SEA Games 2011 Bisa Amburadul?

"SEWAKTU Adhyaksa Dault menjadi Menegpora-Menteri Negara Pemuda dan Olahraga-mengusulkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola!" ujar Umar. "Bagaimana hasilnya?"

"Jangankan menjadi penyelenggara Piala Dunia sepak bola, pesta olahraga terpopuler di dunia!" jawab Amir. "Jadi penyelenggara pesta olahraga South East Asia (SEA) Games yang kurang dari dua bulan lagi (dilaksanakan 11-22 November 2011) masih banyak sarana dan prasarananya belum beres! (Kompas, 15-9). Ketua panitia penyelenggaranya Rahmat Gobel mau mengembalikan SEA Games ke pemerintah, kalau sampai Kamis (15-9), peraturan presiden (perpres) izin pembelian kebutuhan SEA Games tanpa tender belum terbit!"

"Sudah diterbitkan perpresnya?" potong Umar.

"Belum! Harus dirapatkan lagi untuk diratifikasi sejumlah menteri terkait, baru berkasnya dibawa ke Presiden!" jawab Amir. "Bahkan kalau nanti perpresnya sudah siap, menurut pejabat teras Kemenegpora, masih akan dibentuk lagi sebuah tim penilai setiap usulan pembelian dengan harga pembanding yang disertakan dalam usulan. Jika tim sudah setuju, dibuatkan keputusan persetujuan Menegpora! Setelah semua prosedur dilalui, baru dibuat bilyet giro untuk membelinya!"

"Waduh, ruwet sekali prosesnya!" tukas Umar. "Kalau barang dan jasa yang dibutuhkan masih banyak lagi, apalagi barang-barang spesifik yang sering masih harus inden lagi, mengingat waktu pelaksanaan yang sudah mendesak, bukan aneh kalau pelaksanaan SEA Games bisa amburadul!"

"Diharapkan tak sampai begitu!" timpal Amir. "Hal ini terjadi mungkin terpengaruh kasus korupsi wisma atlet yang justru terkait dengan kegiatan ini, sehingga banyak yang menjadi kalang kabut!"

"Apakah itu bukan karena kabinetnya sudah seperti bentuk yang ditulis Ikrar Nusa Bhakti, kabinet kleptokrasi (Kompas, 12-9), kabinet yang birokrasinya cenderung suka ngutil?" tukas Umar.

"Justru untuk menghindari label itulah bisa menjadi kalang kabut!" tegas Amir. "Termasuk prosedur perpres izin tanpa tender akan dilakukan dengan cara ketat, takut lagi sial ada saja jalan menarik perhatian KPK!"

"Tapi bagaimana kalau akibat prosedur yang kaku itu waktu pelaksanaan yang mendesak jadi tidak terkejar lagi?" tanya Umar.

"SEA Games-nya yang ditunda!" tegas Amir. "Bagi Kabinet Indonesia Bersatu II dan birokrasinya sekarang ini, lebih baik ditunda meskipun malu pada dunia, ketimbang ramai-ramai terancam masuk penjara-keluarga dipermalukan sebagai kerabat koruptor pula!!" ***