke panitia penyelenggara kampanye, tapi tidak hadir saat pelaksanaan.
Padahal manajer kampanye, Brad Pascale telah melapor kepada Trump akan kehadiran sejuta massa pada kampanye tersebut. Trump dan Wapres Mike Pence pun menyiapkan pidato yang hebat.
Sistem masuk bagi peserta kampanye Trump didasarkan "siapa cepat dapat" tempat baik, tidak merilis tiket fisik.
Penasihat kampanye Trump mengatakan, kampanye ini sebagai upaya meremajakan basis pendukungnya, dan menunjukkan banyaknya dukungan meski jajak pendapat memperlihatkan Joe Biden lebih unggul.
Menyaksikan arena kampanye yang tak penuh itu jubir kampanye Tim Murtaugh murka, "Kaum kiri selalu membodohi diri mereka dengan berpikir mereka pintar. Mendaftar ikut kampanye artinya sudah memberikan nomor ponselmu," repetnya.
Dua penggemar K-Pop yang dihubungi Reuter Minggu (21/6/2020) berkata, mereka masing-masing mendaftar untuk dua tempat, tidak menggunakan nama dan nomor telepon asli.
Seorang mahasiswa berjuluk Raq mengatakan alasan utama kenapa dia mendaftar kampanye adalah karena digelar di Tulsa, tempat terjadinya tragedi berdarah terbesar di AS terhadap orang kulit hitam 100 tahun lalu.
Perwakilan Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mencemooh pernyataan Pascale, yang menyalahkan media menghalangi untuk hadir dengan alasan Covid.
"Anda sebenarnya baru saja ditipu oleh para remaja di TikTok yang membanjiri kampanye Trump dengan memesan tiket palsu dan menipumu agar percaya sejuta orang mendengarkan pidato supremasi kulit putihmu selama Covid," tulisnya di Twitter. (Kompas.com, 22/6)
Meski demikian tim kampanye Biden membantah ikut andil dalam "prank" perndaftaran kampanye ini. "Kepemimpinan Trump sudah luntur, dan tidak mengherankan pendukungnya meninggalkannya," kata juru bicara tim kampanye Biden, Andrew Bates.
Mantan ahli strategi Partai Republik Steve Schmidt mengatakan, sejumlah remaja di berbagai wilayah AS telah memesan tiket tanpa berniat hadir. Putrinya yang berusia 16 tahun dan teman-temannya telah memesan ratusan tiket. Sejumlah orang tua lain juga mengatakan anak-anak mereka melakukan hal serupa. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 24-06-2020
Dihantui Resesi, Normalkan Pandemi!
H. Bambang Eka Wijaya

PREDIKSI Dana Moneter Internasional (IMF) akan terjadi resesi global terburuk, lebih buruk dari Depresi 1930-an, rupanya menghantui penguasa negeri. PSBB di-new normalkan saat pandemi Covid-19 memuncak, angka positif baru per hari di atas 1.000.
Pada Sabtu (20/6/2020) misalnya, kasus baru positif Covid-19 bertambah 1.226, dari total Indonesia hari itu 45.029 kasus. Dua hari sebelumnya, kasus baru mencapai 1.331.
Alasan angka penambahan kasus baru yang besar itu sebagai hasil tes yang semakin masif, sekitar 20 ribu orang setiap hari, bisa dipahami. Artinya, dengan setiap hari terjaring sekitar 5% kasus baru pada rapid tes, potensi OTG dalam masyarakat tercermin besar.
Namun itu menunjukkan langkah masuk ke new normal, melonggarkan aturan PSBB, mengesankan pilihan penguasa yang lebih mengkhawatirkan krisis ekonomi ketimbang pandemi.
Patokan WHO new normal boleh dimasuki jika kurva pandemi sudah mendatar, kurang diperhatikan. Seperti daerah Surabaya Raya, meski kasus barunya terus memuncaki level nasional, PSBB-nya malah tak diperpanjang.
"Concern" penguasa terkesan lebih ke krisis ekonomi, terlihat sejak awal. Ujuk-ujuk stimulus pariwisata diluncurkan, subsidi tiket pesawat dalam dan luar negeri. Padahal tabu Covid-19 mobilitas penduduk.
Kekhawatiran penguasa lebih berat ke krisis sosial-ekonomi tampak dari alokasi anggaran.
Menurut Sri Mulyani (Antara, 3/6/2020) untuk bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp87,55 triliun termasuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Kedua Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial, program PKH, kartu sembako, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik diperpanjang menjadi 6 bulan, logistik untuk sembako serta BLT dan Dana Desa.
Ketiga, Rp123,46 triliun dukungan untuk UMKM, kredit modal kerja di bawah Rp10 miliar, untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan restrukturisasi modal kerja.
Keempat Rp121,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mampu bertahan dengan relaksasi perpajakan dan stimulus lainnya.
Kelima Rp44,57 triliun untuk pembiayaan  korporasi padat karya termasuk untuk BUMN.
Keenam Rp97,11 triliun dukungan untuk sektoral maupun kemeterian/lembaga serta pemerintah daerah.
Dari alokasi anggaran tampak resesi ekonomi lebih menghantui penguasa ketimbang pandemi yang realitas krisisnya justru lebih nyata memuncak. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 23-06-2020
Covid-19 + PEN Telan Biaya 905 Triliun!
H. Bambang Eka Wijaya

"PROGRAM penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp905,10 triliun," tulis Menkeu Sri Mulyani di akun Instagramnya @smindrawati Jumat (19/6/2020).
Angka itu menunjukkan biaya penanganan Covid-19 dan PEN terus membengkak, bahkan cukup pesat. Awalnya, biaya yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian dinaikkan menjadi Rp677,2 triliun dengan peningkatan stimulus di bidang kesehatan, stimulus perpajakan, hingga bantuan pembiayaan untuk UMKM.
Ternyata itu saja belum cukup. Pemerintah menganggarkan lagi bantuan untuk korporasi seperti BUMN dan perusahaaan padat karya. Junlah anggaran pun membengkak jadi Rp686,2 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut terjadi karena ada peningkatan cadangan belanja untuk sektoral serta tambaham stimulus belanja untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8,9 triliun.
Tadinya anggaran sektoral kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp97,11 triliun. Tapi pemerintah kembali menaikkan anggaran untuk K/L dan Pemda jadi sebesar Rp106,11 triliun. Selain itu juga menaikkan anggaran untuk pembiayaan korporasi yang tadinya 44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun.
Semua itu masih belum cukup juga. "Karena ternyata dampak Covid-19 itu meluas. Kita sudah beri bantuan untuk UMKM dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 miliar, sekarang fokus juga ke korporasi padat karya dengan pinjaman di bawah Rp1 triliun," tulis Sri.
Apa yang tersirat di balik catatan Sri Mulyani itu? Pertama, anggaran penanganan Covid-19 dan PEN yang amat pesat membengkak, hingga bisa diduga angka Rp905,10 triliun itu juga belum final, bisa saja nantinya tembus labih Rp1.000 triliun.
Kedua, terkesan penanganan Covid-19 dan PEN dijadikan kesempatan semua sektoral (K/L)  untuk menarik dana maksimal, mungkin ada yang "mumpung" kesalahan penggunaan dananya dijamin UU untuk tidak diseret hukum.
Harapan tentunya, asumsi kedua itu tidak benar. Sebab, ketika semua anggraran tersebut benar-benar efektif dan efisien penggunaannya pun, bebannya 10 tahun ke depan pada APBN sangat berat.
Di depan Badan Anggaran DPR Kamis (18/6) Sri Mulyani mengungkap makin dalamnya defisit APBN yang mengacu Perpres Nomor 54 tahun 2020 menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto.
Gawatnya, semua itu dipenuhi dari dana utangan, yang salah satunya digali lewat Surat Utang Negara (SUN) yang ditargetkan rahun ini sebesar Rp1.006,4 triliun. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 22-06-2020
Presiden Yakin Novel Dapat Keadilan!
H. Bambang Eka Wijaya

