Dan Korupsi pun di Jalur Khusus!

"KENAPA tekadmu kuat merantau ke Ibu Kota, padahal Ibu Kota terkenal lebih kejam dari ibu tiri!" tanya kakek ke cucunya. "Apalagi di Ibu Kota tak punya sanak famili, tak punya kenalan!"

"Justru karena tak punya kenalan, tak dikenal pejabat tinggi sekelas menteri, peluang memulai usaha terbuka!" jawab cucu. "Kakek saksikan di televisi, setiap ada kasus korupsi terbongkar, pejabat tinggi atau menteri yang terkait langsung dengan tegas mengatakan tidak kenal dengan pengusaha yang tertangkap bersama bawahan pejabat tersebut! Itu berarti, para pejabat di Ibu Kota membagi proyek diprioritaskan kepada orang yang tak dia kenal! Jadi, kesempatan berusaha menjadi milik orang-orang tak dikenal!"

"Sering terbukti, itu terjadi hanya pada pejabat hipokrit alias munafik!" tegas kakek. "Sebenarnya tidak begitu! Sukar dipercaya pejabat memberikan proyek ratusan miliar pada orang tak dikenal! Paling tidak, dikenal lewat jalur khusus!"

"Maksud Kakek pasti staf khusus, tim asistensi, atau orang yang punya hubungan dekat dengan pejabat kunci sehingga staf dalam struktur formal justru harus mematuhi aturan yang ditetapkan orang di jalur khusus itu!" sela cucu.

"Betul! Bahkan ada, orang di jalur khusus itu lebih galak dari pejabat kunci yang mendelegasikan wewenangnya ke orang itu! Sehingga, jika orang di jalur khusus itu kurang senang pada pejabat formal bawahan pejabat kunci, ketika dia bilang mutasi maka dimutasilah sang bawahan!" tutur kakek. "Dengan begitu, sang pejabat kunci bisa senantiasa mengaku bersih, padahal para pejabat bawahannya stres menghadapi tekanan orang-orang di jalur khusus yang tak boleh ditolak apa pun yang dikehendakinya!"

"Kalau yang dikehendaki orang jalur khusus itu melanggar hukum?" kejar cucu.

"Menjadi kewajiban pejabat formal bawahan itu untuk mengaturnya sehingga segalanya tampak sesuai sistem dan prosedur!" tegas kakek. "Lewat tender sandiwara misalnya dan banyak cara lain yang membuat segalanya seolah telah berjalan sebagaimana mestinya!"

"Kalau semua bisa diproses seolah telah berjalan semestinya, berarti saat diaudit pun hasilnya bisa wajar tanpa pengecualian—WTP!" tukas cucu.

"Karena korupsi berlangsung di jalur khusus, oleh orang-orang khusus pula, sedang di jalur formal oleh orang-orang formal administratifnya dibuat sesuai semestinya, maka audit yang sebatas pada administratif formal tentu bisa menghasilkan WTP!" tegas kakek. "Begitulah korupsi di jalur khusus, pejabat pun bisa mengaku tak kenal pelaksana proyeknya!" ***