Perlu Ekstremitas Atasi Laju Korupsi!

"EKSES pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak drama cicak-buaya hingga kinerjanya tak lagi bringas semester pertama 2010, korupsi priode itu meningkat dua kali lipat dari prriode sama 2009 (Kompas, [5-8]), menuntut ekstremitas sikap dalam mengatasinya! (Kompas, [6-8])" ujar Umar. "Penyikapan ekstrem mendesak, lebih lagi karena menurut ICW lajunya dipuncaki korupsi di daerah, terminal akhir pelayanan rakyat!"

"Korupsi yang keterlaluan harus diatasi dengan tindakan represif yang ekstrem!" sambut Amir.

"Tindakan represif yang ekstrem saja tak cukup!" tegas Umar. "Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, tindakan ekstrem mengubah sistemnya secara menyeluruh harus dilakukan seiring tindakan represif, hingga tak ada lagi celah untuk korupsi! Artinya, sejalan penindakan refresif, pencegahan di semua dimensi sistemnya juga harus ekstrem!"

"Tapi semua itu baru faktor objektif--luar diri aktornya!" timpal Amir.

"Faktor subjektif dalam diri aktor pelaku sistemnya juga harus mendapat sentuhan ekstrem yang justru bisa membuatnya obsesif untuk taat berjalan di atas code of conduct pelayan masyarakat, siap berkorban—bukan justru berburu tambahan nikmat seperti anggota DPR!"

"Cuma, apa bisa mengubah sikap-mental korup yang sudah mendarah daging?" sambut Umar.

"Pesimisme itu diperkuat sulitnya mengubah pola hidup mewah keluarga aparatur korup! Maka itu, ekstremitas diperlukan dari sisi objektif, karena menggarap sisi subjektif akan sia-sia!"

"Meski begitu, peletakan dasar sisi subjektif itu diperlukan, agar ke depan kita bisa berharap memiliki birokrasi negara dan pemerintahan yang bersih, idealis dan obsesif pada kejujuran!" tegas Amir.

"Untuk membangun barisan masa depan seperti itu tentu harus dimulai sejak rekrutmen yang dilakukan sepenuh-penuhnya oleh lembaga independen, dalam arti seluruh prosesnya tidak sedikit pun dicampuri birokrasi pemerintahan daerah dan pusat!

Pemerintah hanya mengorder tenaga sekelas apa yang dibutuhkan, lembaga rekrutmen independen yang memenuhinya! Lalu, lembaga itu menggembleng mental dan idealisme antikorupsi CPNS yang lulus, baru diserahkan!"

"Rekrutmen ekstrem itu, meski sukar disetujui pemerintah dengan alasan yang bukan rahasia umum lagi, sejalan dengan ektremitas tindakan represif dan perubahan total sistemnya!" timpal Umar.

"Dalam situasi represi dan perubahan sistem yang ekstrem itu, bisa diharapkan mental antikorupsi CPNS baru yang telah tergembleng tak cepat luntur, hingga bisa jadi pilar penting dalam menegakkan birokrasi antikorupsi ke masa depan!"