SENADA dengan petisi yang diprakarsai Komunitas "Sakti" Indonesia Corruption Watch lewat change.org, Presiden Joko Widodo yakin dan berharap hakim memutus kasus Novel Baswedan dengan seadil-adilnya, sehingga Novel mendapatkan keadilan.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengungkap harapan Presiden itu dengan menegaskan Presiden tak bisa mengintervensi sidang penyiraman air keras ke mata penyidik KPK Novel Baswedan.
"Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan, di mana Presiden memiliki harapan dan keyakinan bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya," kata Dini. (Kompas.com, 18/6)
Hal ini disampaikan Dini menanggapi kekecewaan banyak pihak atas tuntutan jaksa terhadap kedua pelaku penyerangan yang merupakan anggota Polri yang hanya dituntut satu tahun penjara.
Menurut Dini, Presiden yakin Majelis Hakim akan memperhatikan dengan cermat pasal pidana yang didakwakan  juga memperhatikan keakuratan serta kelengkapan bukti-bukti selama proses pemeriksaan. "Sehingga rasa keadilan terpenuhi " ujar Dini.
Pada tahap penyidikan kasus Novel, Presiden bahkan menetapkan target khusus kepada Polri. Presiden meminta penyidikan dilakukan secara serius dan bisa dituntaskan dalam hitungan hari.
Sementara itu, petisi yang diprakarsai Komunitas "Sakti" ICW lewat change.org, meminta Majelis Hakim dalam kasus penyiraman air keras ke mata Novel dapat menjatuhkan putusan Ultra Petita, putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Yakni, seuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini dengan dasar Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat berencana ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan primair Jaksa.
Petisi menyebutkan, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai fakta persidangan. Sehingga Hakim bebas dan merdeka untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan hukum dan nuraninya yang dirasa adil dan rasional.
Petisu juga menagih komitmen Presiden dalam mengungkap kasus ini dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen tanpa unsur institusi yang memiliki afiliasi dan konflik kepentingan terhadap kasus ini guna mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan terhadap Novel. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 21-06-2020
Penyebarsuper Covid-19
Menulari Banyak Orang!
H. Bambang Eka Wijaya

PENELITIAN membuktikan rata-rata satu orang terinfesksi bisa mentransmisikan virus Covid-19 pada dua atau tiga orang lain. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan mengidentifikasi superspreader (penyebarsuper) yang bisa menulari lebih banyak orang.
Mengutip Live Science, Kompas.Sains (Jumat, 12/6/2020) pada Januari lalu ada sebuah laporan di Wuhan tentang seorang pasien Covid-19 yang menginfeksi 14 orang tenaga medis. Hal ini menjadikan pasien tersebut penyebarsuper, orang yang mentransmisikan virus pada orang lain dalam jumlah banyak.
Sejak itu para ahli epidemiologi mulai merekam angka penyebarsuper di geberapa negara. Di Korea Selatan, sekitar 40 orang yang menghadiri ibadah di gereja terinfeksi dalam waktu yang sama. Di Washington, 32 anggota paduan suara langsung terinfeksi Covid-19 karena satu orang.
Di Chicago, sebelum physical distancing diberlakukan, seorang pasien asimptomatik (OTG) diketahui mentransmisikan Covid-19 kepada 15 orang. Ia mendatangi mulai dari tempat makan malam, pemakaman, sampai pesta ulang tahun.
Ahli epidemiologi menyebutkan, keberadaan penyebarsuper bisa mengakselerasi jumlah infeksi dan distribusi grografis penyakit Covid-19.
Elizabeth McGraw, Direktur Center for Infectious Disease di Pennsylvania State University menjelaskan, fenomena ini dan mengapa penemuan penyebarsuper penting bagi peta transmisi Covid-19.
Menurut McGraw, masuk stau tidaknya seseorang dalam kelompok penyebarsuper tergantung pada beberapa hal. Antara lain patogen dalam tubuh si pasien, kondisi biologis pasien, dan perilakunya dalam komunitas.
Perikaku seseorang, mobilitasnya, dan banyaknya kontak dengan orang lain juga berpengaruh terhadap kemungkinan seseorang menjadi penyebarsuper.
Seorang penjaga toko misalnya, bisa dengan mudah menginfeksi banyak orang karena memegang banyak benda di tokonya. Tenaga medis yang terinfeksi Covid-19 juga bisa menginfeksi banyak orang.
Sekelompok ilmuwan di Hong Kong memeriksa jumlah klaster yang terinfeksi berdasarkan contact tracing orang-orang yang berinteraksi dengan pasien Covid-19.
Dalam proses tersebut ilmuwan menemukan kasus satu pasien bertanggung jawab terhadap enam infeksi baru. Mereka lalu mengestimasi, sebanyak 20% orang yang terinfeksi Covid-19 bertanggung jawab terhadap 80% transmisi lokal di Hong Kong.
Para ilmuwan menyadari transmisi ini berkaitan erat dengan para pasien Covid-19 yang malakukan kontak sosial lebih banyak dengan orang lain. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 20-06-2020
Hukum Mengawal Kewarasan Bangsa!
H. Bambang Eka Wijaya

KENAPA orang dipenjara? Untuk disiksa? Bukan. Tapi untuk re-edukasi, meluruskan moralitas dan akal sehatnya agar bisa kembali hidup dalam masyarakat orang waras dengan tidak lagi suka merugikan atau menyakiti orang lain.
Itu karena salah satu fungsi hukum adalah mengawal dan memelihara kewarasan masyarakat bangsa. Orang waras hidup dalam kaidah dan norma moral masyarakat yang teraktualisasi dalam logika akal sehat publik, menjaga dirinya dari pikiran dan perbuatan yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain.
Standar kewarasan itu yang telah terganggu atau kurang beres pada para kriminalis, koruptor, penipu, pencuri, begal, pembunuh, penganiaya dan lainnya. Mereka kesampingkan kaidah dan norma moral masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan merugikan dan menyakiti orang lain. Hukum hadir mengontrol dan menindak setiap pelaku yang melanggar standar kewarasan itu.
Dengan standar kewarasan berupa kaidah dan norma moral masyarakat yang teraktualisasi dalam logika akal sehat publik sebagai sandaran penegakan hukum, bila dalam proses penegakan hukum ada yang kurang beres, rasa keadilan masyarakat terganggu dan merebak menjadi keresahan publik. Sebab, logika akal sehat publik itu menjadi indikator yang amat peka bagi nurani keadilan publik.
Nurani keadilan publik inilah yang dihayati dan ditegakkan dengan idealisme tokoh-tokoh panutan di bidang hukum: dari Hoegeng di kepolisian, Baharuddin Lopa di kejaksaan, Bismar Siregar di kehakiman, dan Adnan Buyung Nasution di advokat. Dengan tegaknya nurani keadilan publik, kewarasan masyarakat bangsa semakin baik.
Dengan nurani keadilan publik sebagai patokan karakter para panutan dalam penegakan hukum, tak aneh bila pilihan sang panutan menjadi kontroversial dari segi ketentuan Undang-Undang. Sebab, sandaran moral sang panutan adalah nurani keadilan publik yang hidup dalam masyarakat, sedang UU-nya bisa jadi jauh dari nurani publik. Contohnya, UU warisan penjajah yang masih berlaku sampai saat ini, atau kalaupun UU baru otientasinya buksn nurani publik masa kini, tapi lebih mengabdi pada oligarki, seperti UU Minerba.
Penekanan kewarasan sebagai ekspresi nurani keadilan publik penting, karena dalam gejala mafia peradilan yang belum teratasi tuntas, ada kecenderungan untuk memutarbalikkan logika akal sehat publik sebagai justifikasi dalam jual-beli pasal.. Ini berbahaya bagi masa depan keadilan karena diseret ke pengaruh setan hedon yang tak jelas juntrungnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 19-06-2020
Pemerintah Menunda Bahas RUU HIP!
H. Bambang Eka Wijaya

MENKO Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pemerintah minta DPR yang mengusulkan RUU itu lebih dahulu berdialog dan menyerap aspirasi rakyat.
"Meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan dan elemen masyarakat," kata Mahfud.
Menurut Mahfud pemerintah punya sejumlah alasan menunda pembahasan RUU HIP yang dinisiasi DPR itu. Salah satu alasan berkaitan dengan aspek substansi dari RUU itu sendiri.
"Aspek substansinya, Presiden menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi," ujar Mahfud, Selasa (16/6).
TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 mengatur tentang larangan ajaran komunisme/marxisme.
Menurut Mahfud, TAP MPRS tersebut merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karena itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR itu.
Mahfud mengungkapkan, pemerintah memandang rumusan yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terkandung  dalam Pembukaan UUD 1945. "Itu yang sah!" tegas Mahfud.
Sebelumnya, DPR menyetujui RUU HIP sebagai usul inisiatif dari DPR. Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/5/2020).
Sejak itu protes dan penolakan terhadap RUU HIP meluas dari berbagai elemen bangsa. Penolakan antara lain datang dari MUI Pusat dan Dewan MUI Provinsi se-Indonesia, Purnawirawan TNI/Polri yang langsung disamapaikan oleh mantan Wapres Tri Sutrisno, dari Persis dan berbagai Ormas Islam lainnya, dari Badan Kerja Sama Pondok Pesantren dan Seluruh Pesantren di Indonesia dan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.
Alasan penolakan terhadap HIP antara lain, karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966, dinilai mengabaikan fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan Partai Komunis Insonesja (PKI) sehingga sama artinya dengan menyetujui pengkhianatan tersebut.
RUU HIP telah mendistorsi substansi dan  makna nilai-nilai Pancasila dan banyak hal lagi.
DPR tidak merespon semua protes dan penolakan itu. Mungkin karena sebelumnya dengan tak menggubris protes dan penolakan rakyat DPR berhasil mensahkan berbagai UU, mulai Revisi UU KPK dan UU Minerba.
Tapi kali ini DPR terkecoh, pemerintah juga tak setuju dengan substansi RUU usul DPR itu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 18-06-2020
Gelombang Baru Cobid-19 Landa RRT!
H. Bambang  Eka Wijaya

