"PRESIDEN Yudhoyono, Rabu (22-2), mengatakan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak—BBM!" ujar Umar. "Buat rakyat yang memikul beban berat akibat kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberi kompensasi bantuan langsung tunai alias BLT!"
"Asyik, BLT kembali diputar!" sambut Amir. "Ada yang dijadikan jaminan ngutang di warung bagi warga miskin! Dibanding Pemilu 2009 yang BLT dibagikan setahun penuh 2008 dan awal 2009, untuk Pemilu 2014 BLT disalurkan lebih awal sehingga bisa dua tahun penuh, 2012 dan 2013!"
"Kayaknya waktu pelaksanaan BLT memang diatur demikian!" tukas Umar. "Alasannya, perintah menaikkan harga BBM sebenarnya sudah ada dalam UU APBN 2011, tapi ditunda mungkin karena terlalu jauh dari Pemilu 2014! Lalu, kampanye pemilu mendatang juga dipercepat mulai awal 2013! Jadi, penyaluran BLT tepat masa kampanye!"
"Itu dia, pemilu bisa disyukuri sebagai pembawa berkah oleh mayoritas warga miskin!" timpal Amir. "Karena itu, betapa baiknya kalau frekuensi pemilu dipercepat, semisal dua atau tiga tahun sekali, hingga berbagai bantuan dari politikus dan partainya serta BLT dari penguasa berkelanjutan, tak ada lagi masa paceklik panjang kaum miskin!"
"Mana bisa frekuensi pemilu dipercepat karena proses pergantian kepemimpinan nasional sesuai konstitusi berlangsung dalam periode lima tahun!" tegas Umar. "Sedang untuk bisa menghapus masa paceklik panjang mayoritas kaum miskin itu, seharusnya bukan cuma dilakukan lewat pandu politik setiap menjelang pemilu, tapi melalui usaha partai-partai terutama yang berkuasa dengan menciptakan aneka program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran!"
"Program efektif tepat sasaran itulah yang sejauh ini belum bisa diciptakan politisi berkuasa dan tidak berkuasa yang bekerja sama menyusun APBN sehingga dengan anggaran Rp86 triliun lebih tahun lalu hanya bisa mengentaskan 132 ribu warga dari bawah garis kemiskinan!" timpal Amir. "Padahal, kalau dana sebanyak itu dibagikan dalam bentuk BLT kepada 18,6 juta keluarga miskin (angka penerima BLT 2009), setiap keluarga menerima sekitar Rp4,8 juta, atau sama dengan empat tahun BLT musim 2008—2009! Sedangkan realitasnya, mayoritas warga miskin tak menerima serupiah pun dari dana Rp88,6 triliun tersebut!" "Karena itu, seburuk apa pun tujuan dan akibat BLT kompensasi harga BBM ini, masih dirasakan manfaatnya ketimbang program pengentasan kemiskinan yang gagal itu!" tegas Umar. "Sedikit bisa dirasakan lebih baik ketimbang banyak tapi menguap!" ***
"Program efektif tepat sasaran itulah yang sejauh ini belum bisa diciptakan politisi berkuasa dan tidak berkuasa yang bekerja sama menyusun APBN sehingga dengan anggaran Rp86 triliun lebih tahun lalu hanya bisa mengentaskan 132 ribu warga dari bawah garis kemiskinan!" timpal Amir. "Padahal, kalau dana sebanyak itu dibagikan dalam bentuk BLT kepada 18,6 juta keluarga miskin (angka penerima BLT 2009), setiap keluarga menerima sekitar Rp4,8 juta, atau sama dengan empat tahun BLT musim 2008—2009! Sedangkan realitasnya, mayoritas warga miskin tak menerima serupiah pun dari dana Rp88,6 triliun tersebut!" "Karena itu, seburuk apa pun tujuan dan akibat BLT kompensasi harga BBM ini, masih dirasakan manfaatnya ketimbang program pengentasan kemiskinan yang gagal itu!" tegas Umar. "Sedikit bisa dirasakan lebih baik ketimbang banyak tapi menguap!" ***
0 komentar:
Posting Komentar