"SEJAK awal ditegaskan tujuan reformasi membangun masyarakat sipil (civil society) yang tegas membedakan dari Orde Baru rakyat dicengkeram militer!" tegas Umar. "Salah satu ujud militerisme, rekrutmen kepala daerah ditentukan militer! Konsekuensinya, orientasi pemimpin hanya (pelestarian) kekuasaan yang telah menjadikan dirinya pemimpin, bukan kepentingan rakyat!"
"Tapi militerisme bukan hanya pengisian jabatan strategis oleh militer, melainkan cara hidup militeristik seperti di Sparta!" timpal Amir. "Era Orde Baru tokoh-tokoh militer dari daerah sampai nasional dibicarakan warga hingga banyak yang tahu seorang danrem angkatan akademi tahun berapa bisa jadi apa nantinya!"
"Kondisi Spartais yang militeristik sampai cara berpikir mengidolakan militer itu membedakan dari Athena yang tertata dan berorientasi pada sistem masyarakat sipil, seperti didamba reformasi!" tukas Umar.
"Tapi para politikus yang menerima amanah reformasi dari mahasiswa yang telah menjatuhkan Orde Baru menafsirkan civil society terlalu sempit, jalur rekrutmen pemimpin yang semasa Orde Baru hanya lewat militer, oleh politikus diganti hanya lewat partai politik!
Padahal di Athena era Socrates dan Plato tak ada parpol!"
"Lebih celaka, kaderisasi pemimpin di partai politik tak seefektif di militer, dalam penjenjangan kompetensinya, malah acak kadut!" tegas Amir.
"Akibatnya, pengisian jabatan publik bukan berdasarkan merit senioritas maupun merit prestasi dan kompetensi! Tapi selain nepotik-oligarkis kepemimpinan partai, juga ditentukan oleh kemampuan membayar partai (sewa perahu).
Sistem politik oligarki di pucuk itu orientasinya kedaulatan uang!"
"Karena itu, meski untuk kepala daerah jalur perseorangan atau independen telah dibuka, dengan kedaulatan uang bisa memborong banyak partai (diasumsikan juga membeli pendukungnya) untuk memenangi pemilukada, merit senioritas, prestasi dan kompetensi tak laku lagi!" timpal Umar,
"Akhirnya, rakyat resah banyak daerah jatuh ke tangan pemimpin tak kompeten dan tak berorientasi pada kepentingan rakyat, tapi usahanya lebih banyak untuk mengembalikan modal memborong partai dan biaya memenangi pemilukada—sekaligus cari untung dari situ! Akibatnya, seperti kata B.J. Habibie, pemerintahan di Indonesia sekarang jadi berorientasi dagang!"
"Jadi ironis," tukas Amir. "Baik militerisme maupun civil society di negeri ini, para pemimpinnya tak berorientasi kepentingan rakyat!"
0 komentar:
Posting Komentar