SETELAH dua bulan tak ada transmisi lokal, lockdown atas Wuhan pun telah dibuka, gelombang baru Covid-19 kembali menyerang RRT. Enam orang di pasar daging dan sayur Xinfadi,  Beijing, ditemukan positif Covid-19.
Komisi Kesehatan Tiongkok Sabtu (13/6) menyatakan, dari enam orang yang terinfeksi itu, tiga orang pekerja di pasar Xinfadi, satu pengunjung pasar, dua lainnya karyawan pusat penelitian daging Tiongkok, lokasinya 7 kilometer dari pasar.
Setelah dilacak, ternyata puluhan warga 11 kompleks perumahan di sekitar pasar Xinfadi positif Covid-19. Pasar di Distrik Fengtai, Beijing Selatan, itu pun langsung ditutup.Juga pasar ikan laut Jingshen di distrik yang sama ikut ditutup.
Pang Xinghuo, Dinas Kesehatan Kota Beijing, mengatakan otoritas setempat melakukan lockdown (karantina lokal) Distrik Fengtai sejak Jumat, pekan lalu. Ditemukan 46 kasus asimtomatik (tanpa gejala) setelah tes massal terhadap 2.000 pekerja pasar hari Jumat itu.
Mengutip BB(C, detik-health (14/6/2020) menyebutkan, kejadian ini bermula setelah 45 dari 517 orang di pasar dinyatakan positif Covid-19 usai menjalani tes masif.
Otoritas Distrik Fengtai mengumumkan pembentukan gugus tugas perang melawan Covid-19 gelombang kedua. Sembilan sekolah dan sejumlah taman kanak-kanak di distrik itu ditutup. Anak-anak diminta belajar di rumah, dilarang berolah raga di luar ruangan.
"Ini sesuai prinsip untuk mengutamakan keselamatan masyarakat, kami telah mengambil langkah-langkah lockdown di pasar Xinfadi dan sekitarnya," kata Chu Junwei, pejabat Distrik Fengtail
Pengelola pasar Xinfadi menjelaskan, setelah dideteksi virus ditemukan di papan alas pemotong ikan salmon impor. Akibatnya, semua stok ikan salmon di pasar dan supermaket besar ditarik, menu ikan salmon di sekua restoran dihapus sementara. Bahkan di pasar distrik Fengtai, semua daging sapi, ayam, bebek, dan ikan laut diamankan.
Otoritas kota kosmopolitan Beijing yang berpenduduk 19 juta jiwa itu pun sejak Sabtu lalu melakukan ribuan tes massal terhadap setiap orang yang pernah mengunjungi Distrik Fengtai setelah 30 Mei. Hasil tes terhadap 5.000 orang pekerja pasar dan supermarket yang pernah ke Fengtai, ditemukan puluhan orang positif Covid-19.
Kasus pertama munculnya kembali Covid-19 di Tiongkok, memicu kekhawatiran masyarakat Beijing akan datangnya gelombang kedua virus korona. Direktur WHO Tedros Adhonom mengingatkan, Covid-19 belum berakhir semua negara harus waspada dan siaga. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 17-06-2020
Nelayan Tolak Cantrang Dipakai Lagi!
H. Bambang Eka Wijaya

NELAYAN Tanah Air, dari barat sampai timur, menolak legalisasi cantrang. Dari Aliansi Nelayan Bersatu Sumut sampai nelayan Silale, Ambon, menyesalkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berencana mengizinkan kembali alat tangkap cantrang.
"Ada keinginan KKP untuk melegalkan cantrang. Saya pikir itu suatu ancaman besar bagi keberadaan sumber daya ikan," kata Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Bersatu Sumut melalui diskusi virtual Sabtu (13/6/2020).
Sutrisno khawatir penggunaan cantrang akan merusak ekosistem lingkungan perairan nusantara sehingga akan mempengaruhi jumlah ikan. Aliansi nelayan secara tegas menolak penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang meski dengan syarat apa pun.
"Kami khusus di Sumut, sangat menolak. Walaupun dengan sistem pembatasan dan sebagainya," katanya. (Kompas.com, 14/6)
Sementara nelayan dari Kalurahan Silale, Ambon, Devi Tehupuring, dalam diskusi virtual Sabtu (13/6) menyatakan, wacana KKP untuk melegalkan kembali cantrang membuat nelayan Maluku merindukan Susi Pudjiastuti, mantan menteri KKP.
Pasalnya sejak Susi melarang cantrang dan kapal-kapal tanps izin, nelayan Maluku sudah merasakan dampak positifnya.
"Ketika pemerintah mengambil langkah untuk menggunakan cantrang ini, berarti risikonya sangat besar bagi nelayan. Terlebih bagi nelayan pancing tunda," ujar Devi. (Kompas.com, 13/6)
Cantrang dilarang sejak Menteri KKP Pudjiastuti lewat Peraturan Menteri KKP Nomor 71/2016.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda lewat konsultasi publik (9/6/2020) mengungkap pemerintah akan menambah delapan alat tangkap ikan dalam daftar legal.
Yakni, pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squit jigging), dan huhate mekanis.
Upaya legalisasi ini, menurut Trian rencana pemerintah dalam pengaturan pengendalian alat tangkap.
Layak disesalkan dalam hal ini para pejabat teras di KKP. Sejak penggantian menteri, mereka tak kunjung out of the box. Mereka tetap berkutat dalam paradigma Susi, cuma bisa membuat antitesisnya. Susi melarang ekspor baby lobster, mereka membaliknya. Larangan cantrang dari Susi, coba dilegalisasikan.
Jadi kasihan menterinya. Terkesan "isone mung sakmono". Bisanya cuma segitu. Padahal laut Indonesia luas, flora faunanya kaya. Masak para pejabat KKP tak bisa kreatif mencari inovasi yang cemerlang. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Selasa 16-06-20
Robohnya Pilar Keadilan Kami!
H. Bambang Eka Wijaya

RKM, terdakwa penyiram air keras mata penyidik KPK Novel Baswedan, di PN Jakarta Utara Kamis (11/6/2020) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) satu tahun penjara. Juga RB, pembonceng terdakwa saat melakukan kejahatan itu, dituntut satu tahun penjara.
JPU menyatakan, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan mengakibatkan korbannya luka berat.
Terdakwa merupakan orang yang merencanakan dan melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Dalam merencanakan serangan, terdakwa sempat mengamati rumah Novel selama dua hari untuk mencari rute keluar masuk kompleks. (Kompas.com, 11/6).
Ia mengaku melakukan kejahatan tersebut karena rasa dendamnya terhadap Novel, yang ia anggap telah mengkhianati institusi Polri.
Adapun hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah tindakannya telah mencoreng nama baik Polri karena terdakwa anggota polisi aktif.
Apakah memadai tuntutan satu tahun penjara untuk perbuatan yang sengaja dan berencana menyerang aparat penegak hukum, seorang penyidik KPK, dengan tindakan yang serius dan bisa mematikan dan mengakibatkan cacst seumur hidup itu?
Kita bandingkan dengan pengacara Setia Novanto, Fredrich Yunadi, yang didakwa menghalangi tugas penyidik KPK, dituntut oleh JPU KPK hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Yunadi kemudisn divonis PN dan PT selama 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan, oleh MA diperberat menjadi 7,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.
Tampak betapa jomplang tuntutan JPU, antara terhadap orang yang didakwa hanya menghalangi tugas penyidik KPK dengan orang yang sengaja dan berencana menyerang penyidik KPK secara fatal. Justru yang sengaja berencana menganiaya penyidik KPK hingga luka berat dituntut relatif ringan.
Apakah karena penyerang penyidik KPK itu anggota polisi aktif? Justru jika aparat penegak hukum yang berbuat kejahatan, semestinya hukumannya harus lebih berat. Apalagi yang diserang penyidik, jelas itu membahayakan jiwa semua penyidik.
Jaksa adalah salah satu pilar keadilan hukum, selain polisi, hakim dan advokat. Katika jaksa melakukan tindakan yang jauh dari rasa adil, maka robohlah pilar keadilan hukum kami.
Lebih menyedihkan, yang dituntut ringan oleh jaksa itu penganiaya sesama penegak hukum. Di mana empati jaksa tersebut terhadap kolega sesama penegak hukum yang diserang secara sadis sampai matanya cacat seumur hidup? ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 15-06-2020
Indikator, Demokrasi Kita Anjlok 30%!
H. Bambang Eka Wijaya

