Memangkas Biaya Tinggi Pilkada

"DALAM pidato di DPR 16 Agustus Presiden SBY mengaku prihatin dengan maraknya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah—pilkada!" ujar Umar. "Menurut Presiden, kegiatan demokrasi hendaknya sumber dananya legal, besarannya sesuai aturan. Tapi nyatanya, justru menumbuhkan politik uang bahkan memicu perbuatan anarkistis!"

"Keprihatinan Presiden bisa dipahami, biaya tinggi pilkada berakibat buruk!" sambut Amir. "Kepala daerah terpilih harus mengembalikan itu dari APBD--lewat penyalahgunaan kekuasaan! Lalu, cari modal untuk pilkda berikutnya, atau berburu jabatan usai jabatan kepala daerah!"

"Untuk memangkas biaya tinggi itu, tentu harus diurut prosesnya dari awal orang mau jadi calon kepala daerah!" tegas Umar. "Pertama harus sewa 'perahu', parpol! Untuk 'sewa perahu', bukan rahasia umum lagi, berbilang miliaran rupiah!"

"Sewa perahu saja tak cukup!" timpal Amir. "Harus ditambah dana operasional mesin partai! Dihitung dari tim sukses (TS) tingkat dua, anak cabang dan ranting, bekerja sejak sosialisasi, kampanye, dan saksi di semua TPS, PPS, PPK! Dana operasional ini bisa lebih besar dari sewa perahu!"

"Celakanya, meski bayar dana operasional, ada parpol mesin partainya tak bekerja maksimal!" tukas Umar. "Calon harus membentuk TS sendiri lagi! Justru TS yang sering tak didaftarkan parpol pengusung ke KPUD itu, lebih praktis mendekati kelompok pemilih, dan sulit dibuktikan kaitannya dengan calon jika melakukan politik uang!"

"Untuk memangkas biaya tinggi itu, berarti faktor pertama pada parpol! Maukah parpol dari pusat sampai daerah memangkas sewa perahu dan dana operasional?" timpal Amir.

"Faktor kedua, tokoh-tokoh pemimpin paguyuban atau kelompok sosial, maukah mereka berubah orientasi, mengajak warganya menolak politik uang dan memilih pemimpin semata berdasar kualitas?"

"Atas kedua faktor itu, pencerahan lewat berbagai dimensi pendidikan politik saja butuh waktu lama untuk mencapai tujuan!" tegas Umar. "Harus ada pressure yang kuat lewat peluang yang ada! Misal, karena ketokohan jadi penentu di pilkada, tokoh yang berakar dalam masyarakat diarahkan lewat jalur independen! Jika semakin banyak calon independen menang, keefektifan parpol dalam pilkada menurun, sewa perahu akan turun!"

"Pressure begitu juga perlu waktu!" timpal Amir. "Artinya, pemangkasan biaya tinggi pilkada baru bisa diwacanakan, sedang prakteknya cuma bisa dikeluhkan—bahkan oleh Presiden! Kecuali, partai Presiden berani memberi contoh solusi, bukan cuma menjadi bagian dari masalah!"