"KOALISI pendukung presiden Mesir terguling, Muhammad Mursi, yang selama ini keras menolak tawaran dialog untuk rekonsiliasi, Sabtu (16/11), bermanuver justru balik mengajak berdialog semua kekuatan revolusioner, partai politik dan tokoh-tokoh Mesir, untuk mencari solusi krisis Mesir!" kata Umar, mengutip Kompas.com (17/11).
"Koalisi yang berbasis di Partai Kebebasan dan Keadilan dan berinduk ke Ikhwanul
Muslimin itu selama ini tak kenal kompromi atas tuntutan mereka, kembalikan kekuasaan Presiden Mursi!"
"Mursi yang diculik dan digulingkan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fatah al-Sisi, 3 Juli 2013, mulai 4 November diadili atas tuduhan menghasut kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di depan istana Presiden Desember 2012," timpal Amir.
"Mursi dituntut bertanggung jawab atas kematian tiga dari sebelas demonstran yang tewas dalam bentrokan selama demonstrasi menolak dekrit presiden yang memberi Mursi kekuasaan sangat besar dan disebut sebagai upaya menuju pemerintahan otoriter."
"Sidang Mursi masih berjalan, pengadilan Mesir, Selasa, 12 November, memerintahkan diakhirinya masa darurat nasional di negeri itu!" tegas Umar. "Kabinet Mesir menyatakan menghormati putusan itu, tapi berkilah menunggu salinan putusan sebelum menjalankan perintah tersebut! Darurat nasional dan jam malam diberlakukan setelah aksi massa pro-Mursi merebak di seantero negeri, protes militer yang membubarkan demonstran dengan kekerasan hingga seribuan orang tewas di Kairo!
Keadaan darurat itu, selain jam malam, juga efektif untuk penangkapan oleh militer! Sejak penggulingan Mursi, tak kurang 2.000 aktivis maupun simpatisan Ikhwanul Muslimin ditangkap militer!"
"Manuver koalisi pro-Mursi untuk dialog menggalang rekonsiliasi nasional itu lebih sejalan dengan politik luar negeri RI dan Malaysia, yang keduanya menegaskan tidak mencampuri masalah internal Mesir dan mendorong tercapainya perdamaian dengan rekonsiliasi nasional!" ujar Amir.
"Jadi, berbeda dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan UAE yang malah secara terang-terangan mendukung rezim militer yang melakukan kudeta dengan memberi bantuan dana!"
"Masalahnya, apakah pihak-pihak lain, terutama rezim militer yang telanjur keenakan berkuasa, mau berdialog sesuai tawaran koalisi pro-Mursi?" tukas Umar.
\"Militer mudah menolak dengan alasan koalisi yang berinduk ke Ikhwanul Muslimin itu telah menolak dialog yang diprakarsai Al Azhar Agustus lalu!"
0 komentar:
Posting Komentar