SURVEI implementasi demokrasi di masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, menghasilkan kepuasan masyarakat anjlok 30%. Dari Februari 2020 kepuasan masyarakat atas praktik politik 75%, pada akhir Mei 200 turun menjadi 45,2%.
Itu berarti Covid-19 juga mendegradasi kualitas demokrasi. Pasalnya, menurut Azyumardi Azra (Kompas, 11/6), karena gagap menghadapi pandemi yang menyebar cepat, beberapa pemerintah negara demokrasi, termasuk Indonesia, mengambil keputusan dan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Akibatnya terjadi resesi demokrasi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, angka hasil survei 16-28 Mei 2020 tersebut merupakan angka demokrasi Indonesia yang terburuk dalam 16 tahun terakhir.
"Ini baru sekali dalam 16 tahun demokrasi kita di bawah angka ini. Penanganan Covid-19 ini yang jadi korban pertama adalah demokrasi. Baik pendukung Jokowi atau Prabowo sama-sama tidak puas dengan kinerja demokrasi di tengah masa Pandemi," kata Burhanuddin. (Kumparan, 7/6/2020)
Kegagapan mengambil keputusan dan tindakan menghadapi pesatnys wabah korona itu terlihat sejak pengeluaran Perppu Nomor 1/2020 dan Perpres yang menyertainya. Perppu itu langsung diprotes secara terbuka oleh Presiden PKS Sohibul Iman, dengan menegaskan bahwa diskresi tanpa limitasi dalam Perppu tersebut sangat berbahaya.
"Jika tidak dilakukan pembatasan wewenang, isu dan waktu maka akan sangat membahayakan bagi sistem keuangan dan sistem pemerintahan Indonesia. Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoritarianisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokradi kita " tegas Sohibul.
Namun, bukan hanya penolaksn PKS di DPR, sejumlah judicial review terhadap Perppu itu yang sedang disidang MK, dikesampingkan. Perppu itu tergesa disahkan DPR jadi UU tanpa sosialisasi ke publik. Maka anjlok dan resesilah demokrasi kita.
Perpu yang disahkan menjadi UU Nomor 2/2020 itu memberi wewenang yang sangat besar kepada pemerintah yang mengeksekusi keuangan untuk mitigasi pandemi; pemerintah seolah tak bisa dikontrol, dipersoalkan, dan dituntut secara hukum.
Kemunduran demokrasi itu utamanya dalam pengesahan UU tanpa sosislisasi dan minta pendapat rakyat. Selain UU Nomor 2/2020, juga trjadi pada UU Minerba yang kontroversial
Pokoknya Pemerintah dan DPR sudah lupa daratan bahwa mereka adalah representasi pemerintahan oleh rakyat (demokrasi),  jadi sak karepe dewe. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 14-06-2020
Aplikasi GPS Digunakan
untuk Melacak Covid-19!
H. Bambang Eka Wijaya

DUA negara, Korea Selatan dan Selandia Baru berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan aplikasi Global Positioning System (GPS) untuk melacak posisi pasien. Korsel melakukan itu tanpa lockdown, sedangkan Selandia Baru dengan lockdown lima minggu.
Korsel memberlakukan TRUST: Tranparency (transparansi), Robust screening and quarantine (skrining dan karantina yang kuat), Universaly applicable testing (test yang universal), Strict control (kontrol yang ketat), dan Treatment (perawatan). Itulah kunci sukses Korsel.
Kontrol yang ketat itu ditunjang berbagai teknologi, seperti riwayat transaksi kartu kredit, rekaman CCTV, dan aplikasi berbasis GPS mobile.
Mengutip Straits Times, Kompas.Tekno (5/6/2020) menyebut pemerintah Korsel mengembangkan aplikasi berbasis GPS bernama "Selfhealth Check".
Aplikasi tersebut pertama digunakan di Daegu dan provinsi Gyeongsang Utara, untuk melacak pendatang yang baru tiba di Korsel dan mengawasi mereka yang sedang dikarantina.
Apabila mereka meninggalkan lokasi karantina, alarm di ponsel akan berbunyi. Data GPS ini juga untuk melacak siapa saja yang pernah kontak dengan pasien positif.
GPS itu memberi tahu pengguna lokasi yang pernah dikunjungi pasien positif Covid-19, 100 meter sebelum sampai ke lokasi tersebut. Namun aplikasi ini memuat beberapa data pribadi, seperti kewarganegaraan, gender dan usia.
Ada pula aplikasi serupa bernama "Coronamap". Dengan aplikasi ini pengguna bisa melihat sekilas melalui peta di mana pasien menjalani karantina. Ada juga informasi tanggal kasus terkonfirmasi dan rumah sakit mana yang dikunjungi pasien positif.
Sementara Selandia Baru yang mengandalkan lockdown, baru menggunakan aplikasi GPS setelah kasus melandai.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut aplikasi pelacak itu sebagai "digital diary". Aplikasi ini mencatat perjalanan pribadi penggunanya sambil memastikan data yang tersimpan aman.
"Sambil berjaga-jaga jika pada kemudian hari Anda terjangkit Covid-19, Anda punya referensi untuk menceritakan kemana saja Anda pergi dalam priode tertentu," kata Ardern dikutip Antara dari Reuter. (18/5/2020)
Menurut Newsroom, aplikasi ini membantu pengguna ketika mereka keluar dari tempat keramaian, seperti restoran dan kafe, sambil menyimpan data pergerakan mereka. Ardern mengatakan data pengguna tak akan dibagikan ke pihak mana pun.
"Itu untuk Anda, itu perangkat Anda, itu data serta informasi Anda," ujar Ardern. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 13-06-20
AS Capai 2 Juta Kasus Positif Covid-19!
H. Bambang Eka Wijaya

AS memuncaki dunia jumlah kasus positif Covid-19 dengan angka 2.107.449 kasus pada Senin (8/6/2020). Juga tingkat kematiannya, AS tertinggi di dunia yakni 112.469 jiwa.
Dengan jumlah kasus positif terinfeksi virus korona baru tersebut, AS berkontribusi 28,24% dari pandemi global Covid-19 yang pada hari itu tercatat sebesar 7.107.988. Demikian laporan situs independen worldometer.
Update kasus Covid-19 di Indonesia pada Senin (8/6/2020) itu tercatat kasus positif 32.033, sembuh 10.904, dan meninggal 1.883. Dengan angka tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-32 dunia.
Peringkat kedua dunia pandemi Covid-19 pada hari itu ditempati Brasil, dengan jumlah kasus positif sebanyak 691.962. Peringkat ketiga Rusia dengan 467.073 kasus positif, keempat Inggris dengan 287.621 kasus positif. Peringkat kelima terakhir ditempati India yang menggeser Spanyol dengan 257.486 kasus.
Namun dalam jumlah kematian Covid-19, peringkat kedua ditempati Inggris dengan 40.542 kematian, disusul Brasil 37.312, dan Italia 33.899. Kematian global akibat Covid-19 hari itu berjumlah 402.709 jiwa.
Meledaknya kasus Covid-19 di AS karena sejak awal diremehkan bukan hanya oleh Presiden Trump yang sesumbar virus korona takkan bisa masuk Amerika. Tapi juga oleh sebagian warganya yang menyebut virus korona adalah sebuah kebohongan. Akibatnya mereka tetap berkerumun di pantai dan tempat-tempat hiburan, bahkan demo minta lockdown dibuka.
Meski ketika pandemi merunyam negerinya Trump membentuk Task Force (gugus tugas) di Gedung Putih, Trump tak kunjung fokus mengendalikan wabah, malah menuding Tiongkok sebagai penyebar virus. Ia pun lantang menyebut korona dengan Virus China. Katika ucapannya menyebut Virus China itu diluruskan para wartawan Gedung Putih, ia ngotot berulang menyebut "Virus China!"
Covid-19 semakin fatal di AS, akibat Trump lanjut dengan kebiasaan buruknya mencari pihak lain sebagai penyebab bencana di negerinya. Kali ini nenuding Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang disebutnya tak mampu mengatasi wabah. Dan ia menarik AS keluar dari WHO. Padahsl banyak rekomendasi WHO tak digubrisnya.
Ketika serangan Covid-19 memuncak di AS, Trump tak kepalang sesumbar negerinya telah melakukan tes masif terbesar di dunia. Faktanya kalau dihitung proporsinya per sejuta populasi angka tes masif AS relatif kecil.
Proporsi tes Cogid-19 per sejuta penduduk di AS sebanyak 64.349. Bandingkan dengan Spanyol 95.508, Rusia 89.193, Inggris 82.239, Italia 70.063. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 13-06-2020
AS Capai 2 Juta Kasus Positif Covid-19!
H. Bambang Eka Wijaya

