Budaya Pragmatis 'Mentahnya Saja’!

http://lampost.co/berita/budaya-pragmatis-mentahnya-saja

"SAAT mau makan malam di warung tenda Pasar Kangkung, Telukbetung, Bandar Lampung, Joko Widodo dikerubuti warga!" ujar Umar. "Calon presiden dari PDIP yang lazim disapa Jokowi itu pun mengajak warga makan bersama. 'Hayo saya traktir! Semua duduk di situ!' 

Tapi warga malah menjawab 'Kami mentahnya saja, Pak!’" "Mentahnya itu maksudnya warga minta uang tunai saja!" timpal Amir. "Itu budaya politik pragmatis yang kayaknya sudah menjadi 'tradisi' di daerah ini, jika politikus jumpa massa diharap bagi-bagi duit!"

"Jokowi menyimak gelagat itu!" tukas Umar."Maka ia tersenyum dan memberi penjelasan, kalau ia memberi uang tunai merupakan politik uang! Itu dilarang, tak boleh dilakukan! Warga pun tersenyum menyambut penjelasannya!" 

 "Di Lampung, 'tradisi' politik pragmatis politikus bagi-bagi uang itu telah makan korban!" timpal Amir. "Seorang caleg DPRD Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial ET dihukum pidana 6 bulan penjara di Lampung Barat karena terbukti membagikan uang Rp50 ribu ke calon pemilihnya!" (Kompas.com, 21/3) 

 "Lucunya, di berita Kompas.com yang sama, komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkyansyah berkata, KPU mengizinkan parpol dan caleg legislatif peserta pemilu memberikan uang transportasi kepada peserta kampanye calon pemilihnya, asal dalam jumlah yang wajar!" tegas Amir. 

"Jika melebihi kewajaran bisa dijerat pidana karena termasuk politik uang! Tapi kata Ferry tak ada batasan angka wajar, cuma dilihat dari kebutuhan daerah yang bersangkutan!" "Pakai pernyataan Ferry itu, caleg yang divonis 6 bulan penjara di Lampung Barat bisa banding, karena Rp50 ribu untuk transpor di daerah itu kecil! Dari Suoh hadir kampanye di Liwa, ongkos ojeknya bisa Rp100 ribu sekali jalan!" timpal Umar.

 "Apalagi di Papua, dari kecamatan ke kabupaten untuk ikut kampanye harus naik pesawat terbang, ongkosnya bisa ratusan ribu!" "Memang, pernyataan Ferry itu menjadi justifikasi bagi politik uang di kelas bawah selama ini, yang tarifnya antara Rp20 ribu dan Rp50 ribu sekali hadiri kampanye!" tukas Amir. 

"Definisi politik uang yang berlaku selama ini—setiap memberikan uang kepada warga calon pemilih berapa pun jumlahnya—dengan pernyataan Ferry itu jadi kacau, terutama panwas karena tak lagi bisa bertindak sekalipun di depan hidungnya ada caleg bagi-bagi uang! Di pelosok, politik uang jumlahnya memang cuma sebesar uang tranportasi itu!"