"ANNA Hazare Minggu (28-8) mengakhiri mogok makan yang telah ia lakukan 12 hari, setelah pemerintah dan parlemen India sepakat untuk memasukkan usul Hazare dalam penyempurnaan UU Antikorupsi negara tersebut!" ujar Umar. "Usul Hazare, UU Antikorupsi menjangkau pejabat negara sampai tingkat tertinggi, memperluas penindakan jenis korupsi dan suap dengan pembentukan badan independen menangani kasus korupsi, serta memperberat hukumannya!"
"Pada pekan berikutnya rakyat Indonesia justru dikejutkan oleh pelaksanaan keringanan hukuman (remisi) kepada para koruptor!" timpal Amir. "Jadi, kalau Pemerintah India—meski lewat tekanan mogok makan Hazare dan dukungan ratusam ribu demonstran dari kelas menengah—
menampilkan sosok rezim antikorupsi, di Indonesia justru sebaliknya! Mungkin masih ditolak kalau disebut kebalikan dari rezim antikorupsi itu adalah rezim prokorupsi! Tapi, cukup jelas sebagai kenyataan, adalah rezim ramah koruptor!"
"Artinya, dengan segala dalih yang dikemukakan pemerintah untuk memberi keringanan hukuman terhadap para koruptor itu, rakyat yang sejak awal mendamba kehadiran rezim antikorupsi jadi kecele!" tukas Umar. "Bersamaan itu pula, hukum yang diharapkan menjerakan dan membuat takut orang melakukan korupsi jadi hambar, tak lagi benar-benar mencekam orang takut korupsi!"
"Begitulah kehidupan yang sering dilukiskan seperti putaran roda, Indonesia yang sebenarnya lebih dahulu membuat UU Antikorupsi yang keras lengkap dengan badan independen penindak korupsi seperti yang baru mau dibuat India itu, kini justru melempem—dalam putaran roda sedang berada di bawah!" timpal Amir. "Itu tak terlepas dari kecenderungan, barisan kelas menengah yang memperjuangkan sistem keras antikorupsi itu kini kebanyakan sudah naik daun hidup mapan terutama lewat jalan kekuasaan—politik maupun ekonomi! Apalagi kalau kenaikan posisi itu lewat jalur kekuasaan yang justru menjadi incaran dalam proses penindakan korupsi, bisa dicari jawab sendiri kenapa semangat antikorupsi pada barisan kelas menengah tersebut melempem!"
"Kondisi demikian lebih memprihatinkan ketika keberatan gugus-gugus masyarakat sipil lewat media massa hanya ditanggapi penguasa dengan dalih-dalih polemis yang mengesankan kuat kubu kekuasaan tidak sungguh-sungguh menghayati relevansi hukuman dengan usaha pemberantasan korupsi!" tegas Umar. "Itu bisa menjadikan negeri ini taman firdaus koruptor!" ***
0 komentar:
Posting Komentar