AS memuncaki dunia jumlah kasus positif Covid-19 dengan angka 2.107.449 kasus pada Senin (8/6/2020). Juga tingkat kematiannya, AS tertinggi di dunia yakni 112.469 jiwa.
Dengan jumlah kasus positif terinfeksi virus korona baru tersebut, AS berkontribusi 28,24% dari pandemi global Covid-19 yang pada hari itu tercatat sebesar 7.107.988. Demikian laporan situs independen worldometer.
Update kasus Covid-19 di Indonesia pada Senin (8/6/2020) itu tercatat kasus positif 32.033, sembuh 10.904, dan meninggal 1.883. Dengan angka tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-32 dunia.
Peringkat kedua dunia pandemi Covid-19 pada hari itu ditempati Brasil, dengan jumlah kasus positif sebanyak 691.962. Peringkat ketiga Rusia dengan 467.073 kasus positif, keempat Inggris dengan 287.621 kasus positif. Peringkat kelima terakhir ditempati India yang menggeser Spanyol dengan 257.486 kasus.
Namun dalam jumlah kematian Covid-19, peringkat kedua ditempati Inggris dengan 40.542 kematian, disusul Brasil 37.312, dan Italia 33.899. Kematian global akibat Covid-19 hari itu berjumlah 402.709 jiwa.
Meledaknya kasus Covid-19 di AS karena sejak awal diremehkan bukan hanya oleh Presiden Trump yang sesumbar virus korona takkan bisa masuk Amerika. Tapi juga oleh sebagian warganya yang menyebut virus korona adalah sebuah kebohongan. Akibatnya mereka tetap berkerumun di pantai dan tempat-tempat hiburan, bahkan demo minta lockdown dibuka.
Meski ketika pandemi merunyam negerinya Trump membentuk Task Force (gugus tugas) di Gedung Putih, Trump tak kunjung fokus mengendalikan wabah, malah menuding Tiongkok sebagai penyebar virus. Ia pun lantang menyebut korona dengan Virus China. Katika ucapannya menyebut Virus China itu diluruskan para wartawan Gedung Putih, ia ngotot berulang menyebut "Virus China!"
Covid-19 semakin fatal di AS, akibat Trump lanjut dengan kebiasaan buruknya mencari pihak lain sebagai penyebab bencana di negerinya. Kali ini nenuding Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang disebutnya tak mampu mengatasi wabah. Dan ia menarik AS keluar dari WHO. Padahsl banyak rekomendasi WHO tak digubrisnya.
Ketika serangan Covid-19 memuncak di AS, Trump tak kepalang sesumbar negerinya telah melakukan tes masif terbesar di dunia. Faktanya kalau dihitung proporsinya per sejuta populasi angka tes masif AS relatif kecil.
Proporsi tes Cogid-19 per sejuta penduduk di AS sebanyak 64.349. Bandingkan dengan Spanyol 95.508, Rusia 89.193, Inggris 82.239, Italia 70.063. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Jumat 12-06-20
Dibantah, Dana Haji Memperkuat Ripiah!
H. Bambang Eka Wijaya

SEUSAI Menteri Agama mengumumkan tahun ini tidak memberangkatkan jemaah haji (2/6), beredar berita di media online 600 juta dolar Dana Haji dipakai untuk memperkuat rupiah. Bahkan di Twitter Rabu pagi (3/6) muncul trending topic #BalikinDanaHaji.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu hari itu juga (3/6) membantah isu tersebut melalui keterangan resmi.
"Seluruh dana kelolaan jemaah haji senilai lebih dari Rp135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid," tegas Anggito.
Ia menyatakan tidak benar ada 600 juta dolar Dana Haji dipergunakan untuk memperkuat rupiah selama krisis Covid-19. Bantahan itu dia ulang lagi dalam wawancara dengan Aa' Gymnastiar, Senin (8/6).
"Misalkan pemerintah lagi sulit uang, pakai uang haji dulu, itu enggak ya?" Tanya Aa' Gym.
"Enggak ada itu A'," bantah Anggito. Lalu ia jelaskan, dari Rp135 triliun itu sebanyak Rp132 triliun merupakan setoran awal dan nilai manfaat, sedangkan yang 3,4 triliun berupa Dana Abadi Umat (DAU).
"Kalau Rp135 triliun itu tidak boleh dipergunakan lain kecuali dikembalikan untuk manfaat jemaah haji. Tapi kalau yang 3,5 triliun itu, bagi hasilnya dipakai untuk pendidikan, pesantren, untuk dakwah, untuk dulu waktu ada bencana, kemudian untuk bantu sembako, bantuan langsung kepada ustadz, da'i, marbot, itu ada," jelas Anggito.
"Kami ingin meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia, jemaah haji khususnya, bahwa dana dalam bentuk rupiah dan valas yaitu sebesar Rp135 triliun yang tersimpan di rekening BPKH atas nama jemaah dikelola dengan cara syariah, aman dan berhati-hati. Kami yakinkan, pengelolaanya juga optimal," tegas Anggito. (akurat.co, 8/6)
Dana Haji sering menjadi isu, seperti dibuat membangun infrastruktur, mungkin karena pemanfaatan dana yang jumlahnya besar itu, lebih Rp100 triliun, kurang dirasakan masyarakat. Dengan alasan manfaat dana itu hanya untuk jemaah haji, dana itu tidak ada yang nyiprat ke masyarakat, melainkan hanya berputar di obligasi dan lembaga syariah.
Manfaat untuk jemaah haji, karena itu uang dihimpun dari jemaah haji yang telah lampau, juga kurang terlihat. Sedang jemaah haji yang berangkat tahun terakhir, seluruh kebutuhanya dipenuhi dari setoran ONH.
Jadi perlu dipikirkan, Dana Haji yang besar itu manfaatnya dikembangkan buat kemaslahatan umat, seperti Dana Abadi Umat yang justru cuma Rp3,4 triliun itu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 11-06-2020
Misteri Benefit dari Musibah Orang Lain!
H. Bambang Eka Wijaya

HIDUP ini memang penuh misteri. Ada orang yang rezekinya mengalir atau mendapatkan benefit ketika orang lain mendapat musibah. Pedagang perangkat keperluan orang meninggal, misalnya.
Tapi benefit seperti itu tak terbatas pada usaha dimaksud. Perekonomian sebuah negara juga bisa mendapat benefit dari musibah bangsa lain. Seperti musibah kerusuhan anti-rasis di AS, banyak negara lain mendapat benefit dari melemahnya kurs mata uang dolar AS akibat kerusuhan tersebut.
Salah satunya rupiah, yang di awal pekan lalu kursnya masih di level Rp14.700/dolar AS, pada penutupan pasar di akhir pekan menguat drastis di posisi Rp13.877/dolar AS.
Tak hanya itu. Kerusuhan di India pekan yang sama akibat protes terhadap UU yang diskriminatif terhadap salah satu agama di negara itu, yang menewaskan 42 orang, juga membuat ekonomi negaranya tidak kondusif. Akibatnya, modal asing buyar meninggalkan negara itu mencari lokasi yang lebih aman.
Salah satunya pilihan yang menjadi tempat memindahkan modal asing itu adalah Indonesia. Maka itu, Senin lalu baru pukul 09.35 IHSG di bursa saham sudah meloncat ke level 5.000-an. Padahal selama masa Pandemi Covid-19, IHSG anjlok dan berkutat di level 4.000-an,
Selain itu lelang obligasi 7 seri Surat Berharga Negara (SBN), dalam sekejap terserap dana segar lebih dari Rp24 triliun. Di balik semua itu, justru dibawah tekanan ekomomi krisis Covid-19, cadangan devisa kita kembali meroket ke angka 130,5 miliar dolar AS.
Jelas, dengan dukungan semua benefit dari faktor eksternal itu, persentase peningkatan kurs rupiah terhadap dolar AS, pernah tertinggi di antara mata uang global. Tentu semua itu layak disyukuri, sekaligus dipetik hikmahnya.
Syukur pertama karena negeri kita aman, sehingga mata uang rupiah bisa bertahan di tengah badai korona, dan tetap mampu bersaing dalam tekanan ketidakpastian global.
Sedangkan hikmah yang bisa dipetik, apa pun majunya demokrasi di AS dan India selama ini, seketika bisa kocar-kacir oleh konflik SARA, diskriminasi ras maupun agama. Bahkan di India, diskriminasi agama itu dipsksakan dalam pembuatan Undang-Undang.
Selain itu, hikmah yang pantas diingat adalah, kita harus meraih benefit ekonomi buat negara kita lewat usaha atau kebijakan, tak menjadi terbiasa untuk mendapatkan benefit lewat kemalangan orang lain.
Artinya, bagaimana benefit yang telah didapat dirawat, agar ketika konflik di AS dan India reda, benefit itu tidak kembali ke asalnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Rabu-10-06-20
Masuk New Normal, Pandeminya Naik!
H. Bambang Eka Wijaya

MEMASUKI New Normal, berarti dilakukan pelonggaran terhadap pembatasan sosial tertentu untuk bisa dimulainya kegiatan sosial dan ekonomi, ternyata pandeminya malah naik. Sabtu (6/6/2020) kenaikan kasus baru positif Covid-19 mencapai angka tertinggi, yakni 993.
Dengan tambahan itu jumlah kasus positif Corona menjadi 30.514 kasus, 1.801 orang meninggal, sembuh sebanyak 9.907 orang.
Peningkatan signifikan tambahan kasus baru positif infeksi virus Corona di awal New Normal itu wajar jika membuat orang khawatir terhadap kelancaran New Normal nantinya.
Apalagi ada pengalaman Korea Selatan yang harus jeda dari New Normal akibat munculnya kasus baru sebagai gelombang kedua Covid-19. Sedangkan kita, gelombang pertama saja belum selesai, bahkan yang tampak justru sedang memuncak.
Namun demikian, juru bicara pemerintah untuk Covid-19 Ahmad Yurianto mengatakan, penambahan kasus baru positif itu hasil dari banyaknya tes spesimen dan tracing yang semakin luas.
"Jangan cuma lihat jumlahnya. Lihat juga sebaran provinsinya, kan ada data tabelnya," tegas Yuri. (detiknews, 7/6/2020)
Yuri mengatakan jangan pula menutup mata terhadap jumlah pasien sembuh, yang jumlahnya juga terus meningkat. Menurut dia, sebagian besar pasien yang sembuh itu berkat daya tahan tubuh mereka yang baik. Sedang yang sembuh dengan terapi plasma darah, tak terlalu besar. "Malah plasma darah itu kan masih trial," tambahnya.
Itu berarti, jika tes dan tracing dilakukan lebih masif dan lebih luas lagi, jumlah kasus baru juga akan terus naik. Sehingga, ketika itu terjadi bersamaan dengan New Normal, maka bisa terjadi pacuan Covid-19 dan New Normal.
Untuk itu, seluruh komponen bangsa harus berjuang kompak untuk memenangkan pacuan melawan Covid-19. Kalau sampai kalah, kasus baru Covid-19 meledak, sedang New Normalnya terseok-seok. Tampak, perjuangan di palagan New Normal justru jauh lebih berat dari PSBB, karena konsekuensi ancaman ledakan Covid-19 lebih nyata akibat cara meneranginya jadi sambilan membangun ekonomi.
Guna menghindari kemungkinan buruk itu, maka penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) harus benar-benar efektif, disiplin lebih kuat dan solid satu bahasa semua komponen bangsa.
Dalam menghadapi ancaman nyata untuk memenangi pacuan melawan Covid-19 itu, tak boleh lagi terulang instansi A membuat kebijakan X sedang instansi B membuat kebijakan Z yang saling bertentangan dan adu kuasa pelaksanaannya di lapangan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 09-06-2020
Rupiah Lompat Tinggalkan Level 14.000!
H. Bambang Eka Wijaya

KURS mata uang rupiah pekan lalu melompat dari Rp14.610/dolar AS pada penutupan pasar hari Jumat (29/5/2020) menjadi Rp13.877 pada penutupan Jumat (5/6/2020). Sepekan itu rupiah menguat 733 poin atau 5,02%.
Lompatan rupiah itu terjadi akibat pelemahan kurs dolar AS terhadap nyaris semua mata uang global sebagai dampak krisis pilitik di AS dengan maraknya demonstrasi anti-rasisme yang melanda 140 kota negeri itu sejak akhir Mei. Persentase lompatan rupiah terhadap dolar AS menjadi yang terbaik di antara mata uang global berkat kondusifnya pasar keuangan Indonesia pekan tersebut.
Kondisi pasar keuangan Indonesia kondusif berkat mood pelaku pasar yang menyambut baik mulai pemberlakuan New Normal sehingga ekonomi mulai bergulir secara global. Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, CNBC Indonesia (3/6/2020) melaporkan pada lelang 7 seri Surat Berharga Negara hark itu, pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp24,3 triliun.
Demikian pula di pasar saham, dua hari kerja awal Juni 2020 itu investor asing melakukan net buy cukup besar. Berdasar data RTI, Selasa sebesar Rp872,35 miliar, dan Rabu sebesar Rp1,5 triliun.
Besarnya aliran modal yang masuk ke dalam negeri menjadi indikator tingkat kepercayaan investor asing yang jauh membaik.
Kalau melalui kinerja rupiah dan pasar keuangan itu Indonesia kali ini terlihat sedikit lebih baik posisinya di mata investor di antara negara emerging market, mungkon tak lepas dari prakiraan lembaga keuangan global, seperti IMF dan Bank Dunia yang sebelumnya menyebut Indonesia sebagai satu dari tiga negara di dunia yang akan paling pesat laju pertumbuhan ekonominya pasca-pandemi Covid-19. Dua negara lainnya, India dan RRT.
Namun, Indonesia harus tetap waspada karena sentimen positif yang membuat investor percaya itu adalah asumsi negeri kita mampu mengelola New Normal sesuai standar global. Artinya, perekonomian akan berjalan baik seiring dengan usaha menekan semakin rendah tren penyebaran Covid-19.
Sehingga mudah ditebak, sentimen positif inbestor asing itu bisa berbalik jadi negatif jika salah satu sisi dari upaya yang dijalankan itu terkendala: pengelolaan ekonominya atau penanganan Covid-19.
Salah satu kendalanya adalah jika kondisi di AS membaik dan dolar AS kembali menggeliat menguat, kurs berbagai mata uang global terhadap dolar AS bisa rontok lagi. Apalagi kalau pengelolaan ekomomi domestik dalam proses New Normal kurang solid. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 08-06-2020
Kala Moral Keuasaan Trump Minus!
H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Donald Trump foto memegang kitab suci di halaman gereja  Episkopal St. John di seberang jalan Gedung Putih untuk menjustifikasi dengan moralitas agama tindakannya menindas dengan kekerasan aksi damai pemrotes kematian Grorge Floyd.
Akibatnya, para pemuka agama Kristen AS murka kepada Trump. "Itu (tindakan kekerasan Trump) traumatis dan sangat ofensif, dalam arti bahwa sesuatu yang sakral disalahgunakan untuk isyarat politik," kata Uskup Episkopal Washington Mariann Budde di stasiun radio publik NCR, seperti dilansir kantor berita AFP Rabu (3/6/2020).
Budde mengatakan Trump menggunakan "kekuatan dimbolis kitab suci, memegangnya di tangannya seolah-olah itu adalah pembenaran posisi dan otoritasnya."
"Protes pada saat itu sepenuhnya damai," tegas Budde, sama sekali tidak ada pembenaran untuk ini," imbuhnya.
Sesi foto Trump itu dilakukan setelah aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran damai kasus George Floyd di sekitar gereja, untuk membuka jalan buat Trump menuju ke gereja.
Para pemimpin Episkopal lainnya mengecam kunjungan Trump ke gereja Episkopal St.John sebagai hal "memalukan dan menjijikkan secara moral."
"Hanya dengan memegang tinggi-tinggi sebuah Alkitab yang belum dibuka, dia mengklaim mendapat dukungan Kristen dan menyiratkan bahwa itu termasuk Gereja Episkopal," kata para uskup dari New England dalam sebuah pernyataan. (detiknews 3/6/20).
Trump berusaha mengeksploitasi kekuatan moral keagamaan itu setelah menyadari kekuatan moral kekuasaanya sendiri minus, tak mampu meredam atau menurunkan tensi eskalasi demonstrasi anti-diskrikinasi rasial yang merebak di lebih 140 kota besar dan kecil negerinya. Kekuatan moral kekuasaan Trump minus bagi demonstran anti-rasis itu karena semangat diskriminasi ras yang belakangan marak di AS itu disulut oleh Trump sendiri sebagai resep unggulan memenangi pemilu.
Lazimnya, dengan kekuatan moral kekuasaan seorang pemimpin cukup hanya dengan perkataannya saja, ampuh untuk meredam konflik atau menurunkan ketegangsn politik dalam masyarakat negerinya. Namun hal itu tak terbukti pada Trump, yang setiap ucapannya kontroversial dan justru membuat konflik kian membara. Khususnya lagi terkait dengan diskriminasi ras yang justru identik dengan persona Trump itu sendiri.
Hal itu bisa menjadi peringatan bagi politikus yang bermain politik populis dengan mengeksploitasi sentimen SARA untuk menang pemilihan, suatu saat bisa kena batunya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 07-06-2020
Klaster Pasar Kobong
Tertular Lewat Uang!
H. Bambang Eka Wijaya

KLASTER baru Covid-19 merebak di Pasar Kobong, atau Pasar Rejomulyo, Semarang Timur. Sebanyak 28 orang terdiri dari pedagang, pembeli, keluarga dan tetangga mereka terinfeksi virus korona diduga tertular lewat uang yang beredar di pasar tersebut.
Kejadian itu mengingatkan bahwa dalam New Normal yang di sejumlah daerah dimulai awal Juni ini, pasar-pasar tradisional harus diberi fasilitas protokol kesehatan agar tidak menjadi klaster-klaster baru Covid-19.
Klaster Pasar Kobong terungkap ketika dilakukan rapid test, 8 orang pedagang ditemukan reaktif virus korona. Setelah dilacak, "Ada 28 positif virus korona, yang perinciannya yang 11 warga luar Semarang, yang 17 warga Semarang," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (detikcom, 28/5)
"Jadi kita tracking itu, siapa saja pedagang yang waktu itu positif, mereka berjumpa dengan siapa saja? Entah itu dengan keluarganya, yang lebih ironis ada keluarga di Pedurungan yang bapaknya pedagang di Pasar Kobong, istrinya positif, anaknya positif, beberapa tetangganya positif," jelasnya.
Mengenai berita klaster Pasar Kobong berawal tertular lewat peredaran uang di pasar tersebut, Hendrar menjawab, "Iya, bisa juga karena seseorang yang menderita Covid-19 lewat doplet-nya, kemudian lewat tangan yang tidak terjaga kebersihannya membawa uang itu dan untuk transaksi, maka itu bisa menyebar."
Setelah terungkapnya klaster itu, Pasar Kobong atau Pasar Ikan Rejomulyo itu ditutup seminggu oleh Pemkot Semarang, untuk dilakukan pembersihan dan sterilisasi dari virus korona.
Merebaknya klaster Pasar Kobong ini layak menjadi pethatian para pengelola pasar tradisional di Tanah Air. Dalam rangka New Normal, sebaiknya di semua pintu gerbang pasar tradisional dipasang wastafel untuk tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
Dengan fasilitas itu, setiap pengunjung yang masuk lebih dahulu cuci tangan, sehingga ia tidak membawa virus masuk pasar dan menulari pedagang. Saat keluar ia kembali mencuci tangan, agar andai pun di pasar itu ada virus korona, ia tidak membawanya pulang menulari keluarga dan tetangganya--seperti di Pasar Kobong, orang luar kota banyak tertular.
Selain itu, karena demikian rentan pedagang tertular lewat uang--sekali rapid-test menjaring delapan orang pedagang yang reaktif virus korona--maka setiap pedagang sebaiknya menyiapkan sanitizer di lapaknya, agar setiap usai transaksi dan memegang uang, ia bisa segera menyeterilkan tangannya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 06-06-2020
Tercapai, Unila Terbaik 7 Nasional!
H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINGKAT internasional perguruan tinggi UniRank melalui laman 4 international Colleges and Universities (4ICU) menempatkan Universitas Lampung (Unila) pada peringkat 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Tahun 2019 lembaga yang sama menempatkan Unila di peringkat 9 terpopuler nasional.
Dalam daftar 50 kampus atau universitas terbaik Indonesia, UniRank menempatkan Universitas Gadjah Mada terbaik satu, disusul Universitas Indonesia di peringkat dua. Dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di peringkat tiga.
Masuk dalam 10 besar universitas terbaik di Indonesia: (4). Universitas Diponegoro. (5). Universitas Brawijaya. (6). Universitas Negeri Yogyakarta. (7). Universitas Lampung. (8). Universitas Airlangga. (9). Institut Pertanian Bogor. (10). Universitas Negeri Semarang.
Adapun salah satu kriteria yang ditetapkan dalam penilaian UniRank menurut catatan Kompas.com (3/6/2020) ialah universitas harus dilisensikan atau mendapat akreditasi dari organisasi terkait yang sesuai.
Kriteria lain yang ditentukan yakni kampus di Indonesia tersebut harus menyediakan gelar sarjana dan pascasarjana.
Kriteria-kriteria khusus yang siterapkan pemeringkat ini mungkin yang membuat perbedaan dengan pemeringkat lain. Sebab ada beberapa kampus yang biasanya masuk sepuluh besar nasional, seperti ITB di versi UniRank ini peringkat 12. Juga ITS di peringkat 18, malah UNS di peringkat 23, Unhas peringkat 24. Bahkan nama Universitas Padjadjaran (Unpad) tak tercantum dalam daftar 50 universitaa terbaik di Indonesia versi UniRank.
Khusus Unila, sejak awal segenap civitas akademikanya memang berusaha keras untuk melakukan yang terbaik sehingga peringkatnya secara nasional terus naik. Geliat Unila masuk 20 besar terbaik nasional dicapai 2017, ketika hasil pemetaan mutu dan potensi perguruan tinggi Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) menempatkan Unila di peringkat 18 terbaik.
Perjyangan panjang Unila untuk mencapai 10 besar kampus terbaik nasional itu akhirnga kini tercapai, dengan posisi terbaik 7 perguruan tinggi di Indonesia.
Sebagai hasil kerja keras segenap civitas akademika, capaian ini layak disyukuri. Selanjutnya bukan hanya mempertahankan prestasi dan reputasi yang telah dicapai itu, tetapi tetap terus meningkatkannya. Karena dalam pacuan kemajuan sekarang, prestasi dan reputasi itu adalah laju perjalanan, yang bisa dikejar dan disalip oleh semua pesaing. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 05-06-2020
Haji Abad 18 Jihad, Abad 21 Corona!
H. Bambang Eka Wijaya

PADA Abad 18 (tahun 19700-an), modal utama berhaji adalah iman yang kuat dengan niat dan tekad bulat perjalanannya sebagai jihad fi sabilillah, naik perahu layar selama enam bulan menembus badai dan perompak!
Dalam disertasinya berjudul "Indie and de Bedevaart naar Mekka", Johan Eisenberger menulis, "Dalam hubungan ini telah dilaporkan 10 orang jemaah haji dari berbagai etnis tiba di Batavia pada 21 April 1716. Hanya saja, kapan mereka berangkat ke sana belum ada catatan untuk mengetahuinya secara pasti."
Berlayar ke Jeddah waktu itu perlu waktu lama, karena tergantung musim angin. Jemaah dari Nusantara berlayar secara beranting. Tujuan pertama mencapai Aceh. Lalu melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Maladewa. Selanjutnya beranting dari pantai jazirah India menuju jazirah Arab, sembari menghindari badai dan perompak yang ganas di Samudera Hindia.
Sedikit lebih maju kemudian, jemaah menumpang kapal dagang yang melintasi pelabuhan Aden di Yaman, bukan kapal khusus penumpang. Pelayaran Nusantara -- Aden dan kemudian ke Jeddah, ditempuh tidak kurang dari enam bulan," tulis Martin Van Bruinnesen dalam bukunya "Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi Islam di Indonesia".
Dalam laporan kolonial disebutkan bahwa kapal yang syarat dengan penumpang ditambah barang-barang calon jemaah haji banyak sehingga lorong-lorong kapal penuh dan sumpek. Salat pun sulit. Perjalanan panjang menuju Jeddah pun terasa semakin berat dan melelahkan. (detiknews, 16/8/2016)
Kini di Abad 21, jemaah haji dari Nusantara naik pesawat selama 9 jam dari Jakarta ke Jeddah. Keberangkatannya diatur pemerintah RI bekerja sama dengan Arab Saudi. Dan kalau koordinasi kedua pemerintah tidak klop karena adanya pandemi virus Corona, pada musim haji tahun 1441 H/2020, keberangkatan jemaah Haji RI ditiadakan.
Kalau di Abad 18 ancaman badai dan perompak diterobos dengan semangat jihad, pada abad 21 ini ancaman virus dihindari. Semangat zamannya yang berbeda, kini manusia modern berhaji selain naik pesawat yang nyaman, juga pondokannya di hotel bintang atau makhtab full-AC.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 H ini," kata Menteri Agama Fahrul Rozi lewat video conference, Selasa (2/6).
Pemerintah menunggu kepastian tapi tak kunjung diterima dari Arab Saudi. Padahal kloter pertama seharusnya berangkat 26 Juni. Sehingga pemerintah tak cukup waktu untuk melakukan persiapan, jelas Rozi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 04-06-2020
AS Kacau, Trump Dimasukkan Bunker!
H. Bambang Eka Wijaya

LAPORAN VOA dikutip Metro-TV Senin petang (1/6) menyebut Presiden AS Donald Trump diamankan masuk bunker (ruang bawah tanah) kala demonstran pemrotes diskriminasi ras yang mengakibatkan kematian Geoge Floyd meruyak di luar Gedung Putih.
Floyd pria berkulit hitam tak bersenjata tewas di Minneapolis dengan tangan terborgol, ia ditengkurapkan lehernya ditindih lutut polisi kulit putih Derek Chauvin. meski ia mengerang tak bisa bernapas tapi lehernya ditekan terus.
Kejadian di Gedung Putih pada hari keempat aksi massa di AS yang merebak sejak Kamis (28/5) dironai anarkis dan penjarahan itu mencerminkan Trump tak bisa berbuat efektif mengatasi aksi demonstran. Selain masih dalam kondisi shock oleh Covid-19 yang menewaskan 100 ribu warga AS, kecenderungan diskriminasi ras yang menguat di AS tak terlepas dari benih yang ditanam Trump saat kampanye lalu.
Jadi ia menuai buah yang ditanamnya. Dan itu ternyata menjadikan AS kacau. Dengan petunjuk, jam malam diberlakukan di semua kota besar negeri Paman Sam dan penjarahan merajalela di mana-mana, tanpa kecuali di New York dan Chicago yang terkenal modern.
Untuk mendapatkan gambaran kacaunya negeri itu kita kutip siaran pers Konsul Jenderal RI di Chicago, yang membawahi sejumlah negara bagian di kawasan Midwest AS, kerusuhan masih merebak di wilayah kerja KJRI Chicago dan belum ada tanda- tanda mereda, behitu pun dengan penjarahan yang masih terjadi.
Bahkan ditemukan penjarahan terorganisir yang pelakunya dibekali HT dan truk suplai.
Di Chicago, aksi massa Sabtu-Minggu hampir seluruh pertokoan di sepanjang jalan Michigan dan State (kawasan pusat perbelanjaan di downtown Chicago atau Loop) serta kawasan River North dan Old Town dirusak dan dijarah, termasuk toko-toko besar srperti Macy's, Walgreens, Zara, dan Nike serta beberapa mobil polisi dirusak dan dibakar. (Kompas.com, 1/6)
Kota-kota di negara bagian lain Midwest, Minneapolis di Minnesota, tempat tewasnya Floyd, dan Detroit, Michigan, perusakan dan penjarahan sama halnya. Demikian pula di kota-kota besar di kawasan Barat, Los Angeles, California, Seattle, dan di Timur dari Washington DC, New York, sampai Atlanta, semua kacau dan sempat tak terkendali meski Garda Nasional dikerahkan.
Usul penasihat agar Trump berpidato mendinginkan situasi, tak dilakukan. Sang Presiden malah mengunggah komentator konservatif di twitter, berisi dukungan bagi penegak hukum menggunakan kekuatan terhadap demonstran. Kasian. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 03-06-2020
Dilema Jadwal Masuk Sekolah Lagi!
H. Bambang Eka Wijaya

KEMENDIKBUD memastikan Tahun Ajaran Baru 2020-2021 dimulai 13 Juli. Namun secara bersamaan ditegaskan, tahun ajaran baru bukan berarti jadwal masuk sekolah. Jadwal masuk sekolah masih dibahas Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kemendikbud.
Muhadjir menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo untuk benar-benar menggodok secara matang penerapan New Normal di sektor pendidikan dan lingkup sekolah.
Dalam tayangan Youtube Kompas TV (29/5), ia menegaskan Presiden Jokowi tak ingin penerapan New Normal di sekolah ditetapkan secara grasa-grusu. "Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu sematang mingkin," ujar Muhadjir.
Sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang jadi prioritas Presiden Jokowi, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis anjuran mengenai kegiatan belajar mengajar  di masa pandemi Covid-19, Sabtu 30/5/2020.
"Dengan memperhatikan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 yang masih terus bertambah, mulai melonggarnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemungkinan terjadi lonjakan jumlah kasus kedua dan masih sulitnya menerapkan pencegahan infeksi pada anak-anak, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia menganggap perlu memberi anjuran," tulis IDAI di situsnya.
Ada lima poin anjuran tentang proses belajar mengajar di masa pandemi, salah satunya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020.
IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).
Pembukaan kembali sekolah, lanjut IDAI, bisa dipertimbangkan jika jumlah kasus Covid-19 telah menurun.
Apabila telah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah, IDAI mengimbau agar semua pihak bekerja sama cabang IDAI setempat untuk perencanaan meliputi kontrol epidemi, kesiapan sistem layanan kesehatan dan sistem surveilans kesehatan untuk mendeteksi kasus baru dan pelacakan epidemiologi.
Sementara itu, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menuai kontroversi antara pendapat orang tua murid, siswa, dan guru. Sebanyak 80% responden dari orang tua murid tidak setuju anak-anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru (13 -Juli). Mereka minta September atau Desember. Alasanya, khawatir situasi pandemi masih tak menentu.
Sebaliknya, 80% dari murid dan 60% dari guru, ingin segera masuk sekolah. Mereka bosan belajar di rumah, karena PJJ kurang menarik bagi para murid dan guru. Dilematis. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halamam 8, Lampung Post Selasa 02-06-2020
Segera Turunkan Tarif Listrik dan BBM!
H. Bambang Eka Wijaya

MEMASUKI New Normal dunia usaha amat membutuhkan keringanan cashflow memulai perekomomian dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk itu, kebijakan yang harus segera dilakukan adalah menurunkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dirjem Anggaran Kemenkeu Askolani ketika dikonfirmasi menyatakan, pihaknya sedang mematangkan rencana menurunkan tarif listrik dan harga BBM. Tapi rencana tesebut baru di  kementeriannya, nantinya diajukan untuk mendapatkan persetujuan presiden.
Menurut Askolani, penurunan tarif listrik dan BBM itu masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang keseluruhannya dianggarkan sebesar Rp641,17 triliun. Khusus untuk penurunan tarif listrik dan BBM dianggarkan sebesar Rp90,42 triliun, atau 14,1% dari total anggaran PEN.
Dari Rp90,42 triliun, dialokasikan untuk Pertamina Rp45,42 triliun dan untuk PLN Rp45 triliun. Tujuan kebijakan harmonisasi harga BBM dan tarif listrik itu menurut Askolani guna menjaga stabilitas perekonomian nasional dan perlindungan pada masyarakat.
Tambahan subsidi harmonisasi harga iti bagi PLN bisa dipahami, karena PLN membebaskan pembayaran listrik terhadap 24 juta pelanggan 450 VA, dan diskon 50% ke pelanggan 900 VA.
Namun subsidi ekstra untuk harmonisasi harga kepada Pertamina, bisa dipertanyakan. Masalahnya sudah hampir tiga bulan harga minyak dunia jatuh hingga ke bawah 20 dolar AS per barel. Pertamina impor bahan bakunya tentu dengan harga BBM dunia, tapi harga jualnya di dalam negeri tetap setara di atas 50 dolar AS per barel.
Nah giliran harga jualnya mau disesuaikan harga BBM dunia, harus disubsidi lagi dengan nilai yang besar. Sebenarnya seperti apa manajemen Pertamina yang mengurusi hajat hidup bangsa itu? Sebaiknya pemerintah terbuka tentang apa yang sebenadnya terjadi di balik manajemen Pertamina itu. Apakah ada beban lain terselubung yang harus dipikulnya di luar tugas pokoknya?
Lebih penting dari semua itu, bagaimana pemerintah bisa segera mematangkan rencana harmonisasi harga BBM dan tarif listrik, hingga bisa melegakan dunia usaha yang terdampak Covid-19 maupun meringankan beban rakyat dalam masa New Normal.
Meski, untuk melangkah stabil memasuki masa New Normal, harmonisasi harga BBM dan tarif liatrik itu saja tidaklah cukup. Dunia usaha butuh stimulus cashflow dan dukungan berbagai fasilitas operasionalnya. Sedang warga membutuhkan stimulus untuk menaikkan daya beli bagi memenuhi konsumsi rumah tangga. ***

Selanjutnya.....